Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (disingkat DPOD) adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah. DPOD mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi:
 penataan daerah;
 dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
 dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
Kepengurusan
Kepengurusan DPOD terdiri atas Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota
Ketua:
Menteri Dalam Negeri (1975–2015) 
Wakil Presiden Indonesia (2015–sekarang)
Wakil Ketua:
Menteri Keuangan (2000–2015)
Menteri Negara Otonomi Daerah (2000)
Sekretaris: Menteri Dalam Negeri (2015–sekarang)
Wakil Sekretaris: Menteri Keuangan (2015–sekarang)
Anggota
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (1975–1998)
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan (1975–1998)
Menteri Pertahanan (1975–)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (1975–)
Menteri Keuangan (1975–2000)
Menteri Sekretaris Negara (1975–)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1998–)
Menteri Hukum (2015–sekarang)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2015–2024)
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (2024–sekarang)
Menteri Transmigrasi (2024–sekarang)
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (1998–2000)
Sekretaris Kabinet (2005–)
Menteri Pekerjaan Umum (1998–2000)
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI); (2000–)
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI); (2000–)
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). (2000–)
Referensi

Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia