Pengakuan internasional terhadap Palestina

Pengakuan internasional terhadap Negara Palestina merupakan tujuan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sejak Deklarasi Kemerdekaan Palestina memproklamirkan berdirinya Negara Palestina pada tanggal 15 November 1988 di Aljir, Aljazair dalam sebuah sidang luar biasa Dewan Nasional Palestina dalam pengasingan.

Deklarasi itu segera diakui oleh berbagai negara, "Within two weeks of the PNC meeting, at least fifty-five nations, including states as diverse as the Soviet Union, China, India, Greece, Yugoslavia, Sri Lanka, Malta, and Zambia, had recognized the Palestinian state." dan pada akhir tahun tersebut negara ini diakui oleh lebih dari 80 negara. The list contains 92 entries, including a number of states which no longer exist. Pada bulan Februari 1989, di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan PLO mengeklaim pengakuan oleh 94 negara. Sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina sedang berlangsung, Kesepakatan Oslo ditandatangani antara Israel dan PLO pada bulan September 1993 membentuk Otoritas Nasional Palestina (PNA) sebagai sebuah pemerintahan sementara yang mandiri di wilayah Palestina. Israel tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan mempertahankan penguasaan militer de facto di seluruh wilayah.

Per tanggal 14 September 2015, 136 (70,5%) dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dua negara bukan anggota yang telah mengakui Negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui Negara Palestina tetapi mengakui PLO sebagai "wakil dari bangsa Palestina". Pada tanggal 29 November 2012, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan sebuah mosi mengubah status "entitas" Palestina menjadi "negara pengamat bukan anggota" dengan hasil pemungutan suara 138 banding 9, dan 41 abstain.UN General Assembly GA/11317. General Assembly Votes Overwhelmingly to Accord Palestine 'Non-Member Observer State' Status in United Nations. 29 November 2012.United Nations A/67/L.28 General Assembly. 26 November 2012.

Israel dan sejumlah negara lain yang tidak mengakui Palestina, mengambil posisi bahwa pembentukan negara ini hanya dapat ditentukan melalui negosiasi langsung antara Israel dan PNA.

 Latar belakang 
Pada tanggal 22 November 1974, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 3236 mengakui hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, dan kedaulatan di wilayah Palestina. Resolusi ini juga mengakui PLO sebagai wakil sah satu-satunya rakyat Palestina, dan memberikan Palestina status pengamat di PBB. Penunjukan "Palestina" untuk PLO disetujui oleh PBB pada tahun 1988 dalam pengakuan terhadap deklarasi kemerdekaan Palestina, tetapi negara yang diproklamasikan tersebut masih belum memiliki status formal dalam sistem.

Tidak lama setelah deklarasi 1988, Negara Palestina diakui oleh banyak negara-negara berkembang di Afrika dan Asia, dan dari negara-negara komunis dan Non-Blok.
Pada saat itu, bagaimanapun, Amerika Serikat menggunakan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri dan tindakan-tindakan lain untuk mencegah negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional dari perluasan pengakuan. Meskipun tindakan ini berhasil dalam banyak kasus, "As I had predicted to the PLO, the creation of [a] Palestinian State was an instantaneous success. Palestine would eventually achieve de jure diplomatic recognition from about 130 states. The only regional hold-out was Europe and this was because of massive political pressure applied by the United States Government."
Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) segera menerbitkan pernyataan pengakuan terhadap, dukungan untuk, dan solidaritas dengan Palestina, yang diterima sebagai negara anggota di kedua forum.Charter of the League of Arab States (22 March 1945): Annex regarding Palestine; available at University of the Basque Country. Retrieved 2011-01-21. See the following:




Pada bulan Februari 1989 di Dewan Keamanan PBB, perwakilan PLO mengakui bahwa 94 negara telah mengakui negara Palestina baru. Palestina kemudian berusaha untuk mendapatkan keanggotaan sebagai sebuah negara dalam beberapa badan yang terhubung ke PBB, tetapi upayanya digagalkan oleh ancaman AS untuk menahan dana dari setiap organisasi yang mengaku Palestina. Misalnya, pada bulan April tahun yang sama, PLO mengajukan permohonan untuk keanggotaan sebagai sebuah negara di Organisasi Kesehatan Dunia, sebuah aplikasi yang gagal untuk memberikan hasil setelah Amerika Serikat memberi tahu organisasi tersebut bahwa mereka akan menarik dana jika Palestina diterima. Pada bulan Mei, sebuah kelompok dari negara-negara OKI mengajukan permohonan keanggotaan kepada UNESCO atas nama Palestina, dan terdaftar total 91 negara yang telah mengakui Negara Palestina.

 Posisi Israel 
Antara Perang Enam Hari dan Perjanjian Oslo, tidak ada pemerintah Israel yang mengakui kedaulatan Palestina. Dibawah pemerintahan Benjamin Netanyahu pertama (1996-1999), Netanyahu mengecam Yitzhak Rabin dan Shimon Peres karena telah membawa realisasi "bahayanya" sebuah negara Palestina, dan menyatakan bahwa tujuan pemerintahannya adalah untuk tidak membiarkan Otoritas Palestina untuk berevolusi diatas otonomi.

Pada Juni 2003, Ariel Sharon menjadi perdana menteri pertama yang menyatakan bahwa kemungkinan negara Palestina merdeka bisa terwujud dengan perbatasan sementara jika memenuhi syarat dan mengklaim bahwa negara sementara Palestina akan "sepenuhnya didemiliterisasi, dan negara ini akan menjadi rumah bagi diaspora Palestina dan pengungsi Palestina tidak akan diizinkan memasuki wilayah Israel." Perdana Menteri Ehud Olmert juga kembali menegaskan syarat yang sama.

Ketika Benjamin Netanyahu kembali menjadi perdana menteri pada 2009, pemerintah Israel kembali menyatakan bahwa Palestina adalah ancaman nasional Israel. Sikap Israel kemudian melembut setelah ada tekanan dari pemerintahan Barack Obama, dan untuk pertama kalinya pada 14 Juni 2009, Netanyahu menyatakan bahwa ia mendukung negara Palestina yang merdeka dengan wilayah yang lebih kecil daripada yang dijanjikan dan demiliterisasi. Posisi ini menuai kritik karena kurangnya komitmen terkait wilayah yang akan diserahkan kepada negara Palestina di masa mendatang. Pada Februari 2023, Netanyahu mengatakan, "Saya tentu saja bersedia mereka memiliki semua wewenang yang mereka butuhkan untuk memerintah diri sendiri, tetapi tidak ada wewenang yang dapat mengancam kita, dan ini berarti Israel harus memiliki tanggung jawab keamanan yang lebih besar." Namun pada 2025, sembari menghadapi perang Gaza dan serangkaian negara menyatakan akan mengakui kemerdekaan Palestina, Netanyahu memperlunak sikap dan berhasrat untuk menghancurkan impian negara Palestina yang merdeka. Pada 21 September 2025, Netanyahu menegaskan bahwa ia tidak akan mengakui negara Palestina yang berada di sebelah barat Sungai Yordan.

Israel secara konsisten menolak perbatasan yang disepakati pada 1967 dimana pakar militer Israel berpendapat bahwa perbatasan tersebut secara strategis akan memperlemah Israel. Ia juga menentang rencana Palestina untuk mendatangi Majelis Umum PBB terkait masalah kenegaraan, karena menurutnya rencana tersebut tidak menghormati perjanjian Oslo Accords, yang mana kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindakan sepihak.

 Daftar pengakuan 

 Pengakuan diplomatik 
Hingga September 2025, 158 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui Negara Palestina:
#NegaraTanggalKeanggotaan terkait115 November 1988Liga Arab, AU, OIC215 November 1988Liga Arab, GCC, OIC315 November 1988ASEAN, BRICS, G20, OIC415 November 1988Liga Arab, OIC515 November 1988Liga Arab, GCC, OIC615 November 1988Liga Arab, AU, OIC715 November 1988ASEAN, OIC815 November 1988Liga Arab, AU, OIC915 November 1988Liga Arab, AU, OIC—15 November 1988 "...the SADR was one of the first countries to recognise the state of Palestine ... on November 15."1015 November 1988Liga Arab, AU, OIC1115 November 1988Liga Arab, AU, OIC1215 November 1988G20, NATO, OIC1315 November 1988Liga Arab, OIC1416 November 1988OIC, SAARC1516 November 1988Liga Arab, G20, GCC, OIC1616 November 1988OIC, SAARC1716 November 19881816 November 1988AU1916 November 19882016 November 19882116 November 19882216 November 19882316 November 1988Liga Arab, BRICS, GCC, OIC2416 November 198825 (sebagai Yugoslavia)16 November 19882616 November 19882717 November 1988NATO, OIC2817 November 1988ASEAN, OIC2917 November 19883017 November 19883117 November 198832 (sebagai Cekoslowakia, diperdebatkan)18 November 1988NATO, EU33 (sebagai Cekoslowakia)18 November 1988NATO, EU3418 November 19883518 November 1988BRICS, G20, SAARC3618 November 19883718 November 19883818 November 1988AU3918 November 1988EU4018 November 1988SAARC4119 November 1988AU42 (sebagai Uni Soviet)19 November 1988BRICS, CSTO, G20, UNSC (Permanen)43 (sebagai Republik Sosialis Soviet Byelorusia)19 November 1988CSTO44 (sebagai Republik Sosialis Soviet Ukraina)19 November 19884519 November 1988ASEAN4620 November 1988BRICS, G20, UNSC (Permanen)4721 November 1988AU, OIC4821 November 19884921 November 198850 (sebagai Republik Rakyat Kamboja)21 November 19885121 November 19885221 November 19885322 November 19885422 November 198855 (diperdebatkan)23 November 1988NATO, EU5624 November 19885724 November 19885824 November 19885924 November 19886024 November 19886125 November 19886228 November 19886329 November 19886429 November 19886529 November 1988661 Desember 1988672 Desember 1988ASEAN683 Desember 1988693 Desember 1988705 Desember 1988716 Desember 1988AU728 Desember 1988AU, OIC7310 Desember 1988AU7412 Desember 1988AU, OIC7513 Desember 1988Liga Arab, GCC, OIC7614 Desember 1988EU, NATO7718 Desember 1988AU7819 Desember 1988AU7919 Desember 1988SAARC8022 Desember 1988AU8123 Desember 1988AU8225 Desember 1988SAARC832 Januari 1989AU844 Febuari 1989AU, BRICS854 Febuari 1989BRICS, OIC8612 Mei 1989AU, OIC8712 Mei 1989AU88Mei 1989AU8921 Agustus 1989MSG, PIF904 September 1989ASEAN911 Juli 1991AU926 April 1992CSTO, OIC, OTS9315 April 1992OIC, OTS9417 April 1992OIC9525 April 199296 (sebagai Republik Bosnia dan Herzegovina)27 Mei 1992972 April 1994CSTO, OIC9825 September 1994OIC, OTS994 Oktober 1994Government of Papua New Guina (4 October 2004). PNG establishes formal diplomatic relations with Palestine. Press release. Office of the Prime Minister. Accessed 30 May 2011.MSG, PIF10015 Febuari 1995AU, BRICS, G20101November 1995CSTO, OIC, OTS10223 Oktober 1998AU1031 Maret 200410425 Maret 2005 "... estableció relaciones diplomáticas con Palestina el 25 de marzo de 2005 mediante el intercambio de Notas Reversales, acto que implicó su reconocimiento. ... Por esta declaración la República del Paraguay reitera expresamente el reconocimiento de ese Estado como libre e independiente con las fronteras del 4 de junio de 1967."Mercosur, OAS10524 Juli 2006NATO1065 Febuari 2008OAS10730 November 2008Liga Arab, OIC1081 Desember 2008AU, OIC10927 April 200911015 Juli 2009OAS1111 Desember 2010BRICS, G20, Mercosur, OAS1126 Desember 2010G20, Mercosur, OAS11317 Desember 2010Mercosur, OAS11424 Desember 2010OAS1157 Januari 2011OAS11613 Januari 2011CARICOM, OAS, OIC11724 Januari 2011OAS11826 Januari 2011CARICOM, OAS, OIC11915 Maret 2011Mercosur, OAS1203 Mei 2011AU12114 Juli 2011AU12218 Juli 2011Liga Arab, OIC12319 Juli 2011AU12425 Agustus 2011OAS12526 Agustus 2011OAS12629 Agustus 2011CARICOM, OAS1279 September 2011CARICOM, OAS12819 September 2011CARICOM, OAS12922 September 2011CARICOM, OAS13025 September 2011CARICOM, OAS13115 Desember 2011EFTA, NATO13218 Januari 2012ASEAN—Febuari 20131339 April 2013OAS13427 April 2013CARICOM, OAS13530 Oktober 2014EU, NATO13614 September 2015CARICOM, OAS1373 Agustus 2018OAS13829 Juli 2019CARICOM, OAS13919 April 2024CARICOM, OAS14022 April 2024CARICOM, OAS1412 Mei 2024CARICOM, OAS1427 Mei 2024CARICOM, OAS14328 Mei 2024EU14428 Mei 2024EFTA, NATO14528 Mei 2024EU, NATO1465 Juni 2024EU, NATO14721 Juni 2024CSTO1485 Februari 2025G20, OAS14921 September 2025G7, G20, NATO, OAS15021 September 2025G20, PIF15121 September 2025G7, G20, NATO, UNSC (Permanen)15221 September 2025EU, NATO15322 September 2025EU, G7, G20, NATO, UNSC (Permanen)15422 September 2025EU, NATO15522 September 202515622 September 202515722 September 202515822 September 2025

 Tidak mengakui 

 Anggota PBB 
+NegaraPosisi resmiHubunganKeanggotaan terkaitPada September 2011, Presiden Barack Obama menyatakan penolakan terhadap pengakuan Palestina di pidatonya dalam Sidang Umum PBB, menyatakan bahwa "perdamaian asli hanya bisa direalisasikan antara Israel dan Palestina saja" dan "Pada akhirnya, harusnya Israel dan Palestina - bukan kita - yang harus mencapai kesepakatan dalam beberapa isu yang memecahkan mereka." Obama menyatakan kepada Presiden Mahmoud Abbas bahwa Amerika akan menveto seluruh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengandung kebijakan pengakuan Palestina. Presiden Donald Trump dan Joe Biden mempertahankan kebijakan tersebut. Wakil Presiden JD Vance pada Agustus 2025 menegaskan kembali bahwa AS tidak akan mengakui Palestina, menyatakan "Saya tidak tahu apa artinya secara sungguh mengakui kemerdekaan Palestina, mengingat kurangnya pemerintahan yang berfungsi di sana". YaG7, G20, OAS, NATO, UNSC (Permanen)Austria memberikan status diplomatik penuh kepada perwakilan PLO di Wina pada 13 Desember 1978, di bawah kanselir Bruno Kreisky. Pada Juni 2011, Menteri Luar Negeri Michael Spindelegger mengatakan bahwa Austria "belum memutuskan apakah akan mendukung pengakuan PBB atas negara Palestina", menambahkan bahwa ia lebih suka menunggu pendekatan bersama Uni Eropa terkait masalah ini. Ia berkata: "Kami akan memutuskan di saat-saat terakhir karena hal itu mungkin masih memberi [kedua pihak] kesempatan untuk mengembalikan proses perdamaian Timur Tengah ke jalurnya." Spindelegger juga menyarankan agar Uni Eropa menyusun resolusi versi mereka.YaEUBelanda mendukung solusi dua negara, dengan pengakuan Palestina sebagai negara dipandang bergantung pada keberhasilan negosiasi yang menjamin keamanan dan pengakuan timbal balik kedua negara. Pada bulan Agustus 2025, kementerian luar negeri Belanda menyatakan, "Belanda tidak berencana untuk mengakui negara Palestina saat ini."YaEU, NATOPada bulan Mei 2024, Menteri Luar Negeri Hadja Lahbib menyatakan bahwa pengakuan tidak dapat didiskusikan, namun tidak akan diberikan pada saat itu, sementara Perdana Menteri Alexander De Croo menggarisbawahi bahwa pengakuan hanya dilakukan secara simbolis dan tidak akan bermakna apapun. Pada Juli 2025, pemerintahan Belgia menyatakan akan menentukan posisinya mengenai pengakuan pada awal September 2025. Pada bulan Agustus 2025, Menteri Luar Negeri Maxime Prévot mendesak Parlemen Federal bahwa Belgia harus mengakui Palestina sesegera mungkin, dan memperingatkan bahwa penundaan apa pun akan membahayakan kredibilitas negara tersebut dalam solusi dua negara. Pada tanggal 1 September 2025, Menteri Luar Negeri Maxime Prévot mengumumkan bahwa Belgia akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB tahun 2025, dengan syarat bahwa sandera Hamas dilepaskan kembali kepada Israel dan Hamas dikecualikan dari pemerintahan baru Palestina. Pada 22 September, Perdana Menteri Bart De Wever menyatakan bahwa Belgia tidak akan mengakui Palestina secara de jure, mengiterasikan kembali syarat pemerintah Belgia mengenai Hamas.YaEU, NATOEritrea adalah dua negara Afrika selain Kamerun yang tidak mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Pada 2010, Presiden Isaias Afewerki menyatakan, "Israel membutuhkan pemerintahan, kita harus menghormatinya. Rakyat Palestina juga membutuhkan kehidupan yang bermartabat, tetapi itu tidak bisa dilakukan di Gaza atau di Tepi Barat. Solusi dua negara tidak mempan, itu hanya buat membodohi orang. Rakyat Israel dan Palestina hidup berdampingan di negara yang sama tidak akan terjadi. Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah Transyordania. Israel bisa dibiarkan secara damai sementara rakyat Palestina bisa bergabung dengan Yordania dan membentuk bangsa sendiri." Translation at Human Rights Concern Eritrea . Retrieved 15 August 2011. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada tahun 2011, Isaias menyatakan bahwa "Eritrea menegaskan kembali dukungan jangka panjangnya terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan negara yang merdeka dan berdaulat. Eritrea juga menjunjung tinggi hak Israel untuk hidup damai dan aman dalam batas-batas yang diakui secara internasional." Pada 29 November 2012, Eritrea memberikan suara mendukung resolusi untuk menjadikan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota di PBB. Pada 23 September 2024, Menteri Luar Negeri Y.M. Osman Saleh menekankan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Pada tanggal 19 Januari 2025, Kementerian Informasi merilis pernyataan pers yang menyambut baik gencatan senjata dalam perang Gaza yang dilaksanakan hari itu.YaAUDalam pertemuan dengan Riyad al-Malki pada bulan Juni 2010, Menteri Urmas Paet mengatakan negaranya menyetujui perjanjian antara kedua negara dan "penentuan nasib sendiri bagi Palestina". Para pejabat menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengambil posisi mengenai tawaran PBB sampai kata-kata akhir resolusi tersebut diterbitkan. Pada tanggal 30 Juli 2025, Perdana Menteri Estonia Kristen Michal menekankan bahwa Estonia tidak memiliki rencana untuk mengakui Palestina.YaEU, NATOKebijakan Fiji mengenai konflik Israel–Palestina sebagian besar didasarkan pada resolusi PBB.TidakMSG, PIFPada Juli 2025, Perdana Menteri Giorgia Meloni dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani menyatakan bahwa Italia belum bersedia mengakui kemerdekaan Palestina dan menanggap bahwa langkah tersebut tidak produktif. Namun pada September 2025, Meloni mengeluarkan syarat bahwa Palestina akan diakui apabila Hamas membebaskan seluruh sandera mereka dan tidak dimasukan ke dalam pemerintahan Palestina.YaG7, G20, NATO, EUJepang mendukung solusi dua negara dan realisasi kemerdekaan Palestina. Pada bulan Oktober 2007, seorang pejabat Kementerian Kehakiman Jepang mengatakan, "Mengingat Otoritas Palestina telah berkembang menjadi negara yang hampir sepenuhnya dan menerbitkan paspornya sendiri, kami telah memutuskan untuk menerima kewarganegaraan Palestina". Pemerintah Jepang menyatakan tidak akan mengakui tindakan apa pun yang akan membahayakan negara Palestina dengan perbatasan sebelum tahun 1967 maupun aneksasi Yerusalem Timur oleh Israel. Jepang memberikan suara positif terhadap resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan Palestina status Negara Pengamat Non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan November 2012, dan sejak itu, menyebut negara itu sebagai "Palestina". Pada bulan Agustus 2024, seorang pejabat Jepang menyatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan pengakuan. Pada 30 Juli 2025, Menteri Luar Negeri Takeshi Iwaya menyatakan bahwa, berbeda dengan Prancis, Jepang membutuhkan waktu tambahan sebelum mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Namun, beliau menegaskan kembali komitmen Jepang yang berkelanjutan terhadap solusi dua negara. Pada 22 September 2025, Iwaya menyatakan bahwa pengakuan Palestina hanya menunggu "kapan", bukan "jika".YaG7, G20Pada April 2011, Kanselir Angela Merkel melabel pengakuan Palestina sebagai "langkah unilateral" dan dengan tegas menyatakan bahwa Jerman akan menolak untuk mengakui kemerdekaan Palestina tanpa persetujuan dari Israel terlebih dahulu. "Oleh karena itu, pengakuan sepihak jelas tidak berkontribusi pada pencapaian tujuan ini... Ini adalah sikap kami sekarang dan akan menjadi sikap kami pada bulan September. Perlu ada pengakuan bersama, jika tidak, ini bukanlah solusi dua negara." Ia juga menegaskan kembali komitmen pemerintahnya untuk mencapai kesepakatan sesegera mungkin. "Kami menginginkan solusi dua negara. Kami ingin mengakui negara Palestina. Mari kita pastikan negosiasi dimulai. Ini mendesak." Posisi ini kembali ditegaskan oleh Kanselir Friedrich Merz yang menyatakan bahwa Palestina belum memenuhi syarat untuk menjadi negara berdaulat.YaG7, G20, NATO, EUSecara resmi, Kamerun mendukung solusi dua negara. Walaupun Kamerun adalah negara Islam dan anggota OIC, Presiden Paul Biya memiliki hubungan yang kuat dengan Israel sejak 1980an. Kemitraan ini menyebabkan rusaknya hubungan Kamerun dengan negara-negara Islam, banyak diantaranya menarik dana bantuan pembangunan dan menekan Biya untuk mengakui Palestina sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta Biya untuk menolak resolusi PBB yang akan mengakui Palestina sebagai anggota PBB.YaAU, OICDalam pertemuan puncak Forum Kepulauan Pasifik (PIF) pada awal September 2011, menteri luar negeri Kiribati dilaporkan menyatakan ketertarikan untuk memberi dukungan kepada Palestina.TidakPIFKorea Selatan tidak mengakui kemerdekaan Palestina namun mereka memiliki sebuah kantor perwakilan di Ramallah.YaG20Liechtenstein mengandalkan pemerintahan Swiss untuk mengerjakan sebagian besar kebijakan luar negeri mereka. Pada Januari 2011, Swiss dan Liechtenstein mengajukan rancangan resolusi yang menjamin hak kedaulatan Palestina, dan menyatakan bahwa hak ini harus diterapkan segera untuk Palestina yang merdeka dapat terwujudkan. Pada bulan September 2025, Menteri Luar Negeri Sabine Monauni menyatakan bahwa Palestina pada dasarnya memenuhi persyaratan untuk menjadi negara.TidakEFTAMakedonia Utara merupakan salah satu dari sedikit negara yang tidak memiliki hubungan bilateral dengan Palestina. Menteri luar negeri Nikola Poposki menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina akan didasari oleh keputusan dari Uni Eropa dan mitra strategisnya.TidakNATONegara ini secara konsisten mendukung Israel dan menolak mendukung kemerdekaan Palestina, walaupun hal ini disebabkan karena asosiasi mereka dengan Amerika Serikat. Mantan Presiden Manny Mori menyatakan bahwa Mikronesia "berhutang budi" kepada Israel saat Israel memutuskan untuk mendukung keanggotaan Mikronesia di PBB pada tahun 1986. Pada pertemuan puncak Forum Kepulauan Pasifik (PIF) pada bulan September 2011, pemimpin delegasi Mikronesia dilaporkan menyatakan solidaritas negaranya terhadap penderitaan rakyat Palestina dan dukungannya terhadap hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Mengenai upaya PNA untuk mendapatkan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pejabat tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang ditandatangani dengan AS mencegah FSM untuk memberikan suara sesuai keinginan pemerintahnya dalam kasus-kasus yang bertentangan dengan keinginan AS. Mengenai bantuan pembangunan berkelanjutan Israel kepada masyarakat Mikronesia, diplomat lain mencatat, "Kami membutuhkan keahlian Israel, jadi saya tidak melihat perubahan dalam kebijakan kami dalam waktu dekat."TidakPIFPada 27 Mei 2024, Menteri Luar Negeri Mihai Popsoi menegaskan kembali mendukung solusi dua negara. Namun ia juga menegaskan bahwa pemerintah Moldova belum ada konsensus internal mengenai pengakuan Palestina.YaMyanmar adalah salah satu dari dua negara Asia di Gerakan Nonblok yang tidak mengakui kemerdekaan Palestina selain Singapura. Mantan menteri luar negeri Win Aung menyatakan pada tahun 2000 bahwa Myanmar mendukung solusi dua negara dalam perbatasan yang diakui secara internasional.TidakASEANPada tahun 2010, Perdana Menteri Tuilaʻepa Saʻilele Malielegaoi menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara terhadap konflik tersebut.TidakPIFSelandia Baru belum mengakui kedaulatan Palestina, namun mendukung solusi dua negara. Ia juga mempertahankan kebijakan pengakuan diam-diam, alih-alih eksplisit, terhadap negara-negara baru. Bagi Palestina, ini berarti meningkatkan status delegasi terakreditasinya menjadi status diplomatik. Pada awal September 2011, Menteri Luar Negeri Murray McCully mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengambil keputusan sampai kata-kata resolusi dirilis. "Kami punya reputasi sebagai negara yang berpikiran adil dan adil dalam masalah ini, dan yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu untuk melihat kata-kata resolusi tersebut." Ia juga mengatakan kepada Riyad al-Malki bahwa negaranya menolak memberikan janji apa pun kepada Israel untuk menolak memberikan suara mendukung rancangan resolusi tersebut. Sejak 2017, Perdana Menteri Jacinda Ardern mempertegaskan kembali mendukung solusi dua negara dan menolak ekspansi pemukiman Israel yang ilegal. Namun pada 26 September 2025, Menteri Luar Negeri Winston Peters menyatakan sikap bahwa Selandia Baru tidak akan mengakui kemerdekaan Palestina karena belum memenuhi syarat sebagai negara berdaulat.YaPIFSingapura belum mengakui kemerdekaan Palestina karena hubungan yang erat dengan Israel. Namun mereka memiliki kantor perwakilan di Ramallah untuk membangun hubungan dengan otoritas Palestina. Pada 2 Juli 2024, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan menyatakan bahwa Singapura bersedia untuk mengakui Palestina apabila Palestina mengakui hak kedaulatan Israel. Pada Juli 2025, Singapura mengumumkan bahwa mereka siap untuk mengakui kemerdekaan Palestina "secara prinsip". Pada 22 September 2025, Vivian Balakrishnan mengeluarkan syarat Singapura untuk mengakui kemerdekaan Palestina, yakni "pemerintahan yang kompeten, mengakui hak kedaulatan Israel, dan tidak mendukung terorisme".YaASEANSwiss tidak mengakui Palestina sebagai negara merdeka, tetapi telah memberikan suara mendukung pemberian status pengamat non-anggota di PBB pada November 2014. Presiden Swiss Simonetta Sommaruga menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara, dengan mengatakan: "Swiss telah berupaya selama bertahun-tahun untuk menemukan solusi bagi konflik antara Israel dan Palestina. Tujuan kami adalah mencapai perdamaian."YaEFTAPemerintahan sebelumnya dikenal memiliki reputasi yang tenar dalam mendukung upaya Palestina. Dalam konflik Arab-Israel yang luas, Yunani dikenal memiliki sikap mengecam Israel ketimbang negara Eropa lainnya yang mendukung Israel. Yunani menjalin hubungan dengan PLO pada 1981 dan hubungan dengan Israel hanya dipertahankan ke level konsulat sampai pengakuan Israel oleh Konstantinos Mitsotakis pada 1990. Sejak itu, kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Georgios A. Papandreou membuat hubungan Yunani dengan Israel semakin mesra, mengakhiri upaya dalam memperjuangkan hak-hak Palestina. Pada Desember 2015, Parlemen Yunani memberikan suara mendukung usulan yang meminta pemerintah untuk mengakui Palestina. Pada 7 September 2025, Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis menyatakan bahwa ia akan mendukung kemerdekaan Palestina "di saat yang tepat".YaEU, NATO

 Bukan anggota PBB 
+NamaPosisi resmiHubungan1Tidak2Ordo Malta hanya memiliki hubungan setara kedutaan dengan pemerintah PalestinaYa "Last September, we have opened relations with the Palestinian Authorities". "The Order of Malta has relations at Ambassador level with: Palestinian Authority".3Taiwan tidak mengakui kemerdekaan Palestina walaupun pemerintahan Taiwan menyatakan bahwa mereka akan memperhatikan perkembangan di wilayah Timur Tengah secara cermat dan meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog untuk menyelesaikan masalah. Pada 22 September 2025, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengkritik peta yang dirilis oleh Misi Pengamat Permanen Palestina yang mewarnai Pulau Taiwan sebagai "diakui", yang menyiratkan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, dan menyatakan bahwa Taiwan "tidak memiliki rencana langsung untuk mengakui negara Palestina". Kemenlu juga mengutip kemitraan strategis antara Tiongkok dan Palestina, di mana Palestina menegaskan bahwa Taiwan adalah "bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah Tiongkok."Tidak

 Lihat pula 

 Status Yerusalem
 Nasionalisme Palestina
 Pengakuan internasional terhadap Israel

 Referensi 

Kategori:Organisasi Pembebasan Palestina
Kategori:Nasionalisme Palestina
Palestina
Kategori:Politik di Negara Palestina
Kategori:Kontribusi Bulan Asia Wikipedia