Politik Brunei Darussalam

Politik Brunei Darussalam berlangsung dalam kerangka monarki absolut, di mana Sultan Brunei adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai salah satu monarki absolut yang masih ada di Asia, Brunei Darussalam adalah satu-satunya monarki yang berkuasa di Asia Tenggara. Pada tahun 2023, Brunei adalah salah satu dari tujuh kediktatoran monarki di dunia.Talib, Naimah S. "A resilient monarchy: The Sultanate of Brunei and regime legitimacy in an era of democratic nation-states." New Zealand Journal of Asian Studies 4, no. 2 (2002): 134-147.; Frantz, Erica. Authoritarianism: What Everyone Needs to Know®. Oxford University Press, 2018. Kebebasan berkumpul dan pers telah dibatasi secara ketat oleh pihak berwenang.

 Sejarah 
Pemerintahan Inggris atas Kesultanan Brunei berlangsung dari tahun 1888 hingga Jepang menduduki wilayah tersebut selama Perang Dunia II, dan kemudian kembali ke pemerintahan Inggris pada tahun 1945. Dengan Inggris yang bertanggung jawab atas urusan militer dan internasional, Brunei memperoleh pemerintahan sendiri pada tahun 1959 dan kemerdekaan penuh pada bulan Januari 1984 sebagai hasil dari Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama tahun 1979. Sejak memperoleh kemerdekaannya, Brunei telah beroperasi sebagai monarki konstitusional di bawah naungan filosofi negara Melayu Islam Beraja (MIB), yang menggabungkan hukum Islam, budaya Melayu, dan pemerintahan monarki.

 Sultan 

Sebelum kemerdekaan Brunei, negara ini tunduk pada Konstitusi Brunei 1959 sebagai negara yang dilindungi Inggris. Sultan memegang kekuasaan absolut di negara tersebut untuk tujuan administratif. Sebagai penguasa Muslim, ia tidak menjalankan semua wewenang sendirian. Sejak 1962, Brunei memiliki keadaan darurat yang diperbarui setiap dua tahun, di mana selama waktu itu Sultan memegang otoritas absolut.

Ketika Brunei memperoleh kemerdekaan penuh pada 1 Januari 1984, Sultan menjadi perdana menteri, menteri keuangan, pertahanan, luar negeri dan dalam negeri, memimpin pemerintahan beranggotakan enam orang. Pada Oktober 1986, ia menunjuk menteri tambahan untuk keuangan dan dalam negeri, memperluas kabinet menjadi sebelas anggota. Perubahan kabinet tahun 1988 mempromosikan wakil menteri menjadi menteri penuh dan mendirikan Kementerian Perindustrian dan Sumber Daya Primer untuk mendorong pertumbuhan nasional.

 Kondisi politik 
Sekitar setengah dari diktator monarki menderita konsekuensi serius seperti kematian dan penjara, Brunei dipuji sebagai salah satu kediktatoran paling stabil. Karena kelangkaannya, hasil dari kediktatoran monarki tidak dipelajari dengan baik dan melalui pemalsuan preferensi, kepuasan terhadap sultan dan pemerintah Brunei mungkin dilebih-lebihkan, tetapi hingga saat ini, tidak ada upaya terorganisasi atau berskala kecil yang diketahui melawan pemerintah yang berkuasa.Frantz, Erica. Authoritarianism: What Everyone Needs to Know®. Oxford University Press, 2018.; Kuran, T. (1991). Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989. World Politics, 44(1), 7–48. https://doi.org/10.2307/2010422; Müller, D. M. (2022). Beyond the Sharia State: Public Celebrations and Everyday State-Making in the Malay Islamic Monarchy of Brunei Darussalam. Asian Journal of Law and Society, 9(3), 418–439. Cambridge University Press. Karena pendapatan minyak yang tinggi, Brunei telah mampu menyediakan layanan sosial yang luas kepada penduduknya, termasuk pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis.Ananta, A., Hoon, C. Y., & Hamdan, M. (Eds.). (2023). Stability, Growth and Sustainability: Stability, Growth and Sustainability. ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Penyediaan kesejahteraan merupakan metode yang kuat bagi rezim Brunei untuk menjalankan kontrol politik tanpa kekerasan, karena warga negara bergantung pada negara baik untuk pekerjaan maupun layanan sosial.Hassan, Mai, Daniel Mattingly, and Elizabeth R. Nugent. "Political control." Annual Review of Political Science 25 (2022): 155-174.;  Ananta, A., Hoon, C. Y., & Hamdan, M. (Eds.). (2023). Stability, Growth and Sustainability: Stability, Growth and Sustainability. ISEAS-Yusof Ishak Institute. Penyediaan kesejahteraan yang menyeluruh di Brunei meningkatkan biaya protes dan merupakan sarana untuk mempertahankan komitmen yang kredibel.Kuran, T. (1991). Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989. World Politics, 44(1), 7–48. https://doi.org/10.2307/2010422; North, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. Brunei memperoleh stabilitas dan legitimasi rezim dari kombinasi kesejahteraan dan otoritas keagamaan melalui filosofi nasional Melayu Islam Beraja.

Eksekutif

Legislatif

Yudikatif

Lihat pula
 Pemerintah Brunei

Referensi

Pranala luar
 Situs web Resmi Pemerintah Brunei Darussalam

*