Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kemeninveshil/BKPM) adalah suatu kementerian di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan investasi dan hilirisasi serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Investasi dan Hilirisasi yang sejak 19 Agustus 2024 dijabat oleh Rosan Roeslani.

 Sejarah 
BKPM didirikan sejak tahun 1973, menggantikan fungsi yang dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1968.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal pada tahun 2007, BKPM menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinas antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. BKPM juga diamanatkan sebagai badan advokasi bagi para investor, misalnya menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi.

Kementerian Investasi dibentuk dalam perombakan kedua Kabinet Indonesia Maju pada 28 April 2021. Dalam Kabinet Indonesia Maju, Menteri Investasi juga bertindak sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pada Kabinet Merah Putih tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto mengubah nama kementerian ini menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. 

 Tugas dan fungsi 
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
 perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi;
 koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan hilirisasi;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BKPM menyelenggarakan fungsi:
 pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
 koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
 pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 penetapan norrna, standar, prosedur, dan kriteria pelalsanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
 pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
 koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
 pengembangan sektor usaha pengrnaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
 pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan, dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
 koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
 pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
 koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKPM;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM; dan
 pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

 Susunan organisasi 
Susunan organisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Permen Inveshil No. 2 Tahun 2024 terdiri atas:

Pimpinan
 Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sekretariat

 Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama
 Biro Perencanaan Program dan Anggaran
 Biro Hukum
 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
 Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat
 Biro Umum dan Keuangan

Deputi

 Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
 Sekretariat Deputi
 Direktorat Perencanaan Makro Investasi
 Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur
 Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
 Direktorat Perencanaan Infrastruktur
 Bagian Tata Usaha
 Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
 Sekretariat Deputi
 Direktorat Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi
 Direktorat Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan
 Direktorat Hilirisasi Perikanan dan Kelautan
 Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi
 Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batu Bara
 Bagian Tata Usaha
 Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 Sekretariat Deputi
 Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
 Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
 Direktorat Pemberdayaan Usaha
 Bagian Tata Usaha
 Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
 Sekretariat Deputi
 Direktorat Pengembangan Promosi
 Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
 Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika
 Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik
 Bagian Tata Usaha

 Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
 Sekretariat Deputi
 Direktorat Kerja Sama Bilateral
 Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral
 Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha
 Bagian Tata Usaha
 Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
 Sekretariat Deputi
 Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri
 Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri
 Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha
 Bagian Tata Usaha
 Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 Sekretariat Deputi
 Direktorat Wilayah I (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Sumsel, dan Lampung)
 Direktorat Wilayah II (Jambi, D.K. Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim)
 Direktorat Wilayah III (Jabar, Banten, Jateng, Sulut, Sulteng, Sulsel, dan Sultra)
 Direktorat Wilayah IV (Jatim, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, Pateng, Papeg, dan Pasel)
 Direktorat Wilayah V (Bengkulu, Babel, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Pabar, dan Pabarya)
 Bagian Tata Usaha
 Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
 Sekretariat Deputi
 Direktorat Sistem Perizinan Berusaha
 Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur, dan Jaringan
 Direktorat Data dan Informasi
 Bagian Tata Usaha

Staf Ahli

 Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
 Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro
 Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
 Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas
 Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal

Inspektorat

Pusat

 Pusat Pendidikan dan Pelatihan
 Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal

 Unit eselon I 
Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I.
+Kementerian/LembagaDasar hukumUnit eselon IUnsur pembantu pimpinanUnsur pelaksanaUnsur pengawasUnsur pendukungStaf ahliBadan Koordinasi Penanaman ModalKeppres 110/2001Sekretariat Utama Deputi Bidang Ekonomi Makro;
 Deputi Bidang Produksi, Perdagangan, dan Prasarana;
 Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Pranata Pemerintahan;
 Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam;
 Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar NegerInspektorat UtamaBadan Koordinasi Penanaman ModalPerpres 90/2007Sekretariat Utama Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
 Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
 Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
 Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
 Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;InspektoratBadan Koordinasi Penanaman ModalPerpres 24/2020Sekretariat Utama Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
 Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
 Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
 Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
 Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
 Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; 
 Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas; 
 Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem.Kementerian InvestasiPerpres 63/2021Sekretariat Kementerian Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
 Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
 Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
 Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas; 
 Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal.Badan Koordinasi Penanaman ModalPerpres 64/2021Sekretariat Utama Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
 Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
 Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal; 
 Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
 Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
 Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 
 Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.Kementerian Investasi dan HilirasiPerpres 184/2024Sekretariat Kementerian Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
 Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro
 Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
 Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas; 
 Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal.Badan Koordinasi Penanaman ModalPerpres 185/2024Sekretariat Utama Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
 Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
 Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
 Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
 Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
 Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 
 Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Pimpinan
Kepala BKPM

Menteri

 Percepatan kemudahan berusaha 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo sebagai satu-satunya lembaga untuk mengoordinasikan untuk melaksanan perizinan berusaha. Tugas ini ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Inpres ini menegaskan bahwa Kepala BKPM dan Menteri/Kepala Lembaga untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Galeri

 Lihat pula 
 Investasi dan Hilirisasi

 Referensi 

 Pranala luar 
   Situs resmi

Kategori:Kementerian Indonesia
Kategori:Kementerian Investasi Indonesia