Merdeka Belajar

Merdeka Belajar adalah program kebijakan  dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Makarim. 

 Episode 
Program Merdeka Belajar terdiri atas sejumlah episode yang diuraikan dalam tabel berikut ini.
EpisodeNamaPeluncuran1Asesmen Nasional, USBN, RPP, dan PPDB10 Desember 20192Kampus Merdeka24 Januari 20203Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS10 Februari 20204Program Organisasi Penggerak2 Maret 20205Guru Penggerak3 Juli 20206Transformasi Dana Pemerintah untuk Perguruan Tinggi3 November 20207Program Sekolah Penggerak1 Februari 20218SMK Pusat Keunggulan17 Maret 20219KIP Kuliah Merdeka26 Maret 202110Perluasan Program Beasiswa LPDP26 Maret 202111Kampus Merdeka Vokasi25 Mei 2021 12Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah26 Agustus 202113Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana3 September 2021 14Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual12 November 202115Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka11 Februari 202216Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD15 Februari 202217Revitalisasi Bahasa Daerah22 Februari 202218Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana23 Maret 202219Rapor Pendidikan Indonesia1 April 202220Praktisi Mengajar3 Juni 202221Dana Abadi Perguruan Tinggi27 Juni 202222Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri7 September 202223Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia27 Februari 202324Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan28 Maret 202325Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan8 Agustus 202326Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi29 Agustus 2023

 Sejarah perkembangan konsep 
Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu.

Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, Jakarta, pada 11 Desember 2019.

Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu:
 Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA (Programme for International Student Assesment). Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 5, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.
 Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.
 Penyederhanaan Rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Nadiem Makarim, ini cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi.
 Dalam penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)). Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini.

Nadiem menciptakan kebijakan "Merdeka Belajar" sebagai tanggapan atas hasil penelitian PISA 2019 yang menunjukkan prestasi pendidikan di Indonesia yang berada di urutan 74 dari 79 negara. Nadiem membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum dalam beberapa area, termasuk literasi, numerasi, serta survei karakter. Ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa di berbagai bidang pendidikan.

 Platform Merdeka Mengajar 
Platform Merdeka Mengajar adalah anjungan atau platform teknologi untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Platform Merdeka Mengajar berfungsi untuk menunjang penerapan Kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan sumber acuan/referensi, inspirasi dan pemahaman dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

 Referensi 

Kategori:Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia