Jamahiriyah Arab Libya

Jamahiriyah Arab Libya (), atau dikenal juga dengan Jamahiriyah Rakyat Sosialis Arab Libya () dari tahun 1977 hingga 1986 dan kemudian berubah menjadi Jamahiriyah Rakyat Sosialis Agung Arab Libya () dari tahun 1986-2011 adalah nama Libya pada era kekuasaan Muammar Khadafi yang berkuasa dengan jangka waktu lebih dari empat dekade yakni dari tahun 1969 hingga 2011.

 Etimologi 
Jamahiriyah ()  adalah istilah bahasa Arab yang secara umum diterjemahkan sebagai "negara massa"; Lisa Anderson mengusulkan "negara rakyat" atau "negara massa" sebagai perkiraan yang masuk akal atas makna istilah tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh Khadafi. Istilah ini tidak muncul dalam pengertian ini dalam Buku HijauMuammar Khadafi tahun 1975. Kata sifat nisba  ("massa-, "dari massa") hanya muncul di bagian ketiga, yang diterbitkan pada tahun 1981, dalam frasa  (), diterjemahkan dalam edisi bahasa Inggris sebagai "Historic movements are mass movements" ().

Kata  was derived from , yang merupakan terjemahan umum bahasa Arab dari "republic". Kata ini diciptakan dengan mengubah komponen jumhūr —"publik"— menjadi bentuk jamaknya, jamāhīr —"massa". Jadi, kata ini mirip dengan istilah republik rakyat.Kata ini sering tidak diterjemahkan dalam bahasalain, dengan nama bentuk panjangnya yang kemudian diterjemahkan sebagai Jamahiriyah Rakyat Sosialis Agung Arab Libya. Namun, dalam bahasa Ibrani, misalnya, jamāhīrīyah diterjemahkan sebagai "קהילייה" (), sebuah kata yang juga digunakan untuk menerjemahkan istilah "Persemakmuran" ketika merujuk pada sebutan sebuah negara.

Setelah selamat dari pemboman AS tahun 1986 oleh pemerintahan Reagan, Khadafi menambahkan kata "Agung" ( )  pada nama resmi negaranya.

 Sejarah 
Pada tanggal 2 Maret 1977, Muktamar Umum Rakyat (GPC), atas perintah Khadafi, mengadopsi "Deklarasi Pembentukan Otoritas Rakyat"General People's Congress declaration (2 March 1977) at EMERglobal Lex  for the Edinburgh Middle East Report. Retrieved 31 March 2010. Dalam filsafat politik resmi negara Khadafi, sistem "Jamahiriya" merupakan sistem yang unik bagi negara tersebut, meskipun sistem ini disajikan sebagai perwujudan Teori Internasional Ketiga, yang diusulkan oleh Khadafi untuk diterapkan ke seluruh Dunia Ketiga. GPC juga membentuk Sekretariat Jenderal GPC, yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Komando Revolusioner yang tersisa, dengan Khadafi sebagai sekretaris jenderal, dan juga menunjuk Komite Rakyat Umum, yang menggantikan Dewan Menteri, yang anggotanya sekarang disebut sekretaris, bukan menteri.

Pemerintah Libya mengklaim bahwa Jamahiriyah adalah demokrasi langsung tanpa partai politik, yang diatur oleh rakyatnya melalui dewan-dewan rakyat dan komune-komune (yang disebut Muktamar Asasi Rakyat). Retorika resmi meremehkan gagasan negara bangsa, ikatan kesukuan tetap menjadi hal yang utama, bahkan di dalam jajaran tentara nasional.Protesters Die as Crackdown in Libya Intensifies , The New York Times, 20 February 2011; accessed 20 February 2011.

 Perang melawan Chad dan Mesir 

Sejak awal tahun 1969, Khadafi melancarkan kampanye melawan Chad. Pakar Gerard Prunier mengklaim sebagian dari permusuhannya tampaknya karena Presiden Chad François Tombalbaye adalah seorang Kristen. Libya juga terlibat dalam sengketa teritorial yang terkadang disertai kekerasan dengan negara tetangga Chad atas Jalur Aouzou, yang diduduki Libya pada tahun 1973. Sengketa ini akhirnya menyebabkan invasi Libya ke Chad. Serbuan pasukan Libya yang berkepanjangan ke Jalur Aozou di Chad utara, akhirnya berhasil dipukul mundur pada tahun 1987, ketika bantuan besar AS dan Prancis kepada pasukan pemberontak Chad dan pemerintah yang dipimpin oleh mantan Menteri Pertahanan Hissein Habré finally led to a Chadian victory in the so-called Perang Toyota. Konflik tersebut berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1987. Setelah putusan Mahkamah Internasional pada tanggal 13 Februari 1994, Libya menarik pasukan dari Chad pada tahun yang sama dan sengketa tersebut diselesaikan. Warga Libya sangat menentang perang ini mengingat ribuan siswa SMA dikeluarkan dari sekolah mereka dan dipaksa berperang oleh rezim Khadafi. Hal ini membuat banyak keluarga bingung dan khawatir tentang anak-anak mereka yang tidak pulang sekolah.

Pada tahun 1977, Khadafi mengirim pasukannya melintasi perbatasan ke Mesir, tetapi pasukan Mesir melawan balik dalam Perang Libya–Mesir. Kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata di bawah mediasi Presiden Aljazair Houari Boumediène.

 Legiun Islam 

Pada tahun 1972, Khadafi mendirikan Legiun Islam sebagai alat untuk menyatukan dan meng-Arab-kan wilayah tersebut. Prioritas Legiun tersebut adalah Chad terlebih dahulu, dan kemudian Sudan. Di Darfur, a western province of Sudan, provinsi barat Sudan, Khadafi mendukung pembentukan Tajammu al-Arabi, yang menurut Gérard Prunier adalah "organisasi yang sangat rasis dan pan-Arab yang menekankan karakter 'Arab' dari provinsi tersebut."Prunier, Gérard. Darfur: The Ambiguous Genocide. p. 45. Kedua organisasi tersebut memiliki anggota dan sumber dukungan yang sama, dan perbedaan di antara keduanya sering kali ambigu.

Legiun Islam ini sebagian besar terdiri dari imigran dari negara-negara Sahil yang lebih miskin,Nolutshungu, S. p. 220. tetapi juga, menurut sebuah sumber, ribuan orang Pakistan yang telah direkrut pada tahun 1981 dengan janji palsu pekerjaan sipil di Libya.Thomson, J. Mercenaries, Pirates and Sovereigns. p. 91. Secara umum, anggota Legiun adalah imigran yang pergi ke Libya tanpa berpikir untuk berperang, dan telah diberikan pelatihan militer yang tidak memadai dan memiliki komitmen yang sedikit. Seorang jurnalis Prancis, berbicara tentang pasukan Legiun di Chad, mengamati bahwa mereka adalah "orang asing, Arab atau Afrika, tentara bayaran yang tidak diinginkan, orang-orang malang yang datang ke Libya dengan harapan mendapatkan pekerjaan sipil, tetapi mendapati diri mereka direkrut lebih atau kurang dengan paksa untuk pergi dan berperang di gurun yang tidak dikenal."

Pada awal serangan Libya di Chad tahun 1987, Libya mempertahankan pasukan sebanyak 2.000 orang di Darfur. Serangan lintas batas yang hampir terus-menerus yang terjadi memberikan kontribusi besar terhadap konflik etnis di Darfur yang menewaskan sekitar 9.000 orang antara tahun 1985 dan 1988.Prunier, G. pp. 61–65.

Janjaweed, sebuah kelompok yang dituduh oleh AS melakukan genosida di Darfur pada tahun 2000-an, muncul pada tahun 1988 dan beberapa pemimpinnya adalah mantan legiuner.

 Upaya pembuatan senjata nuklir dan kimia 

Pada tahun 1972, Khadafi mencoba membeli bom nuklir dari Tiongkok. a kemudian mencoba mendapatkan bom dari Pakistan, tetapi Pakistan memutuskan hubungannya sebelum berhasil membangun bom. Pada tahun 1978, Khadafi meminta bantuan saingan Pakistan, India, funtuk membangun bom nuklirnya sendiri. Pada bulan Juli 1978, Libya dan India menandatangani nota kesepahaman untuk bekerja sama dalam aplikasi energi nuklir secara damai sebagai bagian dari kebijakan Atom Perdamaian India. Pada tahun 1991, Perdana Menteri saat itu Nawaz Sharif melakukan kunjungan kenegaraan ke Libya untuk mengadakan pembicaraan tentang promosi Perjanjian Perdagangan Bebas antara Pakistan dan Libya. Namun, Khadafi berfokus pada tuntutan agar Perdana Menteri Pakistan menjual senjata nuklir kepadanya, yang mengejutkan banyak anggota delegasi Perdana Menteri dan jurnalis. Ketika Perdana Menteri Sharif menolak permintaan Khadafi, Khadafi tidak menghormatinya, memanggilnya sebagai "politisi korup", sebuah istilah yang menghina dan mengejutkan Sharif. Perdana Menteri membatalkan perundingan, kembali ke Pakistan dan mengusir duta besar Libya di Pakistan.

Thailand melaporkan bahwa warganya telah membantu membangun fasilitas penyimpanan gas saraf. Jerman menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada seorang pengusaha, Jurgen Hippenstiel-Imhausen, karena terlibat dalam senjata kimia Libya. Inspektur dari Konvensi Senjata Kimia (CWC) memverifikasi pada tahun 2004 bahwa Libya memiliki persediaan 23 metrik ton gas mustard dan lebih dari 1.300 metrik ton bahan kimia prekursor.

 Insiden Teluk Sidra dan serangan udara AS 

Ketika Libya berada di bawah tekanan dari pertikaian internasional, pada tanggal 19 Agustus 1981, terjadi pertempuran udara di atas Teluk Sidra di Laut Mediterania. Jet tempur F-14 Tomcat AS menembakkan rudal antipesawat terhadap formasi jet tempur Libya dalam pertempuran udara ini dan menembak jatuh dua pesawat serang Su-22 Fitter milik Libya. This naval action was a result of claiming the territory dan losses from the previous incident. Aksi angkatan laut ini merupakan hasil dari klaim wilayah dan kerugian dari insiden sebelumnya. Pertempuran udara kedua terjadi pada tanggal 4 Januari 1989; jet tempur berbasis kapal induk AS juga menembak jatuh dua MiG-23 Flogger-Es milik Libya di tempat yang sama.

Aksi serupa terjadi pada tanggal 23 Maret 1986; saat berpatroli di Teluk, pasukan angkatan laut AS menyerang pasukan angkatan laut yang cukup besar dan berbagai lokasi SAM yang mempertahankan wilayah Libya. Jet tempur dan pesawat pembom tempur AS menghancurkan fasilitas peluncuran SAM dan menenggelamkan berbagai kapal angkatan laut, menewaskan 35 pelaut. Ini merupakan balasan atas pembajakan teroris antara bulan Juni dan Desember 1985.

Pada tanggal 5 April 1986, klub malam agen "La Belle" di Berlin Barat dibom, menewaskan tiga orang dan melukai 229 orang. Rencana tersebut dicegat oleh beberapa badan intelijen nasional dan informasi yang lebih rinci diambil empat tahun kemudian dari arsip Stasi. Para agen yang melaksanakan operasi tersebut, yang oleh banyak pemerintah Barat diklaim bertindak atas perintah Khadafi, dituntut oleh Jerman yang bersatu kembali pada tahun 1990-an..Flashback: The Berlin disco bombing . BBC on 13 November 2001.

Sebagai tanggapan atas pengeboman diskotek tersebut, serangan udara gabungan Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Korps Marinir AS dilakukan terhadap Libya pada tanggal 15 April 1986 dengan nama sandi Operasi El Dorado Canyon dan dikenal sebagai pengeboman Libya tahun 1986. Pertahanan udara, tiga pangkalan militer, dan dua lapangan udara di Tripoli dan Benghazi dibom. Serangan bedah tersebut gagal membunuh Khadafi, tetapi ia kehilangan beberapa lusin perwira militer. Khadafi menyebarkan propaganda tentang bagaimana "putri angkatnya" terbunuh dan bagaimana semua korbannya adalah "warga sipil". Meskipun ceritanya bervariasi, kampanye tersebut berhasil, dan sebagian besar pers Barat melaporkan cerita pemerintah sebagai fakta.

Setelah pengeboman Libya tahun 1986, Khadafi meningkatkan dukungannya terhadap organisasi-organisasi pemerintah anti-Amerika. Ia mendanai faksi Al-Rukn milik Jeff Fort dari geng Chicago Black P. Stones, yang muncul sebagai gerakan revolusioner bersenjata anti-Amerika.  Anggota Al-Rukn ditangkap pada tahun 1986 karena mempersiapkan serangan atas nama Libya, termasuk meledakkan gedung-gedung pemerintah AS dan menjatuhkan pesawat terbang; para terdakwa Al-Rukn dihukum pada tahun 1987 karena "menawarkan untuk melakukan pengeboman dan pembunuhan di tanah AS dengan imbalan bayaran dari Libya." IPada tahun 1986, televisi pemerintah Libya mengumumkan bahwa Libya sedang melatih regu-regu bunuh diri untuk menyerang kepentingan Amerika dan Eropa. Ia mulai mendanai IRA lagi pada tahun 1986, untuk membalas Inggris karena menyembunyikan pesawat-pesawat tempur Amerika.

Khadafi mengumumkan bahwa ia telah memenangkan kemenangan militer yang spektakuler atas AS dan negara itu secara resmi berganti nama menjadi "Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriyah". Namun, pidatonya tampak tanpa semangat dan bahkan perayaan "kemenangan" pun tampak tidak biasa. Kritik terhadap Khadafi oleh warga negara Libya biasa menjadi lebih berani, seperti mencoret-coret poster Khadafi. Serangan terhadap militer Libya telah membawa pemerintah ke titik terlemahnya dalam 17 tahun.

 Perang saudara tahun 2011 dan runtuhnya pemerintahan Khadafi 

Peta global dunia yang menunjukkan negara-negara yang mengakui atau memiliki hubungan informal dengan Republik Libya selama perang saudara tahun 2011.
Ancaman serius baru bagi Jamahiriyah Arab Libya muncul pada bulan Februari 2011, dengan revolusi Libya 2011. Inspirasi untuk kerusuhan ini dikaitkan dengan pemberontakan di Tunisia dan Mesir, yang menghubungkannya dengan Musim Semi Arab yang lebih luas. Di bagian timur, Dewan Peralihan Nasional (NTC) didirikan di Benghazi. Novelis Idris Al-Mesmari ditangkap beberapa jam setelah memberikan wawancara dengan Al Jazeera tentang reaksi polisi terhadap protes di Benghazi pada tanggal 15 Februari.

Banyak pejabat Libya yang berpihak pada para demonstran dan meminta bantuan dari masyarakat internasional untuk mengakhiri pembantaian warga sipil. Pemerintah di Tripoli telah kehilangan kendali atas separuh wilayah Libya pada akhir Februari, tetapi pada pertengahan September Khadafi masih menguasai beberapa bagian Fezzan. Pada tanggal 21 September, pasukan NTC merebut Sabha, kota terbesar di Fezzan, sehingga kendali Khadafi hanya terbatas dan terisolasi.

Banyak negara mengecam pemerintah Khadafi atas penggunaan kekerasan terhadap warga sipil. Beberapa negara lain bersekutu dengan Khadafi, menuduh pemberontakan tersebut sebagai "rencana" oleh "kekuatanBarat" untuk menjarah sumber daya Libya. The Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk menegakkan zona larangan terbang di wilayah udara Libya pada 17 Maret 2011.

Resolusi PBB mengizinkan serangan udara terhadap pasukan darat dan kapal perang Libya yang mengancam warga sipil. Pada tanggal 19 Maret, penegakan zona larangan terbang dimulai, dengan pesawat Prancis melakukan serangan mendadak di seluruh Libya dan blokade laut oleh Angakatan Laut Britania Raya.  tiba di lepas pantai dan menyediakan kemampuan respons cepat bagi para penegak hukum. Pasukan AS menamai bagian mereka dari tindakan penegakan tersebut Operasi Odyssey Dawn, yang dimaksudkan untuk "mencegah rezim Libya menggunakan kekuatan terhadap rakyatnya sendiri"  menurut Laksamana Madya AS William E. Gortney. Lebih dari 110 rudal jelajah "Tomahawk"ditembakkan dalam serangan awal oleh kapal perang AS dan kapal selam Inggris terhadap pertahanan udara Libya.

Benteng pertahanan terakhir pemerintah di Sirte akhirnya jatuh ke tangan pejuang anti-Khadafi pada tanggal 20 Oktober 2011, dan, setelah kematian kontroversial Muammar Khadafi, Libya secara resmi dinyatakan "terbebas" pada tanggal 23 Oktober 2011, mengakhiri 42 tahun kepemimpinan Khadafi di Libya.

Ilmuwan politik Riadh Sidaoui spada bulan Oktober 2011 berpendapat bahwa Khadafi "telah menciptakan kekosongan besar dalam pelaksanaan kekuasaannya: tidak ada institusi, tidak ada tentara, tidak ada tradisi elektoral di negara tersebut", dan sebagai akibatnya, periode transisi akan menjadi sulit di Libya.

 Reformasi (1977–1980) 

 Khadafi sebagai "Pemimpin dan Penuntun Revolusi" permanen 

Perubahan kepemimpinan Libya sejak 1976 mencapai puncaknya pada Maret 1979, ketika Muktamar Umum Rakyat menyatakan bahwa "penyerahan kekuasaan kepada massa" dan "pemisahan negara dari revolusi" telah selesai. Pemerintah dibagi menjadi dua bagian, "sektor Jamahiriya" dan "sektor revolusioner". "Sektor Jamahiriya" terdiri dari Muktamar Umum Rakyat, Komite Rakyat Umum, dan Muktamar Asasi Rakyat setempat. Khadafi melepaskan jabatannya sebagai sekretaris jenderal Muktamar Umum Rakyat, yang kemudian digantikan oleh Abdul Ati al-Obeidi, yang telah menjadi perdana menteri sejak 1977.

"Sektor Jamahiriya" diawasi oleh "sektor revolusioner", yang dipimpin oleh Khadafi sebagai "Pemimpin Revolusi" () dan anggota Dewan Komando Revolusi yang masih hidup. Para pemimpin sektor revolusioner tidak tunduk pada pemilihan, karena mereka berutang jabatan pada peran mereka dalam kudeta 1969. Mereka mengawasi "komite revolusioner", yang secara nominal merupakan organisasi akar rumput yang membantu menjaga keterlibatan rakyat. Akibatnya, meskipun Khadafi tidak memegang jabatan pemerintahan formal setelah 1979, ia mempertahankan kendali atas pemerintahan dan negara.. Khadafi juga tetap menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata.

 Reformasi administrasi 
Semua kewenangan legislatif dan eksekutif berada di tangan GPC. Namun, badan ini mendelegasikan sebagian besar kewenangan pentingnya kepada sekretaris jenderal dan Sekretariat Jenderal serta Komite Rakyat Umum. Khadafi, sebagai sekretaris jenderal GPC, tetap menjadi pengambil keputusan utama, sama seperti saat ia menjadi ketua RCC. Pada gilirannya, semua orang dewasa memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam musyawarah Kongres Rakyat Dasar (BPC) setempat, yang keputusannya diserahkan kepada GPC untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan sebagai kebijakan nasional. Secara teori, BPC merupakan gudang kewenangan politik dan pengambilan keputusan tertinggi, yang mewujudkan apa yang disebut Khadafi sebagai "kekuatan rakyat" langsung. Deklarasi tahun 1977 dan resolusi yang menyertainya merupakan revisi mendasar dari proklamasi konstitusional tahun 1969, khususnya berkenaan dengan struktur dan organisasi pemerintahan di tingkat nasional dan subnasional.

Dengan terus merombak struktur politik dan administrasi Libya, Khadafi memperkenalkan elemen lain ke dalam tubuh politik. Dimulai pada tahun 1977, "komite revolusioner" dibentuk dan diberi tugas "pengawasan revolusioner absolut atas kekuasaan rakyat"; yaitu, mereka akan membimbing komite rakyat, "meningkatkan tingkat kesadaran politik umum dan pengabdian kepada cita-cita revolusioner". Kenyataannya, komite revolusioner digunakan untuk mensurvei penduduk dan menekan setiap oposisi politik terhadap pemerintahan otokratis Khadafi. Dilaporkan 10% hingga 20% warga Libya bekerja dalam pengawasan untuk komite-komite ini, proporsi informan yang setara dengan Ba'athis Irak dan Juche Korea.

Dipenuhi dengan para fanatik politik yang cerdik, komite revolusioner yang ada di mana-mana pada tahun 1979 mengambil alih kendali pemilihan BPC. Meskipun mereka bukan badan pemerintah resmi, komite revolusioner menjadi andalan lain dari panggung politik dalam negeri. Seperti halnya komite rakyat dan inovasi administratif lainnya sejak revolusi, komite revolusioner sesuai dengan pola penerapan elemen baru pada sistem pemerintahan subnasional yang ada daripada menghilangkan atau mengkonsolidasikan struktur yang sudah ada. Pada akhir tahun 1970-an, hasilnya adalah sistem yurisdiksi yang tumpang tindih yang tidak perlu rumit di mana kerja sama dan koordinasi di antara berbagai elemen dikompromikan oleh otoritas dan tanggung jawab yang tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut mungkin telah membantu melayani tujuan Khadafi untuk tetap menjadi penggerak utama di balik pemerintahan Libya, sambil meminimalkan visibilitasnya pada saat oposisi internal terhadap penindasan politik meningkat.

Gereja Katolik Roma dibubarkan secara resmi dan pemerintahan kembali direorganisasi menjadi komite-komite rakyat. Komite Rakyat Umum (kabinet) yang baru dipilih, masing-masing "sekretaris"-nya menjadi kepala komite rakyat yang terspesialisasi; pengecualiannya adalah "sekretariat" perminyakan, urusan luar negeri, dan industri berat, yang tidak memiliki komite rakyat. Sebuah usulan juga diajukan untuk membentuk "tentara rakyat" dengan mengganti tentara nasional dengan milisi nasional, yang dibentuk pada akhir tahun 1970-an. Meskipun gagasan itu muncul lagi pada awal tahun 1982, tampaknya hal itu belum mendekati pelaksanaan.

Khadafi juga ingin memerangi pembatasan sosial ketat yang telah diberlakukan pada perempuan oleh rezim sebelumnya, dengan mendirikan Revolutionary Women's Formation untuk mendorong reformasi. Pada tahun 1970, sebuah undang-undang diperkenalkan yang menegaskan kesetaraan gender dan menekankan kesetaraan upah. Pada tahun 1971, Khadafi mensponsori pembentukan Libyan General Women's Federation. Pada tahun 1972, sebuah undang-undang disahkan yang mengkriminalisasi pernikahan perempuan di bawah usia enam belas tahun dan memastikan bahwa persetujuan perempuan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk pernikahan.Bearman, Jonathan (1986). Qadhafi's Libya. London: Zed Books.

 Economic reforms 

Pembentukan kembali ekonomi sejalan dengan upaya untuk membentuk kembali lembaga-lembaga politik dan sosial. Hingga akhir tahun 1970-an, ekonomi Libya bersifat campuran, dengan peran besar bagi perusahaan swasta kecuali di bidang produksi dan distribusi minyak, perbankan, dan asuransi. Namun menurut jilid kedua Buku Hijau Khadafi, yang muncul pada tahun 1978, perdagangan eceran swasta, sewa, dan upah merupakan bentuk eksploitasi yang harus dihapuskan. Sebaliknya, komite manajemen mandiri pekerja dan kemitraan partisipasi laba harus berfungsi di perusahaan-perusahaan publik dan swasta.

Undang-undang properti disahkan yang melarang kepemilikan lebih dari satu hunian pribadi, dan pekerja Libya mengambil alih sejumlah besar perusahaan, mengubahnya menjadi perusahaan milik negara. Operasi perdagangan eceran dan grosir digantikan oleh "supermarket rakyat" milik negara, tempat orang Libya secara teori dapat membeli apa pun yang mereka butuhkan dengan harga murah. Pada tahun 1981 negara juga membatasi akses ke rekening bank perorangan untuk menarik dana milik pribadi untuk proyek-proyek pemerintah. Tindakan tersebut menimbulkan kebencian dan pertentangan di antara orang-orang yang baru saja dirampas tanahnya. Mereka yang terakhir bergabung dengan mereka yang sudah terasing, beberapa di antaranya telah mulai meninggalkan negara itu. Pada tahun 1982, mungkin 50.000 hingga 100.000 orang Libya telah pergi ke luar negeri; karena banyak emigran termasuk orang Libya yang giat dan berpendidikan lebih baik, mereka mengalami kehilangan keahlian manajerial dan teknis yang signifikan.

Pemerintah juga membangun jaringan pipa air lintas Sahara dari akuifer utama ke jaringan waduk dan kota Tripoli, Sirte, dan Benghazi pada tahun 2006–2007."BBC Info on Trans-Sahara Water Pipelines" . BBC News. Jaringan pipa ini merupakan bagian dari proyek Sungai Buatan Raya yang dimulai pada tahun 1984. Jaringan pipa ini memompa sumber daya air dalam jumlah besar dari Sistem Akuifer Batu Pasir Nubia ke populasi perkotaan dan proyek irigasi baru di seluruh negeri.Luxner, Larry (October 2010). "Libya's 'Eighth Wonder of the World'". BNET (via FindArticles).

Libya terus dilanda kekurangan tenaga kerja terampil, yang harus diimpor bersama dengan berbagai macam barang konsumsi, keduanya dibayar dengan pendapatan minyak bumi. Negara ini secara konsisten menduduki peringkat sebagai negara Afrika dengan HDI tertinggi, yaitu 0,755 pada tahun 2010, yang 0,041 lebih tinggi daripada HDI Afrika tertinggi berikutnya pada tahun yang sama.Human Development Index (HDI) – 2010 Rankings , United Nations Development Programme Kesetaraan gender merupakan pencapaian besar di bawah pemerintahan Khadafi. Menurut Lisa Anderson, presiden Universitas Amerika di Kairo dan seorang pakar Libya, mengatakan bahwa di bawah Khadafi lebih banyak perempuan yang berkuliah dan memiliki kesempatan kerja yang "dramatis" lebih banyak daripada sebagian besar negara Arab.

 Militer 

 Referensi 

 Sejarah Libya di bawah Muammar Gaddafi
Kategori:Abad ke-20 di Libya
Kategori:Abad ke-21 di Libya