Badan Riset dan Inovasi Nasional

Badan Riset dan Inovasi Nasional, disingkat BRIN, adalah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta penemuan dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

 Sejarah 
Lembaga ini pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 sebagai lembaga yang melekat kepada Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) sehingga Menteri Riset dan Teknologi juga bertindak sebagai Kepala BRIN. Pada 28 April 2021, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN menjadi lembaga yang berdiri sendiri dengan mengintegrasikan Kementerian Riset dan Teknologi dengan empat LPNK, yakni Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta unit yang melaksanakan tugas dan fungsi riset di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah. Hal ini menjadikan BRIN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang menyelenggarakan penelitian. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

 Tugas dan fungsi 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, tugas BRIN yaitu membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BRIN menyelenggarakan fungsi:

 pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila;
 perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, dan pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur riset dan inovasi, fasilitasi riset dan inovasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi;
 pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
 penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan  penyelenggaraan keantariksaan;
 pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara menyeluruh dan berkelanjutan;
 pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
 pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan inovasi kebijakan yang mengakui, menghormati, mengembangkan dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa;
 pemberian fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan;
 pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA;
 pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

 Susunan organisasi 
Badan Riset dan Inovasi Nasional terdiri atas Dewan Pengarah dan Pelaksana. Dewan Pengarah mempunyat tugas memberikan arahan kepada Kepala BRIN dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehrdupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Ketua Dewan Pengarah secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerrntahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, yang dalam hal ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara itu, Wakil Ketua dijabat secara ex-officio oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Dewan Pengarah BRIN terdiri atas:
 Ketua: Megawati Soekarnoputri
 Wakil Ketua: Sri Mulyani dan Suharso Monoarfa
 Sekretaris: Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto
 Anggota: Emil Salim, Bambang Kesowo, Tri Mumpuni, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan I Gede Wenten

Pelaksana BRIN terdiri atas:
 Kepala
 Wakil Kepala
 Sekretariat Utama
Inspektorat Utama
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan
 Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi
 Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi
 Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi
 Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
 Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Pusat Layanan Teknologi
Pusat Data dan Informasi
Organisasi Riset
Selain Dewan Pengarah BRIN dan Pelaksana BRIN, terdapat pula organisasi nonstruktural yang berada di lingkungan BRIN, yaitu:

 Majelis Profesor Riset BRIN
 Sekretariat Dewan Pengarah BRIN
 Sekretariat Indonesian Nuclear Agency (INUA)
 Sekretariat Indonesian Space Agency (INASA)
 Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati (SKIKH)
 Sekretariat Intergovernmental Hydrological Programme (IHP) UNESCO
 Sekretariat Man and Biosphere (MAB) UNESCO
 Sekretariat Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) UNESCO
 Sekretariat Management of Social Transformations (MOST) UNESCO
 Atase Ilmu Pengetahuan KBRI WINA
 Politeknik Teknologi Nuklir

+Nama K/LDasar hukumUnit eselon IUnsur pembantu pimpinanUnsur pelaksanaUnsur pengawasUnsur pendukungStaf ahliBadan Riset dan Inovasi NasionalPerpres 33/2021Sekretariat Utama Deputi Bidang Industri, Pangan, dan Pertanian
 Deputi Bidang Digital, lnformatika, Telekomunikasi, dan Transportasi
 Deputi Bidang Kesehatan dan Farmasi
 Deputi Bidang Transformasi Energi, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Kebencanaan
 Deputi Bidang Ekonomi, Hukum, Politik, Pertahanan, Sosial, Budaya, dan Humaniora
 Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Peneliti dan Perekayasa
 Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah;lnspektorat UtamaBadan Riset dan Inovasi NasionalPerpres 78/2021Sekretariat Utama Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan
 Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi
 Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Pengetahuan dan Teknologi
 Deputi Brdang Infrastruktur Rrset dan Inovasi
 Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi
 Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi
 Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerahlnspektorat Utama

 Badan Antariksa 
Indonesia Space Agency atau INASA adalah badan antariksa Indonesia yang bergerak dalam kegiatan yang berkaitan dengan antariksa dan kebijakan eksplorasi antariksa . Berbeda dengan INASA dengan Lembaga Penelitian Penerbangan dan Antariksa (Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, ORPA) karena INASA tidak melakukan kegiatan penelitian antariksa, tetapi lebih bersifat koordinatif dan dirancang sebagai lembaga prinsipal antariksa dan pembuat kebijakan di Indonesia.

 Organisasi riset 
Organisasi riset (OR) merupakan organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan. Peran yang dilaksanakan oleh OR adalah seperti peran kampus di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Jika kampus menjadi pelaksana fungsi pendidikan di Kemendikbudristek, maka OR menjadi pelaksana fungsi riset di BRIN. Pada tahun 2022 terdapat 12 Organisasi Riset dan 85 Pusat Riset di BRIN berdasarkan bidang keilmuan, yaitu:

 Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra
 Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah
 Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan
 Pusat Riset Arkeometri
 Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas
 Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban
 Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan
 Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra

 Organisasi Riset Elektronika dan Informatika
 Pusat Riset Geoinformatika
 Pusat Riset Elektronika
 Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber
 Pusat Riset Komputasi
 Pusat Riset Mekatronika Cerdas
 Pusat Riset Sains Data dan Informasi
 Pusat Riset Telekomunikasi

 Organisasi Riset Energi dan Manufaktur
 Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi
 Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup
 Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika
 Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur
 Pusat Riset Teknologi Kekuatan Struktur
 Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar
 Pusat Riset Teknologi Transportasi

 Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan
 Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk
 Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi
 Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi
 Pusat Riset Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya, dan Kehutanan
 Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih
 Pusat Riset Mikrobiologi Terapan
 Pusat Riset Rekayasa Genetika
 Pusat Riset Zoologi Terapan

 Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora
 Pusat Riset Agama dan Kepercayaan
 Pusat Riset Hukum
 Pusat Riset Kependudukan
 Pusat Riset Kewilayahan
 Pusat Riset Masyarakat dan Budaya
 Pusat Riset Pendidikan
 Pusat Riset Politik

 Organisasi Riset Kebumian dan Maritim
 Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat
 Pusat Riset Iklim dan Atmosfer
 Pusat Riset Kebencanaan Geologi
 Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat
 Pusat Riset Laut Dalam
 Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air
 Pusat Riset Oseanografi
 Pusat Riset Perikanan
 Pusat Riset Sumber Daya Geologi

 Organisasi Riset Kesehatan
 Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional
 Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman
 Pusat Riset Biomedis
 Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis
 Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi
 Pusat Riset Vaksin dan Obat
 Pusat Riset Veteriner

 Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material
 Pusat Riset Fisika Kuantum
 Pusat Riset Fotonika
 Pusat Riset Kimia
 Pusat Riset Material Maju
 Pusat Riset Metalurgi
 Pusat Riset Sistem Nanoteknologi
 Pusat Riset Teknologi Pertambangan
 Pusat Riset Teknologi Polimer

 Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa
 Pusat Riset Antariksa
 Pusat Riset Teknologi Penerbangan
 Pusat Riset Teknologi Roket
 Pusat Riset Teknologi Satelit

 Organisasi Riset Pertanian dan Pangan
 Pusat Riset Agroindustri
 Pusat Riset Hortikultura
 Pusat Riset Peternakan
 Pusat Riset Tanaman Pangan
 Pusat Riset Tanaman Perkebunan
 Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan
 Pusat Riset Teknologi Tepat Guna

 Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat
 Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan.
 Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan
 Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler
 Pusat Riset Kebijakan Publik
 Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas
 Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan
 Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri

 Organisasi Riset Tenaga Nuklir
 Pusat Riset Proses Radiasi
 Pusat Riset Teknologi Akselerator
 Pusat Riset Teknologi Analisis Berkas Nuklir
 Pusat Riset Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif
 Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi, dan Mutu Nuklir
 Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri
 Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir

Logo

 Referensi 


Kategori:Lembaga pemerintah nonkementerian
Kategori:Pendirian tahun 2019 di Indonesia