Republik parlementer

Republik parlementer atau republik konstitusional parlementer adalah suatu jenis republik yang menjalankan pemerintahan dengan sistem parlementer, yang dalam sistem ini eksekutif (pemerintah) memperoleh legitimasi dari dan bertanggung jawab pada legislatif (parlemen). Ada beberapa variasi republik parlementer. Sebagian besar memiliki perbedaan yang paling jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan memegang kekuasaan yang nyata, lebih seperti monarki konstitusional. Variasi lainnya adalah menyatukan peran kepala negara dan kepala pemerintahan, serupa dengan sistem presidensial, tetapi dengan ketergantungan pada kekuasaan parlemen.

Untuk kasus pertama yang disebutkan di atas, secara khusus, bentuk penataan eksekutif berbeda dari kebanyakan republik parlementer dan semipresidensial yang memisahkan kepala negara (biasanya dijalankan oleh "presiden") dari kepala pemerintahan (biasanya dijalankan oleh "perdana menteri", "premier", atau "kanselir"). Kepala pemerintahan bergantung pada kepercayaan parlemen dan memiliki masa jabatan fleksibel, sementara kepala negara kurang bergantung pada parlemen dan menjalankan jabatan dengan mayoritas kekuasaan eksekutif.

 Kekuasaan 
ka|jmpl|Mary McAleese, Presiden Irlandia (1997–2011) dan Aleksander Kwaśniewski, Presiden Polandia (1995–2005). Keduanya adalah kepala negara dari republik parlementer.
Kontras dengan republik sistem presidensial atau semipresidensial, kepala negara biasanya tidak memiliki kekuasaan eksekutif seluas presiden eksekutif, karena banyak dari kekuasaan tersebut diberikan pada kepala pemerintahan (biasanya disebut perdana menteri).

Namun, pada republik parlementer yang kedudukan kepala negaranya bergantung pada parlemen, kepala pemerintahan dan kepala negara dapat disatukan (seperti di Botswana, Kepulauan Marshall, Nauru, Afrika Selatan, dan Suriname), tetapi sang presiden umumnya tetap dipilih seperti perdana menteri yang kebanyakan dipilih berdasarkan sistem Westminster. Ini berarti presiden biasanya adalah pemimpin partai atau koalisi partai terbesar di parlemen.

Dalam beberapa kasus, presiden dapat secara legal memiliki kekuasaan eksekutif, yang diberikan pada mereka, untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari (seperti di Austria), tetapi dengan konvensi mereka tidak menggunakan kekuasaan ini atau hanya menggunakan kekuasaan ini untuk memberikan efek pada saran parlemen atau kepala pemerintahan. Oleh karena itu, beberapa republik parlementer dapat terlihat mengikuti sistem semipresidensial, tetapi dijalankan dengan sistem parlementer.

 Perkembangan historis 
Biasanya, republik parlementer adalah negara-negara yang sebelumnya adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer, dengan posisi kepala negara adalah penguasa monarki.

Chili menjadi republik parlementer pertama di Amerika Selatan setelah perang sipil tahun 1891. Namun, menyusul kudeta yang terjadi tahun 1925 sistem ini digantikan dengan sistem presidensial.

 Daftar republik parlementer modern 

NegaraSebelumnyaPenerapan republik parlementerKepala negara dipilih oleh  Albania Negara satu-partai1991Parlemen, berdasarkan mayoritas  Austria Negara satu-partai (bagian dari Jerman Nazi, lihat Anschluss)1945Pemilihan langsung, hingga putaran kedua  Bangladesh Republik presidensial1991sebelumnya republik parlementer antara 1971 dan 1975.Parlemen  Bosnia dan Herzegovina Negara satu-partai (bagian dari Yugoslavia)1991Pemilihan langsung, hingga putaran kedua  Botswana Protektorat Britania (Protektorat Bechuanaland)1966Parlemen, berdasarkan mayoritas  Bulgaria Negara satu-partai1989Pemilihan langsung, hingga putaran kedua  Kroasia Republik semipresidensial2000Pemilihan langsung, hingga putaran kedua  Republik Ceko Negara satu-partai (Bagian dari Cekoslowakia)1993Pemilihan langsung, hingga putaran kedua (sejak 2013; sebelumnya parlemen, berdasarkan mayoritas)  Dominika Negara asosiasi dari Britania Raya1978Parlemen, berdasarkan mayoritas  Estonia Negara satu-partai (Bagian dari Uni Soviet)1991Estonia sebelumnya adalah republik parlementer antara 1919 dan 1934 ketika pemerintah dikudeta. Tahun 1938 Estonia menerapkan sistem presidensial dan pada Juni 1940 diduduki dan dikuasai oleh Uni Soviet.Parlemen, berdasarkan dua per tiga mayoritas  Etiopia Negara satu-partai1991Parlemen, berdasarkan dua per tiga mayoritas  Fiji Yunta militer2014Parlemen, berdasarkan mayoritas  Finlandia Republik semipresidensial2000Sebelumnya republik semipresidensial, kini republik parlementer menurut David Arter, Profesor Politik di Universitas Aberdeen. Dalam bukunya "Scandinavian Politics Today" (Manchester University Press, revisi 2008), ia mengutip Jaakko Nousiainen dalam buku "From semi-presidentialism to parliamentary government" (Scandinavian Political Studies 24 (2) pp. 95–109) sebagai berikut: "There are hardly any grounds for the epithet 'semi-presidential'." Kesimpulan Arter sendiri hanya sedikit lebih bernuansa: "The adoption of a new constitution on 1 March 2000 meant that Finland was no longer a case of semi-presidential government other than in the minimalist sense of a situation where a popularly elected fixed-term president exists alongside a prime minister and cabinet who are responsible to parliament (Elgie 2004: 317)". Berdasarkan Konstitusi Finlandia, presiden tidak mungkin memimpin pemerintahan tanpa persetujuan kementerian, dan tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan parlemen atas keinginannya sendiri. Finlandia pada kenyataannya direpresentasikan oleh perdana menterinya, dan bukan oleh presidennya, pada Dewan Kepala Negara dan Pemerintahan Uni Eropa. Konstitusi 2012 bahkan telah mengurangi kekuasaan presiden lebih banyak lagi.Pemilihan langsung, hingga putaran kedua  Jerman Negara satu-partai1949Dalam kasus berdirinya negara Jerman Barat, termasuk yang sebelumnya Berlin Barat, negara satu-partai terdahulu adalah Jerman Nazi. Tapi dalam kasus Länder Baru dan yang dahulu Berlin Timur, negara terdahulunya adalah Jerman Timur. Harap diperhatikan bahwa reunifikasi Jerman terjadi pada 3 Oktober 1990, ketika lima negara bagian dari Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur) yang berdiri kembali bergabung dengan Republik Federal Jerman, dan Berlin disatukan menjadi satu negara bagian-kota. Oleh karena itu, tanggal ini menjadi tanggal pembentukan Republik Federal Jerman secara utuh, meskipun hingga 1990 wilayah Jerman Timur belum menjadi bagian dari republik parlementer.Majelis federal (delegasi parlemen dan negara bagian), berdasarkan mayoritas mutlak  Yunani Yunta militer; Monarki konstitusional1975Parlemen, berdasarkan mayoritas  Monarki konstitusional (presidensial)1970Tahun 1980, secara resmi berubah menjadi kepala negara eksekutif, yang juga adalah kepala pemerintahan dikombinasi.Parlemen, berdasarkan mayoritas HungariaNegara satu-partai1990Parlemen, berdasarkan mayoritas mutlak  Islandia Sebelumnya bagian dari Denmark;  Monarki konstitusional1944Pemilihan langsung, berdasarkan suara mayoritas  Monarki konstitusional (Dominion Britania)1950Parlemen dan legislator negara bagian, dengan satu suara yang dapat dialihkan  Irak Negara satu-partai2005Parlemen, berdasarkan dua per tiga mayoritas  Irlandia Monarki konstitusional (Dominion Britania)1949Kepala negara Irlandia dari 1936 hingga 1949.Pemilihan langsung, dengan satu suara yang dapat dialihkan  Israel Protektorat (Bagian dari Mandat Britania atas Palestina)1948Parlemen, berdasarkan mayoritas  Italia Monarki konstitusional1946Parlemen, berdasarkan dua per tiga mayoritas KiribatiProtektorat1979Parlemen, berdasarkan mayoritas  Kirgizstan Republik presidensial2010Pemilihan langsung, hingga putaran kedua LatviaNegara satu-partai (Bagian dari Soviet Union)1991Latvia sebelumnya adalah republik parlementer antara 1921 dan 1934 ketika Perdana Menteri Kārlis Ulmanis mengambil alih kekuasaan melalui kudeta. Pada Juni 1940 Latvia diduduki dan dikuasai oleh Uni Soviet.Parlemen Lebanon Protektorat (Lebanon Besar)1941Parlemen LibyaJamahiriya (sebelum 2011)2012Parlemen MakedoniaNegara satu-partai (Bagian dari Yugoslavia)1991Pemilihan langsung, hingga putaran kedua Malta Monarki konstitusional (wilayah Persemakmuran)1974Parlemen, berdasarkan mayoritas Kepulauan Marshall Wilayah Perwalian PBB (Bagian dari Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik)1979Parlemen Monarki konstitusional (wilayah Persemakmuran)1992Parlemen, berdasarkan mayoritas Federasi Mikronesia Wilayah Perwalian PBB (Bagian dari Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik)1986Parlemen, berdasarkan mayoritas Moldova Negara satu-partai (Bagian dari Uni Soviet, hingga 1990)Republik parlementer transisi (1991-1994)1994Pemilihan parlementer pertama diadakan pada Februari dan Maret 1990, ketika Moldova masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Karena Partai Komunis Moldova adalah satu-satunya partai yang terdaftar, kandidat oposisi diperbolehkan maju secara individual. Tahun 1991, negara ini mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet dan, tahun 1994, diadakan pemilihan parlemen pertama untuk Moldova sebagai negara yang berdiri sendiri.Parlemen, berdasarkan mayoritas MontenegroNegara satu-partai (Bagian dari Yugoslavia, dan setelah Serbia dan Montenegro)1992Pemilihan langsung, hingga putaran kedua Nauru Wilayah Perwalian Australia1968Parlemen  Nepal    Monarki konstitusional 2008  Parlemen  Pakistan Presidensial dan republik semispresidensial 2010Parlemen dan legislator negara bagian, dengan satu suara yang dapat dialihkan  Polandia Negara satu-partai1990Pemilihan langsung, hingga putaran kedua  Samoa    Monarki konstitusional 2007  Parlemen  San Marino    Kekaisaran Romawi301  Parlemen  Serbia Negara satu-partai (Bagian dari Yugoslavia)1991Pemilihan langsung, hingga putaran kedua  Singapura Monarki konstitusional (Bagian dari Malaysia)1965Pemilihan langsung  Slowakia Negara satu-partai (Bagian dari Cekoslowakia)1993Parlemen (sebelum 1999)Pemilihan langsung, hingga putaran kedua (sejak 1999)  Slovenia Negara satu-partai (Bagian dari Yugoslavia)1991Pemilihan langsung, hingga putaran kedua  Somalia Pemerintahan transisi (setelah 1991)Negara satu-partai (sebelum 1991)2012Parlemen  Afrika Selatan Monarki konstitusional (wilayah Persemakmuran)1961Parlemen, berdasarkan mayoritas  Kediktatoran militer1987Parlemen, berdasarkan mayoritas  Monarki konstitusional (wilayah Persemakmuran)1976Parlemen  Tunisia Republik semipresidensial (1956-2011)Pemerintahan transisi (2011-2014)2014Parlemen, berdasarkan mayoritas  Turki Negara satu-partai1946Pemilihan langsung (sejak 2007, sebelumnya parlemen)  Vanuatu Kondominium Britania-Prancis (Hebrides Baru)1980Parlemen dan presiden-presiden dewan regional, berdasarkan mayoritas

 Lihat pula 
 Sistem parlementer
 Republik konstitusional
 Republikanisme

 Catatan 

 Referensi 

Kategori:Demokrasi
Kategori:Bentuk pemerintahan
Kategori:Liberalisme
Kategori:Istilah politik