Hubungan luar negeri Bhutan

Bhutan menjalin hubungan diplomatik dengan 58 dari 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain dan Uni Eropa. Jumlah yang terbatas ini, dan tidak adanya hubungan formal dengan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan bagian dari kebijakan isolasionis yang disengaja untuk membatasi pengaruh asing di negara tersebut. Sikap ini telah dijaga oleh hubungan dekat dengan India, yang sebelumnya Bhutan dianggap sebagai negara protektorat.: "The Treaty of Friendship of 8 August 1949 between Bhutan and India is an example of the creation of a protected State, Bhutan, with a quite loose relationship to the protecting State, India. By the terms of this Treaty of Friendship, Bhutan agreed to follow the guidance given by India in so far as external relations were concerned. India was not granted the power to exercise diplomatic rights on behalf of Bhutan and this way Bhutan remained in charge of its foreign policy."

Pada tahun 1971, disponsori oleh India, Bhutan mulai mengembangkan hubungan luar negerinya dengan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1981, Bhutan bergabung dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, diikuti oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan UNESCO pada tahun 1982. Negara ini juga merupakan anggota aktif Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC). Bhutan saat ini menjadi anggota dari 45 organisasi internasional.

Berdasarkan Pasal 20 Konstitusi Bhutan yang disahkan pada tahun 2008, hubungan luar negeri Bhutan berada di bawah kewenangan raja, Druk Gyalpo atas saran dari Eksekutif, yang meliputi Perdana Menteri dan Menteri Lhengye Zhungtshog lainnya termasuk Menteri Luar Negeri.

 Hubungan diplomatik 
Bhutan memiliki kedutaan besar di Bangladesh, Belgia, India, Kuwait, Australia, dan Thailand. Sebaliknya, hanya Bangladesh, India, dan Kuwait yang memiliki kedutaan besar di Thimphu. Berikut ini adalah daftar negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Bhutan.


 Masalah transnasional 
Bhutan memiliki hubungan dengan negara-negara lain berdasarkan isu-isu transnasional. Di antara isu-isu ini adalah ekstradisi, terorisme, dan pengungsi. Hingga batas tertentu, hukum Bhutan menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama dengan negara-negara yang tidak memiliki misi formal di Bhutan.

 Ekstradisi 
Bhutan memiliki kebijakan yang ditetapkan undang-undang tentang ekstradisi penjahat, baik ke maupun dari kerajaan. Setiap negara, dengan atau tanpa hubungan formal, dapat meminta ekstradisi buronan yang melarikan diri ke Bhutan. Undang-Undang Ekstradisi mengharuskan negara untuk memberikan "semua bukti dan informasi yang relevan" tentang terdakwa, setelah itu Pemerintah Kerajaan dapat merujuk masalah tersebut ke Pengadilan Tinggi Bhutan atas kebijakannya sendiri. Pengadilan kemudian dapat mengeluarkan panggilan atau surat perintah, melakukan penyelidikan, dan mengumpulkan bukti, menahan terdakwa selama maksimal 30 hari. Atau, Pemerintah Kerajaan dapat merujuk masalah tersebut ke pengadilan untuk diadili di Bhutan. Bhutan menjatuhkan hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan di negara-negara perjanjian secara umum, dan untuk pelanggaran di negara-negara lain yang mengakibatkan pengembalian ke Bhutan. Pelanggaran ditimbang menurut tingkat keparahannya, ditentukan oleh jadwal dan uji dua bagian: pelanggaran yang dapat diekstradisi adalah pelanggaran yang disebutkan (termasuk pembunuhan, pencurian, pemalsuan, dan penyelundupan), atau yang di Bhutan akan dihukum dengan hukuman penjara lebih dari dua belas bulan. Semua tindak pidana berat di Bhutan dapat dihukum dengan hukuman penjara minimal tiga tahun.

Bhutan akan menolak permintaan ekstradisi jika Pemerintah Kerajaan atau pengadilannya menentukan orang tersebut dituduh melakukan pelanggaran politik.

 Kerjasama internasional melawan terorisme 
Bhutan bekerja sama dengan India untuk mengusir separatis Nagaland; karena tidak adanya perjanjian yang menjelaskan batas wilayah, Bhutan dan Tiongkok terus berunding untuk menetapkan penyelarasan batas bersama guna menyelesaikan sengketa wilayah yang timbul akibat perbedaan kartografi yang substansial, yang terbesar terletak di barat laut Bhutan dan di sepanjang tonjolan Chumbi.

 Pemukiman kembali pengungsi 

Amerika Serikat telah menawarkan untuk memukimkan kembali 60.000 dari 107.000 pengungsi Bhutan asal Nepal yang kini tinggal di tujuh kamp pengungsi PBB di Nepal tenggara. Enam negara lain—Australia, Kanada, Norwegia, Belanda, Selandia Baru, dan Denmark—telah menawarkan untuk memukimkan kembali masing-masing 10.000 orang.

Negara-negara lain juga menjalankan program penempatan kembali di kamp-kamp tersebut. Norwegia telah menerima 200 pengungsi Bhutan, dan Kanada telah setuju untuk menerima hingga 5.000 orang hingga tahun 2012.

 Catatan kaki 

 Bacaan lanjutan 

 Matteo Miele, Chinese Shadows on Bhutanese Independence after the Treaty of Punakha. The Tibetan Buddhist Connection and the British Diplomatic Action, in Seiji Kumagai (ed.), Buddhism, Culture and Society in Bhutan, Vajra Publications, Kathmandu, 2018, pp. 215–239



 Pranala luar 



Kategori:Politik Bhutan