Mette Frederiksen

Mette Frederiksen  (; lahir 19 November 1977) adalah seorang politikus Denmark yang telah menjabat sebagai Perdana Menteri Denmark sejak Juni 2019, dan pemimpin Sosial Demokrat sejak Juni 2015. Wanita kedua yang menduduki kedua jabatan tersebut, dia juga merupakan perdana menteri termuda dalam sejarah Denmark, yang pertama lahir setelah Margrethe II naik tahta, dan yang pertama mengabdi di bawah Frederik X.

Selain karier singkatnya sebagai serikat pekerjais (2000–2001), Frederiksen tidak pernah mempunyai pekerjaan di luar politik. Dia pertama kali terpilih menjadi anggota Folketing dalam pemilihan umum 2001, mewakili Kabupaten Kopenhagen. Setelah Partai Sosial Demokrat memenangkan pemilihan umum 2011, ia diangkat menjadi Menteri Ketenagakerjaan oleh Perdana Menteri Helle Thorning-Schmidt. Ia dipromosikan menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 2014. Setelah kekalahan tipis Partai Sosial Demokrat dalam pemilihan umum 2015, Thorning-Schmidt mengundurkan diri, dan Frederiksen memenangkan pemilihan kepemimpinan berikutnya untuk menggantikannya, menjadi Pemimpin Oposisi.. Accessed on 29 June 2019. Frederiksen memimpin partainya ke pemilihan umum 2019, yang menghasilkan blok partai sayap kiri dan kiri-tengah (Partai Sosial Demokrat, Partai Sosial Liberal, Partai Rakyat Sosialis, Aliansi Merah–Hijau, Faroe, Partai Sosial Demokrat Kepulauan Faroe, dan Greenland Siumut dan Inuit Ataqatigiit) memenangkan mayoritas di Folketing. Frederiksen kemudian ditugaskan oleh Ratu Margrethe II untuk memimpin negosiasi untuk membentuk pemerintahan baru, dan dilantik sebagai perdana menteri pada 27 Juni. Pada bulan Desember 2021, ia menjadi kepala pemerintahan perempuan yang menjabat paling lama di Uni Eropa.

Pada bulan Juli 2022, Komisi Mink merilis laporan yang mengkritik penanganan pemerintah Frederiksen terhadap wabah Cluster 5 COVID-19 di antara mink Denmark, meskipun itu membebaskan Frederiksen dari tuduhan penyesatan publik yang disengaja. Radikale Venstre mengeluarkan ultimatum terhadap Frederiksen yang mengancam akan membawa mosi tidak percaya terhadap pemerintahannya jika dia tidak menyerukan pemilihan umum lebih awal. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Frederiksen mengumumkan bahwa pemilihan umum akan diadakan pada tanggal 1 November di tahun yang sama. Pemilu tersebut menghasilkan hasil terbaik bagi Partai Sosial Demokrat dalam 20 tahun, dengan partai tersebut memperoleh dua kursi lagi sehingga totalnya menjadi 50. Frederiksen sendiri menerima 60.837 suara, terbanyak di antara kandidat lainnya. Pada tanggal 13 Desember 2022, Frederiksen mengumumkan kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi dengan Partai Sosial Demokrat, Venstre dan Moderat telah dicapai, dengan dirinya sendiri melanjutkan sebagai perdana menteri.

Kehidupan awal
Ia lahir pada tanggal 19 November 1977 di kota Aalborg di Denmark Utara. Ayah Frederiksen adalah seorang tipografer dan ibunya adalah seorang guru. Saat remaja, ia berkampanye untuk melestarikan hutan hujan, melindungi paus, dan mengakhiri apartheid..

Frederiksen bersekolah di Gimnasium Aalborghus. Ia meraih gelar sarjana Administrasi dan Ilmu Sosial dari Universitas Aalborg, dan gelar master dalam Studi Afrika dari Universitas Kopenhagen.
Karier Politik
 Anggota Folketing 
Frederiksen bekerja sebagai konsultan pemuda untuk LO, Konfederasi Serikat Buruh Denmark. Dia terpilih sebagai anggota parlemen untuk Kabupaten Kopenhagen di Pemilihan umum 2001 yang menyaksikan Partai Sosial Demokrat kehilangan tempat pertama dan menempati posisi kedua untuk pertama kalinya sejak 1920. Setelah terpilih, Frederiksen ditunjuk sebagai juru bicara partai untuk bidang budaya, media, dan kesetaraan gender. Pada tahun 2002, ia menerima penghargaan Nina Bang karena "menunjukkan keberanian politik, antusiasme, dan dampak dengan perasaan sosial".  Frederiksen menerima Penghargaan Ting pada tahun 2012. Dia ikut menulis beberapa buku, antara lain Epostler (2003) dan From Fight to Culture (2004).

Setelah kekalahan pemilu umum 2005, Frederiksen menjadi juru bicara partai untuk urusan sosial. Setelah pemilihan, ia juga menjabat sebagai wakil ketua kelompok parlemen Sosial Demokrat. Dalam pemilihan umum 2007 yang melihat Partai Sosial Demokrat kehilangan dua kursi, Frederiksen memperoleh 27.077 suara, menempatkannya di peringkat ketujuh dari sepuluh politisi Denmark dengan suara terbanyak."Mette Frederiksen slog Mogens Lykketoft" (in Danish). DR. 14 November 2007. Retrieved 15 June 2019.

Setelah pemilihan umum 2011 yang menghasilkan pemerintahan Partai Sosial Demokrat, Frederiksen bertugas di bawah Perdana Menteri Helle Thorning-Schmidt sebagai Menteri Ketenagakerjaan dari tahun 2011 hingga 2014 dan Menteri Kehakiman dari tahun 2014 hingga ia menggantikannya sebagai pemimpin partai. Sebagai Menteri Ketenagakerjaan, Hendriksen mengupayakan reformasi pensiun dini, pekerjaan fleksibel, dan sistem ketenagakerjaan. Reformasi bantuan tunai yang kontroversial berarti tunjangan tunai yang lebih rendah untuk pengangguran muda dan memberikan dukungan timbal balik bagi mereka yang hidup bersama, antara lain.
 Pemimpin Partai Sosial Demokrat 
Di bawah kepemimpinan Frederiksen setelah pemilihan umum 2015 di mana Partai Sosial Demokrat kembali berkuasa dan memperoleh tiga kursi di Folketing, partai tersebut telah kembali ke arah kiri dalam isu ekonomi sambil mengambil sikap konservatif terhadap imigrasi.
Perdana Menteri Denmark
 Pemilu 2019 
Pemilihan umum 2019 menyaksikan Partai Sosial Demokrat memperoleh kursi lebih lanjut sementara dukungan untuk Partai Rakyat Denmark dan Aliansi Liberal (Denmark) runtuh, yang menyebabkan hilangnya mayoritas Lars Løkke Rasmussen. Dengan hasil yang sudah tidak diragukan lagi pada malam pemilihan, Rasmussen mengakui kekalahannya. Frederiksen diangkat menjadi perdana menteri pada 27 Juni 2019, memimpin pemerintahan minoritas Sosial Demokrat yang didukung oleh blok merah Partai Liberal Sosial, Aliansi Merah-Hijau dan Kiri Hijau. Meskipun pernah mengusung sikap anti-imigrasi selama pemilihan, Frederiksen sempat mengubah sikapnya terhadap imigrasi dengan mengizinkan lebih banyak tenaga kerja asing dan membalikkan rencana pemerintah untuk menahan penjahat asing di luar negeri setelah memenangkan pemerintahan.
 Pemusnahan cerpelai tahun 2020 

Pada konferensi pers pada tanggal 4 November 2020, Mette Frederiksen menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan bahwa semua cerpelai di Denmark harus dibunuh karena risiko infeksi COVID-19. Selanjutnya, diketahui bahwa perintah ini ilegal dan banyak yang menganggapnya melanggar Konstitusi Denmark.Dagens overblik: Minkordre var i strid med grundloven, men støttepartier giver afdæmpet kritik, Altinget.dk, 10 November 2020 Pemerintah memberikan penjelasan yang berubah-ubah dan beberapa pihak di Folketing menuntut penjelasan atas kasus cerpelai tersebut. Pernyataan tersebut diterbitkan pada 18 November 2020 dan diketahui bahwa enam menteri telah diperingatkan pada 1 Oktober 2020 bahwa perintah tersebut ilegal. Menteri Pangan, Pertanian, dan Perikanan Mogens Jensen segera mengundurkan diri. Mette Frederiksen membantah mengetahui kurangnya dasar hukum.Seks ministre blev advaret om det ville være ulovligt at aflive alle mink, DR, 18 November 2020.

Sebuah komisi penyelidikan dibentuk untuk menyelidiki kasus tersebut, menyampaikan laporannya pada tanggal 30 Juni 2022. Laporan tersebut menyatakan bahwa pernyataan Frederiksen pada konferensi pers pada tanggal 4 November 2020 adalah "secara objektif sangat menyesatkan", tetapi dia tidak menyadari ilegalitas perintah untuk membunuh semua cerpelai. Aliansi Merah-Hijau dan Kiri Hijau, keduanya merupakan partai pendukung Frederiksen, mengumumkan bahwa mereka tidak akan memberikan suara untuk pemeriksaan laporan oleh pengacara independen, yang dapat mengarah pada pemakzulan. Pemimpin Partai Sosial Liberal, juga sebuah partai pendukung, Sofie Carsten Nielsen sama halnya tidak menginginkan pemeriksaan independen, tetapi menuntut pemilihan umum sebelum 4 Oktober 2022. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, ia berjanji akan mendukung mosi tidak percaya terhadap Frederiksen. Frederiksen kemudian mengumumkan pada 5 Oktober 2022 bahwa pemilihan umum akan diadakan pada 1 November 2022.

Frederiksen menerima teguran resmi dari Folketing pada 5 Juli 2022 atas tindakannya dalam menangani kasus cerpelai. Teguran tersebut menyatakan bahwa Frederiksen telah "bertindak sangat tercela". Hal ini diberikan kepadanya oleh pemerintahannya sendiri, dengan partainya sendiri, Sosial Demokrat, tanpa menyatakan bahwa ia telah melakukan kesalahan apa pun; pihak oposisi tidak berpartisipasi karena mereka menganggapnya tidak memadai.
 Kebijakan luar negeri 
Frederiksen mendapat perhatian internasional pada bulan Agustus 2019 ketika Presiden AS Donald Trump membatalkan kunjungan kenegaraan ke Denmark setelah penolakannya untuk menjual Greenland, wilayah otonomi Kerajaan Denmark. Pada tanggal 15 Agustus 2019, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Trump telah membahas kemungkinan membeli Greenland dengan para pembantunya. Kim Kielsen, Perdana Menteri Greenland, menanggapi dengan mengatakan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Pada tanggal 18 Agustus 2019, setelah rumor tersebut dikonfirmasi oleh Gedung Putih, Frederiksen menggemakan komentar Kielsen, mengatakan bahwa "Greenland bukan milik Denmark. Greenland milik Greenland", dan menyebut diskusi tersebut "tidak masuk akal". Pada tanggal 20 Agustus 2019, Trump membatalkan kunjungan kenegaraan yang dijadwalkan pada tanggal 2–3 September 2019, dengan referensi khusus terhadap penolakan Frederiksen untuk membahas kemungkinan penjualan.

Pada tanggal 3 Januari 2020, Jenderal Iran Qasem Soleimani adalah dibunuh oleh Amerika Serikat, yang secara signifikan meningkatkan ketegangan yang ada antara kedua negara. Frederiksen menyebutnya "situasi yang sangat serius". Ia menghindari pertanyaan tentang apakah pembunuhan itu benar, dan sebaliknya menyerukan de-eskalasi.
Atas permintaan Amerika Serikat, Frederiksen memulai pembicaraan diplomatik pada awal 2022 tentang kemungkinan kehadiran pasukan Amerika di tanah Denmark. Frederiksen menyatakan antusiasmenya terhadap pembicaraan tersebut, dengan menyatakan bahwa "Kami menginginkan kehadiran Amerika yang lebih kuat di Eropa dan Denmark". Pada bulan Desember 2023, Frederiksen mengumumkan perjanjian kerja sama pertahanan AS-Denmark, yang memungkinkan tentara dan peralatan militer AS untuk ditempatkan di Pangkalan Udara Skrydstrup, Pangkalan Udara Krarup dan Pangkalan Udara Aalborg.
Pada bulan Juni 2024, Frederiksen muncul di Normandia untuk memperingati delapan puluh tahun pendaratan di Normandia.
 Pengeluaran militer 
Pada bulan Mei 2023, pemerintahnya memutuskan untuk melipatgandakan pengeluaran militer Denmark selama 10 tahun ke depan. Pengeluaran ini sebagian akan dibiayai oleh penghapusan hari libur umum bagi karyawan.
 Tanggapan terhadap pandemi COVID-19 (2020-21)
Frederiksen memimpin respons Pemerintah Denmark terhadap pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, ia mengeluarkan perintah kepada para petani cerpelai untuk memusnahkan jutaan hewan tersebut setelah terjadinya pandemi COVID-19; keputusan ini kemudian terbukti inkonstitusional. Pada tahun 2021, Perdana Menteri Denmark Frederiksen bergabung dengan Kanselir Austria Sebastian Kurz dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam mendirikan dana penelitian dan pengembangan bersama, dan mungkin fasilitas produksi untuk vaksin COVID-19, untuk memastikan mereka memiliki persediaan jangka panjang untuk suntikan penguat atau untuk melawan jenis virus baru.Dan Williams (4 March 2021), Israel, Austria and Denmark establish vaccine-supply alliance Reuters.
 Reformasi pendidikan 
Pada bulan Juni 2021, pemerintah Frederiksen mengumumkan model baru untuk mendistribusikan pelamar gimnasium. Model ini bertujuan untuk memecahkan masalah kesenjangan etnis dan ekonomi dan "kecenderungan masyarakat paralel" antara gimnasium dengan mempertimbangkan pendapatan orang tua. Kritik keras ditujukan pada usulan blok biru, yang menyebutnya "distribusi paksa". Sebuah petisi untuk menghapuskan undang-undang tersebut memperoleh lebih dari 50.000 tanda tangan, sehingga undang-undang tersebut dapat diajukan ke Folketing.

Setahun kemudian, pada bulan Juni 2022, Frederiksen dan pemerintahannya mengumumkan niat mereka untuk memberlakukan batasan kuota masuk  pendidikan tinggi. Pendidikan menawarkan kuota masuk yang lebih tinggi dari batas maksimal yang diusulkan yaitu 10  harus menawarkan penerimaan melalui cara lain, seperti tes penerimaan mata pelajaran khusus. Tujuan dari plafon ini adalah untuk mengurangi tekanan pada siswa dengan mengurangi kebutuhan akan nilai tinggi, dan untuk memberikan siswa kebebasan yang lebih besar dalam memilih pendidikan.

Pada bulan September 2022, Frederiksen mengusulkan agar sekitar setengah dari seluruh Gelar Master dipersingkat dari dua tahun menjadi satu tahun. Hal ini sebagian besar akan mempengaruhi gelar di bidang ilmu sosial dan humaniora, sedangkan ilmu alam dan kedokteran sebagian besar tidak tersentuh. Usulan tersebut mendapat kritik pedas dari para mahasiswa, akademisi, rektor dan sebagian dunia usaha, mengklaim hal itu akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan mengharuskan pembelajaran materi dua tahun dalam satu tahun. Frederiksen membantah hal ini, dengan mengklaim bahwa kualitas pendidikan akan ditingkatkan dan para pekerja dapat dilatih sambil bekerja.
Peranan Politik
 Kebijakan sosial 
Frederiksen telah menyatakan keinginannya untuk menjadi "Perdana Menteri Anak-Anak", dan pada tahun 2021, ia mengajukan rencana yang disebut “Hukum Anak”, yang bertujuan untuk mengutamakan anak dalam kasus sosial, termasuk memberikan pemerintah daerah lebih banyak sumber daya untuk menjauhkan anak-anak dari orang tua yang melakukan kekerasan, dan memberikan anak-anak lebih banyak hak dalam kasus perceraian. Pada tahun 2020, ia juga membuat kesepakatan dengan Partai Rakyat Sosialis, Aliansi Merah-Hijau, dan Partai Rakyat Denmark, untuk memberikan orang-orang yang telah bekerja lama kemampuan untuk mendapatkan pensiun dini. Ini juga merupakan salah satu janji utama Frederiksen selama kampanye pemilu 2019.

Frederiksen adalah penentang vokal pekerjaan seks karena ia menganggapnya sebagai kekerasan terhadap perempuan. Selama bertahun-tahun, dia sangat menganjurkan pendekatan model Nordik terhadap prostitusi|larangan pembelian seks, seperti di Swedia, Norwegia dan Islandia."Socialdemokrater vil forbyde købesex". Berlingske (in Danish). 26 September 2009. Retrieved 12 June 2019. Pada tahun 2002, ia membuka perdebatan mengenai penghapusan prostitusi, dan berada di balik keputusan kongres tahun 2009 bahwa Partai Sosial Demokrat akan "memperjuangkan pelarangan pembelian barang-barang seksual", dengan mengatakan bahwa prostitusi menyebabkan kerusakan kesehatan mental pada pelacur.Kristensen, Kim; Kestler, Amalie (20 November 2012). "Købesexforbud har været rødt hjerteblod" (in Danish). Dagbladet Information. Retrieved 15 June 2019.
 Imigrasi 
Frederiksen menjadi semakin skeptis terhadap imigrasi massal, karena ia percaya hal ini telah memberikan dampak negatif bagi sebagian besar penduduk, masalah yang lebih mendesak setidaknya sejak tahun 2001 setelah serangan 11 September yang meningkat selama krisis migran Eropa 2015. Dalam biografinya, Frederiksen menyatakan: "Bagi saya, semakin jelas bahwa harga dari globalisasi yang tidak diatur, imigrasi massal, dan pergerakan tenaga kerja yang bebas ditanggung oleh kelas bawah."

Di bawah Frederiksen, Partai Sosial Demokrat memberikan suara mendukung undang-undang yang mengizinkan otoritas Denmark untuk menyita uang, perhiasan, dan barang berharga lainnya dari pengungsi yang melintasi perbatasan. RUU ini mendapat kecaman keras dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan perbandingan yang meluas antara rencana tersebut dan perlakuan terhadap Yahudi di Eropa yang diduduki Nazi. Partai Sosial Demokrat memberikan suara untuk undang-undang melarang penggunaan burqa dan niqab, sementara abstain dalam pemungutan suara undang-undang tentang jabat tangan wajib, terlepas dari sentimen agama, pada upacara kewarganegaraan dan pada rencana untuk menempatkan para pencari suaka kriminal di pulau tanpa jembatan yang akan menjadi tempat mereka menginap pada malam hari. Frederiksen juga mendukung partai populis sayap kanan Partai Rakyat Denmark dalam upaya pergeseran paradigma mereka untuk melakukan repatriasi, daripada integrasi, tujuan kebijakan suaka. Dia menyerukan pembatasan jumlah imigran non-Barat, pengusiran pencari suaka ke pusat penerimaan di Afrika Utara, dan kerja paksa selama 37 jam per minggu bagi imigran sebagai imbalan atas tunjangan.

Frederiksen menyebut Islam sebagai "penghalang integrasi", dengan menyatakan bahwa beberapa Muslim "tidak menghormati sistem peradilan Denmark”, bahwa beberapa wanita Muslim menolak bekerja karena alasan agama, dan bahwa anak perempuan Muslim menjadi sasaran "kontrol sosial besar-besaran", dan menyerukan agar sekolah Muslim ditutup.

Pada bulan April 2021, Frederiksen mengumumkan bahwa "tujuan akhir" Denmark selanjutnya adalah "nol pencari suaka spontan". Menteri Integrasi Denmark Mattias Tesfaye menambahkan bahwa "tidak ada pengecualian yang akan dibuat" terhadap tujuan tersebut. Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Denmark Charlotte Slente menyebut tindakan tersebut "tidak bertanggung jawab". Negara Denmark kemudian menghentikan perpanjangan izin tinggal sementara bagi sekitar 189 pengungsi Suriah, dengan alasan bahwa hal ini "sekarang aman untuk kembali ke Suriah".

Meskipun telah mengadopsi kebijakan migrasi yang lebih ketat dibandingkan pemerintahan Sosial Demokrat sebelumnya, dia dan pemerintahannya juga telah memperkenalkan beberapa pelonggaran kebijakan imigrasi Denmark. Meskipun Mette Frederiksen dan pemerintahannya menentang gagasan pencari suaka mendadak, mereka adalah pendukung sistem kuota pengungsi PBB dan telah memperkenalkan kembali partisipasi Denmark dalam sistem tersebut. Relaksasi lainnya termasuk mengeluarkan anak-anak dari pusat migrasi terkenal Sjælsmark dan meningkatkan tunjangan sosial bagi para pengungsi.
 Globalisasi 
Dia berpendapat bahwa persepsi kaum Sosial Demokrat yang mengadopsi Jalan Ketiga dan mempraktikkan sentrisme, ekonomi neoliberal dan mendukung globalisasi tanpa batas berkontribusi terhadap kinerja elektoral partai yang buruk di awal abad ke-21. Memberi label kebijakan ekonomi luar negeri Eropa sebagai terlalu liberal, Frederiksen mengkritik partai-partai sosial demokrat lainnya karena kehilangan kepercayaan pemilih mereka karena gagal mencegah globalisasi yang mengikis hak-hak buruh, meningkatnya kesenjangan dan imigrasi yang tidak terkendali.
 Perubahan iklim 
Pemerintahan Frederiksen menjadi berita internasional dengan kesepakatan untuk mengurangi emisi teritorial Denmark sebesar 70% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 1990, keputusan untuk menghentikan eksplorasi minyak dan gas setelah tahun 2050Jacob Gronholt-Pedersen (4 December 2020), Danish phase out of North Sea oil, gas to cut output by up to 15% -minister Reuters.Anjli Raval (4 December 2020), Denmark to end all new North Sea oil and gas exploration Financial Times. (juga didorong oleh fakta bahwa hanya satu perusahaan yang mengajukan sewa pada lelang terakhir), dan pulau-pulau energi di Laut Utara.

Frederiksen secara terbuka mengatakan: "Saya adalah seorang demokrat sosial sebelum saya menjadi hijau. Dan ketika saya bangun di pagi hari, saya masih seorang demokrat sosial sebelum saya menjadi hijau."

Lebih dari setahun setelah menetapkan target pengurangan yang ambisius untuk dekade ini, pada bulan Maret 2021 belum ada rencana konkret untuk menangani sisa dua pertiga pengurangan yang diperlukan untuk mencapai target emisi Denmark 2030. LSM hijau sebagian besar memandang masa jabatan Menteri Iklim Frederiksen Dan Jørgensen secara negatif pada tahun 2020.

Pemerintah Frederiksen menggambarkan strategi aksi iklimnya sebagai model "tongkat hoki". Artinya, pemerintah berencana untuk menunggu teknologi baru dan penurunan biaya sehingga hanya akan mencapai sebagian besar pengurangan pada akhir dekade ini. Strategi ini telah digambarkan oleh partai-partai politik lainnya sebagai mimpi "Bjørn Lomborg".

Meskipun ada permintaan dari UNFCCC, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dewan ekonomi Denmark dan Dewan Perubahan Iklim Denmark, Pemerintahan Frederiksen telah menunda penerapan mekanisme penetapan harga karbon yang lebih tinggi, meskipun Denmark merupakan pelopor dengan penerapannya pada tahun 1992. Penentangan terhadap pajak karbon yang lebih tinggi diterima secara positif oleh asosiasi yang mewakili sektor penghasil emisi utama seperti Konfederasi Industri Denmark dan Dewan Pertanian dan Pangan Denmark.

Pada bulan Maret 2021, Denmark akan memiliki harga karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangganya pada tahun 2030, dengan konsekuensi seperti truk-truk dari Jerman akan menunggu mengisi bahan bakar sampai mereka berada di Denmark untuk mendapatkan keuntungan dari harga solar yang rendah di Denmark. Denmark juga merupakan salah satu dari empat negara Uni Eropa yang tidak mengenakan pajak karbon pada penerbangan penumpang. Faktanya, pemerintahan Frederiksen mempunyai rencana untuk menjamin penerbangan domestik selama pandemi COVID-19 dengan mensubsidi penerbangan domestik, keputusan yang dikecam oleh LSM hijau dan partai-partai pendukungnya: Aliansi Merah-Hijau dan Partai Rakyat Sosialis. Keputusan tersebut tidak dilaksanakan karena Komisi Eropa tidak menyetujuinya karena peraturan mengenai bantuan negara.

Pemerintahan Frederiksen menandatangani perjanjian formal dengan produsen semen Aalborg Portland (Penghasil emisi karbon terbesar di Denmark (dengan kontribusi 4% emisi nasional) menyimpulkan bahwa mereka tidak perlu mengurangi emisi tahunan mereka di bawah tingkat emisi tahun 1990 sebesar  1,54 juta ton. Sebelumnya, Mette Frederiksen pernah berkata: "Saya akan merantai diri saya ke Portland sebelum siapa pun diizinkan menutupnya".

Pemerintahannya juga dikritik untuk mengizinkan perusahaan milik negara melanjutkan pembangunan infrastruktur bahan bakar fosil seperti jaringan pipa gas alam 115 km, dengan biaya sosial ekonomi terkait sebesar $113 juta bagi Denmark. Dalam jawaban resmi kepada Parlemen, Menteri Iklim Dan Jørgensen menegaskan bahwa jaringan pipa gas tidak akan mengurangi emisi karbon dalam jangka pendek dan tidak akan menambah lapangan pekerjaan di Denmark.

Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Iklim, Dewan Perubahan Iklim Denmark harus membuat rekomendasi tahunan dan memberikan pembaruan status mengenai upaya pemerintah Denmark dalam mengatasi perubahan iklim. Pada bulan Februari 2021, Dewan Iklim Denmark menemukan bahwa kecil kemungkinan pemerintahan Frederiksen akan mencapai target awal mereka yakni pengurangan gas rumah kaca sebesar 70% pada tahun 2030.
Kontroversi dan Krtikan
 Kasus sekolah swasta 
Pada bulan Mei 2010, terungkap bahwa putri Frederiksen, bersama dengan anak-anak dari beberapa politisi Sosial Demokrat terkemuka lainnya, sedang menempuh pendidikan di sekolah swasta. Bersama dengan rekan-rekannya, Frederiksen dituduh munafik oleh pers Denmark karena partainya telah lama melihat promosi pendidikan umum sebagai kebijakan utama. Pada tahun 2005, Frederiksen secara terbuka mengkritik orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta. Frederiksen menanggapi kritik tersebut dengan mengatakan bahwa pendapatnya tentang pendidikan swasta telah menjadi lebih bernuansa sejak pernyataannya pada tahun 2005 dan akan menjadi munafik jika dia mengatakan hal tersebut untuk mendahulukan karier politiknya sendiri daripada kepentingan terbaik putrinya.
 Kasus tunjangan pengangguran 
Pada tanggal 14 Maret 2013, Ekstra Bladet mengumumkan bahwa dia dan kementeriannya gagal memberi tahu Folketing tentang angka yang benar mengenai berapa banyak penerima tunjangan pengangguran yang akan keluar dari sistem tunjangan pengangguran pada tahun 2013. Menurut Ekstra Bladet, pada tanggal 5 Desember 2012, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki angka baru mengenai berapa banyak orang yang diperkirakan akan kehilangan hak atas tunjangan pengangguran pada tanggal 1 Januari 2013 dan enam bulan berikutnya. Jumlah tersebut mencapai 22.679 orang, jauh lebih tinggi dari target pemerintah yang hanya 7.000-12.000 orang. Ia dikritik keras atas hal ini - dan baik Daftar Persatuan maupun Partai Rakyat Denmark kemudian menghubunginya untuk berkonsultasi mengenai masalah tersebut.

Aturan tunjangan pengangguran baru diadopsi pada tahun 2010 oleh pemerintah VK dan Partai Rakyat Denmark, dan akan dilaksanakan sepenuhnya pada tanggal 2 Juli 2012. Perubahan tersebut berarti masa tunjangan pengangguran dipersingkat dari 4 menjadi 2 tahun. Dalam perjanjian UU Keuangan tahun 2012, disepakati perpanjangan masa manfaat pengangguran sampai dengan setengah tahun bagi seluruh penganggur yang diasuransikan yang telah menghabiskan hak manfaat penganggurannya pada paruh kedua tahun 2012. Oleh karena itu, baru pada tanggal 1 Januari 2013 banyak orang mulai kehilangan hak mereka atas tunjangan pengangguran.
 Kebijakan imigrasi 
Pemerintahnya menghadapi kritik pada tahun 2020 dan 2021 karena menolak memulangkan anak-anak berkewarganegaraan Denmark dari kamp pengungsi Suriah di Suriah yang dikuasai Kurdi, karena orang tua mereka telah bergabung dengan Negara Islam. Laporan medis yang dirilis pada bulan April 2022 mengungkapkan bahwa banyak anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan salah satu anak berusia 4 tahun khususnya memerlukan perawatan di rumah sakit. Hal ini menyebabkan pemerintahnya bersiap untuk mengevakuasi anak-anak tersebut dengan syarat orang tua mereka tidak ikut serta, yang kemudian kembali menuai kritik, terutama dari partai pendukungnya, Partai Liberal Sosial dan Kiri Hijau.
Kehidupan pribadi
Frederiksen memiliki dua anak dari pernikahan pertamanya.

Pada tanggal 15 Juli 2020, Frederiksen menikahi pacar lamanya Bo Tengberg, seorang sutradara film. Mereka menikah di Gereja Magleby, afiliasi Gereja Denmark di pulau Møn.
Serangan 2024
Seorang pria menyerang Frederiksen di Kultorvet (tengah Kopenhagen) pada tanggal 7 Juni 2024, dua hari sebelum pemilihan Parlemen Eropa 2024 di Denmark. Ini adalah salah satu dari beberapa contoh kekerasan politik menjelang pemilu: Pada bulan Mei, Perdana Menteri Slowakia Robert Fico ditembak beberapa kali.

Para pengamat mengatakan bahwa dia didorong dengan kasar, menyebabkan dia terjatuh ke samping, meskipun dia tidak menyentuh tanah. Seorang pria berusia 39 tahun dari Polandia ditetapkan sebagai tersangka dan diperintahkan untuk hadir di pengadilan, meskipun dia membantah tuduhan tersebut.

Frederiksen dibawa ke Rigshospitalet, dan Kantor Perdana Menteri kemudian merilis pernyataan dari dokter spesialis bedah ortopedi yang menangani, yang menyatakan bahwa Frederiksen menderita "memar (di) bahu kanan dan distorsi kecil pada vertebra serviks (cedera leher)", tetapi kondisi lainnya baik. Polisi mengatakan tersangka adalah warga negara Polandia dan tampaknya tidak ada motif politik di balik serangan itu. Beberapa hari kemudian, dia mengatakan bahwa dia masih terguncang oleh insiden tersebut, tetapi dia mengatakan bahwa dia yakin itu adalah "Perdana Menteri yang terkena serangan", membedakannya dari serangan terhadap dirinya secara pribadi.

Menteri Lingkungan Hidup Magnus Heunicke menulis di X bahwa serangan tersebut "mengguncang kita semua yang dekat dengannya". [[Presiden Dewan Eropa Charles Michel menyatakan dia "sangat marah". Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, menyebut serangan itu "tercela".

Pada tanggal 7 Agustus 2024, penyerang Frederiksen dihukum oleh Pengadilan Distrik Kopenhagen dan dijatuhi hukuman empat bulan penjara, deportasi dan larangan memasuki Denmark selama enam tahun setelah pembebasannya.
 Penghargaan 
 Ordo Putri Olga 1lvl. (Ukraina, 27 Januari 2023) — atas kontribusi pribadi yang signifikan dalam memperkuat kerja sama antarnegara, mendukung kemerdekaan dan integritas wilayah Ukraina;
 Ordo Kebebasan (Ukraina, 10 Juni 2024) — atas jasa-jasa pribadi yang luar biasa dalam memperkuat kerja sama antarnegara Ukraina-Denmark, dukungan terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial Ukraina;
 Frederiksen telah dimasukkan dalam daftar "100 Wanita Paling Berpengaruh di Dunia" oleh Forbes pada tahun 2023 (peringkat ke-72 pada tahun 2023).
Catatan

 Referensi 

 Pranala luar 


Kategori:Perdana Menteri Denmark