Direktorat Jenderal Cipta Karya

Direktorat Jenderal Cipta Karya atau Ditjen Cipta Karya atau biasa disingkat menjadi DJCK, adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung dan pengelolaan rumah negara, serta pengembangan infrastruktur kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Struktur organisasi 

 Sekretariat Direktorat Jendral
 Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya
 Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan
 Direktorat Bina Penataan Bangunan
 Direktorat Air Minum
 Direktorat Sanitasi
 Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis
 Direktorat Kepatuhan Intern
Tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dialihkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

 Program 

 Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) 
Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencapai pengentasan kemiskinan ekstrem menuju 0 %, melalui pembangunan infrastruktur dasar dan layanan permukiman yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin ekstrem di berbagai daerah; kegiatan ini mencakup penyediaan air bersih, sanitasi layak, perbaikan dan pembangunan rumah, penataan kawasan permukiman, serta peningkatan akses lingkungan yang dilaksanakan dengan pendekatan padat karya untuk melibatkan warga lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta dilaksanakan secara terintegrasi di banyak lokus prioritas di seluruh Indonesia dengan kolaborasi lintas sektor guna mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup warga. 

 Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019 di sektor air minum dan sanitasi, melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Program Pamsimas 2016 -2019 rencananya dilaksanakan untuk menunjang pengembangan permukiman yang berkelanjutan di 15.000 desa serta mengelola keberkelanjutan pelayanan air minum dan sanitasi di hampir 27.000 desa peserta Pamsimas.

 KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) 
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program Kotaku adalah seluas 23.656 Hektare.

Program yang didanai melalui pinjaman Bank Dunia selesai di tahun 2023 dan tugas fungsi pengembangan kawasan permukiman berpindah ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

 PISEW (Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) 
jmpl|Jembatan kecil di Kec. Pipikoro Kab. Sigi dibangun melalui kegiatan PISEW TA 2024|kiri
Sasaran kegiatan Program yang dulunya bernama PNPM Mandiri ini meliputi terbangun infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan guna mendorong pengembangan sosial dan ekonomi lokal, berdasarkan potensi atau komoditas unggulan, yang dapat berupa:

 infrastruktur transportasi;
 infrastruktur air minum dan sanitasi;
 infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri; dan
 infrastruktur peningkatan prasarana pendukung pemasaran pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pendukung kegiatan pariwisata.
 Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
 Mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan.

 NUWSP (National Urban Water Supply Project) 
National Urban Water Supply Project (NUWSP) merupakan program nasional untuk mendukung pembangunan penyediaan air minum perkotaan dengan pembiayaan investasi yang inovatif dan efektif yang dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia senilai 100 juta USD. Melalui NUWSP ini diharapkan terjadi percepatan pelaksanaan program-program perluasan cakupan pelayanan dan peningkatan kapasitas daerah (Pemda dan PDAM) dalam penyelenggaraan SPAM secara berkelanjutan.

Prioritas investasi difokuskan kepada penyediaan air minum perkotaan melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM. Peningkatan kapasitas Pemda dan PDAM melalui NUWSP diharapkan dapat membantu peningkatan kapasitas Pemda dan PDAM dalam penyusunan rencana pengembangan dan penyelenggaraan SPAM perkotaan secara utuh, baik itu layanan air minum melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

Dalam NUWSP, bantuan yang disediakan bagi Pemda/PDAM merupakan bantuan yang terintegrasi antara bantuan non-fisik (bantuan teknis dan peningkatan kapasitas) dan bantuan fisik berupa investasi infrastruktur yang jenis dan besarnya disesuaikan dengan kapasitas daerah dan PDAM. Program bantuan teknis dan peningkatan kapasitas akan diberikan kepada Pemda/PDAM sebelum program investasi dilaksanakan, sesuai dengan kebutuhannya, dengan tujuan bahwa bantuan yang diberikan akan berdampak pada meningkatnya kapasitas dan kemampuan Pemda/PDAM yang bersangkutan.

 Kegiatan Tanggap Darurat 
jmpl|Penyaluran air bersih bagi warga penyintas bencana alam gempa Lombok 2018 di Kabupaten Lombok Utara|200x200px
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR secara aktif melaksanakan kegiatan tanggap darurat dengan mengerahkan Tim Tanggap Darurat dan sarana-prasarana operasional ke lokasi bencana untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi serta mengurangi dampak darurat, misalnya melalui penyaluran air bersih, penyediaan sanitasi darurat seperti toilet portable, pemasangan hidran umum, dan pengoperasian kendaraan tangki serta peralatan pendukung lainnya yang disiagakan di berbagai daerah; langkah-langkah ini dirancang untuk memberikan respon cepat atas bencana sekaligus mendukung pemulihan awal infrastruktur permukiman dan layanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana.

 Program Reguler 
Program reguler dilakukan bedasarkan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019. Beberapa kegiatan contohnya adalah pembangunan PLBN, penataan kawasan strategis nasional (kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan bersejarah, kawasan prioritas), pemberantasan kumuh (non kumuh), pendampingan Perda Kumuh, pendampingan dan penyusunan NSPK serta bimbingan teknis bidang kecipta-karyaan (penataan bangunan dan lingkungan, permukiman, sanitasi dan sistem penyediaan air minum), bimbingan terhadap PDAM-PDAM, dukungan infrastruktur persampahan dan air minum dan lain-lain.
jmpl|Kementerian PUPR (saat itu) melalui Ditjen Cipta Karya TA 2023 membangun prasarana dasar bagi relokasi warga terdampak abrasi pantai Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan|kiri

 Unit pelaksana teknis 
Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, selain memiliki Balai Teknik Air Minum, Balai Teknik Sanitasi, Balai Teknik Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, Balai Teknik Sains Bangunan, dan Balai Teknik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan, direktorat jenderal ini juga memiliki 34 unit Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) sebagai berikut:
+NamaKelasLokasiBPBPK AcehIBanda AcehBPBPK Sumatera UtaraMedanBPBPK RiauPekanbaruBPBPK Kepulauan RiauTanjungpinangBPBPK Sumatera BaratPadangBPBPK Sumatera SelatanPalembangBPBPK LampungBandar LampungBPBPK BantenSerangBPBPK Jakarta MetropolitanJakartaBPBPK Jawa BaratBandungBPBPK Jawa TengahSemarangBPBPK D.I. YogyakartaYogyakartaBPBPK Jawa TimurSurabayaBPBPK BaliDenpasarBPBPK Nusa Tenggara BaratMataramBPBPK Nusa Tenggara TimurKupangBPBPK Kalimantan BaratPontianakBPBPK Kalimantan SelatanBanjarmasinBPBPK Kalimantan TengahPalangkarayaBPBPK Kalimantan TimurSamarindaBPBPK Kalimantan UtaraTanjung SelorBPBPK Sulawesi UtaraManadoBPBPK Sulawesi TenggaraKendariBPBPK Sulawesi TengahPaluBPBPK Sulawesi SelatanMakassarBPBPK PapuaJayapuraBPBPK Papua BaratManokwariBPBPK BengkuluIIBengkuluBPBPK Bangka BelitungPangkalpinangBPBPK JambiJambiBPBPK GorontaloGorontaloBPBPK Sulawesi BaratMamujuBPBPK MalukuAmbonBPBPK Maluku UtaraTernate

 Referensi 

 Pranala luar 




C