Guilherme dos Santos

Guilherme dos Santos () adalah tokoh prointegrasi Timor Timur dan liurai di Memo. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Bobonaro dari 1992 hingga 1999. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai ketua DPRD Tingkat I Provinsi Timor Timur.

Pada tanggal 10 Juli 2003, ia dinyatakan bersalah secara in absentia oleh Panel Khusus Kejahatan Berat (Special Panels for Serious Crimes) di Dili atas keterlibatannya dalam pembantaian di kantor Polres Maliana yang berlangsung pada tanggal 8 September 1999.

 Kehidupan dan karier politik awal 
Dos Santos lahir di Desa Memo, Maliana, pada tanggal 4 Januari 1939. Ayahnya merupakan liurai (raja) di Memo pada masa Portugis. Ia menjalani pendidikan dasar (escola primária) dan lulus pada tahun 1953, sebelum melanjutkan ke sekolah menengah pertama (escola pré-secundária) selama dua tahun dan lulus pada tahun 1955.

Pada tahun 1973, Dos Santos terpilih menjadi anggota parlemen Timor Portugis (Portugis: Assembleia Legislativa e Junta Consultiva Provincial de Timor) dan duduk di parlemen hingga tahun 1975 saat wilayah itu dianeksasi oleh Indonesia. Setahun kemudian, ia ikut mendirikan Partai Asosiasi Pahlawan Timor (Tetun: Klibur Oan Timor Asuwain, KOTA), sebuah partai yang didukung oleh para liurai seperti dirinya. Ia merupakan salah satu tokoh yang mendukung integrasi Timor Portugis dengan Indonesia di Bobonaro. Semasa pendudukan Indonesia, Dos Santos bergabung dengan Golongan Karya (Golkar).

 Karier sebagai anggota parlemen 
Dos Santos merupakan anggota delegasi Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) yang pergi ke Jakarta untuk menyampaikan petisi integrasi kepada Presiden Soeharto di Istana Negara pada tanggal 7 Juni 1976. Setelah pembentukan DPRD Tingkat I Timor Timur pada tanggal 4 Agustus 1976 dengan komposisi anggota sebanyak 30 orang, ia ditunjuk untuk menjadi salah satu anggotanya. Guna menunjang kariernya sebagai birokrat, Dos Santos mengikuti kursus dasar orientasi pemerintahan (Sus Orientasi Pemerintahan) pada tahun 1977 dan kursus DPRD (Sus DPRD) I dan II pada tahun 1985.
jmpl|Potret Dos Santos sebagai anggota MPR RI.
Ia terpilih menjadi anggota DPRD Tingkat I Timor Timur pada tahun 1982, sebelum kemudian menjadi anggota MPR dan ketua DPRD Tingkat I Timor Timur lima tahun kemudian. Di saat yang sama, ia diangkat menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Bobonaro hingga tahun 1987. Selain itu, Dos Santos juga menjabat sebagai ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Timor Timur dari tahun 1989 hingga 1994.

Dos Santos terpilih menjadi anggota DPR RI pada tanggal 1 Oktober 1992, di mana ia menjadi anggota Komisi I DPR RI. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Bupati Bobonaro untuk menggantikan Mariano Lopes da Cruz. Saat menjabat sebagai bupati, ia terlibat sengketa lahan pertanian dengan para petani penggarap dari Saburai yang cenderung prokemerdekaan. Dos Santos mengklaim bahwa tanah tersebut adalah warisan dari ayahnya. Ia merupakan anggota delegasi Indonesia yang mengunjungi Vatikan pada bulan Agustus 1993 dalam rangka ziarah. Pada 12 Juli 1995, ia digantikan oleh Andre Avelino de Sousa.

 Reaksi terhadap Pembantaian Santa Cruz 
Dos Santos bersikap skeptis terhadap penyelidikan KPN (Komisi Penyelidik Nasional) atas Pembantaian Santa Cruz di Dili. Ia meragukan jumlah korban yang disimpulkan oleh KPN, yakni 19 orang. Dos Santos menuntut agar KPN menjalankan tugasnya secara "objektif" dan meminta mereka untuk menyelidiki angka korban yang non-formal. Ia khawatir akan reaksi masyarakat apabila Presiden Suharto mengumumkan bahwa jumlah korban hanya 19 orang dan berharap agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dos Santos mendukung upaya dialog terbuka guna menyelesaikan permasalahan dan mengusulkan agar Uskup Belo hadir di dalam pertemuan. Meski demikian, ia sendiri tidak akan hadir karena hendak merayakan natal bersama keluarganya di Bobonaro.

Pada tanggal 4 Desember 1991, Dos Santos bertemu dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Philip Flood, di gedung DPRD Timor Timur untuk membahas pembantaian tersebut. Flood menanyakan berbagai hal kepadanya, terutama jumlah korban jiwa. Dos Santos menjelaskan bahwa pembantaian tersebut adalah "titik api" dan "ada latar belakang yang terjadi jauh sebelumnya". Ia menolak untuk menerangkan jumlah korban dengan alasan bahwa itu adalah urusan KPN.

 Karier sebagai bupati 

 Keterlibatan dalam kekerasan politik 
Sebagai bupati, ia terlibat dalam membangun kekuatan milisi prointegrasi dan mengatur berbagai tindak kekerasan yang mereka lakukan guna memastikan kemenangan kaum prootonomi dalam referendum yang diadakan oleh PBB pada tahun 1999. Dos Santos memerintahkan beberapa pejabat pembantunya untuk memberi dukungan material kepada milisi, seperti Manuel Gama (Kabag Keuangan Kabupaten Bobonaro), Jose Monis da Cruz (Kabag Pembangunan), dan Antonio Mendonça (Asisten Bupati I). Sebagian yang lain bergabung dengan milisi Dadurus Merah Putih (DMP).

Dos Santos juga secara rutin mengalihkan dana dari anggaran sosial dan pembangunan kabupaten kepada para pemimpin Forum Persatuan Demokrasi dan Keadlian (FPDK), sebuah organisasi sayap politik dari para milisi prointegrasi. Ia sering menghadiri berbagai rapat tertutup untuk ikut mengambil keputusan mengenai tindakan milisi. Awalnya, Dos Santos setuju untuk mengadakan dialog dengan kelompok pelajar prokemerdekaan. Namun, akibat pengaruh dari Siagian, pandangannya berubah dan ia menolak segala bentuk dialog dan negosiasi dengan mereka.

Oleh karena itu, ia tidak berniat untuk menyelenggarakan referendum di Bobonaro dengan iktikad baik. Pada tanggal 24 Maret 1999, dia mengeluarkan instruksi yang mengharuskan semua pegawai negeri di kota Maliana untuk mengisi formulir yang menyatakan pendapat mereka mengenai status Timor Leste menjelang referendum. Identitas responden tidak dilindungi dan tiap responden harus meminta tanda tangan dari atasan mereka. Selain itu, tidak diterangkan pula alasan Dos Santos memerlukan dokumen tersebut.

Pada tanggal 8 April 1999, di Bobonaro diadakan sebuah aksi unjuk kekuatan yang dilakukan oleh ratusan milisi pro-Indonesia dari seluruh Timor Leste, di mana opsi pro-Indonesia dalam referendum digaungkan secara militan di depan para pejabat militer dan sipil. Kemudian, pada bulan Juni 1999, ia kemungkinan besar merestui serangan terhadap kerabat dari aktivis hak asasi manusia terkemuka, Aniceto Guterres Lopes. Dos Santos pernah berkata bahwa ia akan "berurusan langsung" dengan para aktivis yang bertemu dengannya.

Dalam sebuah acara kampanye pada tanggal 17 Juli, ia mengatakan bahwa satu-satunya dokumen yang diperlukan dalam pemungutan suara adalah kartu tanda penduduk (KTP). Ini bertentangan dengan syarat yang diminta oleh PBB, yakni dokumen identifikasi (seperti KTP dan surat baptis) dan surat kelayakan untuk mengikuti pemungutan suara. Pada pertengahan bulan Juli 1999, Dos Santos mengancam akan membunuh personel PBB dari Australia apabila mereka tidak menjalankan peraturan pendaftaran pemungutan suara "dengan adil".
jmpl|Dos Santos (kiri) dan Tavares (kanan) saat acara kampanye pro-otonomi di Balibo, 17 Juli 1999.Menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 30 Agustus, Dos Santos ikut memperparah masalah pengungsi yang sudah akut dengan memaksa warganya untuk melarikan diri ke Atambua. Ia mengatakan bahwa itu "lebih baik" daripada menghadapi konsekuensi yang akan terjadi jika kelompok prokemerdekaan memenangkan referendum. Untuk memfasilitasinya, pihak kabupaten akan menyediakan fasilitas transportasi. Sebagai penekanan, Dos Santos mengatakan bahwa ia "memiliki banyak uang" sehingga dapat tinggal di mana saja, tak seperti warganya yang "tidak punya uang". Milisi di Bobonaro juga mengancam akan mengobarkan "perang" jika rakyat menolak mendukung otonomi.

Selain itu, ia juga menghambat proses registrasi untuk pemungutan suara dengan memerintahkan polisi, tentara, dan milisi di Bobonaro untuk memaksa pemilih agar tidak memberikan surat baptis mereka seperti yang diminta oleh PBB. Sebagai bupati, ia juga mengimbau warganya untuk tidak tidak berpartisipasi dalam pendaftaran. Dos Santos secara pribadi mengatakan bahwa dirinya tidak akan ikut serta.

Untuk memastikan kemenangan kelompok prootonomi, Dos Santos berencana untuk memboyong pemilih secara ilegal dari Timor Barat. Dalam rapat Pemda Bobonaro pada tanggal 22 Juli 1999, ia menyampaikan rencana untuk menyelundupkan sekitar 10.000 pemilih dari Atambua. Hal ini menyebabkan Ketua Perwakilan UNAMET, Ian Martin, mengajukan keluhan secara tertulis kepada kepala satuan tugas Indonesia, Agus Tarmidzi, pada tanggal 19 Agustus. Martin menyatakan bahwa Dos Santos selaku bupati dan Letkol Kav Burhanuddin Siagian selaku Dandim Bobonaro telah menentang kebijakan pemerintah Indonesia untuk menjamin kondisi yang layak untuk pelaksanaan referendum.

 Keterlibatan dalam Pembantaian Maliana 

Dos Santos terlibat dalam perencenaan Pembantaian Maliana. Pada tanggal 10 Agustus, ia ikut memimpin rapat di kantor bupati untuk memutuskan bagaimana milisi akan bereaksi terhadap kekalahan Indonesia dalam referendum. Selain Dos Santos, beberapa tokoh lain juga ikut memimpin jalannya rapat, seperti Letkol Kav Burhanuddin Siagian (Komandan Kodim di Bobonaro), Lettu Inf Sutrisno, João da Costa Tavares, dan Jorge da Silva Tavares. Semua kepala desa dan pemimpin milisi (termasuk Natalino Monteiro) juga hadir dalam rapat. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa milisi akan mencoba memancing reaksi dari Falintil, sehingga mereka dapat dimobilisasi untuk membunuh para pendukung kemerdekaan. Dos Santos dan Tavares menyarankan pembuatan daftar pendukung kemerdekaan, sedang Burhanuddin akan menyediakan bantuan senjata untuk melaksanakan rencana tersebut.

Pada tanggal 8 September 1999, para anggota milisi  (DMP) di bawah pimpinan Natalino Monteiro, atas perintah Letkol Kav Burhanuddin Siagian, menyerang 47 pendukung kemerdekaan yang pada tanggal 3 September telah diimbau untuk mengungsi di kantor Polres Maliana. Saat terjadi pembantaian, Dos Santos tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikannya dan mencegah pembantaian susulan yang terjadi sehari kemudian.

 Buntut 
Pada bulan Januari 2000, Dos Santos diinterogasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta. Ia sebelumnya sudah dituntut oleh Kejaksaan Agung. Namun, tanpa alasan yang jelas, namanya tiba-tiba keluar dari daftar tuntutan sekitar bulan Mei 2000. Pada bulan Agustus 2000, ia berada di Timor Barat, di mana ia bergabung dengan organisasi Uni Timor Aswain (Untas) yang dirintis oleh para pemimpin milisi pro-Indonesia dengan maksud membalikkan proses kemerdekaan untuk Timor Leste. Dua pegawai negeri yang berada di bawah wewenangnya, Sabino Gouveia Leite dan Francisco Noronha, didakwa di depan Panel Kejahatan Serius pada bulan Februari 2001 di Dili karena terbukti melakukan tindak kejahatan kemanusiaan.
 Kehidupan pribadi 
Dos Santos menikah dengan seorang wanita bernama Felismina da Cunha dos Santos. Pernikahan tersebut menghasilkan seorang anak. Istrinya memiliki pandangan politik yang berseberangan dengan Dos Santos, sebab sang istri mendukung kemerdekaan Timor Leste. Pada tanggal 7 Juli 1999, setelah berpidato di sebuah kampanye prootonomi, ia memukul dan mengancam akan membunuh istrinya. Felismina kemudian dievakuasi untuk memperoleh perawatan medis.

 Catatan 

 Referensi 

 Daftar pustaka 

Kategori:Tokoh pro-integrasi Timor Timur
Kategori:Portugis-Indonesia
Kategori:Kelahiran 1939
Kategori:Politikus Indonesia
Kategori:Sejarah Timor Leste