Region di Peru

Kawasan-kawasan () di Peru adalah subdivisi administratif tingkat satu di Peru. Sejak kemerdekaannya tahun 1821, Peru terbagi dalam departemen () tetapi menghadapi peningkatan sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi di ibu kotanya, Lima. Setelah beberapa upaya desentraliasi gagal, figur legal dari kawasan menjadi pemerintahan regional dan resmi yang dipilih untuk mengurusi departemen-departemen tersebut pada 20 November 2002, sampai mereka merencanakan perpaduan mereka dengan kawasan-kawasan nyata.

Di bawah aransemen baru, bekas 24 departemen ditambah Provinsi Callao menjadi pertimbangan regional. Provinsi Lima dikecualikan dari proses tersebut dan tak meliputi bagian dari kawasan apapun. Tak seperti departemen sebelumnya, kawasan-kawasan tersebut memiliki pemerintahan terpilih dan memiliki sejumlah besar tanggung jawab dalam yurisdiksi mereka. Di bawah Hukum Pemerintahan Regional Organik 2002 (), terdapat proses transfer fungsi terkini dari pemerintahan pusat ke kawasan-kawasan tersebut. Referendum 2005 untuk penggabungan beberapa departemen gagal untuk meraih dukungan elektoral yang dibutuhkan.

Kawasan-kawasan dan departemen-departemen Peru terbagi dalam provinsi dan distrik.

 Sejarah 
Setelah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1821, Peru terbagi dalam departemen-departemen (), yang bertambah dari sebelas pada 1822 menjadi dua puluh empat pada 1980:

 Amazonas
 Ancash
 Apurímac
 Arequipa
 Ayacucho
 Cajamarca

 Cuzco
 Huancavelica
 Huánuco
 Ica
 Junín
 La Libertad

 Lambayeque
 Lima
 Loreto
 Madre de Dios
 Moquegua
 Pasco

 Piura
 Puno
 San Martin
 Tacna
 Tumbes
 Ucayali

Saat kekuasaan politik dan ekonomi makin terkonsentrasi di Lima, ibu kota negara tersebut, beberapa administrasi berniat untuk mendesentralisasi negara tersebut dengan sedikit kesuksesan.Schönwälder, Linking civil society, p. 94. Konstitusi Peru 1979 berisi tujuan-tujuan untuk desentralisasi kekuasaan melalui pembuatan kawasan-kawasan otonom, tetapi tak diimplementasikan.O'Neill, Decentralizing the State, p. 197. Pada tahun-tahun terakhir kepresidenan Alan García 1985–1990, pemerintahan menghadapi kemungkinan kalah dalam pemilihan umum presiden 1990 karena merebaknya krisis ekonomi dan menyurutnya dukungan masyarakat. Sebagai cara menciptakan sumber kekuasaan alternatif, rezim tersebut mendirikan dua belas kawasan otonom pada 20 Januari 1989 dengan harapan memenangkan beberapa pemilu di tingkat ini.O'Neill, Decentralizing the State, p. 199. Namun, karena terhalang dalam pembuatannya, pemerintah regional tersebut tak memiliki sumber daya fiskal dari mereka sendiri sehingga mereka bergantung pada tunjangan pemerintah pusat untuk pendanaan.

Pemilihan umum presiden tahun 1990 ditandai oleh diskredit partai-partai politik sebagai bukti terpilihnya Alberto Fujimori, seorang kandidat independen. Fujimori menarik tranfer finansial ke pemerintah-pemerintah regional dan kemudian menggantikannya dengan Dewan Transitori Administrasi Regional () pada 29 Desember 1992. Membubarkan Kongres dalam krisis konstitusional Peru 1992, Fujimori menyerukan pemilihan umum untuk Majelis Konstitusional yang merancang Konstitusi 1993. Teks baru ini meliputi tujuan-tujuan untuk pembuatan kawasan-kawasan dengan otonom, memilih pemerintah-pemerintah tetapi tak ditempatkan. Hukum wadah karya tentang desentralisasi () dikeluarkan pada 30 Januari 1998, mengkonfirmasikan permanensi dewan-dewan transitori, sekarang di bawah kepemimpinan Kementerian Kepresidenan.Schönwälder, Linking civil society, pp. 195–196.

Fujimori dipaksa mundur pada November 2000 di bawah tuduhan otoritarianisme, korupsi, dan pelanggaran HAM.BBC News, "Fujimori: Decline and fall". Retrieved on December 1, 2007. Setelah pemerintahan sementara pimpinan Valentín Paniagua, Alejandro Toledo terpilih menjadi presiden untuk periode 2001–2006 pada sebuah platform yang meliputi pembentukan pemerintahan regional.The New York Times, "Opposition Party Makes Strong Showing in Peru Election". Retrieved on December 1, 2007. Pemerintahan baru tersebut memberikan wadah hukum untuk pembagian administratif baru dalam Hukum Dasar Desentralisasi (), yang dikeluarkan pada 17 Juli 2002, dan Hukum Organik Pemerintahan Regional () dikeluarkan pada 19 November 2002. Pemerintahan-pemerintahan regional baru dipilih pada 20 November 2002, masing-masing berasal dari bekas departemen dan bekas Provinsi Konstitusional () Callao. Provinsi Lima, yang meliputi ibu kota, dikecualikan dari proses tersebut sehingga tak menjadi bagian dari kawasan apapun.

Dalam pemilu 2002, kebanyakan pemerintah regional datang ke partai-partai dalam oposisi, dengan dua belas berasal dari APRA dan hanya satu dari Possible Peru, partai dari presiden Alejandro Toledo.Oficina Nacional de Procesos Electorales, Resultados regionales . Retrieved on February 28, 2008. Kombinasi oposisi kuat dan pemerintah yang ada berujung pada perhatian tentang krisis politik yang tertunda, tetapi, ini tak menjadi masalah karena pemerintah-pemerintah regional baru terhindar dari masalah-masalah lokal dan menunjukkan sedikit inisiatif dalam politik nasional.Monge, "Los gobiernos regionales", p. 34. Karena keadaan teritorial yang diwarisi oleh pemerintah regional dari bekas departemen dianggap terlalu kecil, Hukum Dasar Desentralisasi menyediakan penggabungan antara departemen berdasarkan pada mayoritas populasi yang melibatkan ekspresi kesepakatan mereka untuk menjadi kawasan formal.Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Articles Nº 29. Referendum pertama dari jenis ini diberlakukan pada 30 Oktober 2005, dengan menampatkan proporsal berikut ini:

 Apurímac, Cuzco
 Arequipa, Puno, Tacna
 Ayacucho, Huancavelica, Ica
 Ancash, Huánuco, Junín, Lima, Pasco
 Lambayeque, Piura, Tumbes

Proporsal-proposal tersebut ditolak oleh elektorat seluruh departemen yang terlibat dengan pengecualian Arequipa. Sehingga, tak ada penggabungan yang dilakukan.Oficina Nacional de Procesos Electorales, Referendum para la Integracion y Conformacion de Regiones 2005 . Retrieved on March 2, 2008.

Pemilu-pemilu baru untuk pemerintahan regional diadakan pada 19 November 2006; kebanyakan kawasan dipegang gerakan-gerakan politik lokal ketimbang partai-partai nasional. APRA, yang memenangkan pemilu presiden yang diadakan pada 4 Juni 2006, hanya meraih kemenangan di dua kawasan, seluruh partai nasional lainnya meraih hasil yang kurang dari itu.Oficina Nacional de Procesos Electorales, Elecciones Regionales y Municipales 2006 . Retrieved on March 2, 2008.

 Pemerintahan 
Menurut Hukum Organik Pemerintah Regional, tanggung jawab pemerintah regional meliputi perencanaan pembangunan regional, mengeksekusi proyek investasi publik, mempromosikan kegiatan ekonomi, dan mengurus properti publik.Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Article Nº 10. Pemerintah regional terdiri dari presiden dan dewan, yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun; selain itu, terdapat dewan koordinasi yang terintegrasi oleh para wali kota provinsial dan para perwakilan masyarakat madani.Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Article Nº 11. Presiden Regional adalah kepala pemerintahan; fungsinya meliputi mengusulkan dan memberlakukan biaya, mengangkat para pejabat pemerintah, mengeluarkan dekrit dan resolusi, mengeksekusi rencana dan program regional, dan mengurus properti dan pinjaman regiona.Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Article Nº 21. Dewan Regional mendebatkan dan menyepakati UU diusulkan oleh presiden regional, mereka juga menaungi seluruh pejabat regional dan dapat menggulingkan presiden, wakil presidennya dan para anggota dewan dari jabatan.Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Article Nº 15. Dewan Koordinasi Regional memiliki peran konsultansi tentang masalah perencanaan dan biaya, tak memiliki kekuasaan eksekutif atau legislatif.Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Article Nº 11B.

Hukum Organik Pemerintah Regional memberlakukan transfer fungsi bertahap dari pemerintah pusat ke kawasan, membuat mereka menjadi tersertifikasi dapat memegang tugas-tugas tersebut.Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Articles Nº 81, 84. Untuk menaungi proses tersebut, Hukum Dasar Desentralisasi membentuk Dewan Desentralisasi Nasional ().Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Articles Nº 23, 24. Namun, lembaga tersebut dikritik karena bersifat birokratik dan tak diberlakukan oleh pemerintah Alan García, presiden Peru saat ini. Kemudian, pada 24 Januari 2007, dewan tersebut dibubarkan dan diganti oleh Sekretariat Desentralisasi (), sebuah dependensi Jawatan Perdana Menteri.Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM, Articles Nº 1, 3. Dua bulan kemudian, para presiden regional yang berkumpul di kota Huánuco mendirikan Majelis Nasional Pemerintah Regional () sebagai lembaga koordinasi alternatif, independen dari Pemerintah Pusat.Declaración de Huánuco, Articles Nº 1, 2.

 Kawasan 
Informasi luas dan populasi pada daftar berikut ini diambil dari data resmi oleh Lembaga Statistik dan Informasi Nasional Peru (, INEI).Instituto Nacional de Estadística e Informática. Banco de Información Distrital . Retrieved on November 30, 2007. Luas dihitung dalam bentuk unit keseluruhan terdekat. Data demografi berdasarkan pada Sensus 2005 yang dilakukan dari 18 Juli sampai 20 Agustus 2005. Kepadatan penduduk diberikan dari satu tempat desimal dalam orang per kilometer persegi. Angka-angka UBIGEO adalah kode yang dipakai oleh INEI untuk mengidentifikasikan subdivisi administratif nasional.

 Bendera Kawasan ISO UBIGEO Ibu kota Luas(km²) Populasi Kepadatanpenduduk (/km²)Lokasi 75px Amazonas PE-AMA 01 Chachapoyas    75px 75px Ancash PE-ANC 02 Huaraz    75px 75px Apurímac PE-APU 03 Abancay    75px 75px Arequipa PE-ARE 04 Arequipa    75px 75px Ayacucho PE-AYA 05 Ayacucho    75px 75px Cajamarca PE-CAJ 06 Cajamarca    75px 75px Callao PE-CAL 07 Callao     75px 75px Cusco PE-CUS 08 Cusco    75px 75px Huancavelica PE-HUV 09 Huancavelica    75px 75px Huánuco PE-HUC 10 Huánuco    75px 75px Ica PE-ICA 11 Ica    75px 75px Junín PE-JUN 12 Huancayo    75px 75px La Libertad PE-LAL 13 Trujillo    75px 75px Lambayeque PE-LAM 14 Chiclayo    75px 75px Lima PE-LIM 15 Huacho    75px 75px Loreto PE-LOR 16 Iquitos    75px 75px Madre de Dios PE-MDD 17 Puerto Maldonado    75px 75px Moquegua PE-MOQ 18 Moquegua    75px 75px Pasco PE-PAS 19 Cerro de Pasco    75px 75px Piura PE-PIU 20 Piura    75px 75px Puno PE-PUN 21 Puno    75px 75px San Martín PE-SAM 22 Moyobamba    75px 75px Tacna PE-TAC 23 Tacna    75px 75px Tumbes PE-TUM 24 Tumbes    75px 75px Ucayali PE-UCA 25 Pucallpa    75px

 Catatan 

 Referensi 
 BBC News. Fujimori: Decline and fall. November 20, 2000.
  . March 20, 2007.
  . January 24, 2007.
  Instituto Nacional de Estadística e Informática. Banco de Información Distrital.
  . July 17, 2002.
   . November 16, 2002.
  Monge, Carlos. "Los gobiernos regionales del periodo 2003–2006: la primera promoción que se gradúa de la descentralización". Quehacer 163: 33–36 (November–December 2006).
  Oficina Nacional de Procesos Electorales, Elecciones Regionales y Municipales 2006 .
  Oficina Nacional de Procesos Electorales, Referendum para la Integracion y Conformacion de Regiones 2005 .
  Oficina Nacional de Procesos Electorales. Resultados regionales .
 O'Neill, Kathleen. Decentralizing the State: elections, parties, and local power in the Andes. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
 Schönwälder, Gerd. Linking civil society and the State: urban popular movements, the Left and local government in Perú, 1980–1992. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2002.
 The New York Times. "Opposition Party Makes Strong Showing in Peru Election". November 18, 2002.