I Wayan Koster

I Wayan Koster (; ) adalah seorang politikus dan ekonom Indonesia. Ia merupakan Gubernur Bali 2 periode yakni 2018–2023 dan 2025–2030. Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI-P) dari 1 Oktober 2004 sampai 14 Mei 2018.

Sebelum terjun ke dunia politik, ia berkecimpung di dunia pendidikan. Ia pernah menjadi peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdikbud (1988–1994) dan juga dosen di beberapa universitas negeri maupun swasta (1994–2004). Ia menjadi tokoh dari komunitas Hindu dengan pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris jendral Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADAH) Indonesia dan Sekretaris Jenderal DPP Prajaniti Hindu Indonesia. Pada Pemilu 2014, ia meraih suara terbanyak di daerah pemilihan Bali dengan 260.342 suara dalam Pemilihan umum legislatif (Pileg) Indonesia tahun 2014.

Ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sejak bergabung, ia aktif di partai tersebut dan menduduki berbagai posisi, termasuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Bali sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai Gubernur Bali pada Pilkada 2018.Koster kembali jabat DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bali PDI-Perjuangan Bali

 Pendidikan dan awal karier 
Ia lahir di desa Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali pada tanggal 20 Oktober 1962.PIMPINAN DAERAH PROVINSI BALI Baliprov.go.id Diakses 17 Februari 2025  Ia menyelesaikan pendidikan dua belas tahun pertamanya di sana dari tahun 1968, lulus SMA Negeri Singaraja pada tahun 1980. Setelah itu, ia pindah ke Bandung untuk belajar di Institut Teknologi Bandung, dan lulus pada tahun 1987 dengan gelar sarjana matematika. Kemudian meraih gelar magister manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Golden Institute (1995) dan gelar doktor dari Universitas Negeri Jakarta (1999).

Setelah meraih gelar sarjana, ia bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai peneliti antara tahun 1988 dan 1995. Ia kemudian menjadi dosen tidak tetap di Universitas Tarumanegara, Universitas Pelita Harapan, Universitas Negeri Jakarta dan sebuah lembaga ekonomi.

 Karier politik 
 Parlemen 
jmpl|ia sebagai Anggota DPR RI 2014-2019

Ia memulai karier politiknya awalnya sebagai Staf Ahli Kelompok Fraksi (POKSI II F) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)pada 2003 hingga 2004. Pada 2004, ia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bagian dari PDI-P. Selama proses kampanye, ia memimpin panitia gerak jalan mendukung partai di kampung halamannya. Peserta gerak jalan bentrok dengan unjuk rasa lain yang mendukung Partai Golongan Karya, mengakibatkan dua kematian dari kelompok yang terakhir. ia menerima gugatan perdata karena posisinya. Ia mendapatkan kursi di parlemen setelah pemilu 2004, dan dilantik pada 1 Oktober tahun itu.

Setelah terpilih kembali pada tahun 2009 dengan 185.901 suara, ia beberapa kali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama masa jabatan keduanya. Pada tahun 2011, ia diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan di lima universitas, termasuk Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

Pada tahun 2013, ia kembali diperiksa oleh KPK terkait kasus suap pembangunan lanjutan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau dengan tersangka gubernur nonaktif Riau, Rusli Zainal.

Pada tahun 2014, ia pernah diperiksa KPK terkait dugaan keterlibatannya dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Wisma Atlet Hambalang di Bukit Jonggol, Bogor serta pengadaan laboratorium/rumah sakit di beberapa universitas di jajaran Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemdikbud) yang menyeret banyak nama politikus. Pada 2014, Nazaruddin juga pernah menyatakan keterlibatan ia sebagai salah satu penerima aliran dana proyek ini. Meski begitu, sampai sekarang status ia hanya sebagai saksi.

Juga di 2014, diperiksa KPK sebagai saksi bagi tersangka Muchtar Ependy, terkait sangkaan menghalangi dan merintangi persidangan serta memberikan keterangan tidak benar, dalam kasus Akil Mochtar.

Dia terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2014, memenangkan 260.342 suara. Ini merupakan perolehan suara terbanyak calon legislatif Bali dan perolehan suara terbanyak ketiga caleg secara nasional, setelah sesama anggota PDI Perjuangan Karolin Margret Natasa dan Puan Maharani.

Ia bergabung ke Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Dia telah menyuarakan penentangan terhadap undang-undang tahun 2014 yang akan mengubah pemilihan ketua parlemen dari penunjukan oleh partai terbesar dalam pemilihan menjadi pemungutan suara parlemen. Dia juga menyuarakan dukungannya untuk undang-undang yang memungkinkan desa-desa di Bali memilih antara menjadi "desa adat" atau desa standar. Dia akhirnya ditugaskan kembali ke Komisi V untuk pekerjaan umum, transportasi dan pembangunan desa.

 Gubernur Bali 
 Pemilihan Gubernur Bali 2018
jmpl|Hasil Pemilihan umum Gubernur Bali 2018 per kabupaten/kota di Bali, Koster menang 57,68%.
jmpl|Koster sebagai Gubernur Bali pada 2018.
Tahun 2018, ia mencalonkan diri dalam pemilihan umum gubernur Bali, mengundurkan diri dari kursi parlemen untuk melakukannya. Bertanding dengan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, pasangan ini menang dengan 57,68 persen suara. Dia dilantik pada 5 September 2018.

Pada masa kampanye, ia menyatakan ingin mengubah program Keluarga Berencana di Bali dengan mengubah jumlah anak yang dianjurkan dari dua menjadi empat agar sesuai dengan tradisi Bali.
Masa jabatan pertama (2018–2023) 
 Busana adat Bali 
jmpl|Koster mendampingi presiden Joko Widodo untuk meresmikan fasilitas kawasan suci di Pura Besakih

Tahun 2018, ia mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No. 79 Tahun 2018 yang mengamanatkan agar pejabat mengenakan pakaian adat Bali, seperti yang terbuat dari songket. Hal ini diikuti dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur tentang pemanfaatan Kain Endek, dan diperluas kepada pegawai negeri sipil berpangkat tinggi di sektor swasta dan lembaga lainnya.

 Larangan plastik 
Ia mengumumkan larangan plastik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018, mengungkapkan harapan bahwa kebijakan tersebut akan menyebabkan penurunan 70 persen plastik laut Bali dalam setahun. Pada tahun 2021, dia adalah salah satu dari dua belas orang yang disebutkan dalam gugatan oleh Masyarakat Internasional Kesadaran Kresna (dikenal secara lokal sebagai "Hare Krisna") karena diduga menghambat kegiatan ibadah.
jmpl|Koster menyambut Mentri Luar Negeri Suriname Albert Ramdin pada KTT G20 di Bali

Pada tanggal 15–16 November 2022, bersamaan dengan KTT G20 Bali 2022, pertemuan ketujuh belas dari Kelompok Dua Puluh (G20) diadakan di Nusa Dua.

 Bandara Bali Utara 
jmpl|Layout Bandar Udara Internasional Bali Utara
Pada tahun 2022 sampai 2023, proyek pembangunan bandara baru di Bali Utara resmi dibatalkan setelah dicoret dari Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh presiden Joko Widodo dan juga mendapat penolakan keras dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, proyek pembangunan bandara di Bali Utara sudah ada sejak masa jabatan gubernur Bali Made Mangku Pastika, bandara tersebut nantinya akan dibangun di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, dekat dengan Kota Singaraja, Tujuan pembangunan bandara ini adalah untuk mengurangi over-turis di Bali Selatan dengan mendatangkannya ke Bali Utara, dan juga masalah ketimpangan ekonomi antara kedua daerah di Bali tersebut. Ia mengklaim pembangunan bandara tersebut bukan ditolak, tetapi dibatalkan karena belum ada titik temu terkait pemenuhan lahan. Namun ia berjanji akan berusaha melanjutkan pembangunan bandara di Bali Utara jika nanti terpilih kembali menjadi gubernur.Koster klaim tidak tolak bandara di Buleleng, janji perjuangkan pembangunan bandara bila terpilih lagi jawapos (dalam bahasa Indonesia)

 Pemilihan Gubernur Bali 2024 
jmpl|Hasil Pemilihan umum Gubernur Bali 2024 per kabupaten/kota dan kecamatan di Bali, Koster menang 61,46%.

Pada 23 Agustus 2024 ia kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Bali di Pemilihan umum Gubernur Bali 2024, dia kembali diusung oleh partai PDI-P, kali ini Ia didampingi oleh Bupati Badung dua periode yaitu I Nyoman Giri Prasta yang dianggap lebih mumpuni dan terkenal di kalangan masyarakat Bali daripada Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Dan sebagai hasilnya kedua pasangan calon ini berhasil mememangkan pemilu dengan lebih dari 61% suara. Koster-Giri dilantik pada 20 Februari 2025.

 Masa jabatan kedua (2025–sekarang)
 Regulasi baru 
Setelah dilantik pada 20 Februari ia membuat sebanyak 15 regulasi baru selama menjabat pada periode kedua. Regulasi yang dibuat akan berbentuk peraturan daerah (perda) dan peraturan gubernur (pergub).jabat gubernur Bali periode kedua wayan Koster bakal buat 15 regulasi baru Detik.com
 Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi 
Pada Maret 2025 ia menegaskan Tol Gilimanuk-Mengwi tetap berjalan sesuai rencana meskipun tidak masuk kedalam 77 Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia mengungkapkan proyek tersebut masih terprogram. Ia mengatakan bahwa saat ini tengah dilakukan evaluasi terhadap trase (rute) yang akan dilalui.

Ia optimistis proyek ini dapat direalisasikan sesuai rencana, meskipun sempat menimbulkan pertanyaan publik mengenai kelanjutan pembangunan tol pertama di Bali tersebut.

Dia menegaskan proyek tetap dijalankan pemerintah daerah karena pentingnya infrastruktur ini dalam memperlancar konektivitas antara Bali barat dan pusat ekonomi di Bali selatan.Penegasan Koster Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Jalan Terus Detik.com

 Program Empat Anak 
Maret 2025 ia membuat program empat anak untuk melindungi nama Nyoman atau Komang dan Ketut. Menurutnya, nama anak ketiga dan keempat khas Bali itu terancam punah. Ia berjanji akan memberikan Insentif untuk anak ketiga dengan nama depan Komang atau Nyoman dan anak keempat dengan nama depan Ketut. Insentif tersebut akan mulai diberikan pada tahun 2025. Ia mengatakan akan membentuk tim untuk mengatur teknis pemberian insentif tersebut.koster-siapkan-insentif-untuk-anak-bernama-nyoman-dan-ketut-mulai-tahun-ini Detik.com

 Aturan baru bagi wisatawan asing 
Pada 27 Maret 2025 ia melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tatanan Baru bagi Wisatawan Asing selama berada di Bali. Aturan tersebut adalah penyempurnaan dari SE Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur hal serupa. Ia menyebut aturan baru untuk turis asing ini akan lebih tegas.

SE ini mengatur tentang 13 kewajiban dan 8 larangan bagi wisatawan asing selama berada di Bali.

Dia berharap dengan keberadaan aturan baru tersebut, pariwisata di pulau Bali bisa berjalan lebih tertib dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Bali juga akan berkoordinasi dengan konsul atau pejabat diplomatik negara-negara yang ada di Bali demi memastikan aturan ini dipatuhi turis asing.Bali Terbitkan Aturan Baru, Siap Tindak Tegas Turis Asing Nakal CNN Indonesia

Pada 7 April 2025 Pemerintah Provinsi Bali (Pemprov Bali), ia memperkuat aturan ini dengan menambahkan 6 kewajiban baru bagi wisatawan asing selama berada di Bali, di antaranya, wajib menggunakan pakaian sopan dan wajib pakai Kode QR Standar Indonesia atau QRIS saat pembayaran.Aturan Baru Buat Turis Asing Di Bali Wajib Berpakaian Sopan Hingga Pakai QRIS Kompas

 Wajib berpelat Bali 
Pada Maret 2025 Gubernur Bali Wayan ia menerbitkan peraturan daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan kendaraan transportasi berpelat DK Bali. Aturan ini berlaku untuk semua transportasi online dan konvensional, termasuk taksi dan ojek, dan memakai KTP Bali.Akan Tindaki Bule Perusak Bali, Gubernur Koster: Saya Tidak Peduli Era.id

 Larangan Produksi Air Minum Kemasan Plastik Sekali Pakai di Bawah 1 Liter (Gerakan Bali Bersih Sampah) 
jmpl|Wayan Koster memberikan keterangan pers tentang Surat Edaran Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Gerakan Bali Bersih Sampah di Jaya Sabha, Denpasar.
Pada 6 April 2025, ia meresmikan larangan produksi air minum dalam kemasan berbahan plastik sekali pakai dengan volume di bawah 1 liter. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 09 Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah plastik di wilayah Pulau Bali.

Larangan ini bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik sekali pakai. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak ditujukan untuk mematikan usaha para pengusaha lokal, melainkan untuk mendorong penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Ia mencontohkan penggunaan botol kaca sebagai alternatif yang lebih baik, seperti yang telah diterapkan oleh produsen lokal di Karangasem.

Pemprov Bali berencana menggelar dialog dengan seluruh pelaku usaha air minum dalam kemasan, termasuk perusahaan besar seperti Danone dan pelaku UKM lokal, guna menyosialisasikan kebijakan ini. Selain melarang produksi, kebijakan ini juga berlaku bagi pemasok dan distributor produk air minum dalam kemasan plastik sekali pakai.

Untuk memastikan implementasi kebijakan, Gubernur menugaskan Satpol PP dan perangkat daerah terkait untuk melakukan pengawasan di lapangan. Pelibatan komunitas lingkungan dan masyarakat luas juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

 Sikap politik 
 Evaluasi UU Perfilman 
Pada 15 Februari 2016, Wayan bertanya kepada APROFI, apakah ada asal investasi dari negara Cina.

 Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) 
"Ini harus diubah oleh kawan-kawan di DPR. Ini tidak fair. Nuansa politik boleh saja, tetapi jangan terlalu vulgar. Tidak sehat ini." - Wayan Koster.

 Undang-undang (UU) No.6 Tahun 2014 
“Saya berjuang keras untuk menggoalkan ketentuan tentang Desa Adat ini agar masuk dalam Undang-Undang Desa.” - Wayan Koster.

 Kebijakan moratorium Ujian Nasional (UN) 
Pada 1 Desember 2016, Wayan mengemukakan catatannya bahwa perdebatan tentang Ujian Nasional (UN) sudah ada sejak 2004 dan posisi DPR ketika itu menentang UN. UN yang ketika itu masih dijadikan syarat kelulusan tidak sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 51 sehingga terjadi negosiasi antara DPR dengan Pemerintah. Hasilnya adalah kesepakatan 60% dari UN dan 30% dari UAS. Menurut Wayan, langkah yang diambil Menteri Pendidikan & Kebudayaan (Mendikbud) kali ini lebih radikal dengan menghapus UN meskipun langkah tersebut sesuai dengan Undang-Undang. Wayan menyarankan ketika nanti dikomunikasikan ke media tidak menyebut bahwa UN dihapus melainkan kebijakan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang. Wayan berpendapat bahwa mutu pendidikan tidak sama dengan UN karena secara psikologis UN dijadikan prestise di beberapa daerah sehingga membuka peluang terjadinya kebocoran. Wayan menambahkan, UN adalah sesuatu yang bias tetapi mendapat anggaran yang cukup besar. Secara pribadi, Wayan menyetujui UN dihapus namun perlu diimbangi kebijakan peningkatan mutu dan tidak semua dilepas ke daerah karena tidak semua daerah bisa berkomitmen.

 Evaluasi kinerja Perusahaan Umum Produksi Film Negara (PPFN) 
Pada 9 Februari 2016, Wayan berpendapat bahwa lembaga ini harus ditentukan dulu, lembaga ini masih beroperasi atau tidak. Jika masih, lembaga ini mau dijadikan jenis Perum atau Perusahaan Terbatas (PT)?

 Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2016 
Pada 29 September 2015, Wayan berpendapat postur anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) saat ini rawan sekali.

Pada 15 September 2015, dalam perancangan anggaran dan program, pemerintah harus berpegang pada undang-undang. BOPTN telah diatur dalam undang-undang agar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk mahasiswa tidak bertambah tiap tahun. Oleh karena itu, program-program Kemenristekdikti dapat dipetakan antara yang regular atau mengikat, seperti program Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Menurut Wayan, pagu anggaran sebesar Rp.37 Triliun harus dinaikkan menjadi Rp.45 Triliun atau lebih.

 Tentang wacana perampingan kabinet dan kementerian 
Pada 11 September 2014, ia mengatakan sebaiknya pemerintahan Jokowi-JK tidak melebur empat Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pelayanan dasar. Adalah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Perubahan kelembagaan dengan pendekatan efisiensi semata, tidak bisa hanya didasarkan pada teori diatas kertas, tapi harus dipadukan dengan pengalaman pemerintahan yang sudah pernah terjadi, supaya tidak terbius oleh ungkapan indah yang justru malah dapat menjerumuskan," kata Koster di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

 Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016 
Pada 29-30 Juni 2015, Wayan menyoroti anggaran untuk pendidikan. Wayan meragukan Program Wajib Belajar 12 tahun dapat berjalan kalau pagu anggarannya masih sama dengan sebelumnya. Wayan mendesak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Dikbud) untuk rubah nota anggarannya. Wayan minta perhatian khusus mengenai peningkatan kualitas guru-guru. Menurut Wayan harus ada program khusus yang mengurus guru-guru karena banyak guru PNS yang minta pindah padahal masa kerjanya baru 1 tahun dan menjadi beban daerah. Menurut Wayan banyak guru-guru PAUD yang gajinya masih Rp.100,000 dan bukan dibiayai oleh APBN. Wayan minta ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar proses rekrutmen guru dirapihkan dan diperketat dan gaji guru PAUD disesuaikan dengan UMP setempat. Sehubungan dengan anggaran untuk pendidikan agama Islam, Wayan minta penjelasan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama mengapa tidak terlihat anggaran untuk pendidikan agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha karena di Indonesia semua agama sama kedudukannya.
Wayan menyoroti Pagu Anggaran Pertahanan yang lebih rendah. Wayan khawatir kalau tidak diperhatikan oleh Pemerintah kedaulatan pertahanan kita terancam. Wayan mengingatkan Pemerintah mengenai renumerasi TNI-POLRI yang belum juga beres-beres padahal kesejahteraan TNI-POLRI adalah janji Pemerintah.

Sehubungan dengan penegakan hukum, Wayan menjelaskan bahwa Bali itu rawan masuknya narkoba. Wayan mohon pihak Kepolisian untuk potong dari hulunya. Bukan seperti sekarang yang ditangani hanya ‘hilirnya’ sehinga tidak habis-habis masalahnya. Wayan dorong Kepolisian untuk ada program pencegahan, terutama pengedaran lewat pelabuhan.

 Tentang Kongres PDIP 
Pada 17 Maret 2015, ia menyatakan bawa dirinya meyakini kongres PDIP ke-IV bakal sepi. Pasalnya, mayoritas pengurus, mulai dari pusat hingga daerah sepakat mendapuk kembali Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum lagi.

 2025 Tentang tindakan tegas bagi wisatawan asing 
“Kalau dibiarkan pelanggaran maka wisatawan yang baik-baik tidak mau datang, kita hanya berhadapan dengan wisatawan murahan, nakal, tidak boleh lagi terjadi di Bali, saya berlakukan tegas mulai minggu depan.” - Wayan Koster

“Karena sudah ada pergub tentang tata kelola pariwisata Bali berkualitas maka ada surat edaran akan disahkan diekspos tanggal 21 (Maret-Red), bagi yang tidak tertib akan ditindaklanjuti, ditindak keras dan tegas.” - Wayan Koster

“Saya sudah siapkan semua konsep, tidak bisa grasa grusu, saya kerja belum sebulan jadi sedang menyusun gebrakan untuk menertibkan itu semua, saya tidak takut karena sudah periode kedua, tidak peduli ada yang marah ini supaya tatanan Bali ke depan makin baik.” - Wayan Koster

 Tentang wajib berpelat bali 
"Harus pakai pelat Bali atau DK, sopirnya harus KTP Indonesia alamat Bali supaya proteksi pelaku usaha dan pekerja lokal Bali karena mereka sudah diserbu dari mana-mana, makin sulit berjalan” - Wayan Koster

 Kehidupan pribadi
jmpl|Koster bersama istri dan kedua anaknya.
Ia menikah dengan Ni Luh Putri Suastini pada 1999. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua putri, yaitu Ni Putu Dhita Pertiwi dan Ni Made Wibhuti Bhawani.

 Kontroversi 
 Piala Dunia FIFA U-20 2023 

Pada 21 Maret 2023, ia menyatakan menolak keikutsertaan Tim Nasional Sepak Bola U-19 Israel di Piala Dunia FIFA U-20 2023, yang dijadwalkan akan diadakan di Bali. Keputusannya mendapat penolakan protes dari Ketua DPRD Provinsi Bali. Usai FIFA mengumumkan pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, netizen Tanah Air mengungkapkan kekesalannya dengan banjir Kolom komentar akun Instagram Koster.

Pesta Olahraga Pantai Dunia 2023

Pada tanggal 4 Juli 2023, Indonesia mengumumkan tidak akan lagi menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Pantai Dunia 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Olimpiade Nasional (ANOC). Sekitar 1.500 atlet dari 100 negara akan bertanding di Bali mulai tanggal 5 hingga 15 Agustus dalam turnamen yang difokuskan untuk pemuda yang menampilkan cabang olahraga termasuk sepak bola pantai, selancar, berlayar, dan voli pantai. ANOC tidak menyebutkan alasan politik atas penarikan diri Indonesia dari pernyataannya tetapi mengikuti komentar yang dilaporkan dari Gubernur Bali Wayan Koster yang menolak kehadiran Israel di Bali menjelang pertandingan.

 Referensi 

 Pranala luar 
  Situs resmi pemerintah provinsi
  Rumah Dinas Gubernur Bali Jaya Sabha



Kategori:Dosen Indonesia
Kategori:Ekonom Indonesia
Kategori:Insinyur Indonesia
Kategori:Alumni Universitas Negeri Jakarta
Kategori:Alumni Institut Teknologi Bandung
Kategori:Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Kategori:Gubernur Bali
Kategori:Anggota DPR RI 2004–2009
Kategori:Anggota DPR RI 2009–2014
Kategori:Anggota DPR RI 2014–2019
Kategori:Tokoh Hindu Indonesia
Kategori:Tokoh politik Bali
Kategori:Tokoh Bali
Kategori:Tokoh dari Sembiran