Badan Pertimbangan Kepegawaian

Badan Pertimbangan Kepegawaian (disingkat BAPEK) adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. BAPEK berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAPEK mempunyai tugas:
 memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden.
 memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan / atau Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Kepengurusan
Susunan keanggotaan BAPEK, terdiri dari ketua, sekretaris dan 5 anggota. Berikut rinciannya:
Ketua/ merangkap anggota : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sekretaris/ merangkap anggota : Kepala Badan Kepegawaian Negara
Anggota : 
Sekretaris Kabinet
Kepala Badan Intelijen Negara
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia

Hasil Sidang
220px|jmpl|MenpanRB Syafruddin memimpin Sidang BAPEK (2018)
220px|jmpl|MenpanRB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam Sidang BAPEK (2020)
Sidang Bapek diadakan paling sedikit 1 kali sebulan, berikut beberapa sidang BAPEK:
Sidang BAPEK 21 Februari 2018
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH): 10 PNS
Sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS): 33 PNS
Sanksi penurunan pangkat 3 tahun: 4 PNS
Sidang BAPEK 26 November 2018
Sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS): 33 PNS
Sidang BAPEK 3 Juli 2019
Sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS): 42 PNS
Sanksi penurunan pangkat 3 tahun: 2 PNS
Sidang BAPEK 7 Januari 2020
Sanksi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS): 73 PNS
Sanksi penurunan pangkat 3 tahun: 8 PNS
Sanksi penurunan pangkat 1 tahun: 2 PNS

 Referensi 

Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia