Negara pembayar upeti

Negara pembayar upeti merupakan sebuah istilah bagi sebuah negara pra-modern dalam jenis hubungan bawahan tertentu dengan negara yang lebih kuat yang melibatkan pengiriman token pengajuan, atau upeti, kepada kekuatan superior. Asiatic, Tributary, or Absolutist International Socialism, Nov. 2004 Token ini sering berbentuk transfer kekayaan secara substansial, seperti pengiriman emas, produksi atau budak, sehingga upeti paling bagus dilihat sebagai pembayaran uang perlindungan. Atau mungkin lebih simbolis: kadang-kadang jumlahnya tidak lebih dari sekadar pengiriman tanda penyerahan seperti Bunga mas yang digunakan oleh penguasa Semenanjung Malaya untuk dikirim ke raja Siam, atau Upeti Elang Malta Grand Master Ordo Hospitaller yang biasa dikirim setiap tahun ke Viceroy Sisilia untuk menguasai Malta. Ini mungkin juga melibatkan kehadiran penguasa bawahan di istana hegemon untuk menunjukkan pengakuan publik.

Ahli waris modern dari para hegemon upeti cenderung menyatakan bahwa hubungan pembayar upeti harus dipahami sebagai pengakuan atas kedaulatan hegemon di dunia modern, sementara mantan negara-negara pembayar upeti menyangkal terdapat pengalihan kedaulatan. Misalnya, negara pembayar upeti Kekaisaran Tiongkok menyiratkan pernyataan kedaulatan Tiongkok atas wilayah yang sekarang tidak dianggap sebagai wilayah orang Tionghoa.

Sistem upeti resmi dikembangkan di Asia Timur dengan banyak negara tetangga, Timur Tengah, Tenggara dan Asia Tenggara dan wilayah-wilayah yang menjadi negara pembayar upeti dari berbagai dinasti Kekaisaran Tiongkok.https://books.google.com.au/books?id=TOVaMckcO0MC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false Secara historis, Kaisar Tiongkok melihat dirinya sebagai Kaisar seluruh dunia beradab. Tidak mungkin kaisar semacam itu memiliki hubungan diplomatik yang sama dengan kekuatan lainnya, jadi semua hubungan diplomatik di wilayah tersebut ditafsirkan oleh orang Tionghoa sebagai pembayar upeti. Meremehkan ideologi negara tentang konfusianisme untuk perdagangan, dan kepercayaan bahwa peradaban Tionghoa tidak memerlukan produk atau teknologi dari luar berarti perdagangan, kapan pun diizinkan, juga dianggap sebagai pembayar upeti. Misi diplomatik dan pihak perdagangan dari wilayah non-Tionghoa ditafsirkan dalam catatan, terlepas dari niat wilayah tersebut. Di bawah konstruksi ini, barang-barang yang diterima oleh Tiongkok merupakan persembahan pembayar upeti, sementara yang diterima pengunjung dianggap sebagai hadiah yang oleh kaisar atas kebaikannya diberikan kepada pembayar upeti jauhnya.

Di Al-Andalus, Moorish terakhir yang tersisa di Keamiran Granada, Banu Nashri memberi penghormatan kepada Kerajaan Kristen Kastila (sekarang Spanyol). Negara-negara pembayar upeti, biasanya di pinggiran Kesultanan Utsmaniyah, merupakan vasal di dalam berbagai bentuk. Beberapa diizinkan untuk memilih pemimpin mereka sendiri, sementara yang lain membayar upeti untuk tanah mereka. Di dalam sistem kolonial Barat, negara-negara non-Barat kadang-kadang dimasukkan ke dalam kerajaan Eropa sebagai Protektorat.

Di Filipina, Datu Barangay menjadi vasal Imperium Spanyol, dari akhir abad ke-16 sampai kepulauan tersebut jatuh di bawah kekuasaan Amerika Serikat pada tahun 1898. Hak mereka diaku oleh Raja Felipe II dari Spanyol, pada tanggal 11 Juni 1594, dengan syarat membayar upeti kepada Mahkota Spanyol.

Untuk negara-negara subordinasi modern, lihat Negara boneka, Negara satelit dan Negara klien.

 Lihat pula 
 Upeti
 Bunga mas
 Mandala (sejarah Asia Tenggara)
 Suzerenitas
 Negara vasal
 Negara boneka
 Negara satelit
 Negara klien

 Catatan 
a. The King further ordered that the natives should pay to these nobles the same respect that the inhabitants accorded to their local Lords before the conquest, without prejudice to the things that pertain to the king himself or to the encomenderos (trusteeship leaders). The original royal decree (; in Spanish) says:Juan de Ariztia, ed., Recapilación de leyes, Madrid (1723), lib. vi, tit. VII, ley xvi. This reference can be found at the library of the Estudio Teologico Agustiniano de Valladolid in Spain.
.
This translates into English as:Felipe II, Ley de Junio 11, 1594 in Recapilación de leyes, lib. vi, tit. VII, ley xvi. The English translation of the law by Emma Helen Blair and James Alexander Robertson can be found in The Philippine Islands (1493-1898), Cleveland: The A.H. Clark Company, 1903, Vol. XVI, pp. 155-156.
"It is not right that the Indian Principales of the Philippines be in a worse condition after conversion; rather they should have such treatment that would gain their affection and keep them loyal, so that with the spiritual blessings that God has communicated to them by calling them to his true knowledge, the temporal blessings may be added, and they may live contentedly and comfortably. Therefore, we order the governors of those islands to show them good treatment and entrust them, in our name, with the government of the Indians, of whom they were formerly Lords. In all else the governors shall see that the Principales are benefited justly, and the Indians shall pay them something as a recognition, as they did during the period of their paganism, provided it be without prejudice to the tributes that are to be paid us, or prejudicial to that which pertains to their Encomenderos."

 Referensi 

Kategori:Negara menurut status kekuatan
Kategori:Kemerdekaan
Kategori:Kedaulatan