Perang Kopi

Perang Kopi adalah sebuah perang yang terjadi dari 1889 hingga 1890 yang melibatkan beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan. Perang tersebut terbagi menjadi dua peristiwa, Perang Kopi I yang terjadi pada 1887 sampai 1888 dan Perang Kopi II yang terjadi pada 1889 sampai 1890. Peperangan ini dilatarbelakangi oleh persaingan perdagangan komoditas kopi di Sulawesi Selatan.

 Latar belakang 
Kopi pertama kali masuk ke Sulawesi Selatan melalui perdagangan dengan bangsa Arab di wilayah Makassar. Kopi pertama kali ditanam dan dibudidayakan di wilayah Toraja setelah diperkenalkan oleh orang-orang dari Kerajaan Gowa. Dalam naskah Lontaraq Bilang, sebuah catatan harian dari Kerajaan Gowa, menyebutkan bahwasanya orang-orang Gowa berlayar membawa kopi ke pelabuhan Suppa (sekarang Parepare), kemudian menuju Toraja dengan berjalan kaki melalui pegunungan Enrekang. Pada masa tersebut, Gowa dan Toraja memiliki hubungan yang erat. Pada masa-masa awal pembentukan Kerajaan Gowa telah memiliki hubungan dengan Toraja. Hal ini terlihat pada dipergunakannya pusaka Toraja dalam pelantikan raja-raja Gowa. Kopi akhirnya menjadi komoditas penting di Sulawesi Selatan yang diminum oleh semua kalangan tanpa membedakan kelas sosial. Kopi bahkan menjadi minuman penambah energi sebelum berangkat berperang.

 Peperangan 
Ketenaran kopi kemudian memicu persaingan dagang antara bagian selatan (sekitar Wajo, Sidenreng, Camba dan sebagian Sinjai) dan bagian utara (Toraja dan Enrekang). Kerajaan Sidenreng yang memiliki pelabuhan Bungin memasarkan kopi dengan nama kopi Bungin. Pesaingnya, Kerajaan Bone bersama saudagar Arab berupaya merebut pasar kopi melalui pelabuhan Palopo. Toraja sebagai penghasil kopi utama walau secara geografis lebih dekat dengan pelabuhan Palopo di bawah Kedatuan Luwu tetapi memilih menjual kopinya melalui pelabuhan Bungin di wilayah Sidenreng. Hal ini mungkin disebabkan lokasi pelabuhan Luwu yang tidak terlalu strategis dan tidak diperhitungkan di kancah pedagangan antarnegara. Kerajaan Luwu kemudian bersekutu dengan Kerajaan Bone untuk melancarkan perang ke Toraja. Penyerbuan ini dikenal dengan nama Songko Barong. 

Di wilayah Toraja sendiri tidak terdapat Kerajaan dan setiap wilayah memiliki penguasanya sendiri atau Ambe Tondok. Struktur kekuasaan tertinggi pada masa lalu berada di tangan Pa’barani, yaitu gelar bangsawan tertinggi yang disandang oleh para panglima perang sekaligus pemimpin adat dan suatu wilayah. Para Pa’barani tidak hanya berperan dalam urusan militer, tetapi juga memegang kendali atas aspek politik, militer, perdagangan, serta kepemimpinan adat dan wilayah, sehingga kedudukannya sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Toraja. Namun, tidak semua bangsawan di Toraja memiliki gelar Pa’barani, sebab gelar ini hanya diberikan kepada tokoh tertentu yang diakui keberanian dan kepemimpinannya dalam berperang, sekaligus pengaruhnya dalam masyarakat.

Para Pa’barani atau panglima perang di Toraja pada akhirnya terbelah menjadi dua kubu. Sebagian memilih berpihak kepada Kerajaan Bone dan Kedatuan Luwu, sementara lainnya lebih condong menjalin aliansi dengan Kerajaan Sindereng dan Kerajaan Sawitto. Para Pa’barani di Padang Marante (dataran rata) yang meliputi wilayah Rantepao, Tikala, Barana, Kandeapi, Bori, Tondon, dan beberapa daerah lainnya cenderung bersekutu dengan Luwu dan Bone. Sebaliknya, para Pa’barani di wilayah pegunungan lebih memilih menjalin aliansi dengan Sindereng dan Sawitto. 

Secara geografis, wilayah Padang Marante, khususnya Rantepao dan sekitarnya, memiliki bentangan alam yang relatif datar sehingga menjadi kawasan strategis untuk pertempuran terbuka. Kondisi inilah yang menjadikan Padang Marante sebagai arena strategis dalam Perang Kopi, ditandai dengan berdirinya sejumlah benteng yang kini menjadi saksi bisu sejarah. Benteng-benteng tersebut antara lain Benteng Buntu Batu Barana’, Benteng Buntu Pune, Benteng Mamullu, dan Benteng Pong Tiku. Salah satu tokoh besar yang terlibat langsung dalam perang tersebut adalah Pong Tiku, yang menjalin aliansi dengan Kerajaan Sawitto dan Kerajaan Sindereng.

Perang Kopi berakhir ketika La Tanro Arung Buttu, raja ke-14 Enrekang, melakukan perundingan dengan pasukan Kerajaan Bone dan mengeluarkan aturan bahwa Bone tidak boleh membawa kopi melewati Bambapuang di Enrekang, Wajo, Sidenreng, ataupun Luwu. Mereka hanya diperbolehkan membawa kopi melewati Pinrang. Aturan ini kemudian menjadi penyelesaian masalah dan dipatuhi. Perang Kopi II berakhir pada 1890 tanpa kemenangan salah satu pihak.

 Bacaan lanjutan 

 Waterson, Roxana. Paths and Rivers: Sa'dan Toraja Society in Transformation.

 Referensi 

Kategori:Kopi di Indonesia