Proses hukum yang semestinya

Proses hukum yang semestinya atau proses hukum yang adil adalah persyaratan hukum yang menyatakan bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang. Proses hukum yang semestinya menyeimbangkan hukum yang berlaku di suatu wilayah dan melindungi seseorang darinya. Saat pemerintah diketahui mengadili seseorang tanpa mengikuti hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dianggap melanggar proses hukum yang semestinya, sehingga melanggar aturan hukum.

Proses hukum yang semestinya juga ditafsirkan sebagai pembatasan terhadap proses hukum (lihat proses adil subtantif), sehingga hakim-hakim dapat menjamin keadilan dan kebebasan fundamental. Tafsir ini telah menjadi hal yang kontroversial.

 Bacaan tambahan 
 Goldberg v. Kelly











 Shipley, David E. Due Process Rights Before EU Agencies: The Rights of Defense  Article discussing the procedural safeguards that have been recognized in the EU and the parallels between procedural due process in the United States and the rights of defense in the EU.
 Sudbury Valley School (1970). Due Process of Law in School. A school where order and discipline is achieved by a dual approach based on a free and democratic framework: a combination of popularly based authority, when rules and regulations are made by the community as a whole, fairly and democratically passed by the entire school community, supervised by a good judicial system for enforcing these laws—due process of law—and developing internal discipline in the members of the community by enhancing their ability to bear responsibility and self-sufficiency.
  Discussing potential of liberty rights to overtake equality rights.
  "It’s important to remember that even though private employees don’t have constitutional or federal protection, they do have a due process right."

 Pranala luar 
 Cornell University Law School

Kategori:Doktrin dan prinsip hukum
Kategori:Terminologi hukum