Politik Italia

Politik Italia dilaksanakan melalui republik parlementer dengan sistem multipartai. Italia menjadi republik demokratis sejak 2 Juni 1946, ketika monarki dihapuskan oleh referendum dan majelis konstituante terpilih untuk menyusun konstitusi, yang diundangkan pada 1 Januari 1948.

Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Dewan Menteri, yang dipimpin oleh Perdana Menteri, secara resmi disebut sebagai "Presiden Dewan" (Presidente del Consiglio). Kekuasaan legislatif dipegang terutama pada dua majelis Parlemen dan pada Dewan Menteri, yang dapat mengajukan rancangan undang-undang dan memegang mayoritas di kedua majelis. Badan yudikatif tidak bergantung pada eksekutif dan legislatif. Kehakiman di Italia dikepalai oleh Dewan Tinggi Kehakiman, sebuah badan yang diketuai oleh Presiden, yang merupakan kepala negara, meskipun posisi ini (presiden) terpisah dari semua cabang. Presiden saat ini adalah Sergio Mattarella, dan perdana menteri saat ini adalah Giuseppe Conte.

Economist Intelligence Unit menilai Italia menjalankan "demokrasi semu" pada tahun 2017. Fragmentasi dan ketidakstabilan tingkat tinggi, yang sering menyebabkan pemerintahan koalisi berumur pendek, adalah karakteristik politik Italia.Why is it so hard to form a government in Italy?: They designed it that way, The Economist (April 24, 2013).Explaining Italy's Fragmented Politics, Stratfor (April 18, 2013). Sejak akhir Perang Dunia II, Italia telah memiliki 61 pemerintahan.Eric J. Lyman, Is Italy's government on a collision course with the EU?, The Guardian (May 24, 2018).

Lihat pula
 Pemilihan umum di Italia
 Sejarah Italia
 Daftar partai politik di Italia
 Daftar Presiden Italia
 Daftar Perdana Menteri Italia
 Sejarah politik

Referensi

Bacaan lebih lanjut


Discusses political historians such as Silvio Lanaro, Aurelio Lepre, and Nicola Tranfaglia, and studies of Fascism, the Italian Communist party, the role of the Christian Democrats in Italian society, and the development of the Italian parliamentary Republic. excerpt