Pemerintahan Umum

Pemerintah Umum (, , ), juga disebut sebagai Kegubernuran Umum untuk Wilayah Polandia yang diduduki (), adalah zona pendudukan Jerman yang didirikan setelah invasi Polandia oleh Jerman Nazi dan Uni Soviet pada tahun 1939 di awal Perang Dunia II. Republik Polandia Kedua yang baru diduduki dibagi menjadi tiga zona: Pemerintahan Umum di tengah-tengah, wilayah Polandia yang dianeksasi Jerman Nazi di barat, dan wilayah Polandia yang dianeksasi Uni Soviet di timur. Wilayah ini diperluas secara substansial pada tahun 1941 dengan menggabungkan Distrik Galicia yang baru diduduki.

Dasar pembentukan Pemerintah Umum adalah "Dekret Aneksasi tentang Administrasi Wilayah Pendudukan Polandia". Diumumkan oleh Hitler pada 8 Oktober 1939, ia mengklaim bahwa pemerintahan Polandia telah runtuh. Dasar pemikiran ini digunakan oleh Mahkamah Agung Jerman untuk menetapkan kembali identitas semua warga Polandia sebagai warga yang tidak memiliki kewarganegaraan, dengan pengecualian etnis Jerman yang bermukim di Polandia pada periode antar perang—mengabaikan hukum internasional, disebut sebagai satu-satunya warga negara sah Reich Ketiga.

Pemerintahan Umum dikelola oleh Jerman sebagai unit pemerintahan terpisah untuk keperluan logistik. Ketika pasukan Wehrmacht menginvasi Uni Soviet pada Juni 1941 dalam Operasi Barbarossa, wilayah Pemerintahan Umum diperluas dengan dimasukkannya wilayah Polandia yang sebelumnya dianeksasi oleh Soviet. Dalam beberapa hari, Galicia Timur dikuasai dan digabungkan ke dalam Distrik Galicia. Sampai tahun 1945, Pemerintahan Umum terdiri dari sebagian besar Polandia tengah, selatan, dan tenggara sesuai dengan perbatasan sebelum perang (dan Ukraina Barat modern), termasuk kota-kota besar Polandia seperti Warsawa, Kraków, Lwow (kini Lviv), Lublin, Tarnopol, Stanisławów (kini Ivano-Frankivsk, Drohobycz, dan Sambor. Kota-kota ini diganti namanya menjadi nama Jerman.

Administrasi Pemerintahan Umum keseluruhnya dijalankan oleh pejabat pemerintah Jerman, dengan tujuan agar wilayah tersebut dijajah oleh pemukim Jerman, yang akan mengurangi jumlah populasi ke titik terendah sebelum akhirnya dimusnahkan.Ewelina Żebrowaka-Żolinas Polityka eksterminacyjna okupanta hitlerowskiego na Zamojszczyźnie Studia Iuridica Lublinensia 17, 213-229 Para penguasa Jerman di Generalgouvernement tidak berniat berbagi kekuasaan dengan penduduk setempat pada masa perang, terlepas dari etnis dan orientasi politik mereka. Pihak berwenang jarang menyebut nama "Polandia" dalam korespondensi resmi. Satu-satunya pengecualian adalah dalam penyebutan Bank Pemerintahan Umum Polandia (Polandia: , Jerman: )..

 Kutipan 

 Referensi 

 Kochanski, Halik. The Eagle Unbowed: Poland and the Poles in the Second World War (2012)
 Mędykowski, Witold Wojciech. Macht Arbeit Frei?: German Economic Policy and Forced Labor of Jews in the General Government, 1939-1943 (2018)
 Generalgouvernement on the Yad Vashem website
 Testimony of Frank at Nuremberg, examined by his defense attorney, Dr. Alfred Seidl, 4/18/1946.
 General Government NAZI occupied Poland, the CIH World War II Pages. Retrieved 24 August 2015.
 Collections of civilian testimonies from Nazi-occupied Poland in testimony database "Chronicles of Terror"

 Bacaan lanjutan 



Kategori:Koloni Nazi di Eropa Barat
Kategori:Polandia dalam Perang Dunia II
Kategori:Sejarah Polandia
Kategori:Negara dan wilayah yang didirikan 1939
Kategori:Negara dan wilayah yang dibubarkan 1945