Senat Pakistan

Senat Pakistan (, Seneṭ, ) (, Aiwān-aku bala Pākistān, ), adalah majelis tinggi dari lembaga legislatif dua kamar Pakistan, dan bersama-sama dengan Majelis Nasional membentuk Parlemen Pakistan.

Senat Pertama didirikan pada tahun 1973, komposisi dan kewenangan Senat diatur pada Pasal 59 Konstitusi Pakistan. Masing-masing provinsi diwakili oleh empat belas senator dan delapan senator dari suku terlepas dari jumlah populasi di wilayah tersebut, dengan masa jabatan enam tahun.[Article 59(1)(a)-59(1)(c) in Chapter 2: The Parliament of Part III: The Federation of Pakistan dari Constitution of Pakistan Sekretariat Senat terletak di sebelah timur Gedung Parlemen; Majelis Nasional mengadakan rapat di sebelah barat gedung yang sama.

Senat memiliki beberapa kewenangan yang tidak diberikan kepada Majelis Nasional, termasuk kewenangan untuk membuat RUU akan diberlakukan menjadi undang-undang. Di Senat, pemilu diadakan setiap tiga tahun untuk setengah dari anggota Senat dan masing-masing Senator memiliki masa jabatan enam tahun.[Article 59(3)(a) in Chapter 2: The Parliament of Part III: The Federation of Pakistan in the Constitution of Pakistan Konstitusi melarang setiap tindakan untuk membubarkan senat.[Article 59(3) in Chapter 2: The Parliament of Part III: The Federation of Pakistan in the Constitution of Pakistan

 Sejarah 
Setelah Kemerdekaan, Majelis Konstituante Pakistan, terpilih pada bulan Desember 1947 setelah pemisahan India, dengan tugas menyusun Konstitusi Pakistan. Namun, dibubarkan pada Oktober 1954. Setelah itu, Gubernur Jenderal, menyelenggarakan rapat Majelis Konstituante  Kedua pada bulan Mei 1955, yang menyusun dan mengesahkan Konstitusi Pakistan pada 29 Februari 1956. Konstitusi itu diberlakukan pada tanggal 23 Maret 1956, yang memandatkan pembentukan Pemerintahan parlementer dengan legislatif satu kamar. Namun, dari 14 Agustus 1947 untuk 1 Maret 1956 Undang-Undang Pemerintah India 1935 tetap dipertahankan sebagai Konstitusi Pakistan.

Pada tanggal 7 Oktober 1958, Hukum Darurat Militer diberlakukan dan Konstitusi dihapuskan. Pemerintah Militer menunjuk Komisi Konstitusi pada Februari 1960 yang menyusun Konstitusi 1962. Konstitusi tersebut menjelaskan bentuk Pemerintahan sebagai sistem Presidensial dengan badan legislatif satu kamar. Konstitusi 1962 dihapuskan pada 25 Maret 1969. Pemerintah Sipil yang berkuasa pada Desember 1971 berdasarkan pemilu 1970, mengesahkan Konstitusi sementara pada tahun 1972.

Majelis tahun 1970 menyusun Konstitusi 1973 yang disahkan pada 12 April dan diberlakukan pada 14 Agustus 1973. Konstitusi 1973 menjelaskan bentuk Pemerintahan sebagai parlementer dengan lembaga legislatif dua kamar, yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat.

Jumlah anggota Senat, yang semula 45 orang meningkat menjadi 63 orang pada tahun 1977 dan 87 orang pada tahun 1985. Pervez Musharraf menambah jumlah anggota Senat dari 87 menjadi 100 pada tanggal 21 Agustus 2002 dan Asif Ali Zardari menambah jumlah anggota Senat dari 100 menjadi 104 melalui amendemen ke-19 pada tahun 2011 (empat anggota dari minoritas dari empat provinsi).

 Tujuan dan peran 
Tujuan utama Senat Pakistan untuk memberikan perwakilan yang setara untuk semua wilayah karena keanggotaan Majelis Nasional berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing provinsi. Setiap provinsi memiliki jumlah perwakilan yang sama di Senat, dengan demikian, mengurangi ketimpangan di Majelis Nasional.

Ada 104 senator dengan 18 wanita di antaranya; Konstitusi Pakistan mensyaratkan bahwa harus ada setidaknya 17 senator wanita. Anggota Senat dipilih menurut Pasal 59 Konstitusi.

 Presiden dan Parlemen 
Berdasarkan Pasal 50 dari Konstitusi, Parlemen Pakistan terdiri dari Presiden dan dua majelis yakni Majelis Nasional dan Senat. Presiden dipilih oleh anggota Parlemen dan Majelis Provinsi. Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya atau diberhentikan melalui sebuah resolusi, yang disahkan oleh tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah anggota Parlemen. Ketika terjadi kekosongan kekuasaan di jabatan Presiden, Ketua Parlemen bertindak sebagai Penjabat Presiden sampai seorang Presiden tetap terpilih. Sama halnya ketika Presiden tidak mampu menjalankan tugasnya.

 Hubungan dengan Majelis Nasional 
Kecuali jika kedua majelis meloloskan RUU dan mendapat persetujuan dari Presiden, RUU tidak dapat menjadi UU kecuali mengenai anggaran negara yang merupakan satu-satunya hak prerogatif Majelis Nasional. Melalui amendemen, peran Komite Mediasi yang terdiri dari delapan anggota dari setiap majelis bertugas untuk mencapai konsensus mengenai RUU, jika terdapat perbedaan pendapat antara majelis.

 Kabinet 
Konstitusi mengatur bahwa Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Perdana Menteri dipilih dari Majelis Nasional. Menteri Federal dan Menteri Negara ditunjuk dari anggota Parlemen. Namun, jumlah Menteri Federal dan Menteri Negara yang juga anggota Senat, tidak lebih dari seperempat jumlah Menteri Federal.
 Provinsi/WilayahKursi umum Teknokrat/Ulama Wanita Non-Muslim Total Balochistan 14 4 4 1 23 Khyber Pakhtunkhwa 14 4 4 1 23 Sindh 14 4 4 1 23 Punjab 14 4 4 1 23FATA 8 8 Islamabad Capital Territory 2 11 4 Total 66 17174 104
 Empat kursi untuk non-Muslim meningkat melalui Amendemen ke-18 Konstitusi, 2010.

 Penunjukkan 
(1) Senat terdiri dari 104 anggota, di antaranya:
 (a) 14 akan dipilih oleh anggota dari setiap Majelis Provinsi;
 (b) 8 akan dipilih secara langsung di Federally Administered Tribal Areas;
 (c) 2 dari kursi untuk umum, dan satu wanita dan satu teknokrat termasuk ulama akan dipilih dari Ibu Kota Federal;
 (d) empat wanita akan dipilih oleh anggota dari setiap Majelis Provinsi;
 (e) empat teknokrat termasuk ulama akan dipilih oleh anggota dari setiap Majelis Provinsi.
 (f) satu kursi di senat diperuntukkan bagi kaum minoritas di masing-masing provinsi."
(2) Pemilu untuk memilih Senator yang dialokasikan untuk masing-masing Provinsi harus diselenggarakan sesuai dengan sistem perwakilan proposional dengan cara sistem pemilihan tunggal terpindah.

(3) Senat tidak dapat dibubarkan tetapi masa jabatan anggotanya, yang akan pensiun setelahnya, harus enam tahun:-

 Lihat pula 
 Majelis nasional Pakistan

 Referensi 

 Pranala luar 
 Situs resmi Senat Pakistan

Kategori:Politik Pakistan
Kategori:Pemerintahan Pakistan