Lembaga Pemilihan Umum

Lembaga Pemilihan Umum (LPU) adalah sebuah badan yang mengadakan pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru. Tugas-tugasnya meliputi menentukan partai-partai yang dapat ikut pemilu, mengadakan pemilu dan mengumumkan hasil dan kursi yang dimenangkan dalam berbagai badan pemerintahan. Lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Indonesia.

 Sejarah 
Setelah naiknya Suharto sebagai presiden Indonesia pada tahun 1967, Soeharto mulai mempersiapkan pemilihan untuk mengesahkan kursinya. Pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru dipersiapkan untuk dilaksanakan pada tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa presiden akan membentuk Lembaga Pemilihan Umum untuk pemilihan mendatang. Soeharto kemudian membentuk Lembaga Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970.

Menurut undang-undang, Lembaga Pemilihan Umum merupakan lembaga tetap yang terdiri dari tiga unsur, yakni dewan eksekutif, dewan penasihat, dan sekretariat.  Presiden mengangkat anggota lembaga tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 1970. Ketua pertama LPU adalah Amirmachmud, yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri kemudian menjabat sebagai Ketua LPU hingga tahun 1998, ketika organisasi tersebut dibubarkan dan diganti dengan Komisi Pemilihan Umum.

 Kantor Lembaga Pemilihan Umum 
Lembaga Pemilihan Umum Indonesia ini bertempat di sebuah gedung di Jalan Imam Bonjol 29. Gedung tersebut dirancang oleh arsitek A.W. Gmelig Meyling, selesai dibangun pada tahun 1955 dan termasuk yang pertama dibangun dengan gaya arsitektur pasca-perang di Indonesia. Itu digambarkan sebagai "mengesankan" pada saat penyelesaiannya. Bangunan ini awalnya digunakan untuk kantor Pusat Hortikultura Nasional Kementerian Pertanian.

 Organisasi 
 Dewan Eksekutif 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985, kursi dewan eksekutif diisi dengan jabatan menteri. Ketua dewan diduduki oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan jabatan wakil ketua diduduki oleh Menteri Penerangan dan Menteri Kehakiman.

 Daftar ketua 
Meski Menteri Dalam Negeri merangkap sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum, tidak ada pemilu yang digelar selama masa jabatan ad interim Sudharmono, dari 1982 hingga 1983.

 Nama  Foto  Periode Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Pemilu Amirmachmud  100px|Amirmachmud  1970–1982Sebagai Menteri Penerangan:
Budiardjo (1970–1973)

Mashuri Saleh (1973–1977)

Sudharmono (1977–1978)

Ali Murtopo (1978–1982)

Sebagai Menteri Kehakiman:

Oemar Seno Adji (1970–1973)

Mochtar Kusumaatmadja (1973–1978)

Mudjono (1978–1981)

Ali Said (1981–1982)Sumarman1971Soeprapto 19771982 Soepardjo Rustam  100px|Soepardjo Rustam portrait  1983–1988Sebagai Menteri Penerangan:
Harmoko (1983–1988)

Sebagai Menteri Kehakiman:

Ali Said (1983–1984)

Ismail Saleh (1984–1988)Aswismarmo1987 Rudini  100px|Rudini as Chief of Staff of the Indonesian Army  1988–1993Sebagai Menteri Penerangan:
Harmoko (1988–1993)

Sebagai Menteri Kehakiman:

Ismail Saleh (1988–1993)Nugroho S.1992 Yogie Suardi Memet  100px|Yogi Suardi Memet  1993–1998Sebagai Menteri Penerangan:
Harmoko (1993–1997)

R. Hartono (1997–1998)

Sebagai Menteri Kehakiman:

Oetojo Oesman (1993–1998)Suryatna Subrata1997

 Referensi 

 Daftar pustaka 






Kategori:Politik Indonesia