Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia merupakan unsur pembantu pimpinan pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015

 Tugas 
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

 Fungsi 

 Koordinasi kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
 Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum
 Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa
 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

 Susunan Organisasi 

 Biro Perencanaan 

Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaaan umum, program, anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Biro perencanaan memiliki 4 bagian dan 3 sub bagian yang terdiriː
+Unit KerjaTugas  dan Fungsi Bagian Perencanaan Umum

 Subbagian Analisis Data Perencanaan
 Subbagian Perencanaan Sekretariat Jenderal
 Subbagian Tata Usaha BiroBagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan, perencanaan strategis, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dana alokasi khusus, penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal, penyiapan bahan pimpinan serta pelaksanaan urusan tata usaha BiroBagian Penyusunan Program

 Subbagian Penyusunan Program I
 Subbagian Penyusunan Program II
 Subbagian Penyusunan Program IIIBagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program kerja, program dekonsentrasi, dan tugas pembantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.Bagian Penyusunan Anggaraɲ

 Subbagian Penyusunan Anggaran I
 Subbagian Penyusunan Anggaran II
 Subbagian Penyusunan Anggaran IIIBagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran serta penyiapan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.Bagian Evaluasi dan Pelaporaɲ

 Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I
 Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II
 Subbagian Evaluasi dan Pelaporan IIIBagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 
Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan penata usahaan barang milik negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas ː
+Unit KerjaTugas  dan Fungsi Bagian Pelaksanaan Anggaran

 Subbagian Pelaksanaan Anggaran I
 Subbagian Pelaksanaan Anggaran II
 Subbagian Pelaksanaan Anggaran IIIBagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan

 Subbagian Perbendaharaan
 Subbagian Penatausahaan Anggaran
 Subbagian Pengelolaan GajiBagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta melaksanakan urusan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Sekretariat JenderalBagian Akuntansi dan Pelaporan

 Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Nega
 Subbagian Verifikasi dan PembukuanBagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiBagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

 Subbagian Administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara
 Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
 Subbagian Tata Usaha BiroBagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penatausahaan, penilaian dan penghapusan barang milik negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro

 Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 
Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, tata usaha pimpinan dan persuratan, keprotokolan serta perlengkapan dan kerumah tanggaan.Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atasː
+Unit KerjaTugas  dan Fungsi Bagian Kepegawaian

 Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
 Subbagian Administrasi Kepegawaian
 Subbagian Mutasi dan Kesejahteraan KepegawaianBagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan urusan rencana dan pengembangan pegawai, mutasi, dan kesejahteraan pegawai.Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan

 Subbagian Tata Usaha Menteri
 Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal
 Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri
 Subbagian Tata Usaha Biro
 Subbagian Persuratan dan KearsipanBagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli Menteri, Biro, dan pengelolaan persuratan serta kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiBagian Protokol

 Subbagian Layanan Acara
 Subbagian Layanan Perjalanan
 Subbagian Layanan TamuBagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolanBagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

 Subbagian Perlengkapan
 Subbagian Pengadaan dan Pelaporan
 Subbagian Pemeliharaan dan PenyimpananBagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi urusan perlengkapan dan rumah tangga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Samɑ 

Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga, pemberitaan dan publikasi, informasi pelayanan pengaduan serta kerja sama luar negeri. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama terdiri atas:
+Unit KerjaTugas dan FungsiBagian Hubungan Antar Lembaga

 Subbagian Lembaga Negara dan Pemerintah
 Subbagian Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan
 Subbagian Tata Usaha BiroBagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama hubungan antar lembaga negara dan lembaga pemerintah, serta lembaga non pemerintahBagian Pemberitaan dan Publikasi

 Subbagian Hubungan Media Massa
 Subbagian Promosi dan Publikasi
 Subbagian Analisis dan Evaluasi MediaBagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan hubungan media massa dan media elektronik, publikasi, pameran, analisis dan evaluasi mediaBagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan

 Subbagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
 Subbagian Perpustakaan
 Subbagian Layanan Pengaduan MasyarakatBagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan urusan layanan informasi publik dan dokumentasi, pengelolaan urusan perpustakaan, dan penanganan layanan pengaduan masyarakatBagian Kerja Sama Luar Negeri

 Subbagian Kerja Sama Bilateral
 Subbagian Kerja Sama Multilateral
 Subbagian Kerja Sama Lembaga Asing Non PemerintahBagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi kerja sama bilateral, multilateral, dan lembaga asing non pemerintah

 Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 
Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan advokasi hukum, penelaahan dan evaluasi produk hukum dan perjanjian serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:
+Unit KerjaTugas dan FungsiBagian Penyusunan Perundang-Undangan

 Subbagian Perundang-Undangan I
 Subbagian Perundang-Undangan II
 Subbagian Perundang-Undangan IIIBagian Penyusunan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasiBagian Pelayanan dan Advokasi Hukum

 Subbagian Pelayanan dan Pertimbangan Hukum
 Subbagian Advokasi Hukum
 Subbagian Dokumentasi HukumBagian Pelayanan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyuluhan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, melaksanakan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan advokasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukumBagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum dan Perjanjian

 Subbagian Analisis Produk Hukum
 Subbagian Evaluasi Produk Hukum
 Subbagian PerjanjianBagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum, dan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum dan perjanjianBagian Organisasi dan Tata Laksana

 Subbagian Organisasi
 Subbagian Tata Laksana
 Subbagian Tata Usaha BiroBagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan organisasi, penyusunan analisis jabatan dan evaluasi jabatan serta tata laksana di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

 Referensi 

 Pranala luar 
  Situs web resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Kategori:Sekretariat jenderal kementerian Indonesia
Kategori:Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia