Hukum menikahi pemerkosa

Hukum menikahi pemerkosa () adalah sebuah hukum terkait pemerkosaan yang menyatakan bahwa seorang pemerkosa tidak akan dihukum jika ia menikahi korbannya. Meskipun istilah untuk fenomena tersebut baru dicetuskan pada 2010an, praktik tersebut telah didukung oleh hukum-hukum pemerkosaan di beberapa sistem hukum sepanjang sejarah. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, hukum dari jenis ini yang masih tersisa makin tertantang dan ditinjau dalam serangkaian negara.

 Kampanye untuk banding 

Beberapa organisasi HAM seperti Human Rights Watch, and the Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi ManusiaOHCHR "Civil Society stakeholders brief Committee on the Elimination of Discrimination against Women on Lebanon, United Arab Emirates and Malawi - See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16699&LangID=E#sthash.stSQ6NgD.dpuf" OHCHR, November 2, 2015, Accessed January 20, 2017. sangat mengkritik hukum-hukum seperti Artikel 522 di belahan dunia lainnya. Organisasi tersebut bekerja terhadap peniadaan jenis hukum tersebut, dan dalam beberapa kasus, mereka berhasil.

 Malaysia 
Malaysia tak memiliki hukum menikahi pemerkosa manapun, namun pada 2015-16, terjadi satu kasus. Pengadilan Sesi memutuskan agar seorang pria yang dituduhkan pada dua pengadilan atas dakwaan pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 14 tahun asal Petra Jaya, bagian Malaysia dari Borneo pada Oktober 2015, terbebas dari hukuman karena ia mengklaim menikahi korbannya, yang mendapatkan sorotan dari Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak pada Agustus 2016 setelah unjuk rasa berskala bersama yang menganggap hal ini akan menghindarkan bahaya bagi para pemerkosa anak untuk melarikan hukuman.

 Referensi 

Kategori:Pemerkosaan