Kantor Bantuan Suaka Eropa

Kantor Bantuan Suaka Eropa (bahasa Inggris: European Asylum Support Office (disingkat EASO)) adalah sebuah agensi Uni Eropa yang berpusat di Valetta, Malta. Agensi ini khusus menangani para peminta suaka yang ingin datang ke kawasan Uni Eropa.

Suaka merupakan jaminan kepada seseorang yang melarikan diri dari penganiayaan atau mengalami suatu bahaya yang serius di negaranya sendiri. Untuk itu, butuh akan perlindungan internasional. Suaka adalah hak asasi dan dijamin oleh dunia internasional, karena hukumnya telah disepakati pertama kali pada tahun 1951 dalam Konvensi Genewa tentang perlindungan hak para pengungsi. Data terakhir EASO hingga tahun 2017 mencatat jumlah peminta suaka Uni Eropa mencapai 700.000 aplikasi dan aplikasi terbanyak berasal dari Suriah.

 Sejarah Singkat EASO 

Komisi Eropa mengusulkan pembuatan proposal Peraturan untuk mendirikan Kantor Bantuan Suaka Eropa. Proposal ini dilatarbelakangi akan fakta adanya persoalan tentang imigrasi dan suaka, sebagai tanggapan atas permintaan Dewan Eropa.
Apa yang diusulkan adalah pembentukan lembaga operasional yang cepat untuk mengkoordinasi dan meningkatkan kerja sama tentang suaka antara negara-negara anggota, sehingga membantu menyelaraskan berbagai sistem praktik setiap negara yang berbeda. Kantor tersebut juga akan membantu untuk menyelaraskan aturan suaka yang ada di Uni Eropa.

Wakil Presiden Komisi Eropa Jacques Barrot, yang bertanggung jawab atas kebebasan, keamanan dan keadilan Uni Eropa, mengatakan: Kami secara aktif bekerja untuk menempatkan Sistem Suaka Eropa. Dalam konteks ini, penting bahwa kita menyelaraskan tidak hanya undang-undang kita tetapi juga praktik-praktik kita. Para pejabat di kantor suaka dari negara-negara anggota memiliki kebutuhan yang sangat penting termasuk dukungan material untuk kebutuhan operasional sehari-hari mereka. Tim pendukung yang ditempatkan oleh Kantor juga akan membantu menemukan solusi untuk situasi darurat, seperti maraknya peminta suaka ke Uni Eropa.

Barrot juga mengatakan bahwa praktik dalam pelaksanaan tentang hak suaka menggambarkan fakta bahwa ada perbedaan besar dalam cara negara anggota Uni Eropa yang berhubungan dengan aplikasi untuk para peminta suaka yang mendapat hak perlindungan internasional. Sebagai contoh, seorang warga Irak memiliki kesempatan 71% untuk mendapatkan perlindungan di satu negara anggota Uni Eropa tetapi hanya mendapat 2% kesempatan di negara lainnya. Maka hal ini dianggap tidak sesuai bagi keberlangsungan kerjasama antar anggota-anggota Uni Eropa.

Rencana kebijakan tentang suaka yang diadopsi oleh Komisi Eropa pada bulan Juni 2008 mengusulkan perpanjangan dan perbaikan undang-undang Eropa tentang suaka. Maka dibutuhkan peningkatan kerjasama administratif antara negara-negara anggota dengan maksud untuk menyelaraskan praktik-praktik yang ada di setiap negara. Kantor ini akan mendukung negara-negara anggota dalam upaya mereka untuk menerapkan kebijakan suaka yang lebih konsisten dan lebih adil, misalnya dengan membantu mengidentifikasi sistem praktik-praktik yang baik, menyelenggarakan pelatihan di tingkat Eropa dan meningkatkan akses informasi yang lebih akurat di negara-negara asal para peminta suaka.

Dewan Eropa dalam pertemuannya tahun 1999 di Tampere, telah menyetujui untuk membentuk sebuah sistem bantuan bagi para peminta suaka yang tujuannya adalah Eropa. Dalam pertemuan selanjutnya di Den Haag tahun 2004, program ini dibahas kembali, di mana kantor suaka ini diharapkan memainkan peran penting dalam memastikan adanya kerja sama antara negara-negara anggota Uni Eropa untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan suaka. Komisi Eropa mengusulkan pembentukan EASO pada 18 Februari 2009.

Pada 26 November 2010, Kantor Bantuan Suaka Eropa (EASO) mengadakan pertemuan dewan manajemen pertama di Valletta (Malta) dan memilih Direktur Eksekutif pertamanya. EASO mengadakan rapat dewan manajemen pertama di Valletta dan memilih Rob Visser sebagai Direktur Eksekutifnya. Rob diharapkan mampu tampil kompeten di hadapan Komite Parlemen Eropa. Dengan peluncuran operasional lembaga baru ini, Uni Eropa membuat kemajuan lebih lanjut menuju Sistem Bantuan Eropa yang lebih komprehensif. EASO akan meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggota, melalui kerja sama praktis mengenai masalah-masalah peminta suaka, dan membantu mereka memenuhi kewajiban Eropa dan internasional mereka di bidang ini.

Setelah kuartal pertama tahun 2010, Parlemen Eropa dan Dewan Eropa sepakat membentuk EASO, Menteri urusan imigrasi Malta memberikan persetujuan agar kantor EASO berbasis disana. Dewan Kehakiman dan Urusan Dalam Negeri menetapkan Malta resmi dipilih untuk menjadi tuan rumah EASO setelah mengalahkan dua kandidat negara lainnya yakni Siprus dan Bulgaria.

275px|kiri|jmpl|Dr Visser (Direktur Eksekuti EASO), Hon Gonzi (Perdana Menteri Malta), dan Hon Mifsud Bonnici (Menteri Dalam Negeri Malta) melakukan penandatangan atas beroperasinya EASO tanggal 19 juni 2011 di Malta.

Pada 1 Februari 2011, EASO menjadi salah satu agensi di Uni Eropa. Tanggal 1 April 2011 rencana operasi EASO pertama ditandatangani untuk mendukung rekonstruksi sistem suaka di Yunani. Selanjutnya, perkembangan kerjasama pada 24 Mei 2011, 'kesepakatan bersama' antara Pemerintah Malta dan EASO ditandatangani. Perjanjian ini mengatur hubungan antara negara anggota UE dan EASO.

Tanggal 19 Juni 2011, EASO secara resmi diresmikan di Malta, dan peresmian tersebut ditandatangani oleh Dr Visser (Direktur Eksekutif EASO saat itu), Hon Gonzi (Perdana Menteri Malta) dan Hon Mifsud Bonnici (Menteri Dalam Negeri Malta). Lalu, pada 7 September 2012, kantor EASO pindah ke lokasi baru yang terletak di Grand Harbor of Valletta, Malta.

Seiring perkembangan EASO, pada tahun 2012, Luksemburg dan Swedia meminta dan memperoleh dukungan agar EASO ditandatangani. Perjanjian ini mengatur hubungan antara negara anggota. Pada 2013, Bulgaria dan Italia pun meminta dan memperoleh dukungan atas EASO. Pada tahun 2014, Siprus juga meminta dan memperoleh dukungan atas EASO.

Banyaknya kapal-kapal para migran di laut Mediterania pada April 2015, membuat para pemimpin negara-negara Eropa untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kontrol perbatasan dan pemrosesan migran mereka.
 Pada 20 April, Komisi Eropa mengusulkan rencana 10 poin yang termasuk tentang EASO supaya menjadi agensi sah Uni Eropa dalam membantu peminta suaka dan mengumpulkan informasi tentang mereka.

Akhirnya pada bulan April 2016 Komisi Eropa meresmikan EASO menjadi sebuah Agensi Uni Eropa dalam menangani para pencari suaka.

Secara keseluruhan, mulai dibentuknya hingga saat ini, EASO memainkan peran penting dalam mengimplementasikan agenda migrasi atau pencari suaka di Uni Eropa. Jose Carreira menjadi Direktur Eksekutif EASO, yang mulai menjabat pada tahun 2016 lalu, menggantikan Dr Visser yang menjabat dari tahun 2011 hingga 2016.

 Tugas EASO 
Sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan (Peraturan 439/2010), yang berbasis di Malta, EASO berfokus pada tiga tugas utama, yakni:
 Mengembangkan kerja sama praktis di antara negara anggota Uni Eropa tentang suaka. EASO akan memfasilitasi pertukaran informasi tentang negara asal para pencari suaka, dengan memberikan negara-negara UE dukungan berupa penerjemah dan interpretasi. Ada juga pelatihan para petugas suaka dalam membantu setiap relokasi penerima pencari suaka sesuai taraf perlindungan internasional;
 Mendukung negara anggota UE di bawah pelatihan khusus. Maksudnya adalah negara anggota UE mampu membentuk sistem peringatan dini, dengan demikian EASO akan memberikan tim koordinasi ahli khusus yang akan membantu mereka dalam mengelola aplikasi atau data para pencari suaka dan memberi fasilitas yang sesuai aplikasi tersebut;
 Berkontribusi pada penerapan Sistem Suaka Eropa dengan mengumpulkan dan bertukar informasi mengenai cara-cara terbaik, menyusun laporan tahunan tentang situasi suaka di Uni Eropa dan mengumpulkan dokumen penting, seperti dokumen pedoman operasional, tentang implementasi suaka di Uni Eropa.

 Krisis peminta suaka 
 Krisis imigrasi setelah PD II 
275px|jmpl|Statistik aplikasi peminta suaka dari non-UE ke Uni Eropa dari tahun 2006-2017.
UNHCR (United Nations High Commisioners for Refugees) atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi mengatakan bahwa dunia mengalamai krisis kemanusian setelah Perang Dunia II. Hingga akhir tahun 2015, jumlah itu sudah mencapai 65,3 juta jiwa. Sejumlah 40,8 juta jiwa harus mengungsi akibat terjadinya perang atau konflik di kawasan Timur Tengah dan Afrika bagian Utara. Selain itu beberapa imigran memiliki alasan lain selain konflik sebesar 24,5 juta jiwa.Alasan lain terjadinya pengungsian termasuk diantaranya ingin mencari pekerjaan di negara lain, dan ada juga karena mendapat hak perlindungan internasional karena suatu kasus yang dihadapi.

Krisis imigrasi pun terjadi belakangan ini di Eropa yang telah menjadi sorotan Uni Eropa dan dunia. Banyaknya para peminta suaka menjadi masalah yang cukup serius untuk ditangani. Sebagian besar para imigran berasal dari negara-negara di Timur Tengah seperti Suriah, Afghanistan dan Irak, dan juga Nigeria di Afrika, karena negara-negara tersebut sedang dilanda perang dan konflik internal yang berkepanjangan.

27 negara di Uni Eropa mencatat, ada 238.000 aplikasi peminta suaka tahun 2008. Dan permintaan tersebut semakin meningkat, sehingga UNHCR meminta kepada negara di UE yang memiliki kebijakan anti-imigran untuk membuka perbatasan demi menampung para imigran.

Data dari Eurostat, kantor statistik Uni Eropa mencatat bahwa peminta suaka ke UE tahun 2014 melonjak naik 44% dibanding tahun 2013. Jumlah aplikasi peminta suaka tahun 2014 mencapai 626.000 aplikasi dan untuk tujuan Jerman dan Swedia saja mencapai angka 70.000 aplikasi.

 Peminta Suaka Uni Eropa 2017 
275px|jmpl|Data EASO tahun 2017 yang menunjukkan asal negara para pencari suaka ke Uni Eropa.
Uni Eropa mencatat ada sekitar 706.913 aplikasi baru peminta suaka di Uni Eropa selama tahun 2017.Dalam hal ini, Norwegia dan Swiss masuk dalam penghitungan jumlah para pencari suaka. Jumlah ini berkurang 43% dari tahun 2016. Masih data tahun 2017, sekitar 55.000 aplikasi (8%) dari total tersebut, merupakan aplikasi ulang, dimana mereka (imigran) telah tinggal di kawasan Uni Eropa. Lalu ada pula 3,5% aplikasi merupakan aplikasi klaim untuk anak dibawah umur (dalam bahasa Inggris disebut Unaccompained Minors (UAM).Klaim UAM (unaccompained Minors) merupakan klaim atas peminta suaka yang usianya ada dibawah 18 tahun. Uni Eropa mengalami kesulitan dalam menjangkau atau mengatasi hal ini, karena anak-anak dibawah umur rentan terhadap berbagai hal, seperti: sakit, dan hal lainnya.

Suriah menjadi negara asal para peminta suaka paling banyak. Data menunjukkan bahwa selama tahun 2017 peminta suaka asal Suriah ke Uni Eropa mencapai 98.585 aplikasi dan bulan Agustus 2017 adalah bulan terbanyak, yakni 10.097 aplikasi peminta suaka. Yang masuk dalam 10 negara lainnya peminta suaka ke Uni Eropa selain Suriah ialah: Irak (49.630 aplikasi), Afganistan (47.248 aplikasi), Nigeria (41.890 aplikasi), Pakistan (32.292 aplikasi), Eritrea (28.049 aplikasi), Albania (25.512 aplikasi), Bangladesh (+20.000 aplikasi), Guinea (+20.000 aplikasi), dan Iran (18.530 aplikasi).

Uni Eropa telah mengeluarkan izin masuk ke Uni Eropa bagi peminta suaka mencapai 981.615 aplikasi khususnya aplikasi pertama kali masuk ke Uni Eropa (dalam bahasa Inggris disebut first-instance).Data First-instance (pertama kali mengajukan aplikasi suaka) ini termasuk para pencari suaka yang mendapat status perlindungan internasional. Data ini juga mencakup 30 negara di kawan benua Eropa. Namun ada beberapa data aplikasi yang telah hilang. Masih banyak aplikasi tunggu yang dalam penanganan di Kantor Bantuan Suaka eropa.

 Kebijakan Tentang Peminta Suaka 
Melihat banyaknya migran yang berbondong-bondong datang ke Uni Eropa, maka pada Mei 2015, EASO mengusulkan untuk membuat program relokasi bagi para peminta suaka dengan tujuan mendukung Italia dan Yunani, sebagai wilayah terluar jalur datangnya para imigran. Dewan Eropa mengadopsi dua keputusan - (UE) 2015/1523 dan (UE) 2015/1601 - yakni membangun mekanisme relokasi sementara dan luar biasa untuk 160.000 pelamar dengan status yang jelas tentang adanya hak mendapat perlindungan internasional. Hal ini akan dilaksanakan selama dua tahun hingga September 2017.

 Pengembangan Masa Depan EASO 
 Pembangunan kantor EASO di Italia 
Tanggal 22 November 2017, perjanjian kerjasama antara Italia dan Kantor Bantuan Suaka Eropa (EASO) telah telah ditandatangi oleh Giuseppe Bucino Grimaldi (selaku Menteri Luar Negeri Italia) dan José Carreira (selaku direktur eksekutif EASO). Dalam kesepakatan bersama, akan dibangun kantor EASO di Roma, Italia. Perjanjian ini merupakan keinginan yang kuat dari Italia untuk meningkatkan kerjasama dengan EASO dalam membangun tanggung jawab Eropa yang lebih luas dalam membantu pencari suaka dan membentuk kerjasama yang stabil dan terstruktur antara Roma dan EASO. Selanjutnya, perjanjian akan diratifikasi oleh Dewan Manajemen EASO dan oleh Parlemen Italia.

 Memperkuat kerjasama antara EASO dan EJTN 

EJTN (European Judicial Training Network atau Jaringan Pelatihan Yuridisial Eropa) merupakan mitra kerja utama EASO dalam melatih para pekerja lapangan, sehingga pelatihan terus menerus dilakukan antara EASO dan EJTN. Pada tanggal 11 desember 2017, direktur EASO Jose Carreira mendatangi kantor EJTN di Brussels. Hal ini dilakukan untuk meninjau dan melanjutkan hubungan kerja mereka. Memorandum of Understanding (MoU) musim gugur 2017 menetapkan adanya sebuah kursus bersama untuk memperkuat pelatihan peradilan di seluruh Eropa. Sebelumnya pada 6 Oktober 2017, EJTN telah menandatangani MoU dengan EASO untuk meresmikan kerjasama dan perjanjian antara kedua institusi tersebut. Penandatanganan dilakukan antara Direktur Eksekutif EASO, Jose Carreira dan Sekretaris Umum EJTN, Hakim Wojciech Postulski.

 Struktur Organisasi 
 Tim Manajemen EASO 
Tim yang tergabung dalam EASO terdiri dari 200 staff pekerja yang bekerja di Malta ataupun juga di negara-negara dimana EASO beroperasi.100px|jmpl|Struktur Organisasi EASO. Struktur Organisasi EASO dipimpin oleh Direktur Eksekutif, yakni Jose Carreira. 3 pimpinan departemen yang membantu terlaksanya kinerja Agensi ini adalah Patricia Van de Peer (selaku Kepala Departemen Bantuan Suaka dan juga Kepala Departemen Operasional) dan Polydoros Frantzeskakis (selaku Kepala Departemen Administrasi). Lihat di ()

 Direktur Eksekutif 
275px|kiri|jmpl|Struktur Organisasi EASO dan Nama-nama pejabat mulai tahun 2016 hingga saat ini.
Direktur Eksekutif EASO sejak tahun 2019, dijabat oleh Nina Gregoria, berasal dari Slovenia. Sebelumnya dijabat oleh Jose Carreira, dan Jamil Addou. Jose mulai bekerja mulai bulan April 2016 lalu. Selama 34 tahun kariernya, dia telah bekerja sebagai Manajemen Senior di agensi miliknya sendiri dan di beberapa negara di Eropa, Afrika, Asia yang ada kerjasama dengan PBB ataupun agensi miliknya tersebut. Dia lahir tahun 1957 di Lisbon, Portugal.

Berikut adalah para pejabat yang pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif EASO:

 2011–2015: Robert VisserLaurens Cerulus (11 July 2012), Migration manager European Voice.
 2016–2018: José CarreiraJacopo Barigazzi (6 June 2018), EU asylum agency chief resigns amid bullying allegations Politico Europe.
 2018–2019: Jamil Addou (a.i.) Jacopo Barigazzi (18 October 2018), Boss of under-fire EU asylum agency pledges quick fix Politico Europe.
 2019–sekarang: Nina Gregori

 Kepala Departemen Operasional 
Patricia Van de Peer, adalah Kepala Departemen Operasional EASO. Dia mulai menjabat tanggal 1 November 2016, setelah penugasan sebelumnya ke EASO selama tujuh bulan di Koordinasi EASO Athena untuk Operasi di Yunani. Tanggung jawab utamanya di bidang operaional khusus berkaitan dengan anak di bawah umur dan anak di bawah umur yang tidak memiliki pendamping, dan alokasi hak bantuan subsidi untuk orang yang membutuhkan, termasuk pemohon dan penerima perlindungan internasional. Dia juga merupakan bagian dari proyek Yayasan King Baudouin, khusus untuk penerimaan permohonan untuk mendapatkan perlindungan internasional.

 Kepala Departemen Administrasi 

Polydoros Frantzeskakis, adalah Kepala Departemen Administrasi EASO. Frantzeskakis, seorang profesional berprestasi dengan pengalaman yang luas, lebih dari 28 tahun, dan ia telah memegang posisi manajemen dengan lembaga internasional, publik dan swasta. Sebelum pengangkatannya di EASO, Frantzeskakis adalah Koordinator Manajemen Keuangan di FRONTEX, sejak 2010. Pada tahun 1991, ia bergabung dengan Yayasan Penelitian dan Teknologi-Hellas di Yunani di mana pada saat itu ia menjadi manajer yang bertanggung jawab atas Keuangan dan Administrasi (1991-1999) dan kemudian bertanggungjawab IT dan sistem Dokumentasi (2000 hingga 2010). Dia juga pernah bekerja untuk Deloitte, Athena sebagai Auditor Senior. Frantzeskakis meraih gelar di bidang Akuntansi Keuangan, Magister Administrasi Bisnis.

 Negara anggota dan perwakilan 
27 Negara anggota dewan:

 No. Negara Perwakilan No. Negara Perwakilan 1  Wolfgang Taucher 15  Anouk Kirpack 2  Alyvan Beckel 16  Josette Zerata 3  Dirk Van Den Bulck 17  Ratal Konrad Rogala 4  Petya Parvanova 18  Carlos Mato Moreira 5  Krista Aas 19  Raphael Sodini 6  Jaana Vuorio 20  Tomas Urubek 7  Zsuzsana Vegh 21  Florin Leonard Medrega 8  Daniel Hobbs 22  Makis Polydorou 9  David Costelo 23  Blanka Timurhan 10  Sandra Sarti 24  Nina Gregori 11  Michael Tetzlaff 25  Bianca Diaz Barval 12  Gordana Valenta 26  Mikael Ribbenvik 13  Vilnis Jekabsons 27  Dr Markos Karavias 14  Evelina Gudzinkaite

Ada 5 Negara pengamat anggota dewan ditambah dengan perwakilan PBB sebagai pengamat global, yakni:

 No. Negara Perwakilan pengamat No. Negara Perwakilan pengamat 1  Henrik Ankerstjerne 4  Frode Forfang 2  (belum ditetapkan) 5  Mario Gattiker 3  Mario Konzet 6 UNHCR Pascale Moreau

 Kontroversi 
Pada tahun 2018, Kantor Anti-Penipuan Eropa (European Anti-Fraud Office (OLAF)) melakukan penyelidikan atas dugaan adanya pelanggaran dalam prosedur pengadaan, penyimpangan serta pengelolaan sumber daya manusia, serta adanya dugaan pelanggaran atas perlindungan data di EASO. Setelah mencuatnya isu tersebut, direktur eksekutif EASO saat itu, Jose Carreira, mengundurkan diri dari jabatannya di tengah penyelidikan kasus serta tuduhan atas pelecehan terhadap staf, termasuk isu adanya tindak "kekerasan psikologis".Michael Peel (7 June 2018), EU asylum agency head quits amid migration turmoil Financial Times, 14 September 2021

 Lihat Pula 
 Suaka di Jerman
 Eurojust
 Europol

 Catatan Kaki 

 Referensi 

Hubungan Internasional
Kategori:Hukum
Kategori:Lembaga Uni Eropa
Kategori:Uni Eropa