Kabinet Negara Indonesia Timur

Kabinet Negara Indonesia Timur adalah bagian dari pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT), dan terdiri dari para menteri yang diangkat oleh kepala negaranya. Selama tiga tahun dari masa berdirinya negara tersebut, terdapat delapan kabinet.

 Kabinet Nadjamuddin Daeng Malewa 
Di Konferensi Denpasar (18-24 Desember 1946), yang diadakan oleh Pelaksana Jabatan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda Hubertus van Mook, Negara Indonesia Timur didirikan, bangsawan Bali Tjokorda Gde Raka Soekawati dipilih menjadi kepala negara dan Nadjamoeddin (atau Nadjamuddin) Daeng Malewa diangkat menjadi perdana menteri rancangan. Setelah diskusi antar dua orang tersebut di Jakarta, kabinet tersebut diumumkan pada 13 Januari 1947 dengan komposisi sebagai berikut:

 Perdana Menteri/Menteri Urusan Ekonomi: Nadjamuddin Daeng Malewa
 Menteri Dalam Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung
 Menteri Kehakiman: Tjia Kok Tjiang
 Menteri Keuangan: M. Hamelink
 Menteri Pendidikan: Elvianus Katoppo
 Menteri Kesehatan: G. R. Pantouw
 Menteri Penerangan: Semuel Jusof Warouw
 Menteri Lalu-lintas dan Perairan: Elias Dumais Dengah
 Menteri Urusan Sosial: Julius Tahija

Kabinet Nadjamuddin Daeng Malewa II
Kabinet Nadjamuddin Daeng Malewa II diumumkan pada 31 Mei 1947. Berikut komposisinya: 

Perdana Menteri/Menteri Urusan Ekonomi: Nadjamuddin Daeng Malewa
Menteri Dalam Negeri/Wakil Perdana Menteri: Ide Anak Agung Gde Agung
Menteri Kehakiman: Christiaan Robbert Steven Soumokil
Menteri Keuangan/Wakil Menteri Urusan Ekonomi: M. Hamelink
Wakil Menteri Keuangan: Rudolf Julianus Metekohy
Menteri Pendidikan: E. Katoppo
Menteri Perhubungan & Pekerjaan Umum : A.M Semawi
Menteri Penerangan: Julius Tahija
Menteri Sosial: G.R. Pantouw
Menteri Negara (Urusan Agama): Achmmad Sjehan Bachmid
Menteri Negara (Urusan Kependudukan): R. Claproth
Minister of State (Urusan Pengadilan): Tjia Kok Tjiang

Pada Desember 1947, Perdana Menteri Nadjamuddin Daeng Malewa didakwa melakukan tindak pidana korupsi

Kabinet Warouw
Kabinet Warouw dibentuk pada 11 Oktober 1947 dan dilantik pada 11 Oktober 1947. Berikut komposisinya:

Perdana Menteri/Menteri Kesehatan: Semuel Jusof Warouw
Menteri Dalam Negeri/Wakil Perdana Menteri: Ide Anak Agung Gde Agung
Menteri Kehakiman: Christiaan Robbert Steven Soumokil
Menteri Keuangan: M. Hamelink
Wakil Menteri Keuangan: Rudolf Julianus Metekohy
Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum: A.M Semawi
Menteri Pendidikan: E. Katoppo
Menteri Penerangan:  Sonda Daeng Mattajang
Menteri Urusan Perekonomian:  Julius Tahija
Wakil Menteri Urusan Perekonomian: Husain Puang Limboro
Menteri Sosial: Abdoellah Daeng Mappoedji
Wakil Menteri Sosial: Tan Tek Heng

Kabinet Warrouw dituduh terlalu mendukung Agresi Militer Belanda I yang dilancarkan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai kaum Republik Indonesia pada Juli 1947, dan dijatuhkan oleh majelis legislatif.

Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung I
Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung I dilantik pada 15 Desember 1947. Berikut komposisinya:

Perdana Menteri/Menteri Dalam Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung
Menteri Kehakiman: Christiaan Robbert Steven Soumokil
Menteri Perekonomian: Husain Puang Limboro
Menteri Keuangan: M. Hameink
Menteri Pendidikan: E. Katoppo
Menteri Kesehatan: Semuel Jusof Warouw
Menteri Perhubungan & Pekerjaan Umum: D.P. Diapari
Menteri Sosial: Saverius Supit Pelenkahu
Menteri Penerangan: A. Boerhanuddin
Wakil Menteri Dalam Negeri: S. Binol
Wakil Menteri Kehakiman: R. Claproth
Wakil Menteri Perekonomian: Tan Tek Heng:
Wakil Menteri Keuangan: R. J. Metekohy
Wakil Menteri Pendidikan: J.E. Tatengkeng
Wakil Menteri Sosial: Mohammad Sjafei
Wakil Menteri Penerangan: Izaak Huru Doko

Kabinet ini adalah kabinet pertama yang menyertakan pendukung Negara Bagian Republik Indonesia, dan pada tanggal 23 Desember 1947, kabinet ini mengurangi dukungan pemerintah untuk Agresi Militer Belanda I Juli 1947. Pada tengah malam tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan serangan militer terhadap Republik Indonesia, dan kabinet Negara Indonesia Timur mengundurkan diri sebagai protes.

Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung II
Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung II dibentuk dan dilantik pada 12 Januari 1949. Berikut komposisinya:

Perdana Menteri/Menteri Dalam Negeri: Ide Anak Agung Gde Agung
Menteri Kehakiman: Mr. Dr. Chr. Soumokil
Menteri Perekonomian: Abdul Rajab Daeng Massiki (dari 12 Maret 1949 - menggantikan menteri ad-interim Tan Tek Heng)
Menteri Keuangan: Mathijs Hamelink
Menteri Pendidikan: Jan Engelbert Tatengkeng
Menteri Kesehatan: Jan Willem Grootings
Menteri Pekerjaan Umum & Perhubungan: D. P. Diapari
Menteri Sosial: Mr. S. Binol
Menteri Penerangan: Izaak Huru Doko
Menteri Negara Perencanaan Anggaran pada Kementerian Keuangan: Tan Tek Heng (dari 12 Maret 1949)

 Kabinet Tatengkeng 
Kabinet Tatengkeng direkonstruksi pada tanggal 26 Desember 1949, dengan komposisi sebagai berikut:

 Perdana Menteri/Menteri Pengajaran: Jan Engelbert Tatengkeng
 Menteri Kehakiman: Mr. Dr. Chr. Soumokil
 Menteri Dalam Negeri/Menteri Perekonomian: Iskandar Muhammad Djabar Sjah (Sultan Ternate)
 Menteri Keuangan: Mathijs Hamelink
 Menteri Kesehatan/Menteri Sosial: Mr. S. Binol
 Menteri Negara: Drs. Tan Tek Heng
 Menteri Pekerjaan Umum: Ir. D. P. Diapari
 Menteri Penerangan: Izaak Huru Doko

Kabinet Tatengkeng dibubarkan oleh Parlemen NIT hasil pemilihan umum pada tanggal 13 Maret 1950.

 Kabinet Diapari 
Kabinet Diapari dibentuk pada tanggal 13 Maret 1950, dengan komposisi sebagai berikut:

 Perdana Menteri/Menteri Lalu-lintas: Patuan Doli Diapari
 Menteri Dalam Negeri: Abdul Rajab Daeng Massikki
 Menteri Kemakmuran: Achmad Ponsen Daeng Pasanre
 Menteri Justisi: R. Claproth
 Menteri Keuangan: Drs. Tan Tek Heng
 Menteri Pengajaran: Izaak Huru Doko
 Menteri Kesehatan dan Sosial: Dr. D. Tahitu
 Menteri Penerangan: Dr. W. J. Ratulangi

Kabinet Diapari bubar karena Peristiwa Andi Azis pada bulan April 1950.

 Kabinet Putuhena (Kabinet Likuidasi) 
Setelah jatuhnya Kabinet Diapari dan meningkatnya demonstrasi rakyat untuk menuntut pembubaran NIT, maka dibentuklah Kabinet Putuhena sebagai kabinet likuidasi NIT, dengan komposisi sebagai berikut:

 Perdana Menteri/Menteri Kemakmuran/Menteri Perburuhan: Ir. Putuhena
 Menteri Dalam Negeri: Lanto Daeng Pasewang
 Menteri Kehakiman: Mr. Gusti Ketut Pudjo
 Menteri Sosial: Andi Burhanuddin
 Menteri Penerangan: Henk Rondonuwu
 Menteri Pendidikan/Menteri Kesehatan: Ir. Inkiriwang
 Menteri Keuangan: Abdul Razak

Kabinet Putuhena dilantik oleh Penjabat Presiden (Acting Presiden) NIT Husain Puang Limboro pada tanggal 10 Mei 1950. Kabinet Putuhena memiliki program untuk memasukkan NIT ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secepat-cepatnya. Oleh karena itu, Kabinet Putuhena kebanyakan diisi oleh kaum unitaris-republikan. Kabinet ini menjadi kabinet NIT yang terakhir sampai NIT dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950.

 Catatan 

 Referensi 






Kategori:Sejarah Indonesia