Keberlanjutan kenegaraan negara-negara Baltik

Keberlanjutan kenegaraan dari negara-negara Baltik mendeskripsikan keberlanjutan dari negara-negara Baltik sebagai entitas sah berdasarkan hukum internasional Ziemele (2005). hlm. 118. meskipun berada di bawah pemerintahan Soviet dan pendudukan Jerman dari 1940 sampai 1991. Berdasarkan opini mayoritas, pendudukan negara-negara Baltik dianggap ilegal dan tindakan Uni Soviet dianggap berseberangan dengan hukum internasional secara umum dan traktat-traktat bilateral antara USSR dan negara-negara Baltik secara khusus.Eisemann (2000). hlm. 731.

Keberlanjutan sah ini diakui oleh sebagian besar negara-negara Barat dan dilambangkan dalam praktik kenegaraan mereka.Elsuwege (2003). p. 378. Pengajuan Doktrin Stimson oleh Deklarasi Welles yang menolak memberikan pengakuan resmi kepada pendudukan Soviet, pemberontakan rakyat Baltik melawan rezim Soviet, dan keberadaan badan-badan kenegaraan Baltik dalam pengasingan memperkuat posisi sah bahwa kedaulatan negara-negara Baltik tak pernah diserahkan kepada Uni Soviet, dan pendudukan sui generis (Annexionsbesetzung atau "pendudukan aneksasi") berlangsung sampai kemerdekaan negara-negara Baltik pada 1991.Mälksoo (2003), p. 193. Maka dari itu, negara-negara Baltik tetap berdiri sebagai subjek hukum internasional.D. Zalimas, Legal and Political Issues on the Continuity of the Republic of Lithuania, 1999, 4 Lithuanian Foreign Policy Review 111–12.RUSSIAN-SPEAKING MINORITIES IN ESTONIA AND LATVIA: PROBLEMS OF INTEGRATION AT THE THRESHOLD OF THE EUROPEAN UNION, PETER VAN ELSUWEGE, ECMI Working Paper # 20 April 2004.

 Referensi 

 Daftar pustaka 











Kategori:Perang Dingin