Majelis Irlandia Utara

Majelis Irlandia Utara (, Skotlandia Ulster: Norlin Airlan Assemblie) adalah legislatur terdevolusi dari Irlandia Utara. Majelis tersebut memiliki kekuasaan lagislasi dalam sebagian besar ranah yang tidak secara eksplisit diurus Parlemen Britania Raya, dan melantik Eksekutif Irlandia Utara. Majelis tersebut duduk di Gedung Parlemen, Stormont, Belfast.

Majelis Irlandia Utara adalah majelis unikameral, yang terdiri dari 90 orang anggota dan dikenal sebagai Anggota Majelis Legislatif (AML).After the March 2017 elections, previously 108. Para anggota majelis dipilih melalui mekanisme penghitungan suara transfer tunggal dalam bentuk perwakilan berimbang. Untuk memilih menteri kabinet, majelis akan menggunakan prinsip pembagian-kekuasaan dibawah metode D'Hondt untuk memastikan bahwa blok-blok suara terbesar di Irlandia Utara (Unionis Britania Raya, Nasionalis Irlandia dan lain-lain) dapat terlibat dalam pemerintahan. Perintah tetap Majelis mengizinkan mosi kontroversial tertentu yang memerlukan pemungutan suara lintas komunitas; Selain memerlukan dukungan mayoritas anggota secara keseluruhan, pemungutan suara tersebut juga harus didukung oleh mayoritas di kedua blok agar bisa lolos.

Majelis ini merupakan salah satu dari dua lembaga yang "saling bergantung" yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Good Friday tahun 1998, lembaga lainnya adalah Dewan Menteri Utara/Selatan dengan Republik Irlandia. Perjanjian itu juga berhasil mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun.

Majelis Irlandia Utara pertama kali bersidang pada bulan Juni 1998.

 Prosedur 
Majelis Irlandia Utara memiliki tiga mekanisme utaam untuk memastikan berjalannya pemisahan-kekuasaan:

 Dalam pengangkatan menteri untuk duduk dalam Eksekutif (pengecualian untuk jabatan Menteri Hukum), metode D'Hondt mengizinkan portofolio kementerian dibagi di antara partai-partai berdasarkan proporsi kekuatan mereka dalam Majelis Irlandia Utara. Hal ini berarti semua partai dengan kursi yang banyak setidak-tidaknya akan diberikan jatah paling sedikit satu kursi menteri.
 Resolusi-resolusi tertentu harus mendapatkan "dukungan lintas masyarakat" atau dukungan dari jumlah minimum anggota majelis yang berasal dari kaum unionis atau nasionalis agar dapat diloloskan dalam majelis. Setiap AML biasanya akan ditandai sebagai nasionalis, unionis atau yang lainnya. Pemilihan Ketua Majelis, pengangkatan Menteri Hukum, perubahan terhadap peraturan majelis dan pemberlakuaan aturan pendapatan dan belanja harus mendapatkan dukungan lintas masyarakat. 
 Sebagian besar pemungutan suara yang berlangsung dalam majelis dapat dibuat tergantung atas dukungan lintas masyarakat jika sebuah petisi keprihatinan dipersembahkan kepada ketua majelis, Sebuah petisi keprihatinan dapat diusulkan oleh 30 AML atau lebih, dengan setidak-tidaknya dua partai atau anggota independen yang terpilih menjadi anggota majelis sebagai independen dalam pemilihan terakhir terwakili di antara para pembuat petisi. Petisi yang dibawa atas resolusi yang berhubungan dengan pemberian sanksi terhadap anggota majelis, atas pemungutan suara yang terkait dengan prinsip-prinsip umum dalam sebuah RUU dibandingkan dengan ketentuan atau bagian tertentu, dan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi penuh paragraf 2.2.4 Lampiran B Bagian 2 Dekade Baru, Kesepakatan Pendekatan Baru sebagaimana ditentukan dalam perintah tetap Majelis. Jika petisi diajukan dengan benar, pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang hanya akan disetujui jika didukung oleh mayoritas (60%) anggota yang memberikan suara, termasuk setidaknya 40% dari masing-masing anggota nasionalis dan serikat pekerja yang hadir dan memberikan suara. Artinya, jika terdapat cukup banyak MLA dari komunitas tertentu yang setuju, maka komunitas tersebut (atau partai yang cukup besar dalam komunitas tersebut) dapat menggunakan hak veto terhadap keputusan Majelis. Tujuannya adalah untuk melindungi setiap komunitas dari peraturan yang akan menguntungkan komunitas lainnya.

Majelis Irlandia Utara memiliki wewenang untuk memanggil para saksi dan akses dokumen, jika tanggung jawab yang terkait telah dilimpahkan sesuai dengan kewenangannya. Prosedur-prosedur dalam majelis dilindungi oleh hak istimewa yang diatur dalam Hukum Fitnah

 Kewenangan dan Tanggung Jawab 
Majelis Irlandia Utara memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif serta bertanggung jawab dalam pemilihan Eksekutif Irlandia Utara. Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri pada awalnya dipilih melalui proses pemungutan suara lintas masyarakat tetapi pada tahun 2006 proses pemilihan diganti dan hingga saat ini Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri dipilih berdasarkan posisi mereka sebagai pemimpin dari partai yang memperoleh blok terbanyak pertama dan kedua dalam Majelis Irlandia Utara (dalam konteks ini bermakna blok Unionis, Nasionalis, dll). Menteri Hukum diangkat berdasarkan perjanjian lintas masyarakat. Sedangkan tujuh jabatan kementerian lainnya diatur berdasarkan di antara partai-partai yang bersedia secara kasar sebanding dengan jatah kursi mereka di Majelis dengan metode D'Hondt, dengan menteri-menteri dipilih oleh petugas pencalonan masing-masing partai.

Majelis Irlandia Utara memiliki kewenangan untuk melegislasikan sebuah bidang kompentensi yang dikenal sebagai "Urusan-Urusan yang dilimpahkan". Urusan-urusan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam UU Irlandia Utara 1998. Melainkan mencakup kompetensi apa pun yang tidak secara eksplisit dipegang oleh Parlemen di Westminster. Kekuasaan yang dimiliki oleh Westminster dibagi menjadi "hal-hal yang dikecualikan", yang dipertahankannya tanpa batas waktu, dan "hal-hal yang dicadangkan", yang dapat dialihkan ke kompetensi Majelis Irlandia Utara di masa mendatang. Daftar hal-hal yang dialihkan, dicadangkan, dan dikecualikan diberikan di bawah ini.

Ketika Majelis sedang dalam masa penangguhan, kekuasaan legislatifnya dilaksanakan oleh Pemerintah Inggris, yang mengatur melalui prosedur di Westminster. Undang-undang yang biasanya berada dalam kompetensi Majelis disahkan oleh Parlemen Inggris dalam bentuk Perintah di Dewan dan bukan dalam Undang-Undang Majelis.

Selanjutnya, ketika Majelis ditangguhkan, urusan-urusan tertentu yang dilimpahkan kembali ke kewenangan Konferensi Antar Pemerintah Inggris-Irlandia (BIIGC). BIIGC menjamin Pemerintah Irlandia mempunyai suara dalam bidang kerja sama bilateral dan mengenai hal-hal tersebut belum dilimpahkan kepada Majelis atau Dewan Menteri Utara/Selatan.Forman, F. N. :Constitutional change in the United Kingdom. University College, London. Constitution Unit. Routledge, 2002, p. 71. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Majelis Irlandia Utara adalah subjek dari judicial review. Peraturan yang diloloskan dalam Majelis Irlandia Utara dapat dicabut dan dibatalkan jika :

 Melampaui sebuah bidang kompetensi.
 Bertentangan dengan Peraturan yang berlaku di Uni Eropa.
 Tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang telah dikodifikasi dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
 Terbukti mendiskriminasi individu dalam aspek perbedaan politik ataupun keyakinan beragama.

 Urusan-Urusan yang Dilimpahkan 
Sebuah urusan yang dilimpahkan dapat diartikan sebagai sebuah urusan yang tidak termasuk urusan-urusan yang sudah diatur dalam UU maupun memang urusan-urusan yang memang dikecualikan. Oleh karena itu, tidak ada daftar lengkap mengenai urusan-urusan yang dilimpahkan tersebut, tetapi hal-hal tersebut telah dikelompokkan ke dalam tanggung jawab para menteri Eksekutif Irlandia Utara:

 Urusan Pertanian, Lingkungan dan Pedesaan
 Masyarakat
 Ekonomi
 Pendidikan
 Keuangan
 Kesehatan
 Infrastruktur
 Kehakiman
 Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri

 Urusan-Urusan yang Diatur dalam UU 
Urusan-Urusan yang Diatur dalam UU digarisbawahi dalam Bagian 3 UU Irlandia Utara 1998:

 Navigasi (pelayaran dagang)
 Penerbangan Sipil
 Tepian pantai, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta sumber daya alamnya
 Pelayanan Pos
 Pengawasan Ekspor dan Impor
 Upah Minimum Nasional
 Pelayanan Keuangan
 Pasar Keuangan
 Kekayaan Intelektual
 Unit Pengukuran
 Pelayanan Telekomunikasi, Penyiaran dan Internet
 Loteri Nasional
 Ibu Pengganti
 Embriologi dan kesuburan manusia
 Gen Manusia
 Keamanan konsumen dalam kaitannya dengan barang-barang jual beli

 Urusan-Urusan yang Dikecualikan 
Urusan-Urusan yang Dikecualikan digarisbawahi dalam Bagian 2 UU Irlandia Utara 1998 meliputi:

 Mahkota
 Parlemen
 Hubungan Internasional
 Pertahanan
 Kebangsaan dan Imigrasi
 Perpajakan
 Asuransi Nasional
 Pemilihan Umum
 Mata Uang
 Keamanan Nasional
 Energi Nuklir
 Ruang Angkasa
 Aktivitas-aktivitas di Antarktika

 Struktur Kelembagaan 
Majelis Irlandia Utara dipimpin oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh tiga orang Wakil Ketua Majelis. Dari tiga orang Wakil Ketua Majelis kemudian salah satunya akan ditunjuk untuk menjadi Wakil Ketua Utama Majelis. Dalam Majelis Irlandia Utara, Ketua dan sepuluh orang anggota majelis merupakan kuorum.

Komisi Majelis adalah sebuah badan korporasi Majelis dengan semua yang diperlukan. Badan ini mengurus gaji dan pensiun anggota secara langsung dan melalui orang-orang yang ditunjuk oleh pembayar pajak, dan kepentingan partai politik. RUU pertama Majelis berkaitan dengan pensiun anggota dan disetujui setidak-tidaknya oleh seorang anggota komisi.

Majelis Irlandia Utara memiliki Komite Departemental sebanyak 9 komite yang mana masing-masing dari komite tersebut bertugas untuk mengawasi tindak-tanduk dari sebuah departemen kementerian yang ada di Irlandia Utara. Majelis Irlandia Utara juga memiliki 6 Komite Tetap dan dapat membentuk komite-komite ad hoc sementara. Ketua dan Wakil Ketua Komite dipilih melalui pencalonan partai dengan menggunakan prosedur D'Hondt sebagaimana yang berlaku dalam penetapan para menteri. Anggota komite biasa tidak ditunjuk berdasarkan prosedur ini tetapi Peraturan Tata Tertib Majelis mensyaratkan bahwa jumlah anggota masing-masing partai dalam sebuah komite harus sebanding dengan jumlah kursinya di Majelis. Komite Majelis mengambil keputusan dengan suara mayoritas sederhana. Berikut ini adalah komite undang-undang dan komite tetap Majelis saat ini:

 Komite Departemental 

 Komite Kantor Eksekutif
 Komite Urusan Pertanian, Lingkungan dan Pedesaan
 Komite Masyaralat
 Komite Ekonomi
 Komite Pendidikan
 Komite Keuangan
 Komite Kesehatan
 Komite Infrastruktur
 Komite Kehakiman

 Komite Tetap 

 Komite Peninjauan Eksekutif dan Majelis
 Komite Audit
 Komite Bisnis
 Komite Prosedural Majelis
 Komite Pelaporan Publik
 Komite Standar dan Hak-Hak Istimewa.

 Referensi 

 Pranala luar 

 The St Andrews' Agreement  The latest attempt to restore devolution to Northern Ireland.
 Northern Ireland Act 1998 – Full text.
 Standing Orders of the Northern Ireland Assembly – HTML and PDF versions available on the Northern Ireland Assembly.
 Northern Ireland Assembly awards outsourcing contract , brayleinobroadskill.co.uk; accessed 14 May 2016. website.

Kategori:Politik Irlandia Utara