Kebebasan media di Uni Eropa

Indeks Kebebasan Pers 2014"Press Freedom Index 2014" , Reporters Without Borders, 11 Mei 2014
Kebebasan media di Uni Eropa adalah hak asasi yang berlaku bagi seluruh negara anggota Uni Eropa dan warga negaranya, sebagaimana didefinisikan dalam Piagam Hak Asasi Uni Eropa serta Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.Maria Poptcheva, Press freedom in the EU Legal framework and challenges, EPRS | European Parliamentary Research Service, Briefing April 2015 Dalam proses perluasan Uni Eropa, penjaminan kebebasan media merupakan "indikator utama kesiapan negara untuk menjadi bagian dari Uni Eropa".

Kebebasan media, termasuk kebebasan pers, adalah platform utama untuk memastikan kebebasan berekspresi serta kebebasan informasi, masing-masing mengacu pada hak untuk memberi penilaian dan hak untuk mempertanyakan fakta. Sementara istilah kebebasan media mengacu pada tidak adanya monopoli negara atau campur tangan negara yang berlebihan. Pluralisme media dipahami dalam hal dikuranginya kontrol pribadi atas media, yang berarti menghindari kepemilikan media pribadi yang terkonsentrasi.

Hari Kebebasan Pers Sedunia tahunan dirayakan setiap tanggal 3 Mei.

 Kebebasan pers dan demokrasi 
Kebebasan media melekat pada proses pengambilan keputusan dalam demokrasi yang berfungsi dengan baik, memungkinkan warga untuk membuat pilihan politik mereka berdasarkan informasi yang independen dan pluralistik, dan dengan demikian merupakan instrumen penting untuk membentuk opini publik. Ekspresi berbagai pendapat diperlukan dalam debat publik untuk memberikan masyarakat kemungkinan untuk menilai dan memilih di antara berbagai pendapat. Semakin pluralistik dan terartikulasi pendapat tersebut, semakin besar pula efek legitimasi yang dimiliki media pada proses politik demokratis yang lebih luas. Kebebasan pers sering digambarkan sebagai pengawas atas kekuasaan publik, menggarisbawahi peran pentingnya sebagai pengamat dan pemberi informasi dari opini publik atas tindakan pemerintah.

Kebebasan berekspresi mengacu pada hak-hak setiap individu jurnalis, serta pada institusi persnya. Dengan kata lain, signifikansinya mencakup baik hak individu masing-masing jurnalis untuk menyatakan pendapatnya dan hak pers sebagai lembaga untuk menginformasikan masyarakat. Untuk menjamin perlindungan media bebas, otoritas negara tidak hanya mendasari kewajiban negatif untuk menjauhkan diri dari segala campur-tangan, tetapi juga komitmen positif untuk mempromosikan kebebasan media dan bertindak sebagai penjamin terhadap campur-tangan publik serta aktor pribadi.

 Kerangka kerja legislatif dan penegakan hukum 

 Ketentuan hukum internasional dan penegakannya 
Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengakui kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia. Meskipun dokumen ini diakui secara universal, penegakannya sangat bergantung pada kehendak masing-masing negara dalam mengadaptasi langkah-langkah pengimplementasiannya.

Pada tingkat Eropa, Dewan Eropa memberikan kerangka hukum melalui Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) terutama dalam Pasal 10, yang penegakkannya dijamin melalui yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR).

Putusan ECtHR ditinjau kembali pada sejarah panjang yurisprudensi mengenai pelanggaran Pasal 10, yang dimulai pada akhir tahun 1970-an. Secara khusus, ECtHR melindungi jurnalisme investigasi, sumber informasi jurnalistik dan whistle-blower serta menekankan efek negatif sanksi terhadap aktivitas jurnalistik, karena mengarah pada penyensoran otomatis dan menghambat tujuan jurnalisme untuk memberi tahu masyarakat. Di sisi lain, pengadilan telah memperkuat perlindungan hak atas privasi terhadap pelaporan yang hanya bertujuan untuk menyuburkan keingintahuan masyarakat.

 Peraturan Uni Eropa dan penegakannya 
Di Uni Eropa, negara-negara anggota telah berkomitmen untuk menghormati Piagam Hak Asasi Uni Eropa (Hak-hak di bawah Pasal 11 Piagam Uni Eropa sesuai dengan yang diberikan oleh ECHR berdasarkan Pasal 10), yang mulai berlaku dengan Perjanjian Lisbon pada tahun 2009 sebagai Pasal 6(1) TEU. Namun, jauh sebelum berlakunya perjanjian, Mahkamah Hukum Uni Eropa (CJEU) mengakui hak-hak asasi Uni Eropa sebagai prinsip umum hukum Uni Eropa dan menganggapnya sebagai bagian dari kerangka hukum yang mendasari yurisprudensi.

Dalam praktiknya, dampak dari hukum dan nilai-nilai Uni Eropa yang mendasar pada perilaku negara-negara anggota Uni Eropa terkadang terbatas. Sementara menunjukkan kebebasan berekspresi sebagai "indikator utama kesiapan suatu negara untuk menjadi bagian dari Uni Eropa", begitu suatu negara telah menjadi bagian Uni Eropa, lembaga-lembaga Uni Eropa memiliki kemungkinan terbatas untuk menegakkan penghormatan hak-hak dan nilai-nilai asasi, termasuk kebebasan berekspresi dan informasi. Fenomena ini juga dikenal sebagai Dilema Kopenhagen, sebuah masalah yang ditangani, antara lain, melalui resolusi Parlemen Eropa bertajuk Piagam Uni Eropa: pengaturan standar untuk kebebasan media di Uni Eropa , yang diadaptasi pada Mei 2013. Dokumen ini menekankan pentingnya pemantauan dan pengawasan pengembangan undang-undang nasional mengenai kebebasan media di negara-negara anggota Uni Eropa dan mengusulkan untuk menghubungkan tugas ini dengan Badan Hak Asasi Uni Eropa (FRA).

Mengenai layanan televisi secara khusus, Direktif Layanan Media Audiovisual 2010 menetapkan bahwa ujaran kebencian dan ujaran yang merugikan anak di bawah umur harus dilarang di semua negara anggota.

 Pemantauan 
Terdapat berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah baik regional maupun internasional yang memberi advokasi kebebasan media di negara-negara anggota Uni Eropa dan kandidat potensial Uni Eropa, serta negara-negara Kemitraan Wilayah Timur. Pekerjaan yang dilakukan organisasi tersebut termasuk aktivitas teoretis seperti membuat laporan mengenai keadaan kebebasan media di berbagai negara, serta memberikan bantuan, baik dukungan finansial atau hukum, untuk mereka yang aktif di bidang jurnalistik.

 Organisasi pemerintah 
 Dewan Eropa. Cabang-cabang yang relevan dengan kebebasan media: Komite ahli mengenai perlindungan jurnalisme dan keselamatan jurnalis (MSI-JO), Komite Kebudayaan, Sains, Pendidikan dan Media, Komisaris Hak Asasi Manusia
 Komisi Eropa. Direktorat Jenderal yang terkait dengan kebebasan media: Dirjen Jaringan, Konten dan Teknologi Komunikasi/DG Connect, Dirjen Perluasan/DG NEAR)
 Parlemen Eropa. Komite parlemen yang berurusan dengan kebebasan media: Komite Kebebasan Sipil, Keadilan dan Urusan Dalam Negeri/LIBE, Subkomite Hak Asasi Manusia/DROI
 OSCE: Perwakilan OSCE untuk Kebebasan Media
 Divisi UNESCO mengenai Kebebasan Berekspresi dan Pengembangan MediaUNESCO Division of Freedom of Expression and Media Development

 Organisasi non-pemerintah 

 Internasional 
 Article 19
 Komite untuk Perlindungan Jurnalis
 Freedom House (Laporan tahunan Kebebasan Pers dan Kebebasan Net)Freedom of the Press and Freedom on the Net
 Index on Censorship (proyek Pemetaan Kebebasan Media,Mapping Media Freedom Freedom of Expression AwardsFreedom of Expression Awards )
 Human Rights Watch (Seksi Kebebasan PersSection on Press Freedom)
 Ethical Journalism Network
 Institut Pers Internasional (Basis data Hukum Media,Media Law Database proyek On The Lineon the line : tracking digital attacks against journalists)
 Inisiatif Pertahanan Hukum Media
 Reporters Without Borders

 Eropa/Regional 
 Institut Hukum Media Eropa (EMR)
 Access Info EuropeAccess Info Europe
 Pusat Institut Universitas Eropa untuk Pluralisme Media dan Kebebasan Media (CPMF)Centre for Media Pluralism and Media Freedom 
 Pusat Eropa untuk Pers dan Kebebasan Media (ECPMF)
 Federasi Jurnalis Eropa (EFJ)
 Pusat Jurnalisme Eropa (EJC)
 Journalismfund.euJournalismfund.eu
 Organisasi Media Eropa Tenggara (SEEMO)

 Lihat pula 
 Transparansi kepemilikan media di Eropa

 Referensi 

Kategori:Kebebasan berekspresi
Kategori:Kebebasan informasi
Kategori:Uni Eropa