Badan Siber dan Sandi Negara

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang merupakan transformasi dari Lembaga Sandi Negara yang didirikan sejak 4 April 1946 dan berubah nama pada Mei 2017. Sebagian kewenangan lembaga ini juga berasal dari Direktorat Keamanan Informasi dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lembaga ini bertugas melaksanakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber dan sandi.

BSSN dibentuk untuk mengonsolidasikan kewenangan, tugas, dan fungsi yang tumpang tindih di antara lembaga terkait siber seperti Kominfo, BIN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan institusi lainnya. Sebelumnya, cikal bakal dari lembaga ini ialah Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) yang berada di bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

 Latar belakang 
Keamanan ranah siber perlu didorong dan diperkuat oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mewujudkan keamanan nasional. Terkait hal tersebut pemerintah menata Lembaga Sandi Negara yang sudah berdiri sejak 4 April 1946 menjadi Badan Siber dan Sandi Negara, hal tersebut guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber dan persandian negara.

Proses pengkajian Badan Siber dan Sandi Negara (awalnya direncanakan bernama Badan Cyber Nasional/Basinas) sendiri sudah dimulai sejak tahun 2013, saat Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menyiapkan payung hukum pembentukan desk keamanan siber nasional dan pada tahun 2014 dilanjutkan dengan pembentukan Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) melalui Surat Keputusan Menkopolhukam nomor 24 Tahun 2014 Tentang DK2ICN. Pada Oktober 2015, pembahasan BCN memasuki tahap akhir dan hasilnya dilaporkan pada Presiden Joko Widodo.Republika: Badan Cyber Nasional tak Akan Terikat Kelompok Manapun, diakses 21 Desember 2019

Pada tanggal 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Melalui Perpres ini, Lembaga Sandi Negara dilebur bersama Direktorat Keamanan Informasi serta Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi BSSN. Lembaga Sandi Negara dipilih karena memiliki kedekatan fungsi dan kewenangan serta kesiapan sumberdaya manusia/pendukung lainnya untuk mengemban tugas tersebut.Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 133 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi NegaraTekno Kompas: Badan Siber dan Sandi Negara Resmi Didirikan, diakses 2 Juni 2017CNN Indonesia: Jokowi Teken Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara, diakses 2 Juni 2017Inet Detik: Sah! Indonesia Punya Badan Siber dan Sandi Negara, diakses 2 Juni 2017Aceh Tribun News: Indonesia Resmi Miliki Badan Siber dan Sandi Negara, diakses 2 Juni 2017

 Tugas pokok dan fungsi 
Tugas: BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Fungsi

 penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
 pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
 pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
 pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
 pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
 pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
 pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber

 Susunan organisasi 
Susunan organisasi Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

 Kepala
 Wakil Kepala
 Sekretaris Utama
 Biro Perencanaan dan Keuangan
 Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 Biro Hukum dan Komunikasi Publik
 Biro Umum
 Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi (Deputi I)
 Direktorat Strategi Keamanan Siber dan Sandi
 Direktorat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi
 Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi
 Direktorat Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi
 Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi (Deputi II)
 Direktorat Operasi Keamanan Siber
 Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi
 Direktorat Operasi Sandi
 Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III)
 Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat
 Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah
 Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia
 Deputi Bidang Keamanan Siber Dan Sandi Perekonomian (Deputi IV)
 Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata
 Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam
 Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi
 Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Industri
 Inspektorat
 Pusat Sertifikasi Teknologi Keamanan Siber dan Sandi (Pussertif)
 Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (Pusdatik)
 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusbang SDM)
 Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)
 Balai Layanan Penghubung Identitas Digital (BLPID)
 Unit Pelaksana Teknis Balai Deteksi Sinyal
 Unit Pelaksana Teknis Museum Sandi

 Galeri 

 Kepala Badan 

 Mayjen TNI (Purn) Roebiono Kertopati (1946—1984 semasa masih Lemsaneg)
 Laksamana Muda TNI (Purn) Soebardo (1986—1998 semasa masih Lemsaneg)
 Laksamana Muda TNI (Purn) B.O. Hutagalung (1998—2002 semasa masih Lemsaneg)
 Mayor Jenderal TNI (Purn) Nachrowi Ramli (2002—2008 semasa masih Lemsaneg)
 Mayor Jenderal TNI (Purn) Wirjono Budiharso (2009—2011 semasa masih Lemsaneg)
 Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi (2011-2018 semasa masih Lemsaneg) dan (2018—2019)
 Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian (2019—2024)
 Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi (2025—Sekarang)

 Lihat pula 
 Lembaga Sandi Negara
 Kementerian Komunikasi dan Informatika
 Museum Sandi
 Sekolah Tinggi Sandi Negara
 Badan Intelijen Negara
 Satsiber TNI
 Dittipidsiber Bareskrim Polri

 Referensi 

Kategori:Badan intelijen Indonesia