Dinas Urusan Asia Timur

Dinas Urusan Asia Timur Hindia Belanda (); disingkat menjadi DOAZ, adalah salah satu dinas dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Dinas ini dibentuk pada tahun 1932. Secara legal, dinas ini adalah badan hukum penerus dari Dinas Urusan Cina dan Perihal Asia-Timur (Dienst der Chineesche Zaken en Oost-Aziatische Aangelegenheden). Dinas ini terbentuk sebagai hasil fusi dari dua kantor yang beroperasi secara independen, yaitu Kantor Urusan Tiongkok dan Kantor Urusan Jepang (Kantoren voor Chinese en Japanse Zaken)

DOAZ adalah dinas penerangan yang atas perintah dari Direktur Pemerintahan Dalam Negeri (Binnenlands Bestuur/BB), bertugas untuk mengumpulkan data orang Tionghoa dan Jepang yang hidup di wilayah Hindia Belanda dan mengolah data tersebut untuk kepentingan pemerintah kolonial. Pada tahun 1930-an, Hindia Belanda ditinggali 2 juta orang Tionghora dan 7.000 orang Jepang. Masyarakat Tionghoa memiliki hubungan yang erat, terorganisir dengan baik, dan menjalin hubungan dekat dalam hal keuangan dan politik dengan negara asal mereka, Tiongkok. Di bidang ekonomi, masyarakat Tionghoa menduduki tempat yang menonjol. Di sisi lain, masyarakat Jepang yang tinggal di Hindia Belanda —terutama pada tahun 1930-an— sebagian besar dipakai oleh Jepang untuk kepentingan spionase di Hindia Belanda. Pada tahun 1937, dampak dari perkembangan politik antara Jepang dan Cina, yang akhirnya mengarah menjadi perang (Perang Sino-Jepang (1937-1945)), membuat DOAZ terpaksa harus beroperasi secara internasional.

Hanya dalam waktu yang singkat, DOAZ mendapatkan posisi yang kuat. Tidak seperti para pejabat pendahulunya, Kepala DOAZ —dalam beberapa kasus— bisa langsung menghubungi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Setelah invasi Jerman di Belanda pada bulan Mei 1940, dinas ini tampil dalam kancah internasional dengan cara memberikan informasi tentang Timur Jauh kepada sekutu negara-negara Barat. Arsip DOAZ sendiri dimusnahkan sebelum pendudukan Jepang dimulai.

 Referensi 
 Catatan kaki 

 Daftar pustaka 



Kategori:Kementerian Hindia Belanda