Tata kelola Internet

Tata kelola Internet adalah pengembangan dan penerapan prinsip, norma, aturan, prosedur pengambilan keputusan, dan program bersama yang membentuk evolusi dan penggunaan Internet.

Tata kelola Internet tidak sama dengan tata kelola elektronik (e-governance), yaitu pemanfaatan teknologi oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

 Latar belakang 

Tidak ada satu pun orang, perusahaan, organisasi, atau pemerintah yang mengoperasikan Internet. Internet adalah jaringan terdistribusi global yang terdiri atas berbagai jaringan otonom yang saling terhubung (interkoneksi) secara sukarela. Internet beroperasi tanpa badan pengatur utama; setiap jaringan pembentuk Internet menentukan dan menjalankan kebijakannya masing-masing. Tata kelolanya dijalankan oleh jaringan multipemangku kepentingan terpisah dan internasional yang terdiri atas kelompok-kelompok otonom saling terhubung dari masyarakat sipil, sektor swasta, pemerintahan, kalangan akademik dan penelitian, dan organisasi nasional dan internasional. Mereka bekerja sama sesuai perannya masing-masing untuk membuat kebijakan dan standar bersama yang mempertahankan interoperabilitas global Internet sebagai barang milik bersama.

jmpl|Siapa yang mengoperasikan Internet? (Who runs the Internet?)

Namun, untuk menjamin interoperabilitas, sejumlah aspek teknis dan kebijakan penting dalam infrastruktur dan ruang nama utamanya diatur oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) yang bermarkas di Los Angeles, California. ICANN mengurus penetapan penanda unik global di Internet seperti nama domain, alamat protokol Internet, nomor port aplikasi dalam protokol pemindahan, dan parameter-parameter lainnya. Tujuannya adalah menciptakan ruang nama terpadu global demi menjamin jangkauan Internet secara global. ICANN dipimpin oleh dewan direksi internasional yang anggotanya berasal dari komunitas teknis, bisnis, akademik, dan non-komersial. Namun, keputusan akhir terhadap perubahan zona akar DNS ditetapkan oleh National Telecommunications and Information Administration, sebuah lembaga di bawah Departemen Perdagangan Amerika Serikat.Klein, Hans. (2004). "ICANN and Non-Territorial Sovereignty: Government Without the Nation State."  Internet and Public Policy Project. Georgia Institute of Technology. Kewenangan mengatur berkas zona akar menjadikan ICANN salah satu lembaga yang memiliki pengaruh terpusat atas Internet yang tidak terpusat. Menurut Komitmen Departemen Perdagangan dan ICANN tanggal 30 September 2009, Departemen Perdagangan secara resmi mengakui bahwa "proses koordinasi swasta yang fleksibel mampu memenuhi kebutuhan Internet dan penggunanya yang selalu berubah" (para. 4). Meski ICANN menganggap ini sebagai deklarasi kemerdekaannya, para pengamat tidak sependapat. Karena Departemen Perdagangan A.S. bisa membatalkan Komitmen dengan ICANN secara sepihak, kewenangan pengaturan DNS bisa dicabut dan diserahkan ke satu negara saja, Amerika Serikat.

Dasar teknis dan standardisasi protokol inti Internet (IPv4 dan IPv6) diurus oleh Internet Engineering Task Force (IETF), organisasi nirlaba yang para anggotanya memiliki keahlian teknis.

Pada tanggal 16 November 2005, World Summit on the Information Society (WSIS) di Tunis membentuk Internet Governance Forum (IGF) untuk memulai diskusi bebas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tentang masa depan tata kelola Internet. Sejak WSIS, istilah "tata kelola Internet" diperluas hingga mencakup berbagai isu kebijakan Internet, bukan isu teknis semata.DeNardis, Laura, The Emerging Field of Internet Governance (17 September 2010). Yale Information Society Project Working Paper Series.

 Lihat pula 
 Sejarah Internet
 Hukum Internet
 Organisasi Internet
 Penyensoran Internet

 Badan Internet 
 Global Commission on Internet Governance
 International Organization for Standardization, Maintenance Agency (ISO 3166 MA)
 Internet Architecture Board (IAB)
 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
 Internet Engineering Task Force (IETF)
 Internet Governance Forum (IGF)
 Kelompok operator jaringan Internet (NOG)
 Internet Society (ISOC)
 Number Resource Organization (NRO)
 Pengelola Internet regional (RIR)
 World Wide Web Consortium (W3C)

 Badan PBB 
 Internet Governance Forum (IGF)
 IGF Regional, National, and Subject Area Initiatives
 Commission on Science and Technology for Development (CSTD) Working Group on Improvements to the IGF (CSTDWG)
 International Telecommunications Union (ITU)
 World Conference on International Telecommunications (WCIT)
 World Summit on the Information Society (WSIS)
 WSIS Forum
 WSIS + 10
 Working Group on Internet Governance (WGIG)

 Sumber 

 Referensi 

 Bacaan lanjutan 
 Roadmap for the Internet of Things - Its Impact, Architecture and Future Governance, by Mark Fell, Carré & Strauss. 2014.
 Manifesto for Smarter Intervention in Complex Systems, by Mark Fell, Carré & Strauss. 2013.
 What is Internet Governance?  A primer from the Council on Foreign Relations
 The Global War for Internet Governance, Laura DeNardis, Yale University Press, 2014. Explains global power dynamics around technical and political governance of the Internet.
 http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=10205/ by Milton Mueller, MIT Press, 2002. The definitive study of DNS and ICANN's early history.
 http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=11893/, Laura DeNardis, MIT Press, 2009. IP addressing and the migration to IPv6
 "One History of DNS" by Ross W. Rader. April 2001. Article contains historic facts about DNS and explains the reasons behind the so-called "dns war".
 "The Emerging Field of Internet Governance", by Laura DeNardis. September 2010. Suggests a framework for understanding problems in Internet governance.
 Launching the DNS War: Dot-Com Privatization and the Rise of Global Internet Governance by Craig Simon. December 2006. Ph.D. dissertation containing an extensive history of events which sparked the so-called "dns war".
 "Habermas@discourse.net: Toward a Critical Theory of Cyberspace", by A. Michael Froomkin, 116 Harv. L. Rev. 749 (2003). Argues that the Internet standards process undertaken by the IETF fulfils Jürgen Habermas's conditions for the best practical discourse.


 Malte Ziewitz and Christian Pentzold provide in "In search of internet governance: Performing order in digitally networked environments" , New Media & Society 16 (2014): pp. 306–322 an overview of definitions of Internet Governance and approaches to its study.

 Pranala luar 

 APC Internet Rights Charter, Association for Progressive Communications, November 2006
 CircleID: Internet Governance
 Electronic Frontier Foundation, website
 The Future of Global Internet governance , Institute of Informatics and Telematics - Consiglio Nazionale delle Ricercha (IIT-CNR), Pisa
 Global Commission on Internet Governance, website
 Global Internet Governance Academic Network (GigaNet)
 ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
 Internet Governance Forum (IGF) 
 Internet Governance Project
 Internet Society, website
 "The Politics and Issues of Internet Governance" , Milton L. Mueller, April 2007, analysis from the Institute of research and debate on Governance (Institut de recherche et débat sur la gouvernance)
 "United States cedes control of the internet - but what now? - Review of an extraordinary meeting", Kieren McCarthy, The Register, 27 July 2006
 World Summit on the Information Society: Geneva 2003 and Tunis 2005


Kategori:Sejarah internet