Revolusi Kebudayaan (Libya)

Revolusi Kebudayaan (atau Revolusi Rakyat) di Libya adalah periode perubahan politik dan sosial yang berlangsung hampir empat tahun di Libya. Dimulai dengan deklarasi revolusi kebudayaan oleh Muammar Khadafi dalam pidatonya di Zuwarah pada tanggal 15 April 1973. Hal ini terjadi setelah meningkatnya ketegangan antara Khadafi dan rekan-rekannya di Dewan Komando Revolusioner (RCC) yang menyebabkannya setuju untuk mengundurkan diri. Khadafi telah mengatakan kepada RCC bahwa ia akan mengumumkan pengunduran dirinya kepada rakyat dalam pidatonya di Zuwarah, tetapi ia malah mengejutkan mereka dengan deklarasi Revolusi Kebudayaannya. Pada akhir periode Revolusi Kebudayaan, Khadafi menjadi pemimpin Libya yang tidak tertandingi.

Revolusi Kebudayaan berlanjut setidaknya hingga September 1974, ketika independensi aksi Komite Rakyat dikurangi oleh kepemimpinan nasional dalam Dewan Komando Revolusioner. Dalam arti yang lebih luas, revolusi ini mencapai puncaknya dengan didirikannya "negara massa" ("jamahiriya") Khadafi's pada tahun 1977.

Revolusi Kebudayaan memberikan sebuah periode demokratisasi, kembalinya nilai-nilai Arab and Islam dan mobilisasi rakyat spontan melawan lima ancaman yang diidentifikasi terhadap kekuatan rakyat: komunisme, konservatisme, kapitalisme, ateisme, dan Ikhwanul Muslimin.

Dalam praktiknya, Revolusi Kebudayaan menandai dimulainya pengesampingan para pemimpin politik dan agama Libya lainnya dan pemusatan kekuasaan di tangan Khadafi..

Latar belakang
Populasi Libya didasarkan pada masyarakat Islam tradisional yang berpusat pada masjid dan pertemuan keluarga. Penguasa Italia dan upaya mereka untuk membaratkan Libya tidak disukai oleh warga Libya. Khadafi mampu membiarkan suku-suku Libya menganggapnya sebagai pemimpin dan tidak menentang janjinya untuk menjaga Libya sebagai masyarakat Islam tradisional, di mana banyak pidatonya yang membahas pentingnya Islam membuat orang-orang menyukainya.

Tahun 1973 merupakan tahun keempat kekuasaan Dewan Komando Revolusioner (RCC) yang telah menggulingkan monarki di bawah kepemimpinan Khadafi dan mendirikan Republik Arab Libya. Meskipun kudeta tersebut mendapat persetujuan publik yang luas, para anggota RCC memiliki pendidikan yang terbatas dan tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Negara tersebut mengalami salah urus, kebingungan, ketidakteraturan, dan kesulitan ekonomi, termasuk pengangguran yang meluas.

Meskipun ia adalah pemimpin yang diakui oleh RCC yang berkuasa, perilaku Khadafi yang sulit dan pemarah, ambisi yang meluas, kesombongan yang meningkat, dan pendekatan yang semakin otoriter terhadap rekan-rekannya telah menyebabkan ketegangan yang berpuncak pada tuntutan RCC untuk mengundurkan diri. Khadafi menolak dengan alasan bahwa RCC (yang berkuasa, termasuk Khadafi, melalui kudeta) belum dipilih, dan karena itu tidak dapat meminta atau menerima pengunduran dirinya. Ketika anggota RCC menanggapi bahwa Khadafi tidak dipilih bersama mereka, ia setuju untuk berpidato di Zuwara yang mengumumkan pengunduran dirinya kepada rakyat, daripada kepada RCC. Sebaliknya, ia menggunakan pidato itu untuk mendeklarasikan dimulainya revolusi budaya, dan menggunakan mobilisasi massa yang cepat dari para pendukungnya untuk membangun kepemimpinannya yang tak tertandingi atas negara itu.

Suku Berber pribumi dianiaya karena Khadafi menganggap mereka sebagai ancaman terhadap pandangannya tentang Libya sebagai negara Arab. Pengajaran bahasa Berber dilarang dan berbicara bahasa tersebut juga dilarang. Orang-orang tidak dapat mendaftar dengan nama Berber dan pemberian nama tersebut juga dilarang. Orang-orang dipaksa untuk menggunakan nama Arab dan juga nama keluarga Arab.

Pada tahap awal Revolusi Kebudayaan, Libya memimpin negara-negara Arab dalam krisis minyak 1973 sebagai negara pertama yang memberlakukan embargo minyak terhadap Amerika Serikat.

Lima poin
"Pembentukan kembali masyarakat Libya" yang terkandung dalam visi ideologis Khadafi mulai dipraktikkan secara formal sejak tahun 1973 dengan apa yang disebut revolusi budaya atau rakyat. Revolusi ini dirancang untuk memerangi inefisiensi birokrasi, kurangnya minat dan partisipasi publik dalam sistem pemerintahan subnasional, dan masalah koordinasi politik nasional..

Revolusi Kebudayaan diorganisasikan berdasarkan program resmi lima poin:
Pembatalan semua hukum yang ada
Represi atas komunisme, ba'athisme, konservatisme, fasisme, ateisme, Ikhwanul Muslimin, dan kapitalisme.
Pembagian senjata kepada rakyat
Reformasi administrasi dan pembersihan administrasi
Promosi pemikiran Islam dan penolakan ide-ide tidak Islami dari negara dan budaya lain.

 Pembentukan Komite Rakyat 
Komite Rakyat didirikan di seluruh negeri untuk memperkenalkan atau menegakkan Revolusi Kebudayaan dan mengendalikan revolusi dari bawah.

Dalam upaya untuk menanamkan semangat revolusioner kepada rekan senegaranya dan melibatkan banyak dari mereka dalam urusan politik, Khadafi mendesak mereka untuk menantang otoritas tradisional dan mengambil alih serta menjalankan sendiri badan-badan pemerintahan. Instrumen untuk melakukan ini adalah Komite Rakyat. Dalam beberapa bulan, komite-komite semacam itu ditemukan di seluruh Libya. Ada dua jenis Komite Rakyat – fungsional dan geografis – dan lembaga-lembaga ini akhirnya bertanggung jawab atas administrasi lokal dan regional.

Komite Rakyat Fungsional dibentuk dalam organisasi yang sangat beragam seperti universitas, perusahaan bisnis swasta, birokrasi pemerintah, dan media penyiaran. Komite Rakyat Geografis dibentuk di tingkat gubernur, kotamadya, dan zona (terendah). Kursi di Komite Rakyat di tingkat zona diisi melalui pemilihan umum langsung; anggota yang terpilih kemudian dapat dipilih untuk bertugas di tingkat yang lebih tinggi. Pada pertengahan tahun 1973, perkiraan jumlah Komite Rakyat berkisar di atas 2.000.

Dalam lingkup tugas administratif dan pengaturan serta metode pemilihan anggotanya, Komite Rakyat konon mewujudkan konsep demokrasi langsung yang dikemukakan Khadafi dalam jilid pertama Buku Hijau, yang terbit pada tahun 1976. Konsep yang sama mendasari usulan untuk menciptakan struktur politik baru yang terdiri dari "Muktamar Rakyat." Inti dari sistem baru tersebut adalah Muktamar Umum Rakyat (GPC), badan perwakilan nasional yang dimaksudkan untuk menggantikan RCC.

 Penindasan terhadap perbedaan pendapat 
Salah satu dampak utama dari pemberdayaan Komite Rakyat adalah penganiayaan terhadap musuh-musuh rezim. Komite-komite tersebut bertindak sebagai organ lokal dari pemerintah nasional. Mereka memberhentikan banyak pegawai negeri dan pegawai negeri dari jabatan mereka. Pada saat yang sama, agen-agen dari Stasi Jerman Timur membantu mengembangkan dinas-dinas yang terlibat dalam penindasan yang lebih brutal terhadap para penentang rezim. Bantuan Stasi datang meskipun ada niat yang dinyatakan secara terbuka untuk menekan komunisme dan ateisme, karena kebijakan yang dinyatakan Khadafi adalah bahwa ia adalah seorang sosialis, anti-imperialis, anti-kapitalis and anti-Amerika. Pembersihan tahun 1973 awalnya difokuskan pada mahasiswa-mahasiswa di Tripoli dan Benghazi dan pada perwira-perwira Angkatan Darat Libya.

Aspek keagamaan
Salah satu tujuan Revolusi Kebudayaan adalah mengganti sistem hukum yang ada dengan Syariat. Fakultas hukum Universitas Benghazi dipercayakan dengan tugas ini. Lembaga keagamaan tradisional awalnya mendukung ini. Namun Khadafi segera menciptakan kontroversi di antara para pemimpin agama. Dia membantah perlunya ahli hukum dan cendekiawan Islam (ulama) dan pada saat yang sama menyatakan dirinya sebagai ahli hukum dan cendekiawan Muslim utama (mujtahid). Dia juga meninggalkan ketergantungan Sunni tradisional pada kumpulan hadis dan sunnah demi referensi eksklusif kepada Al-Qur'an as interpreted by himself. sebagaimana ditafsirkan olehnya sendiri. Khadafi dianggap oleh banyak ahli hukum Islam telah menolak seluruh badan yurisprudensi sharia demi proses interpretasi (ijtihad) yang terkonsentrasi pada pendapatnya sendiri..

 Pengurangan kekuasaan Komite Rakyat 
Dewan Komando Revolusioner tidak pernah kehilangan kendali atas situasi tersebut, dan dengan bebas membatalkan keputusan Komite Rakyat jika mereka menginginkannya. Akan tetapi, pada bulan September 1974, RCC secara resmi mengutuk apa yang mereka sebut sebagai tindakan berlebihan oleh Komite Rakyat dan menyelenggarakan pemilihan umum baru untuk menggantikan mereka. Sejak saat itu, Komite Rakyat menunjukkan inisiatif yang lebih sedikit dalam menekan perbedaan pendapat di daerah mereka, dan lebih mengandalkan informasi tentang para pembangkang kepada berbagai badan keamanan negara yang berkembang selama bertahun-tahun..

Lihat juga
Kudeta Libya 1969
Republik Arab Libya
Jamahiriyah Arab Libya
Muammar Khadafi
Politik Libya dibawah Muammar Khadafi
Buku Hijau
Teori Internasional Ketiga

 Referensi 

Kategori:Islamisasi