Krisis kepresidenan Venezuela

Krisis kepresidenan Venezuela tahun 2019 adalah sebuah perselisihan presiden yang menyebabkan krisis nasional di Venezuela, yang sudah berlangsung sejak 10 Januari 2019 lalu.

Presiden petahana Nicolás Maduro dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden Mei 2018; yang mana proses dan hasil pemilu itu banyak diperdebatkan. Pada 10 Januari 2019, Majelis Nasional Venezuela, yang mayoritas terdiri atas koalisi oposisi, menyatakan bahwa hasil pemilihan tidak sah dan mengangkat Juan Guaido sebagai penjabat presiden, dikutip dari beberapa klausul Konstitusi Venezuela 1999 yang disahkan oleh mantan presiden Hugo Chavez, pendahulu Maduro. Sebagai tanggapan, Mahkamah Agung yang ditunjuk Maduro menyebut pernyataan sikap oleh Majelis itu tidaklah konstitusional.

Unjuk rasa massa di seluruh Venezuela dan dunia terjadi pada 23 Januari ketika Guaido meminta rakyat Venezuela untuk berdemonstrasi menentang Maduro. Sebuah demonstrasi untuk mendukung Revolusi Bolivarian dan mendukung pemerintah juga terjadi. Demonstrasi massal tersebut berlangsung hingga 30 Januari.

Pertemuan khusus di Organisasi Negara-negara Amerika pada 24 Januari dan di PBB pada 26 Januari diadakan, tetapi tidak ada konsensus yang tercapai. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyerukan dialog untuk meredakan ketegangan. Meksiko dan Uruguay kemudian mengumumkan akan adanya sebuah konferensi internasional untuk negara-negara dengan posisi netral di Montevideo pada 7 Februari.

Pemerintahan Maduro menyatakan bahwa krisis saat ini adalah sebuah kudeta dipimpin oleh Amerika Serikat untuk menggulingkannya dan mengendalikan cadangan minyak negara yang besar.

 Latar Belakang 
Sejak 2010, Venezuela menderita krisis sosial-ekonomi di bawah pimpinan Nicolás Maduro (dan secara singkat di bawah pendahulunya, Hugo Chavez), karena tingkat kejahatan yang meningkat, hiperinflasi, dan kualitas hidup yang rendah. Sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap pemerintah, koalisi oposisi pun terpilih menjadi koalisi mayoritas pada Majelis Nasional untuk pertama kalinya sejak 1999; setelah pemilihan parlemen 2015. Setelah pemilihan, para anggota Majelis Nasional yang terdiri dari pejabat Bolivarian mengisi Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi di Venezuela, dengan sekutu Maduro. Pengadilan melucuti tiga anggota parlemen oposisi dari kursi Majelis Nasional mereka pada awal 2016, mengutip dugaan "penyimpangan" dalam pemilihan mereka, sehingga mencegah terjadinya supermayoritas oposisi yang akan mampu menantang Presiden Maduro.

Pengadilan kemudian menyetujui beberapa tindakan oleh Maduro dan memberinya kekuatan lebih pada 2017. Ketika protes meningkat terhadap Maduro, ia menyerukan akan adanya majelis konstituante yang akan merancang konstitusi baru untuk menggantikan Konstitusi Venezuela 1999 yang dibuat oleh Chavez. Banyak negara menganggap tindakan ini sebagai upaya Maduro untuk tetap berkuasa tanpa batas, dan lebih dari 40 negara menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui Majelis Konstituante Nasional. Partai oposisi terhadap partai yang berkuasa, Meja Bundar Persatuan Demokratik (The Democratic Unity Roundtable) memboikot pemilihan umum tersebut, dengan mengatakan bahwa Majelis Konstituante adalah "sebuah trik untuk menjaga [partai penguasa yang] berkuasa". Karena oposisi tidak berpartisipasi dalam pemilihan, Great Patriotic Pole yang berkuasa didominasi oleh Partai Sosialis Bersatu Venezuela, yang memenangkan hampir semua kursi di majelis. Pada 8 Agustus 2017, Majelis Konstituante mendeklarasikan bahwa Majelis Konstituante merupakan "cabang pemerintah dengan kekuasaan tertinggi di Venezuela", serta melarang Majelis Nasional yang dipimpin oposisi melakukan tindakan yang akan mengganggu majelis sambil terus memberikan langkah-langkah dalam "dukungan dan solidaritas" dengan Presiden. Maduro, secara efektif menghilangkan semua kekuatan Majelis Nasional.

 Pemilihan Presiden 2018 
ka|jmpl|Zeid Raad Al Hussein, seorang komisioner dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, berbicara mengenai Krisis Presidensial Venezuela (Juni 2018)
Pada bulan Februari 2018, Maduro menyerukan pemilihan presiden empat bulan sebelum tanggal yang ditentukan. Ia dinyatakan sebagai pemenang pada Mei 2018 setelah beberapa partai oposisi utama tidak diperbolehkan berpartisipasi. Selain itu, terdapat pula beberapa penyimpangan lainnya. Banyak yang menyatakan bahwa pemilihan itu tidak sah. Berpasangan dengan seorang yang memandang kepemimpinan Maduro sebagai kediktatoran yang tidak efektif, para politikus dari dalam maupun luar negeri menyatakan bahwa Maduro tidak dipilih secara sah. Dalam bulan-bulan menjelang pelantikannya pada 10 Januari 2019, Maduro ditekan untuk mundur oleh negara-negara dan badan-badan termasuk Kelompok Lima (selain Meksiko), Amerika Serikat, dan OAS (Organisasi Negara-negara Amerika). Tekanan ini semakin meningkat seiring dengan dilantiknya anggota Majelis Nasional Venezuela yang baru pada tanggal 5 Januari 2019. Maduro menolak Majelis Nasional pada tahun 2017; yang disebut sebagai "satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis yang tersisa di negara ini".

 Seruan untuk membentuk pemerintahan transisi 
Antara pemilihan presiden Mei 2018 dan pelantikan Maduro, ada seruan untuk mendirikan pemerintahan transisi. CEO Venezuela Al Día, Manuel Corao, berpendapat bahwa Maduro bukan lagi presiden dan bahwa "sebagian besar rakyat di Venezuela terwakili dalam Majelis Nasional [dan ingin] menunjuk pemerintahan transisi yang mengisi kekosongan kekuasaan dan membebaskan Venezuela dari kejahatan Komunis". Mantan legislator Venezuela Alexis Ortiz menyatakan bahwa "Paham Castrochavism [...] membusuk dalam ketidakmampuan, korupsi, dan penyerahan kedaulatan nasional", menyerukan pemerintah transisi untuk bekerja pada rekonsiliasi, mengadakan pemilihan umum, menerima bantuan kemanusiaan dan melindungi kebebasan sipil, di antara beberapa permintaan lainnya.

Sebuah laporan pada November 2018 oleh International Crisis Group mengatakan bahwa "negara-negara tetangga dan kekuatan asing lainnya telah mengambil berbagai langkah - termasuk sanksi, untuk mencapai negosiasi transisi, yang merupakan jalan keluar terbaik dari krisis" 

 Pembenaran tantangan 
Koalisi Oposisi Venezuela mendasarkan tindakannya pada Konstitusi Venezuela 1999, khususnya Pasal 233 yang menetapkan bahwa "pemimpin Majelis Nasional akan memegang jabatan presiden jika tidak ada presiden yang sah", yang mereka nyatakan setelah pemilihan presiden Venezuela 2018. Pasal 333 menyerukan warga negara untuk memulihkan dan menegakkan konstitusi jika tidak diikuti. Mereka berpendapat bahwa baik komunitas nasional dan internasional harus bersatu di bawah pemerintahan transisi yang akan menjamin bantuan kemanusiaan, membawa pemulihan aturan hukum Venezuela, dan akan mengadakan pemilihan demokratis.

 Strategi oposisi 
Majelis Nasional dan pihak oposisi telah mempertahankan strategi tiga langkah dalam krisis ini untuk memulihkan keadaan demokrasi di negara ini:
Bahasa Indonesia:
 Pemberhentian perampasan
 Pemerintahan transisi
 Pemilihan umum yang bebasBahasa Spanyol
 Cese de la usurpación
 Gobierno de transición
 Elecciones libres

 Lini masa 
 Pelantikan kedua Maduro 
ka|jmpl|Presiden Maduro saat pelantikan keduanya pada 10 Januari 2019.

Tanda krisis yang pertama muncul pada saat Hakim Agung dan Hakim Pemilu yang dekat dengan Maduro pindah menetap di Amerika Serikat hanya beberapa hari sebelum pelantikan kedua Nicolás Maduro, pada 10 Januari 2019. Hakim Pengadilan, Christian Zerpa, mengatakan bahwa pelantikan Nicolás Maduro tersebut "tidak berkompeten" dan "tidak sah". Beberapa menit setelah Maduro mengambil sumpah sebagai presiden Venezuela, Organisasi Negara-negara Amerika menyetujui sebuah resolusi dalam sesi khusus Dewan Permanennya yang menyatakan bahwa kepresidenan Maduro tidak sah dan mendesak pemilihan baru. Pemilihan Maduro tersebut didukung oleh Turki, Rusia, Tiongkok, dan Aliansi Bolivarian untuk Rakyat Kita (ALBA); negara kecil Karibia lainnya yang bergantung pada bantuan ekonomi dari pemerintah Maduro (seperti Dominika, Saint Kitts dan Nevis, serta Trinidad dan Tobago) turut menghadiri pelantikannya.

 Keputusan publik 
kiri|jmpl|Juan Guaidó dikelilingi anggota oposisi pada 11 Januari 2019
Juan Guaidó, pemimpin Majelis Nasional Venezuela yang baru diangkat, mulai bergerak untuk membentuk pemerintahan transisi tak lama setelah ia diangkat pada 5 Januari 2019, dan menyatakan bahwa "terlepas dari apakah Maduro memulai masa jabatan barunya pada tanggal 10, negara itu tidak akan memiliki presiden yang terpilih secara sah". Atas nama Majelis Nasional, ia menyatakan bahwa negara tersebut telah jatuh ke dalam kediktatoran de facto dan tidak memiliki pemimpin, serta menyatakan bahwa negara tersebut menghadapi keadaan darurat. Dia menyerukan akan adanya "tentara yang mengenakan seragam mereka dengan kehormatan untuk melangkah maju dan menegakkan Konstitusi", dan meminta "warga negara untuk memiliki rasa percaya diri, kekuatan, untuk menemani kita di jalan ini".

 Pengakuan 
pus|jmpl|700px|
Negara yang mengakui kekuasaan presidensial
Hitam: Venezuela
Biru: Mengakui Guaidó
Biru muda: Mendukung Majelis Nasional
Merah: Mengakui Maduro
Abu-abu: Netral
Abu muda: Tidak ada data

 Pengakuan Presidensial Maduro 
 Negara-negara PBB 

Negara-negara non-PBB=

 Organisasi antar-pemerintah 

 Organisasi internasional 

 Organisasi dalam negeri 
 25px PDVSA

 Kelompok militer 

 Presiden sementara Guaidó 
Negara asing: |colwidth=20em}} 
 Negara-negara non-PBB 


 Organisasi antar-pemerintah 
 Parlemen Eropa  
 Kelompok Lima  

 Organisasi-organisasi 
 Inter-American Development Bank  
 Sosialis Internasional 

 Domestik/dalam negeri 
 Komite Kreditor Venezuela  
 Konferensi Episkopal Venezuela  
 Fedecámaras  
 Front Militer Institusional  
 Front Pembebasan Venezuela  
 Federasi Pekerja Venezuela  

 Mendukung Majelis Nasional 
 Negara PBB 

 Negara-negara non-PBB 


 Organisasi antar-pemerintah 


 Netralitas dukungan 
Beberapa negara menyerukan secara khusus untuk tidak melakukan intervensi dan tanpa mengakui kedua belah pihak, meminta diadakan diskusi diplomatik untuk bergerak maju. 

 Negara-negara PBB 

 Organisasi antar-pemerintah 
 Komunitas Karibia  


 Opini publik 
Jajak pendapat di Venezuela yang digambarkan oleh Reuters "sangat kontroversial dan berbeda" dengan kenyataan di lapangan. 

Sebuah survei telepon terhadap 1.000 pemilih terdaftar di Venezuela oleh Venezuela Hercon, yang dilakukan dari 15 hingga 19 Januari 2019, melaporkan 79,9% responden setuju agar Maduro meninggalkan jabatannya.  Mengenai Majelis Nasional, 68,8% responden menilai pekerjaan mereka positif sementara 15,6% menilai tindakan mereka negatif.  Ketika ditanya apakah mereka setuju dengan Majelis Nasional menyumpahi Guaido sebagai presiden sementara, 68,6% setuju dengan Guaido menjadi presiden sementara sementara 19,4% tidak setuju. 

Survei terhadap 900 orang antara 19 dan 20 Januari oleh Meganálisis melaporkan bahwa 81,4% responden berharap bahwa Guaido akan dilantik pada 23 Januari, sementara 84,2% mendukung pemerintahan transisi untuk menggantikan pemerintahan Maduro. 

Sebuah survei Meganálisis terhadap 870 warga Venezuela yang dilakukan antara 24 dan 25 Januari melaporkan bahwa 83,7% responden mengakui Guaido sebagai presiden yang sah, 11,4% tidak dapat memutuskan siapa yang menjadi presiden dan 4,8% mengakui Maduro sebagai presiden. 

Sebuah survei telepon terhadap 999 warga Venezuela oleh Hercon antara 25 dan 30 Januari menunjukkan bahwa 81,9% responden mengakui Guaido sebagai presiden, 13,4% menanggapi dengan menyatakan Maduro adalah presiden dan 4,6% tidak memutuskan. 

Sebuah jajak pendapat Januari 2019 oleh Hinterlaces, sebuah jajak pendapat yang dipimpin oleh anggota Majelis Konstituante Nasional  yang digambarkan sebagai pro-Maduro, melaporkan bahwa 86% rakyat Venezuela akan menentang intervensi militer, 81% menentang sanksi AS, dan bahwa 84% mendukung dialog untuk mengakhiri krisis.  Polling Hinterlaces lainnya, dari 1.580 rumah tangga, melaporkan bahwa 81% tidak tahu siapa Guaido, dengan 11% memiliki pendapat yang mendukungnya dan 5% memiliki pendapat yang tidak menguntungkan; 3% tidak memiliki pendapat.

 Lihat pula 
 Upaya kudeta Venezuela tahun 2002
 Konferensi Internasional tentang Situasi di Venezuela

 Catatan 

 Referensi 

Kategori:CS1 sumber berbahasa Rusia (ru)
Kategori:CS1 sumber berbahasa Prancis (fr)
Kategori:Halaman yang mengandung pranala ke konten yang hanya dapat diakses dengan berlangganan
Kategori:Nomor pranala templat tautan antarbahasa
Kategori:Halaman yang menggunakan sintaks gambar usang
Kategori:Venezuela
Kategori:Krisis pemerintahan