Kepemilikan bersama

Kepemilikan bersama, atau kepemilikan umum merujuk pada kepemilikan aset suatu organisasi, badan usaha atau komunitas yang tak terpisahkan, dan bukan atas nama anggota individu atau kelompok individu sebagai properti umum.

Bentuk dari kepemilikan bersama hadir dalam setiap sistem ekonomi. Kepemilikan bersama atas alat produksi adalah tujuan utama dari gerakan politik komunisme karena dilihat sebagai mekanisme demokratis yang dibutuhkan sebagai fungsi pembentukan dan keberlangsungan masyarakat komunis. Pendukung konsep ini membuat pembedaan antara kepemilikan kolektif dan properti umum. Yang pertama merujuk pada properti yang dimiliki bersama berdasarkan persetujuan sekelompok kolega, seperti koperasi produsen; sedangkan yang kedua merujuk pada aset yang sepenuhnya dapat diakses secara terbuka, seperti taman kota yang tersedia secara gratis bagi semua (commons).Public Ownership and Common Ownership, Anton Pannekoek, Western Socialist, 1947. Transcribed by Adam Buick.

 Sejarah 

Sementara hampir semua komunitas manusia memiliki elemen kepemilikan bersama, komunitas telah eksis ketika kepemilikan bersama pada dasarnya meluas ke semua barang kepunyaan. Istilah lain untuk persetujuan ini adalah "ekonomi hadiah" atau komunalisme. Banyak komunitas nomaden secara efektif mempraktikkan kepemilikan bersama pada lahan tanah.

 Contoh 

 Prasejarah 
Teori Marxis secara spesifik menyatakan bahwa komunitas pemburu-peramu mempraktikan bentuk komunisme primitif yang berdasarkan kepemilikan bersama pada tingkat subsisten.

 Oleh Komunitas Kristen 
Gereja pertama di Yerussalem berbagi semua uang dan kepunyaannya (Kisah Para Rasul 2 dan 4). Terinspirasi dari Kristen permulaan, banyak pemeluk Kristen yang sejak itu mengikuti teladan mereka dalam kepemilikan barang dan bersama. Kepemilikan bersama dipraktikkan oleh sebagian kelompok Kristen seperti Hutterit (selama sekitar 500 tahun), Buderhof (selama 100 tahun) dan lainnya. Dalam kasus tersebut, properti secara umum dimiliki oleh yayasan yang didirikan dengan tujuan untuk memelihara anggota kelompok religius.

 Kepemilikan bersama dalam ekonomi kapitalis 
Kepemilikan bersama dipraktikkan oleh banyak perkumpulan sukarela dan organisasi nirlaba, serta secara implisit oleh semua badan publik. Sebagian besar koperasi juga memiliki sebagian elemen kepemilikan bersama, meski sebagian dari modalnya dapat dimiliki secara individu.

 Teori Marxis 
Banyak gerakan sosialis menganjurkan kepemilikan bersama atas alat produksi oleh semua komunitas sebagai tujuan utama yang dicapai melalui pengembangan kekuatan produktif. Meski begitu, banyak sosialis mengklasifikasikan sosialisme sebagai kepemilikan publik atas alat produksi, sementara kepemilikan bersama disematkan pada apa yang Karl Marx istilahkan sebagai "komunisme tingkat lanjut". Dari analisis Marxis, komunitas yang berdasarkan pada berlimpahnya barang dan kepemilikan umum atas alat produksi dapat menghilangkan kelas berdasarkan pada kepemilikan atas properti produktif.

Oleh karena itu, kepemilikan publik atau negara atas industri dilihat sebagai langkah sementara untuk diadopsi selama transisi dari kapitalisme menuju sosialisme, yang pada akhirnya akan digantikan oleh kepemilikan bersama karena otoritas negara akan menjadi usang setelah perbedaan kelas menghilang. Kepemilikan bersama dalam masyarakat komunis hipotetis dibedakan dengan bentuk primitif kepemilikan bersama yang telah eksis sepanjang sejarah seperti komunalisme dan komunisme primitif. Dalam komunis tersebut, kepemilikan bersama menjadi hasil dari perkembangan sosial dan teknologi yang berlanjut ke eliminasi kelangkaan material dalam komunitas.

Sejak 1918 sampai 1995, kepemilikan bersama atas alat produksi, distribusi dan pertukaran dikutip dalam Pasal IV konstitusi Partai Buruh Britania sebagai tujuan, dan dikutip di belakang kartu keanggotaannya. Pasal itu bertuliskan:
Untuk menjaga bagi para pekerja oleh tangan atau oleh otak semua hasil industrinya dan distribusi paling adil daripadanya yang dimungkinkan atas dasar kepemilikan bersama atas alat produksi, distribusi dan pertukaran, dan sistem terbaik yang dapat diperoleh dari administrasi umum dan kontrol terhadap setiap industri atau layanan.Adams, Ian (1998). Ideology and Politics in Britain Today (illustrated, reprint ed.). Manchester University Press. pp. 144–145. 

 Kritik 
Teori ekonomi neoklasik menganalisis kepemilikan umum menggunakan teori kontak. Menurut pendekatan pengontrakan tidak lengkap yang dipelopori oleh Oliver Hart dan penulis bersamanya, kepemilikan menjadi penting karena pemilik aset memiliki hak kontrol residual. Ini berarti bahwa pemilik dapat menentukan apa yang akan dilakukan pada aset dalam setiap kemungkinan yang tidak tercakup dalam kontrak. Secara khusus, pemilik mempunyai insentif yang lebih kuat untuk melakukan investasi hubungan khusus dibandingkan dengan bukan pemilik, sehingga kepemilikan dapat memperbaiki apa yang disebut masalah penahanan. Hasilnya, kepemilikan merupakan sumber daya langka yang tidak dapat disia-siakan. Secara khusus, hasil utama dari pendekatan hak properti menyatakan bahwa kepemilikan bersama kurang optimal. Jika kita memulai dalam situasi dengan kepemilikan bersama (ketika setiap pihak memiliki kekuatan veto atas penggunaan aset) dan bergerak ke situasi di mana hanya ada satu pemilik, insentif investasi pihak lain tetap sama. Bagaimanapun, dalam kerangka pengontrakan tidak lengkap, kepemilikan bersama yang kurang optimal bertahan hanya jika investasi dalam modal manusia, sedangkan kepemilikan bersama dapat optimal jika investasinya dalam modal fisik. Baru-baru ini, beberapa penulis menunjukkan bahwa kepemilikan bersama dapat berjalan optimal bahkan ketika investasi dalam modal manusia. Secara khusus, kepemilikan bersama dapat optimal jika pihak-pihaknya mendapat informasi secara asimetris, jika terdapat hubungan jangka panjang antarpihak, atau jika pihak-pihaknya memiliki pengetahuan bagaimana mereka dapat terbuka.

 Lihat pula 

 Referensi 

 Pranala luar 
 The Co-operative Advantage - Creating a successful family of Co-operative businesses. The Report of the Co-operative Commission January 2001. The Co-operative Commission was established by British prime minister Tony Blair in 2000 and recommended that A modernising bill should be put before Parliament to recognise in law the Co-operative form of common ownership. (recommendation 51).
 Frank H. Stephen (1984) The Economic Analysis of Producers' Cooperatives London:Macmillan, , p. 145

Kategori:Sistem ekonomi
Kategori:Teori anarkis
Kategori:Sosialisme
Kategori:Properti