Pemilihan umum parlemen Suriah 2016

Fron Progresif Nasional
     Fron Popular untuk Perubahan dan Pembebasan
     Non-partisan
Pemilihan parlemen diadakan di Suriah untuk memilih Dewan Rakyat pada tanggal 13 April 2016. Pemilihan Parlemen di Suriah terjadi setiap empat tahun, dan yang terakhir terjadi pada tahun 2012, sementara pemilihan presiden yang dilakukan setiap tujuh tahun, pemilihan terakhir pada tahun 2014. Parlemen saat ini berakhir pada tahun 2020, untuk selanjutnya dilaksanakan pemilihan parlemen.

 Latar belakang 
Di tengah-tengah hampir lima tahun perang saudara dan berikutnya negosiasi untuk gencatan senjata, menyusul intervensi militer rusia dalam Perang Sipil Suriah dan Angkatan Darat Suriah, Presiden Bashar al-Assad melaksanakan pemilu ini.

Pada saat pemilu, Kegubernuran Idlib hampir seluruhnya di luar kontrol pemerintah, karena dikuasai oleh Tentara Pembebas. Kegubernuran Ar-Raqqah dan Kegubernuran Dayr az-Zawr yang sebagian besar ditempati oleh ISIS. Dengan demikian, pemilu tidak terjadi di provinsi ini. Beberapa daerah seperti Aleppo, Homs dan Daraa juga dikuasai oleh pasukan anti-pemerintah pada saat pemilu. Rojava juga menjadi daerah semi-otonom sejak perang saudara dimulai.

 Sistem pemilu 
Semua 250 anggota Dewan Rakyat terpilih dari 15 multi-anggota konstituen.
KonstituenKursiPopulasiKegubernuran Damaskus 291,754,000Keubernuran Rif Dimashq192,836,000Aleppo (kota)202,132,100Kegubernuran Aleppo322,735,900Kegubernuran Homs231,803,000Kegubernuran Hama  221,628,000Kegubernuran Lataki171,008,000Kegubernuran Idlib 181,501,000Kegubernuran Tartus 13797,000Kegubernuran Ar-Raqqah8944,000Kegubernuran Dayr az-Zawr141,239,000Kegubernuran Al-Hasakah141,512,000Kegubernuran Daraa 101,027,000Kegubernuran As-Suwayda6370,000Kegubernuran Quneitra590,000Total25021,377,000

 Hasil 
Pimpinan Partai ba'ath Fron Progresif Nasional menguasai 200 dari 250 kursi, sedangkan oposisi di dalam dan luar negeri memboikot pemilu, jumlah pemilih adalah 57.56%. Dua orang Armenia yang terpilih sebagai Wakil Rakyat, yang salah satunya perempuan Armenia pertama dalam sejarah .

 Reaksi 
  - Martin Schaefer, juru bicara Kementerian luar Negeri telah mengumumkan bahwa Jerman tidak akan menerima hasil pemilu. Dia menyatakan bahwa "penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil tidak mungkin terjadi dengan situasi seperti saat ini, dengan adanya pengungsi, dan situasi perang saudara yang sedang berkecamuk."
  - John Kirby, juru bicara Departemen luar Negeri Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa Amerika Serikat percaya pemilu ini tidak kredibel, adil, atau bebas. Ia mencontohkan banyaknya warga negara yang pergi berperang sebagai akibat dari Perang Sipil Suriah.

 Referensi