Irlandia Selatan (1921–1922)

Irlandia Selatan (bahasa Irlandia: Deisceart Éireann) merupakan wilayah terbesar dari dua bagian wilayah pada Irlandia yang dibentuk berdasar ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Irlandia 1920. Wilayah Irlandia Selatan terdiri atas 26 county, termasuk di dalamnya tiga county di Ulster (Donegal, Cavan dan Monaghan) yang mayoritasnya kaum nasionalis dan beragama Kristen Katolik. Berbeda halnya dengan enam county di Irlandia Utara (Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry dan Tyrone) yang merupakan basis dari kaum pro-integrasi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Irlandia 1920 membagi Irlandia dalam dua wilayah berpemerintahan sendiri, dengan badan eksekutif dan legislatif tersendiri, dan keduanya berada dalam lingkup Britania Raya. Ketentuan tersebut juga mengatur perihal kerja sama antara badan eksekutif dan legislatif dari Irlandia Selatan dan Irlandia Utara melalui Dewan Irlandia. Aturan mengenai kerja sama tersebut juga ditujukan untuk melakukan reunifikasi atas Irlandia. Hanya saja, kedua wilayah Irlandia tersebut memiliki perbedaan yang signifikan, baik dalam preferensi politik maupun agama yang dianut. Hal ini menimbulkan konflik yang semakin tajam di antara masyarakat Irlandia yang nasionalis dan pro-integrasi.

Perang Inggris-Irlandia yang berlangsung pada masa berdirinya Irlandia Selatan berujung pada sebuah perundingan di London pada tahun 1921 yang diinsiasi oleh David Llyod George dan Éamon de Valera. Perundingan tersebut berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Inggris-Irlandia pada tanggal 6 Desember 1921 oleh perwakilan Britania Raya yakni David Llyod George dan anggota di dalam kabinetnya dan perwakilan Irlandia yakni Arthur Griffith, Michael Collins dan anggota lainnya dalam kabinet republiken. 

Pada tanggal 6 Desember 1922, Negara Bebas Irlandia dideklarasikan dan selanjutnya menggantikan Irlandia Selatan sebagai sebuah entitas politik.

 Pembagian wilayah Irlandia 
Undang-Undang Pemerintah Irlandia 1920 ditujukan untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan pada politik Irlandia sejak tahun 1880-an yakni konflik antara masyarakat Irlandia yang pro-integrasi dan nasionalis. Dalam hal ini, kaum nasionalis di bagian selatan Irlandia menginginkan otonomi (serupa Dominion yang dilaksanakan di Australia dan Kanada). Permintaan tersebut dilatarbelakangi oleh eliminasi terhadap Parleman Irlandia dalam keikutsertaannya di Parlemen Britania Raya di Westminster dan aturan dari Britania Raya yang dirancang untuk memisahkan sumber kesatuan Irlandia yang terdiri atas Gereja Katolik, budaya Irlandia dan bahasa Irlandia. Selain itu, masyarakat Irlandia beranggapan bahwa badan eksekutif dan legislatif serta perwakilan pemerintahan Britania Raya di Dublin tidak memberikan pelayanan yang baik bagi Irlandia.

Usulan mengenai devolusi (home rule) di Irlandia mendapat tentangan dari kaum Ulster yang pro-integrasi dan sekutu konservatifnya. Oleh karena itu, kaum pro-integrasi di Ulster di bawah pimpinan Sir Edward Carson mengorganisasikan gerakan perlawanan terhadap Home Rule dengan bantuan Partai Konservatif pada tahun 1912. Gerakan perlawanan tersebut diisi oleh para sukarelawan yang disebut sebagai Ulster Voluntary Force. Selain itu, sebuah 'pemerintahan sementara' didirikan di Ulster pada September 1913.

Tindakan yang dilakukan oleh kaum pro-integrasi di Ulster dan kaum konservatif Britania Raya mendapat perlawanan di kalangan kaum nasionalis Irlandia. Hal ini terlihat dari adanya pengangkatan 4000 orang sukarelawan Irlandia dalam pertemuan inagurasi yang diinisiasi oleh Persaudaraan Republiken Irlandia (Irish Republican Brotherhood) di Dublin pada tanggal 25 November 1913 dan membentuk sebuah organisasi militer yang dinamakan Irish Volunteers. Pada perkembangannya, Tentara Republik Irlandia (Irish Republican Army atau IRA) dibentuk pada tahun 1919 sebagai suksesor dari Irish Volunteers yang bertujuan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Britania Raya dengan kekerasan. Selama Perang Inggris-Irlandia, Tentara Republik Irlandia, di bawah pimpinan Michael Collins, melakukan taktik gerilya dalam rangka memaksa pihak Britania Raya melakukan negosiasi.

Oleh karena ekskalasi konflik antara pihak nasionalis dengan pihak pro-integrasi di Irlandia, maka Britana Raya melakukan pembagian wilayah Irlandia menjadi dua wilayah yakni Irlandia Utara dan Irlandia Selatan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Irlandia 1920. Pada dasarnya, pembagian wilayah tersebut menjadi solusi atas permasalahan politik Irlandia, tetapi kaum pro-integrasi di wilayah selatan Irlandia dan tiga county Ulster yang 'hilang' merasa terkhianati oleh ketentuan tersebut. Berbeda halnya dengan masyarakat Irlandia Utara yang merasa bahwa pembagian wilayah Irlandia memberikan rasa aman bagi mereka.

 Undang-Undang Pemerintah Irlandia 1920 
Undang-Undang Pemerintah Irlandia (10 & 11 Geo. 5 Ch. 67) disahkan pada tanggal 23 Desember 1920 yang ditujukan untuk menyediakan pemerintahan yang baik bagi Irlandia. Ketentuan dalam undang-undang ini membagi wilayah Irlandia menjadi dua bagian yakni Irlandia Selatan dan Irlandia Utara yang masing-masing berpemerintahan sendiri dalam lingkup Britania Raya.

Irlandia Selatan memiliki lembaga yang diatur berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Pemerintah Irlandia yakni:

 Parlemen Irlandia Selatan, yang terdiri atas Raja, Senat Irlandia Selatan dan Dewan Rakyat Irlandia Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1(1);
 Pemerintah Irlandia Selatan diatur dalam Pasal 8; dan
 Mahkamah Agung Irlandia Selatan yang melingkupi High Court of Justice in Southern Ireland dan Court of Appeal in Southern Ireland sebagaimana diatur dalam Pasal 39 (1);

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Irlandia mengatur pula mengenai keikutsertaan Irlandia Selatan bersama dengan Irlandia Utara pada lembaga yang melingkupi kedua wilayah tersebut yakni: 

 Lord Lieutenant of Ireland diatur dalam Pasal 37;
 Dewan Irlandia diatur dalam Pasal 2, Pasal 7; dan
 High Court of Appeal for Ireland diatur dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 49.

Pasal 19 mengatur perihal representasi Irlandia dalam Dewan Rakyat Britania Raya, yakni sebanyak 46 orang anggota yang dipilih oleh konstituen di Irlandia. Selain itu, anggota parlemen yang terpilih tersebut berasal dari Parlemen Irlandia Selatan atau Parlemen Irlandia Utara.

Pada Pasal 2(1) dinyatakan bahwa hubungan secara administratif diatur oleh Dewan Irlandia dengan tujuan menciptakan harmonisasi antara Irlandia Selatan dan Irlandia Utara pada lembaga legislatif (parliaments) dan eksekutif (governments) dan mempromosikan hubungan saling menghormati dan keseragaman yang bermanfaat bagi Irlandia dan menyediakan pelayanan administratif bersama di seluruh Irlandia. 

 Pemilihan umum Dewan Rakyat Irlandia Selatan tahun 1921 
Pada bulan Mei 1921, Irlandia Selatan menyelenggarakan pemilihan umum untuk mengisi 128 kursi dalam Dewan Rakyat Irlandia Selatan. Hasil pemilihan Dewan Rakyat Irlandia Selatan, menyatakan bahwa Partai Sinn Féin meraih 124 dari 128 kursi. Rapat Dewan Rakyat Irlandia Selatan pada bulan Juni 1921 hanya dihadiri oleh empat anggota parlemen yang tidak menjadi bagian dari fraksi Partai Sinn Féin. Hal ini dikarenakan anggota parlemen dari fraksi Partai Sinn Féin menolak untuk ambil bagian dalam Parlemen Irlandia Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Irlandia 1920. Pemboikotan terhadap Parlemen Irlandia Selatan oleh Partai Sinn Féin maka konsekuensinya penyelenggaraan rapat tersebut ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan dan dibubarkan pada tahun berikutnya.

Di sisi lain, kaum nasionalis telah membentuk sebuah parlemen bagi Irlandia yang dinamakan sebagai Dáil Éireann pada Desember 1919 dan mengadakan pertemuan pertama atau Dáil Pertama pada 21 Januari 1919 di Dublin. Pada 16 Agustus 1921, anggota fraksi Partai Sinn Féin yang terpilih mengadakan pertemuan pada Dáil Kedua (Parlemen Kedua) di Mansion House, Dublin. Pertemuan tersebut membahas perihal persetujuan gencatan senjata dan penunjukkan delegasi ke London dan menegosiasikan perjanjian dengan Britania Raya.

 Perjanjian dan Negara Bebas 
jmpl|ka|Peta Irlandia Selatan dan Irlandia Utara.
Sebelum perundingan yang menghasilkan Perjanjian Inggris-Irlandia dilaksanakan, terdapat dualisme parlemen di Irlandia yakni Parlemen Irlandia Utara yang didasarkan pada Undang-Undang Pemerintah Irlandia 1920 dan Dáil Kedua yang diakui oleh kaum nasionalis Irlandia. Begitu pula dengan lembaga eksekutif yang terdiri kabinet Irlandia Utara dengan Sir James Craig selaku perdana menteri dan kabinet Dáil di bawah pimpinan Éamon de Valera. Hal ini memberikan pengaruh yang signifikan pada kestabilan politik di Irlandia.

Melihat kondisi perpolitikan di Irlandia, Britania Raya dan Irlandia melakukan perundingan di London dan menghasilkan Perjanjian Inggris-Irlandia yang ditandatangani oleh David Llyod George dari Britania Raya bersama Arthur Griffith dan Michael Collins selaku perwakilan dari kaum Nasionalis Irlandia pada 6 Desember 1921. Pada dasarnya, Perjanjian Inggris-Irlandia merupakan sebuah kompromi terbaik yang dapat dilaksanakan pada saat itu. Sebagaimana tertulis pada Pasal 1 Perjanjian Inggris-Irlandia 1921 yang menyatakan bahwa Irlandia berstatus sebagai Dominion seperti halnya Kanada, Australia, Selandia Baru dan Uni Afrika Selatan. Perwakilan Mahkota Kerajaan Britania Raya memiliki kewenangan sebagaiama yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Kanada sebagaimana tertulis pada Pasal 3 Perjanjian Inggris-Irlandia 1921. Selain itu, perjanjian ini juga membentuk sebuah pemerintahan sementara Irlandia untuk mempersiapkan pemerintahan untuk Negara Bebas Irlandia.

Perjanjian Inggris-Irlandia 1921 menimbulkan perpecahan pada internal kaum nasionalis Irlandia. Dalam hal ini, terdapat faksi yang menyetujui Perjanjian Inggris-Irlandia 1921 di bawah pimpinan Michael Collins dan faksi yang menolak perjanjian tersebut di bawah pimpinan Éamon de Valera. Bahkan ketidaksepakatan tersebut menyulut perang sipil di Irlandia pada 1922-1923.

Pada 9 September 1922, Dáil Ketiga (Parlemen Ketiga) diselenggarakan di Leinster House, Dublin, tanpa anggota faksi yang menolak Perjanjian Inggris-Irlandia dikarenakan faksi tersebut memboikotnya. Konstitusi Negara Bebas Irlandia diadopsi oleh Dáil, yang membentuk Oireachtas yang terdiri atas Dáil (Majelis Rendah), Senat dan Raja Britania Raya. Negara Bebas Irlandia, yang memiliki yurisdiksi atas 26 dari 32 county di Irlandia, didirikan pada 6 Desember 1922.

 Catatan 

 Referensi 

 Catatan Kaki 

 Daftar Pustaka 
 Buku 




 Sumber Daring 










Kategori:Sejarah Irlandia
Kategori:Irlandia
Kategori:Britania Raya