Sentralitas dalam Pemerintahan Cina

Dalam menjalankan pemerintahannya, Tiongkok memiliki 3 pilar utama di mana ketiga pilar ini berfungsi mengendalikan dan menjalankan pemerintahan Tiongkok. Ketiga pilar tersebut adalah:

 Partai Komunis Tiongkok (PKT)
 Militer
 Pemerintah

 Partai Komunis Tiongkok

 General Secretary 
kiri|jmpl|Para Ketua dan Sekretaris Jenderal PKT dari masa ke masa
Selama 1980-an dan 1990-an, kekuatan institusional dalam partai telah bergeser di antara Politbiro, Komite Tetap dan Sekretariat di bawah sekretaris jenderal, sebuah jabatan yang dipulihkan pada tahun 1982 ketika posisi ketua partai dihapuskan. Pada Kongres Partai Ketiga Belas, Zhao Ziyang mengumumkan penyesuaian penting dalam hubungan antara Politbiro dan Sekretariat. Statuta Partai yang diadopsi di Kongres Partai Kedua Belas (1982) mengesahkan bahwa Politbiro, Komite Tetapnya dan sekretaris jenderal serta Sekretariat semuanya akan dipilih oleh Central Commitee. Hal ini menghasilkan Sekretariat dan Politbiro bertindak sebagai sumber kekuatan yang bersaing. Ini tidak mengherankan mengingat bahwa salah satu alasan kebangkitan Sekretariat adalah karena pada saat itu Deng Xiaoping dan para pendukungnya tidak dapat memperoleh dukungan mayoritas di Politbiro.[1]

Secara teori, Sekretariat bertugas menangani pekerjaan partai sehari-hari dan menjadi pusat administratifnya, sementara Politbiro dan Komite Tetapnya akan bertugas untuk berkonsentrasi pada pengambilan keputusan penting tentang isu-isu nasional dan internasional. Dalam praktiknya, Sekretariat memiliki posisi yang sangat kuat, karena mengawasi organ partai regional dan departemen fungsional partai yang seharusnya, secara teori, bertanggung jawab langsung kepada CC dan Politbiro. Akses ke informasi dan fungsi kontrolnya ini berarti dapat berfungsi sebagai basis kekuatan alternatif daripada Politbiro.[2] Sekretaris jenderal Sekretariat secara resmi adalah pejabat tertinggi partai.

Zhao Ziyang mengumumkan perubahan yang jelas dalam hubungan ini dengan menurunkan kekuatan Sekretariat sehubungan dengan Politbiro. Sekretariat dikurangi jumlahnya dari 10 menjadi hanya 4 anggota penuh, tidak termasuk sekretaris jenderal dan satu pengganti. Alih-alih dipilih langsung oleh CC, keanggotaannya kemudian dinominasikan oleh Komite Tetap Politbiro dan disetujui oleh CC. Indikasi praktis dari penurunan kekuatan Sekretariat adalah pengumuman bahwa di masa mendatang agenda yang diajukan oleh Dewan Negara untuk pembuatan kebijakan oleh Politbiro atau Komite Tetapnya tidak akan lagi 'disaring' oleh Sekretariat Pusat. Namun, dalam praktiknya, itu berfungsi sebagai basis dukungan Zhao Ziyang di pusat partai.[3]

Zhao dan tiga pendukungnya di Sekretariat dipindahkan pada Sidang Keempat Ketujuh Belas CC pada 24 Juni 1989. Demikian pula, di bawah Jiang Zemin, berguna untuk menggunakan Sekretariat untuk menangani Politbiro dan jumlahnya mulai bertambah lagi, yaitu 7 anggota, di Kongres Partai Kelimabelas. Di bawah Jiang semua anggota berada di Politbiro atau Komite Tetapnya, sedangkan di bawah Zhao hanya 2 anggota yang berada di Komite Tetap Politbiro. Di bawah Hu Jintao, tampaknya menjadi lebih fungsional dengan 2 (termasuk Hu) dari Komite Tetap, 3 dari Politbiro dan 1 anggota pengganti masing-masing dari CMAC dan Komite Inspeksi Disiplin Pusat (CDIC).[4]
[1] Tony Saich. 2004. "Governance and Politics of China". (New York: Palgrave Macmillan).

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

 Politburo Standing Committee 
jmpl|The Chinese Politburo Member, Mr. Zhou Yong Kang, calling on the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, in New Delhi on November 01, 2010
Bagian penting dari Politbiro terdapat Standing Committe,merupakan kelompok yang lebih kecil terdiri anggota Partai elit yang memegang banyak kekuasaan politik di Tiongkok.Kerry Dumbaugh & Michael F. Martin. 2009. “Understanding China’s Political System.” CRS Report for Congress Komite berdiri Politbiro (PSC) yang muncul dari Kongres Partai ke-17 memiliki sembilan anggota, termasuk lima anggota yang kembali dan empat anggota baru. Dua dari kelompok yang terakhir-Xi Jin-ping dan Li Keqiang-telah dijadikan calon  untuk menjadi penerus Hu Jin-Tao sebagai Sekretaris Partai di Kongres Partai ke-18 pada 2012. Keduanya adalah satu-satunya anggota PSC yang Lahir pada tahun 1950-an, menjadikannya sebagai yang pertama dari "generasi kelima" kepemimpinan potensial Tiongkok untuk naik ke level ini. 12 jika usia pensiun yang diterima 68 berlaku, hanya kedua yang akan cukup muda untuk tetap berada di Pol itburo setelah Kongres Partai ke-18; Semua orang lain harus pensiun.

Seorang ahli berpendapat bahwa XI dan Li masing-masing duduk di puncak dari apa yang secara efektif merupakan pemisahan PSC yang sama antara dua kamp kepemimpinan yang berbeda: kelompok "populist", diwakili oleh Li ke-Qiang, dan kelompok "elitis", yang diwakili oleh Xi Jin-ping, salah satu yang disebut " princelings "-yang berarti seorang anak dari salah satu pejabat senior CCP awal dan dengan demikian seseorang dengan hubungan pribadi elit. 13 menurut analis ini," populist "kelompok nikmat dalam pembangunan ekonomi, fokus pada peningkatan banyak orang miskin dan disenfranchised, dan penekanan pada prinsip "masyarakat yang harmonis." The "elitis" kelompok nikmat melanjutkan pembangunan ekonomi yang cepat, kurang penekanan pada masalah sosial, dan berusaha untuk membina Tiongkok yang tumbuh kapitalis dan kelas menengah populasi.

Politburo Standing secara teknis betanggung jawab terhadap pada Politburo Partai Komunis Tiongkok.Ibid. Dalam ranah perpolitikan Tiongkok, Politburo Standing Committe hanya merujuk pada badan yang melakukan urusan sehari-hari dari organ induknya, dalam hal ini, Politbiro. Politbiro, pada gilirannya, merupakan sebuah badan pembuat kebijakan yang secara resmi bertanggung jawab kepada Komite Pusat yang lebih besar, yang bertemu pada sesi paripurna biasanya sekali setiap tahun.
[1] Kerry Dumbaugh & Michael F. Martin. 2009. “Understanding China’s Political System.” CRS Report for Congress

 Ibid.

 Politburo 
Sebagai negara dengan 1, 3 Miliyar penduduk Tiongkok hanya memiliki satu partai politik yaitu Partai Komunis Tiongkok, dan didalamnya terdapat politburo yang beranggotakan sebanyak 24 orang yang memegang kontrol terhadap perumusan kebijakan partai. 24 anggota politburo dipilih oleh komite pusat partai. Namun, kekuasaan lebih besar sesungguhnya terletak pada dimiliki oleh  Standing Committee yang beranggotakan lebih sedikit, yang bekerja sebagai semacam tim / anggota khusus yang terdiri dari pemimpin-pemimpin negara yang paling dianggap berpengaruh. Bagaimana politbiro berdiri dan beroperasi adalah sebuah proses yang rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik. Namun politbiro sendiri memiliki agenda yang teratur dan intens.

Anggota politburo sendiri terdiri dari anggota lama dan anggota baru. Pada kegiatannya anggota senior berbicara terlebih dahulu dan kemudian memberi kesimpulan, dan memberikan pandangan mereka. Dalam merumuskan kebijakan, politburo selalu menekankan pencapaian konsensus, tetapi jika tidak ada konsensus yang tercapai, maka akan diadakan voting. Setelah keputusan dibuat, semua anggota terikat olehnya. Meskipun ketidaksepakatan kebijakan dan pertikaian antar-faksi secara luas terjadi secara pribadi, sangat jarang hal tersebut sampai terdengar diranah publik.[1]

Satu-satunya pertikaian dan ketidaksepakatan antar anggota politburo adalah mengenai penanganan demonstrasi Tiangmen, di mana masing-masing anggota politburo memiliki pendapat dan kepentingan dalam rangka perebutan kekuasaan dilingkungan elit politik PKT.[2]

Berikut ini adalah anggota-anggota politbiro, berdasarkan data dari Brooking.edu[1] :

 Xi Jinping
 Le Keqiang
 Li Zhanzu
 Wang Yang
 Wang Huning
 Zhao Lei
 Han Zheng
 Ding Xuexiang
 Wang Chen
 Liu He
 Xu Qiliang
 Sun Chunlan
 Li Xi
 Li Qiang
 Li Hongzhong
 Yang Jiechi
 Yang Xiaodu
 Zhang Youxia
 Chen Xi
 Cheng Quanguo
 Chen Miner
 Hu Cunhua
 Guo Sengkun
 Huang Kunming
 Cai Qi

[1] Diakses dari https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2017/10/china_20171013_19thpartycongress_profiles. pdf?__hstc=753710.3509fdb43b107dd1bc93981028fc582d.1568886419489.1568886419489.1568886419489.1&__hssc=753710.1.1568886419489&__hsfp=2564229095
[1] Diakses dari https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13904441

[2] Ibid

 Central Discipline Inspection Commission 
Central Discipline Inpection Commission (CDIC) atau Komisi Pusat Partai untuk Inspeksi Disiplin berfungsi dibawah kedudukan Komisi Sentral. CDIC membawahi local commission for discipline inspection yang posisinya berada di setiap tingkat dari struktur keseluruhan partai. Masa jabatan yang harus ditempuh oleh komisi ini disesuaikan dengan posisinya di tingkatannya tersebut.

           Dalam sidang pleno, CDIC diberikan kewenangan untuk memilih standing committee, sekretaris dan wakil sekretaris, kemudian hasil pemilihan tersebut harus dilaporkan kepada Komisi Sentral untuk mendapatkan persetujuan. Komisi lokal inspeksi disipliner di setiap tingkat juga memiliki kewenangan yang sama untuk memilih standing committee, sekretaris dan wakil sekretaris di siding pleno mereka, yang kemudian hasil pemilihannya tersebut dilaporkan kepada party committee yang sesuai dengan tingkatannya, lalu dilaporkan lebih lanjut ke party committee di tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, apabila sudah mendapatkan persetujuan, maka komisi inspeksi disipliner baik yang tingkat sentral maupun lokal akan mengakreditasi seluruh tim dari semua tingkatan dengan menghadiri pertemuan dengan pimpinan dari partai.

           Komisi inspeksi disipliner tingkat pusat maupun lokal adalah sebuah badan khusus yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan internal, yang tugas utamanya ialah untuk mempertahankan konstitusi partai dan peraturan-peraturan lainnya. Selain itu, komisi ini juga berperan dalam memantau implementasi dari prinsip, kebijakan serta resolusi partai, membantu elemen-elemen partai dalam memastikan tata pemerintahan yang ketat dalam segala hal, termasuk didalamnya meningkatkan perilaku baik dalam partai dan mengorganisir upaya dalam memberantas korupsi.

           Tugas dari komisi ini di berbagai tingkatan baik sentral maupun lokal ialah untuk melakukan pengawasan, menegakkan kedisiplinan, dan memastikan akuntabilitas dalam partai. Komisi ini bertanggungjawab dalam memastikan elemen-elemen dalam partai tentang tugasnya untuk mematuhi segala aturan partai yang telah ditentukan, memastikan terlindunginya hak-hak setiap anggota, mengawasi kinerja dari setiap anggota partai serta menjadi tempat utama dalam menerima dan menangani pengaduan atas laporan tertentu yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan anggota partai. Penanganan kasus tersebut dimulai dari langkah memverifikasi data dan fakta, yang kemudian dilaporkan kepada party committee di tingkatan yang sesuai dengan posisi dari komisi inspeksi tersebut untuk mendapatkan persetujuan atas laporan yang dibuat. Apabila dalam proses pelaporan dari komisi lokal inspeksi disipliner itu tidak mendapat persetujuan, maka komisi tersebut dapat meminta komisi sentral inspeksi disipliner untuk melakukan pemeriksaan ulang kasus pelanggaran yang dilaporkan.[1]
[1] Constitution of the Communist Party of China, 19th National Congress of the Communist Party of China on October 24, 2017, hal. 25-27.

 Central Commitee Partai Komunis Tiongkok 
Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT) dipilih melalui sidang pleno yang diadakan lima tahun sekali dalam Kongres Nasional Partai, forum paling tinggi dalam PKT. Komite Sentral PKT ini dipilih melalui konfirmasi voting, yakni iya, tidak, atau abstain. Komite Sentral tugasnya melakukan voting terhadap sebuah kebijakan, di mana voting tersebut merupakan bukti pada negara bahwa keputusan telah dibuat atas nama rakyat.[1]

Komite Sentral PKT ini anggotanya terdiri dari anggota penuh dan anggota alternatif yang apabila dijumlahkan mencapai 371 anggota. Di antara mereka, 204 merupakan anggota penuh dan 167 merupakan anggota alternatif.[2]

Perbedaan dari anggota penuh dan anggota alternatif terletak pada hak votingnya. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, tetapi tidak pada voting. Hak voting hanya dimiliki oleh anggota penuh.

Komite Sentral ini kemudian akan mengadakan pertemuan tiap satu tahun minimal sekali untuk membahas arah atau orientasi PKT ke depannya. Komite ini biasanya terdiri dari menteri dan pejabat senior di Beijing, pemimpin pemerintah tingkat provinsi, dan beberapa dari militer.[3] Dalam sidang Komite Sentral, dibahas pula mengenai isu kebijakan yang akan diambil oleh negara.

Komite Sentral yang terpilih ini nantinya akan memilih anggota Politburo yang terdiri dari 20-25 anggota. Komite Tetap Politburo yang terdiri dari 6-9 anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PKT dan Negara Tiongkok secara keseluruhan yang dipilih oleh Politburo.[4]
[1] Bo Zhiue, “China’s Elite Politics : Political Transition and Power Balancing”, 2007.

[2] Bo Zhiyue, “China’s Elite Politics : Governance and Democratization”, 2010, Worls Scientific Publishing Co. Pte. Ltd

[3] Richard McGregor, “The Party : The Secret World of China’s Communist Rulers”, pg.27, 2010, HarperCollins E-book

[4] Encyclopaedia Britannica, “Chinese Communist Party”, diakses dari https://www.britannica.com/topic/Chinese-Communist-Party pada 19 September 2019 pukul 14.41 WIB.

 Militer 

 Central Military Commission 
Centra lmilitary Commission CMC adalah sub bagian dari pratai kominis Tiongkok yang membidangi pertahanan dan keamanan di negara Tiongkok. CMC bisa dikatakan sebagai mentri pertahanan Tiongkok. CMC ini secarra struktural berada di bawah central comitte CPC. Secara keseluruhan komisi militer ini dididrikan pada tahun 1925 dengan namam yang berbeda-beda .State Commission dari CMC didirikan pada tahun 1982 dan seterusnya menggunakan mana Central Military Commission Pada awalnya CMC ini bergerak sebagai pasukan dari CPC[1] akan tetetapi sejak 1982 CMC bergerak untuk negara bukan partai.CMC membawahi beberapa pasukan bersenjata di Tiongkok yaitu Liberation Army, polisi bersenjata dan militai[2]. CMC berperan memberikan arahan untuk angaktan bersenjata Tiongkok mulai dari strategi hingga pengembangan teknologi militer.[3]. Untuk memberikan dan membentuk kebijakan militer CMC memiliki General Departement.

Terdapat 4 general departement(General Staff,political,logical, dan peralatan) yang diketuai oleh anggota CMC diabwah bimningan CMC. General deparrtement berfungsi untuk mengkordinir perkembangan angkaatan bersenjata dan oprasional dan membetuk taktik

 People's Liberation Army 
People's Liberation army (PLA) adalah satuan angkatan bersenjata yang dimiliki Tiongkok. Angakatan bersenajata yang dimiliki Tiongkok adalah angakatan darat,angkatan laut,angkatan udara, dan senjata nuklir. Angakatan Militer. Angkatan Militer Tiongkok berperan penting dalam perpolitikan Tiongkok. Angakatan militer sering dijadikan model karena jiwa komunisme yang tinggi. Sejak tahun 1949 petinggi militer dapat menajabt sebagai petinggi partai politik Tiongkok.

Persan militer dalam politik semakin terlihat ketika revolusi budaya dan naiknya Lin Bao sebagai mentri.Yang meningkatkan peran militer di bdiang politis. Dengan cara pemberian pendidikan politik keopada anggota PLA.dan pendidikan militer terhadap penduduk sipil. Pada tahun 1965 peran dari militer berkembang lagi dengana danya tragedi “Down to the ranks movement” Diaman Mao menggunakan PLA untuk urusan admiinistratif bagi pejabat yang tidak mau mematuhi kebijakan pendidikan pergerakan sosialis.

Dengan turunya peran militer dalam Revolusi kebudayaan menghacurkan sistem partai nasional yang ada di Tiongkok. Dan menajdikan PLA sebagai organisasi nasional yang menjaga kemanaan publik dan menjadi tulang punggung organisasi negara. Pada Ninth Party Congress tahun 1969 PLA menduduki 20 dari 29 kursi provincial revolution Commitee Status dari PLA ini sebagai warga sipil akan tetapi terjadi perpecahan dalam regional commander politburo karena banyak yang tidak setuju dengan lin bao. Banyak yang menginginkan Militer untuk tidak berperan secara langsung dalam militer.

Setelah Lin Bao turun dan di gantikan oleh Deng Xioping terjadi modernisasi militer yang berkmbang samapi saat ini. Perkembangan yang terjadi adalah Militer tidak berperan langusng  dalam politik akan tetapi tidak menghilangkan peran dalam politik. Peran milite lebih kepada pembentukan kebijakan nasional. Di mana peran militer untuk menjaga kepentingan nasional dalam pembentukan kebijakan dan mengurangi peran Militer dalam bisnis di Tiongkok.
[1] Toni Shaic,Governance and Politicas of China,2004

[2] http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/in_depth/china_politics/government/html/6.stm

[3] Rand National Security,The people Liberation Army as Organization vol 10,2002

 Pemerintah 
Struktur pemerintahan Negara Tiongkok terbagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

 Legislatif 
Pihak yang menjalankan kekuasaan di lembaga legislatif adalah National People’s Congress (NPC) dan anggota tetapnya. Dalam Article 57 Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dijelaskan bahwa NPC merupakan organ tertinggi dalam kekuasaan pemerintah. Sedangkan badan permanen atau badan tetapnya adalah Komite Tetap NPC.[1]

NPC ini terdiri dari delegasi yang dipilih dari provinsi, daerah otonom, kotamadya, daerah istimewa, dan angkatan bersenjata atau dari militer. Kelompok minoritas juga berhak mengajukan perwakilan. Pemilihan delegasi ini diadakan oleh Komite Tetap NPC.
jmpl
NPC ini dipilih lima tahun sekali dan tiap satu tahun minimal sekali mengadakan sidang. Beberapa hal yang dilakukan oleh NPC ini berdasar Article 62 Konstitusi RRT adalah mengamandemen konstitusi, mengawasi implementasi konstitusi, menetapkan dan mengamandemen hukum kriminal dan sipil, dan lain sebagainya.[2]
[1] Constitution of the People’s Republic of China, Article 57.

[2] Ibid, Article 62

 Eksekutif 
kiri|jmpl|Presiden RRT Xi Jinping pada 2019
Lembaga Eksekutif dalam pemerintahan Tiongkok terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Negara. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh NPC. Presiden bertugas mengurus hubungan negara dan menerima representasi diplomatik dari negara lain. Selain itu, Presiden juga dapat menarik representasi di luar negeri, dan meratifikasi atau membatalkan traktat dan perjanjian penting yang melibatkan negara lain.

Sementara itu, Wakil Presiden bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya. Wakil Presiden juga berhak menjalankan beberapa fungsi dan kuasa Presiden dengan kepercayaan dan mandat dari Presiden.

Merujuk pada Article 85 Konstitusi RRT, Dewan Negara merupakan organ tertinggi dalam badan eksekutif atas kuasa negara dan organ tertinggi atas administrasi negara. Dewan negara ini terdiri dari para Perdana Menteri, Wakil Menteri, Konselor Negara, Menteri,  Ketua berbagai komisi, Auditor Jendral, dan Sekretaris Jendral.[1]

Perdana Menteri bertanggung jawab terhadap kinerja Dewan Negara. Menteri dan Ketua Komisi bertanggung jawab terhadap kementrian dan komisi yang diamanatkan.

Beberapa tugas dari Dewan Negara berdasar Article 89 Konstitusi RRT adalah mengadaptasi tindakan administratif, memformulasikan aturan administrasi, memutuskan isu dan perintah dalam kaitannya dengan konstitusi dan hukum lain, mengarahkan dan mengelola hubungan ekonomi dan pengembangan desa dan kota, dan sebagainya. Dewan Negara bertanggungjawab dan melaporkan hasil kinerjanya kepada NPC, atau jika NPC sedang tidak dalam sesi, bisa ke Komite Tetapnya.[2]
[1] Ibid, Article 85

[2] Ibid, Article 89

 Yudikatif 
Dalam lembaga Yudikatif, terdapat Mahkamah Agung dan Kejaksaan sebagai badan pengadilan negara. RRT berdasar Konstitusi Aticle 129 mendirikan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung di tingkat lokal, Mahkamah Militer, dan Mahkamah khusus lainnya. Mahkmah Agung merupakan organ tertinggi dalam bidang pengadilan. Mahkamah Agung ini mengawasi pengadilan yang dilakukan oleh berbagai Mahkmah Agung lainnya. Mahkamah Agung bertanggungjawab terhadap NPC dan Komite Tetapnya.[1]

Kejaksaan merupakan organ untuk pengawasan hukum negara. Kejaksaan ini hampir sama dengan Mahkamah Agung, ada Kejaksaan di tingkat lokal, Kejaksaan Militer, dan Kejaksaan khusus lainnya.

Menurut Konstitusi RRT Article 136, kejaksaan ini menjalankan kuasa jaksa penuntut umum secara independen menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan tidak tunduk oleh intervensi dari berbagai organ, kelompok sosial, atau individu. Kejaksaan bertanggungjawab kepada NPC dan Komite Tetapnya.[2]
[1] Ibid, Article 129

[2] Ibid, Article 136
[1] Tony Saich. 2004. "Governance and Politics of China". (New York: Palgrave Macmillan).

[2] Tony Saich. 2004. "Governance and Politics of China". (New York: Palgrave Macmillan).

[3] Tony Saich. 2004. "Governance and Politics of China". (New York: Palgrave Macmillan).

[4] Tony Saich. 2004. "Governance and Politics of China". (New York: Palgrave Macmillan).

 Referensi 

Kategori:Pemerintahan Tiongkok