Ismail Haniyah

Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyyah (, ; terkadang diterjemahkan sebagai Ismail Haniya, Ismail Haniyah, Ismail Haniyeh; ) adalah seorang politikus Palestina yang menjabat sebagai ketua Biro Politik Hamas dari Mei 2017 hingga pembunuhannya pada Juli 2024. Ia juga menjabat sebagai Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina dari Maret 2006 hingga Juni 2014 dan pemimpin Hamas di Jalur Gaza dari Juni 2007 hingga Februari 2017, di mana ia digantikan oleh Yahya Sinwar. Haniyah dikenal sebagai pemimpin Hamas yang lebih moderat dan dekat dengan pemimpin spiritual Hamas, Sheikh Ahmad Yassin, yang dibunuh Israel.

Haniyah lahir di kamp pengungsi al-Shati di Jalur Gaza yang saat itu dikuasai Mesir pada tahun 1962 atau  1963, dari orang tua yang diusir atau melarikan diri dari Ashkelon selama perang Palestina 1948. Ia memperoleh gelar sarjana dalam sastra Arab pada tahun 1987 dari Universitas Islam Gaza, di mana ia pertama kali terlibat dengan Hamas setelah didirikan selama Intifadah Pertama melawan pendudukan Israel, yang menyebabkan ia dipenjara selama tiga periode singkat setelah berpartisipasi dalam protes. Setelah dibebaskan pada tahun 1992, ia diasingkan ke Lebanon, kembali setahun kemudian untuk menjadi dekan di Universitas Islam Gaza. Haniyah ditunjuk untuk mengepalai kantor Hamas pada tahun 1997, dan kemudian naik pangkat dalam organisasi tersebut.

Haniyah adalah kepala kandidat Hamas yang memenangkan pemilihan umum legislatif Palestina 2006, yang berkampanye tentang perlawanan bersenjata terhadap pendudukan Israel, dan menjadi Perdana Menteri Negara Palestina. Namun, Mahmoud Abbas, Presiden Palestina, memberhentikan Haniyah dari jabatannya pada tanggal 14 Juni 2007. Karena konflik Fatah-Hamas yang sedang berlangsung saat itu, Haniyah tidak mengakui keputusan Abbas dan terus menjalankan kewenangan perdana menteri di Jalur Gaza. Haniyah adalah pemimpin Hamas di Jalur Gaza dari tahun 2006 hingga Februari 2017, ketika ia digantikan oleh Yahya Sinwar. Haniyah dipandang sebagai salah satu tokoh yang relatif lebih pragmatis dan moderat di Hamas. Dari tahun 2017 hingga pembunuhannya, ia sebagian besar tinggal di Qatar.

Pada 6 Mei 2017, Haniyah terpilih sebagai ketua Biro Politik Hamas, menggantikan Khaled Mashal; pada saat itu, Haniyah pindah ke Qatar dari Jalur Gaza. Setelah dimulainya perang Israel-Hamas pada akhir tahun 2023, Israel menyatakan niatnya untuk membunuh semua pemimpin Hamas. Pada awal tahun 2024, tiga putra dan tiga cucunya tewas dalam serangan udara Israel di Jalur Gaza. Pada bulan Mei 2024, Karim Khan, jaksa Mahkamah Pidana Internasional, mengumumkan niatnya untuk mengajukan surat perintah penangkapan bagi Haniyah, dan para pemimpin Hamas lainnya, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai bagian dari penyelidikan ICC di Palestina. Pada tanggal 31 Juli 2024, Haniyah dibunuh dengan alat peledak yang ditanam di kediamannya di Teheran yang kemungkinan besar oleh agen Mossad Israel. Pada saat kematiannya, ia sedang memimpin negosiasi gencatan senjata dengan Israel untuk Hamas.

 Kehidupan awal dan pendidikan 
Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyah lahir dari keluarga Muslim Palestina di kamp pengungsi al-Shati di Jalur Gaza yang diduduki Mesir. Orang tuanya diusir atau melarikan diri dari Ashkelon selama perang Palestina 1948, bagian dari wilayah tempat Israel kemudian didirikan. Di masa mudanya, ia bekerja di Israel untuk menghidupi keluarganya. Ia bersekolah di sekolah yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lulus dari Universitas Islam Gaza dengan gelar sastra Arab pada tahun 1987. Ia terlibat dengan Hamas saat di universitas. Dari tahun 1985 hingga 1986, ia menjadi kepala dewan mahasiswa yang mewakili Ikhwanul Muslimin. Ia bermain sebagai gelandang di tim sepak bola Asosiasi Islam. Ia lulus sekitar waktu ketika Intifadah Pertama melawan pendudukan Israel pecah, di mana ia berpartisipasi dalam protes terhadap Israel.

 Aktivisme awal 
Haniyah berpartisipasi dalam protes Intifadah Pertama dan dijatuhi hukuman penjara singkat oleh pengadilan militer Israel. Ia ditahan oleh Israel lagi pada tahun 1988 dan dipenjara selama enam bulan. Pada tahun 1989, ia dipenjara selama tiga tahun.

Setelah dibebaskan pada tahun 1992, otoritas militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki mengasingkannya ke Lebanon bersama para pemimpin senior Hamas Abdel Aziz al-Rantisi, Mahmoud Zahhar, Aziz Duwaik, dan 400 aktivis lainnya. Para aktivis tersebut tinggal di Marj al-Zahour di Lebanon selatan selama lebih dari setahun, di mana, menurut BBC News, Hamas "menerima liputan media yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi terkenal di seluruh dunia". Setahun kemudian, ia kembali ke Gaza dan diangkat menjadi dekan Universitas Islam Gaza.

 Karier politik 
 Hamas 
Setelah Israel membebaskan Ahmed Yassin dari penjara pada tahun 1997, Haniyah ditunjuk untuk mengepalai kantornya. Keunggulannya dalam Hamas tumbuh karena hubungannya dengan Yassin dan ia ditunjuk sebagai wakil Otoritas Palestina. Jabatannya dalam Hamas terus menguat selama Intifadah Kedua karena hubungannya dengan Yassin, dan karena pembunuhan sebagian besar pimpinan Hamas oleh pasukan keamanan Israel. Ia menjadi sasaran Pasukan Pertahanan Israel karena dugaan keterlibatannya dalam serangan terhadap warga negara Israel. Setelah bom bunuh diri di Yerusalem pada tahun 2003, ia terluka ringan di tangannya oleh serangan bom Angkatan Udara Israel yang berusaha melenyapkan pimpinan Hamas. Pada bulan Desember 2005, Haniyah terpilih untuk mengepalai calon legislatif Hamas, yang memenangkan pemilihan Dewan Legislatif bulan berikutnya. Haniyah menggantikan pimpinan utama Hamas di bawah Khaled Mashaal dalam pemilihan yang diadakan pada tahun 2016.

 Perdana menteri 

Haniyah dicalonkan sebagai perdana menteri pada 16 Februari 2006 menyusul kemenangan Hamas dalam "Daftar Perubahan dan Reformasi" pada 25 Januari 2006. Ia secara resmi diperkenalkan kepada presiden Mahmoud Abbas pada 20 Februari dan dilantik pada 29 Maret 2006.

Reaksi Barat
Israel menerapkan serangkaian tindakan hukuman, termasuk sanksi ekonomi, terhadap Otoritas Palestina setelah pemilihan umum. Perdana Menteri sementara Ehud Olmert mengumumkan bahwa Israel tidak akan mentransfer sekitar $50 juta per bulan dari penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh Israel atas nama Otoritas Palestina kepada Otoritas Palestina. Haniyah menolak sanksi tersebut, dengan menyatakan bahwa Hamas tidak akan melucuti senjata maupun mengakui Israel.

Haniyah menyatakan penyesalannya bahwa Hamas menjadi sasaran tindakan hukuman, dengan menambahkan bahwa "[Israel] seharusnya menanggapi secara berbeda terhadap demokrasi yang diungkapkan oleh rakyat Palestina".

Amerika Serikat menuntut agar $50 juta dana bantuan luar negeri yang tidak terpakai untuk Otoritas Palestina dikembalikan ke Amerika Serikat, yang disetujui oleh Menteri Ekonomi Palestina Mazen Sonokrot. Terkait hilangnya bantuan asing dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, Haniyah berkomentar bahwa: "Barat selalu menggunakan sumbangannya untuk menekan rakyat Palestina."

Beberapa bulan setelah kemenangan Hamas dalam pemilu 2006, Haniyah mengirim surat kepada Presiden AS George W. Bush, yang isinya meminta "pemerintah Amerika untuk berunding langsung dengan pemerintah terpilih", menawarkan gencatan senjata jangka panjang dengan Israel, sambil menerima negara Palestina dalam batas-batas tahun 1967 dan mendesak diakhirinya boikot internasional, dengan alasan bahwa hal itu akan "mendorong kekerasan dan kekacauan". Pemerintah AS tidak menanggapi dan tetap melakukan boikot.

Perselisihan dengan Abbas

Sebuah kesepakatan dengan Abbas seharusnya telah dicapai untuk menghentikan seruan Abbas untuk pemilihan umum baru. Pada tanggal 20 Oktober 2006, menjelang kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian faksional antara Fatah dan Hamas, konvoi Haniyah diserang di Gaza dan salah satu mobilnya dibakar. Haniyah tidak terluka dalam serangan itu. Sumber-sumber Hamas mengatakan bahwa ini bukanlah upaya pembunuhan. Sumber-sumber keamanan Otoritas Palestina melaporkan bahwa para penyerang adalah kerabat seorang anggota Fatah yang tewas dalam bentrokan dengan Hamas.

Ditolak masuk kembali ke Gaza
Selama konflik Fatah–Hamas yang memanas, pada tanggal 14 Desember 2006, Haniyah ditolak masuk ke Gaza dari Mesir di Pelintasan Perbatasan Rafah. Perlintasan perbatasan ditutup atas perintah Menteri Pertahanan Israel, Amir Peretz. Haniyah kembali ke Gaza dari perjalanan resmi pertamanya ke luar negeri sebagai perdana menteri. Ia membawa uang tunai sekitar US$30 juta, yang ditujukan untuk pembayaran Otoritas Palestina. Otoritas Israel kemudian menyatakan bahwa mereka akan mengizinkan Haniyah untuk menyeberangi perbatasan asalkan ia meninggalkan uang tersebut di Mesir, yang kabarnya akan ditransfer ke rekening bank Liga Arab. Baku tembak antara militan Hamas dan Garda Presiden Palestina dilaporkan terjadi di Perlintasan Perbatasan Rafah sebagai tanggapan atas insiden tersebut. Para pemantau Uni Eropa yang mengoperasikan penyeberangan tersebut dilaporkan dievakuasi dengan selamat. Ketika Haniyah kemudian mencoba menyeberangi perbatasan, baku tembak menyebabkan seorang pengawal tewas dan putra sulung Haniyah terluka. Hamas mengecam insiden tersebut sebagai upaya oleh rivalnya, Fatah, untuk membunuh Haniyah, yang memicu baku tembak di Tepi Barat dan Jalur Gaza antara pasukan Hamas dan Fatah. Haniyah dikutip mengatakan bahwa ia mengetahui siapa pelaku yang diduga, tetapi menolak untuk mengidentifikasi mereka dan mengimbau persatuan Palestina. Mesir kemudian menawarkan diri untuk menengahi situasi tersebut.

Pemerintah Persatuan Nasional Palestina Maret 2007
Haniyah mengundurkan diri pada tanggal 15 Februari 2007 sebagai bagian dari proses pembentukan pemerintahan persatuan nasional antara Hamas dan Fatah. Ia membentuk pemerintahan baru pada tanggal 18 Maret 2007 sebagai kepala kabinet baru yang mencakup politikus Fatah dan Hamas.

Pada tanggal 14 Juni 2007, di tengah Pertempuran Gaza, Presiden Mahmoud Abbas mengumumkan pembubaran pemerintahan persatuan Maret 2007 dan deklarasi keadaan darurat. Haniyah diberhentikan dan Abbas memerintah Gaza dan Tepi Barat melalui dekrit presiden.

Setelah Pertempuran Gaza
Sekitar tahun 2016, Haniyah pindah dari Gaza ke Qatar. Ia berkantor di Doha.

Pada tanggal 13 Oktober 2016, Komite Hukum Dewan Legislatif Palestina (PLC) menyetujui permintaan pengembalian pemerintahan Haniyah ke Jalur Gaza, setelah pengunduran dirinya pada tanggal 2 Juni 2014. Persetujuan tersebut dibuat sebagai tanggapan atas tinjauan PLC terhadap sebuah studi yang diajukan oleh anggota parlemen Hamas, yang marah tentang kegagalan pemerintah yang dianggap terjadi setelah pengunduran diri Haniyah. Dalam kata-kata Hamas sendiri, Hamas mengecam pemerintah konsensus yang "mengingkari kesepakatan internal antara Hamas dan faksi-faksi Organisasi Pembebasan Palestina untuk membentuk pemerintah konsensus 2014, dan mengganti beberapa menteri dengan para pemimpin Fatah – mengubahnya menjadi pemerintahan Fatah." Meskipun ada rekomendasi PLC dan permohonan Hamas, baik pemerintah konsensus maupun Fatah menolak permintaan tersebut, dengan mengutip dalam siaran pers bahwa permintaan tersebut ilegal dan berisiko menimbulkan perpecahan lebih lanjut antara Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat.

Kepala biro politik Hamas
Pada bulan November 2016, beredar laporan mengenai suksesi Haniyah atas Khaled Mashaal sebagai pemimpin Hamas. Mashaal, Haniyah, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu di Qatar baru-baru ini untuk membahas rekonsiliasi nasional dan pemilihan umum nasional mendatang. Pertemuan ini mengisyaratkan bahwa Haniyah telah dipilih di atas dua kandidat lainnya, anggota senior Hamas Moussa Mohammed Abu Marzook dan pemimpin Hamas Mahmoud Zahhar.

Pada tahun 2018, ia dimasukkan ke dalam daftar teroris global yang ditetapkan khusus oleh Amerika Serikat.

Haniyah meninggalkan Gaza pada bulan September untuk mengunjungi sejumlah negara Arab dan Muslim sebagai persiapan untuk peran barunya dan secara resmi pindah ke ibu kota Qatar, Doha, tempat Mashaal tinggal. Kepala politbiro Hamas diharapkan tinggal di luar Jalur Gaza.

Pada bulan Februari 2020, Haniyah bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan. Departemen Luar Negeri AS menyatakan: "Penjangkauan berkelanjutan Presiden Erdogan ke organisasi teroris ini hanya akan mengisolasi Turki dari komunitas internasional, merugikan kepentingan rakyat Palestina, dan melemahkan upaya global untuk mencegah serangan teroris yang dilancarkan dari Gaza."

Pada bulan Agustus 2020, Haniyah menelepon Mahmoud Abbas dan menolak perjanjian normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab, sesuatu yang oleh Reuters disebut sebagai "pertunjukan persatuan yang langka".

Pada tanggal 26 Juli 2023, Haniyah bertemu dengan Erdoğan dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Di balik pertemuan tersebut adalah upaya Turki untuk mendamaikan Fatah dengan Hamas.

Perang Israel–Hamas

Pada tanggal 7 Oktober 2023, hari serangan Hamas terhadap Israel, Haniyah berada di Istanbul, Turki. Rekaman dari kantornya di ibu kota Qatar, Doha, memperlihatkan Haniyah merayakan serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober bersama pejabat Hamas lainnya, sebelum mereka berdoa dan memuji Tuhan. Menurut Telegraph, Haniyah menjadi "wajah publik" dari serangan tersebut, dan secara terbuka menggambarkannya sebagai dimulainya era baru dalam konflik Israel-Palestina. Haniyah memberikan pidato yang disiarkan televisi di mana ia mengutip ancaman terhadap masjid Al-Aqsa, blokade Israel terhadap Gaza, dan penderitaan pengungsi Palestina: "Berapa kali kami telah memperingatkan Anda bahwa orang-orang Palestina telah hidup di kamp-kamp pengungsi selama 75 tahun, dan Anda menolak untuk mengakui hak-hak rakyat kami?" Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Israel, "yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri dalam menghadapi para penentangnya", tidak dapat memberikan perlindungan bagi negara-negara Arab lainnya, dan bahwa "semua perjanjian normalisasi yang Anda tandatangani dengan entitas itu tidak dapat menyelesaikan konflik [Palestina] ini."

Pada 10 Oktober, Haniyah mengatakan Hamas tidak akan mempertimbangkan pembebasan tawanan Israel hingga perang berakhir. Ia mengklaim bahwa cakupan pembalasan Israel merupakan cerminan dari "dampak dahsyat" serangan 7 Oktober terhadap negara tersebut, dan menegaskan kembali bahwa rakyat Palestina di Gaza memiliki "kesediaan untuk mengorbankan semua yang berharga demi kebebasan dan martabat mereka." Ia menambahkan bahwa Israel "akan membayar harga yang mahal atas kejahatan dan terorisme mereka [terhadap rakyat Palestina]."

Pada 15 Oktober 2023, Times of Israel mengatakan bahwa Haniyah "diusir dengan sopan" dari Turki; Turki secara resmi membantah laporan ini. Haniyah kemudian bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian di Doha, Qatar.

Pada 16 Oktober 2023, Haniyah dan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan membahas kemungkinan pembebasan sandera yang disandera selama serangan Hamas terhadap Israel. Pada 21 Oktober 2023, Haniyah berbicara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan tentang perkembangan terbaru dalam perang Israel–Hamas dan situasi terkini di Gaza.

Pada 1 November 2023, Haniyah menuduh Israel melakukan "pembantaian biadab terhadap warga sipil tak bersenjata" setelah Israel melakukan serangan terhadap kamp pengungsi Jabalia dalam operasi yang menargetkan anggota senior Hamas Ibrahim Biari, dan memutuskan bahwa pertempuran akan terus berlanjut hingga "warga Palestina memperoleh 'hak sah mereka untuk kebebasan, kemerdekaan, dan kepulangan'".

Pada tanggal 2 November 2023, Haniyah menyatakan bahwa jika Israel setuju untuk melakukan gencatan senjata dan membuka koridor kemanusiaan untuk membawa lebih banyak bantuan ke Gaza, Hamas "siap untuk negosiasi politik demi solusi dua negara dengan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina," seraya menambahkan bahwa "tawanan Israel menjadi sasaran penghancuran dan kematian yang sama seperti rakyat kami."

Pada tanggal 13 Desember, sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa Haniyah akan mengalahkan petahana Mahmoud Abbas dengan telak untuk posisi Presiden Negara Palestina (78% untuk Haniyah dan 16% untuk Abbas). Namun, dalam persaingan tiga arah antara Haniyah, Abbas, dan Marwan Barghouti, Barghouti akan menang dengan 47%, Haniyah akan menang dengan 43%, dan Abbas akan menang dengan 7%. Barghouti dijebloskan ke penjara isolasi oleh Israel.

 Situasi pada saat kematiannya 
Pada saat kematiannya, ia memimpin negosiasi gencatan senjata untuk Hamas.

Pembunuhan Haniyah terjadi delapan hari setelah Hamas, Fatah, dan 12 kelompok lainnya menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk “pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara” guna mempertahankan kendali Palestina di Jalur Gaza setelah perang.

 Kasus hukum 
Pada tanggal 20 Mei 2024, surat perintah penangkapan untuk Haniyah, serta untuk para pemimpin Palestina dan Israel lainnya, diminta oleh jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim Khan sebagai bagian dari penyelidikan ICC di Palestina, atas beberapa tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang Israel-Hamas.

Pandangan
Haniyah dipandang sebagai salah satu tokoh yang relatif lebih pragmatis dan moderat di Hamas.

Kontroversi Islam Paus Benediktus XVI
Selama kontroversi Islam Paus Benediktus XVI pada tahun 2006, Haniyah dengan tegas menolak pernyataan Paus: "Atas nama rakyat Palestina, kami mengutuk pernyataan Paus tentang Islam. Pernyataan ini bertentangan dengan kebenaran dan menyentuh inti iman kita." Ia juga mengecam serangan Palestina terhadap gereja-gereja di Tepi Barat dan Gaza.

Hubungan dengan Israel
Pada bulan Agustus 2006, dalam kunjungan pertamanya ke luar negeri sebagai perdana menteri di Iran, Haniyah mengatakan: "Kami tidak akan pernah mengakui pemerintahan Zionis perampas kekuasaan dan akan melanjutkan gerakan jihad kami hingga pembebasan Yerusalem". Pada bulan Desember 2010, Haniyah menyatakan dalam sebuah konferensi pers di Gaza, "Kami menerima negara Palestina berdasarkan batas-batas tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, pembebasan tahanan Palestina, dan penyelesaian masalah pengungsi." Selain itu, ia mengatakan bahwa jika pemilih Palestina menyetujui perjanjian damai dengan Israel, pemerintahnya akan mematuhinya meskipun Hamas sebelumnya menentang masalah tersebut.

Pada tanggal 23 Maret 2014, selama perayaan peringatan sepuluh tahun pembunuhan Syekh Ahmad Yassin, Haniyah menyampaikan pidato di hadapan kerumunan pendukung Hamas, dengan mengatakan, "Dari dalam Gaza, saya ulangi lagi dan lagi: Kami tidak akan mengakui Israel... Blokade Gaza sayangnya semakin ketat." Selama pidato ini, kerumunan meneriakkan, "Maju terus Hamas, maju terus! Kami adalah meriam dan kalian adalah pelurunya. ... Wahai Qassam, kesayangan kami, bombardir Tel Aviv."

Osama bin Laden
Pada tanggal 2 Mei 2011, Osama bin Laden dibunuh oleh pasukan AS, dan pembunuhan tersebut dipuji oleh rival Hamas, Fatah. Haniyah malah menyebut bin Laden sebagai "pejuang suci Arab" dan mengutuk pembunuhannya sebagai "kelanjutan penindasan Amerika dan pertumpahan darah Muslim dan Arab". Analis politik mengatakan pernyataan tersebut merupakan upaya untuk mendinginkan perbedaan di Jalur Gaza dengan kelompok Salafi yang terinspirasi Al-Qaeda, yang mengutuk Hamas sebagai kelompok yang terlalu moderat. Analis lain menulis bahwa pernyataan Haniyah ditujukan kepada audiens Arab, dan ia melihat peluang untuk membedakan Hamas dari Fatah dan mengeksploitasi sentimen anti-Amerika. Pemerintah Amerika Serikat mengutuk pernyataannya sebagai "keterlaluan".

Kehidupan pribadi dan keluarga

Haniyah menikah dan memiliki 13 anak, tiga di antaranya tewas pada tahun 2024. Pada tahun 2009, keluarganya tinggal di kamp pengungsi Al-Shati di Jalur Gaza utara. Pada tahun 2010, Haniyah membeli sebidang tanah seluas  di Rimal, lingkungan tepi pantai Kota Gaza. Haniyah mendaftarkan tanah tersebut atas nama menantu laki-lakinya. Selanjutnya, Haniyah dilaporkan membeli rumah-rumah tambahan dan mendaftarkannya atas nama anak-anaknya. Menurut artikel Ynet tahun 2014, Haniyah adalah seorang jutawan, yang berasal dari pajak 20% yang dikenakan pada semua barang yang masuk melalui terowongan dari Mesir ke Jalur Gaza. Putra sulung Haniyah ditangkap oleh otoritas Mesir di Perbatasan Rafah dengan beberapa juta dolar, yang ingin ia bawa ke Gaza.

Saudari-saudari Haniyah, Kholidia, Laila, dan Sabah, adalah warga negara Israel dan tinggal di kota Badui Tel as-Sabi di Israel selatan. Kholidia pindah ke Tel as-Sabi terlebih dahulu dan kemudian kedua saudarinya menyusul. Suami Kholidia berkata, "Kehidupan kami normal di sini dan kami ingin kehidupan kami terus berlanjut." Laila dan Sabah sama-sama janda tetapi tetap tinggal di Tel as-Sabi, mungkin untuk mempertahankan kewarganegaraan Israel mereka. Beberapa anak dari ketiga saudari tersebut telah bertugas di Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Pada awal tahun 2012, otoritas Israel mengabulkan permintaan perjalanan saudara perempuan Haniyah, Suhila Abdul Salam Ahmad Haniyah, dan suaminya yang sakit kritis untuk menjalani perawatan jantung darurat yang tidak dapat ditangani oleh rumah sakit di Gaza. Setelah perawatan berhasil di Rabin Medical Center di Petah Tikva, Israel, pasangan itu kembali ke Gaza. Cucu perempuan Haniyah dirawat di rumah sakit Israel pada bulan November 2013 dan ibu mertuanya dirawat di rumah sakit Israel pada bulan Juni 2014. Pada bulan Oktober 2014, beberapa bulan setelah Perang Israel-Gaza 2014, putri Haniyah menghabiskan waktu seminggu di rumah sakit Israel di Tel Aviv untuk perawatan darurat setelah ia mengalami komplikasi dari prosedur rutin.

Pada bulan September 2016, Haniyah meninggalkan Gaza bersama istri dan dua putranya untuk melakukan ziarah tahunan ke Makkah, yang dikenal sebagai Haji. Perjalanan ini, yang ditafsirkan sebagai permulaan kampanye, memperkuat laporan bahwa Haniyah akan menggantikan Mashaal. Ia menghadiri pemakaman Qasem Soleimani di Teheran, Iran pada tahun 2020.

Pada tahun 2023, Haniyah tinggal di Qatar.

Pembunuhan anggota keluarga oleh Israel
Pada bulan Oktober 2023, empat belas anggota keluarganya tewas dalam serangan udara Israel di rumah keluarganya di Kota Gaza, termasuk seorang saudara laki-laki dan keponakannya.

Pada bulan November 2023, seorang cucu perempuannya dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di Kota Gaza. Kemudian pada bulan yang sama, cucu laki-lakinya yang tertua tewas dalam serangan Israel.

Tiga putra dan tiga cucunya tewas dalam serangan udara Israel di Jalur Gaza pada tanggal 10 April 2024.

Pada tanggal 25 Juni 2024, sepuluh anggota keluarganya, termasuk saudara perempuannya yang berusia 80 tahun, tewas dalam serangan udara Israel di kamp pengungsi al-Shati.

 Wafat 

Pada tanggal 31 Juli 2024, Haniyah dibunuh di Teheran, saat ia menghadiri pelantikan Presiden Iran yang baru terpilih Masoud Pezeshkian. Hamas mengatakan bahwa ia terbunuh, bersama salah satu pengawalnya, oleh serangan udara "Zionis" di sebuah tempat tinggal. Sumber lain mengatakan kepada al-Arabiya bahwa penyebabnya adalah bom tersembunyi yang mungkin disembunyikan dua bulan sebelum ledakan.https://ara.tv/j23c7 Ia berusia 62 tahun saat itu. Menurut The New York Times, Haniyah dibunuh menggunakan alat peledak yang diledakkan dari jarak jauh yang disembunyikan di kamar wisma tamunya dua bulan sebelumnya, yang diledakkan setelah ia dipastikan berada di dalam. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan bahwa Haniyah terbunuh oleh "proyektil jarak pendek yang membawa sekitar 7kg [15,4lb] bahan peledak" yang diluncurkan dari luar gedung tempat ia menginap.

Pemakaman Haniyah diadakan di Teheran pada tanggal 1 Agustus, dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei memimpin doa. Jenazah Haniyah kemudian dibawa ke Qatar dan dimakamkan di Lusail keesokan harinya.

 Rujukan 

 Pranala luar 





  "Haniya PM Palestina" , KOMPAS, 20 Februari 2006
 Perjalanan Sang Pejuang; Ismail Haniyah  Islamic Geographic

Kategori:Kelahiran 1962
Kategori:Perdana Menteri Palestina
Kategori:Hamas
Kategori:Politikus Palestina