Umm walad

Di dunia Islam, gelar umm al-walad () diberikan kepada seorang budak-gundik yang telah melahirkan seorang anak yang diakui oleh tuannya sebagai anaknya. Para wanita ini dianggap sebagai properti dan dapat dijual oleh pemiliknya, sebuah praktik yang diizinkan pada saat itu berdasarkan peraturan dari Nabi Muhammad.

Setelah wafatnya Muhammad, Umar bin Khattab mengesahkan sebuah kebijakan selama masa jabatannya sebagai khalifah, yang melarang pemilik menjual atau menghadiahkan umm al-walad mereka, dan setelah pemiliknya meninggal, mereka akan diberikan kebebasan. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Muhammad, awalnya setuju dengan keputusan Umar. Namun, setelah wafatnya Umar dan wafatnya Utsman bin Affan, yang mempertahankan kebijakan tersebut, Ali membalikkannya pada periode akhir kekhalifahannya, dengan menyatakan bahwa umm al-walad masih dapat dijual meskipun telah melahirkan anak pemiliknya.

Sudut pandang Ali akhirnya terintegrasi ke dalam Syiah, bersama dengan penerimaan pernikahan sementara. Di sisi lain, semua mazhab hukum Sunni terkemuka menganut perspektif Umar bahwa umm al-walad tidak boleh dijual dan harus diberikan kebebasan setelah kematian tuannya. Anak-anak yang lahir dari umm al-walad dari tuannya dianggap lahir bebas dan sah, dan mereka sering diperlakukan sama dengan anak-anak lain yang lahir dari istri-istri bebas tuannya. Pada tahun 740, upaya Zaid bin Ali yang gagal untuk kekhalifahan menandai titik balik yang mendukung para pemimpin dengan asal-usul ibu budak dan mencapai puncaknya pada tahun 744 dengan munculnya Yazid III sebagai khalifah Umayyah pertama dengan ibu budak. Selanjutnya, tiga khalifah Umayyah terakhir dan mayoritas khalifah Abbasiyah lahir dari wanita budak.

Retorika mengenai ibu mereka mengelilingi kenaikan kekuasaan ini, berfungsi untuk memuliakan atau mengkritik kenaikan mereka ke kekhalifahan. Salah satu taktik retorika melibatkan penggambaran ibu-ibu budak sebagai putri asing dengan latar belakang keluarga bergengsi, sehingga meningkatkan status sosial mereka. Contohnya adalah Yazid III, yang dengan bangga menyatakan bahwa ibunya adalah seorang putri Persia dari dinasti Sasaniyah yang terhormat, menekankan garis keturunannya yang mulia. Dia membanggakan tentang warisan gandanya, menghubungkan dirinya dengan Yulius Kaisar dan Khagan. Sebaliknya, musuh-musuh mereka menggunakan pendekatan retorika yang kontras dengan meragukan paternitas mereka dan menyiratkan bahwa menggunakan budak perempuan untuk melahirkan anak akan menyebabkan keresahan sosial politik yang signifikan. Misalnya, mereka yang menentang Marwan II mengklaim bahwa dia bukan benar-benar putra pangeran Umayyah Muhammad bin Marwan, yang menunjukkan bahwa ibu budaknya sudah hamil ketika dia ditangkap dari kamp musuh.

Secara historis, banyak penguasa dinasti Islam telah menggunakan metode prokreasi ahli waris dengan selir budak harem mereka daripada dengan istri sah yang bebas. Seorang istri sah memiliki klan keluarga yang dapat menggunakan pengaruh dengan menjadi terkait dengan penguasa, sementara selir budak tidak memiliki keluarga yang dapat ikut campur. Kebiasaan menggunakan selir untuk melahirkan ahli waris digunakan secara rutin oleh dinasti Islam sampai penghapusan perbudakan di abad ke-20. Salah satu contohnya adalah dinasti Utsmaniyah, yang Sultannya jarang menikah sama sekali setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 sampai perbudakan di Kesultanan Utsmaniyah secara bertahap memudar, sebagai gantinya menggunakan selir untuk menghasilkan ahli waris mereka.Peirce, Leslie (1993). The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. Oxford University Press. ISBN 978-0-1950-8677-5.

Fenomena ini telah ada selama sejarah perbudakan di dunia Muslim, yang baru dihapuskan secara hukum pada akhir abad ke-20, dan tidak diberlakukan secara universal hingga abad ke-21, meskipun masih ada pengecualian. Baraka Al Yamaniyah (wafat 22 Agustus 2018), misalnya, adalah selir Raja Abdulaziz dari Arab Saudi (memerintah 1932-1953) dan ibu dari Muqrin bin Abdulaziz Al Saud (lahir 1945), yang menjadi Putra Mahkota Arab Saudi pada tahun 2015.

Pemilik budak laki-laki memiliki pilihan untuk mengakui ayah dari anaknya dengan seorang budak. Seorang pria Muslim diizinkan oleh hukum untuk melakukan hubungan seksual dengan budak perempuannya, kecuali jika budak tersebut secara sah dimiliki oleh istrinya.Erdem, Y. Hakan. Slavery in the Ottoman Empire and its Demise, 1800–1909. London: Macmillan Press, 1996. Anak seorang budak terlahir sebagai budak, kecuali pemilik budak laki-laki mengakui anak budak perempuannya sebagai anaknya, dalam hal ini anak tersebut akan secara otomatis bebas oleh hukum. Jika seorang budak yang belum menikah melahirkan seorang anak dan pemilik budak memilih untuk tidak mengakui orang tua, maka budak tersebut harus menghadapi tuduhan zina.

Lihat pula
 Ma malakat aymanukum
 Valide sultan

Referensi

Sumber

Kategori:Islam dan perbudakan