Dewan Sumber Daya Air Nasional

Dewan Sumber Daya Air Nasional (disingkat Dewan SDA Nasional) adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Dewan SDA Nasional merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/perpres/2022/perpres-nomor-53-tahun-2022.pdf

 Fungsi Dewan SDA Nasional 

 koordinasi dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat nasional;
 koordinasi dalam penyusunan rancangan penetapan wilayah sungai serta perubahan penetapan wilayah sungai;
 koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional;
 koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang sumber daya air; dan
 koordinasi dengan dewan sumber daya air provinsi, dewan sumber daya air kabupaten/kota dan tim koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air.

Jabatan ketua dalam susunan organisasi Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Sedangkan wakil ketua Dewan SDA Nasional dijabat oleh Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

 Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional 

 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)
 Menteri Dalam Negeri
 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Menteri Pertanian
 Menteri Kesehatan
 Menteri Perhubungan
 Menteri Perindustrian
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
 Menteri Kelautan dan Perikanan
 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 Menteri Agraria Pertanahan dan Tata Ruang (ATR)
 Menteri Pariwisata
 Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
 Kepala Badan Penanggulangan Bencana
 Kepala Badan Riset dan Inovasi

 Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional perwakilan pemerintah daerah 

 2 orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian barat
 2 orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian tengah
 2 orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian timur

Lalu, anggota Dewan SDA Nasional dari unsur non pemerintah terdiri atas perwakilan organisasi atau asosiasi yang mewakili aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sementara, sekretaris Dewan SDA Nasional secara ex officio dijabat oleh direktur jenderal yang menangani tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya air.

 Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional non pemerintah 

 LPM Aquasysta
 KNI-BB
 Yayasan Air Adhi Eka (YAAE)
 Kemitraan Air Indonesia (KAI)
 Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN)
 Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI)
 Lembaga Penelitian Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial (LP3ES)
 Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
 Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan Sda (JIK-PA)
 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
 Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO)
 Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO)
 Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)
 Gabungan Rumpun Pemuda Nusantara (GRPN)
 Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional (KTNA)
 Masyarakat Peduli Air (MPA)
 Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan (GAPASDAP)
 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
 Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI)
 Kemitraan/The Partnership For Governance Reform
 Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)
 Komite Nasional Indonesia Untuk Irigasi Dan Drainase (KNI-ICID)

 Lihat pula 

 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
 Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
 Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia

 Referensi