Kesepakatan Helsinki

Kesepakatan Helsinki atau Perjanjian Helsinki adalah sebutan yang umum digunakan di Indonesia merujuk pada nota kesepahaman antara, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan ini berisikan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk upaya penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi masyarakat Aceh. Kesepakatan Helsinki memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. 

Latar Belakang
Aceh adalah provinsi paling barat Indonesia dan menjadi  lokasi pemberontakan bersenjata yang telah berlangsung puluhan tahun sejak  1976. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mempunyai keinginan untuk melakukan perundingan damai terutama setelah Orde baru runtuh. 

Pada tahun 2000 terjadi  "Jeda Kemanusiaan" hanya menghasilkan penghentian sementara kekerasan. Pada tahun 2002 terjadi kesepakatan  "Perjanjian Penghentian Permusuhan" (COHA) yang berakhir ketika pemerintah Indonesia mengumumkan Darurat militer di Aceh pada Mei 2003 dan mengumumkan bahwa mereka ingin menghancurkan GAM. Langkah awal menuju perundingan kembali terjadi pada awal tahun, dipercepat oleh dampak yang ditimbulkan oleh bencana  tsunami Samudra Hindia yang dahsyat pada tanggal 26 Desember 2004 yang menyebabkan banyak korban jiwa di Aceh. Setelah lima putaran perundingan yang alot antara bulan Januari dan Juli, kedua belah pihak akhirnya menyetujui Perjanjian Helsinki.

 Isi 
Kesepakatan Helsinki terdiri dari empat bagian:

 Bagian pertama menyangkut kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh.
 Bagian kedua tentang Hak Asasi Manusia.
 Bagian ketiga tentang Amnesti dan Reintegrasi GAM ke dalam masyarakat,
 Bagian keempat tentang Pengaturan Keamanan.
 Bagian kelima tentang Pembentukan Misi Monitoring Aceh.
 Bagian keenam tentang Penyelesaian Perselisihan.

Terdapat 71 butir pasal dalam Kesepakatan Helsinki. Di antaranya, Aceh diberi wewenang melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman, dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi yang berlaku saat itu.

 Proses 
Kesepakatan Helsinki tercapai melalui perundingan yang berlangsung selama lima putaran, dimulai 27 Januari 2005 dan berakhir pada 15 Agustus 2005. 
 Putaran pertama berlangsung dari  27 hingga 29 Januari 2005 
 Putaran kedua dari 21 Februari 2005 hingga 23 Februari 2005 
 Putaran ketiga dari 12  April 2005 hingga 14 April 2005 
 Putaran keempat dari 26 Mei 2005 hingga 31 Mei 2005
 Putaran kelima dari 12 Juli 2005 hingga 17 Juli 2005 
 Penandatanganan kesepakatan pada 15 Agustus 2005.

Delegasi Indonesia pada perundingan tersebut terdiri dari Hamid Awaluddin, Sofyan A. Djalil, Farid Husain, Usman Basyah dan I Gusti Wesaka Pudja. Sedangkan tim perunding GAM terdiri dari Malik Mahmud, Zaini Abdullah, M Nur Djuli, Nurdin Abdurrahman dan Bachtiar Abdullah.

Fasilitator perundingan adalah Martti Ahtisaari, Mantan Presiden Finlandia, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, dibantu oleh Juha Christensen.

Naskah asli Kesepakatan Helsinki terdiri dari tiga rangkap, ditandatangani oleh Hamid Awaluddin selaku Menteri Hukum dan HAM atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Malik Mahmud, selaku pimpinan tim perunding GAM dan Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia dan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative selaku fasilitator proses negosiasi.

 Pencapaian 
Setelah 14 tahun Kesepakatan Helsinki, belum keseluruhan pasal di dalamnya dapat direalisasikan. Di antaranya, poin 1.4.5 yang menyatakan semua kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.

 Buku tentang Kesepakatan Helsinki 
Para pelaku utama perundingan Helsinki telah banyak mengisahkan proses tercapainya Kesepakatan Helsinki dalam bentuk buku, baik berupa tulisan sendiri maupun dituliskan oleh orang lain. 
 Martti Ahtisaari sebagai fasilitator perundingan ditulis oleh Katri Merikallio dalam buku berjudul Making Peace: Ahtisaari and Aceh (2006). 
 Farid Husain menulis buku To See the Unseen, Kisah di Balik Damai di Aceh (2007). 
 Jusuf Kalla diceritakan dalam buku Kalla dan Perdamaian Aceh oleh Fachry Ali, Suharso Monoarfa dan Bahtiar Effendy (2008). 
 Hamid Awaluddin menulis Damai di Aceh : Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki (2007).

 Referensi 

Kategori:Aceh
Kategori:Konflik Aceh
Kategori:Sejarah Aceh
Kategori:Sejarah Indonesia