Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (d/h Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Fungsi 
Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit antara lain menyelenggarakan fungsi:
 perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
 pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
 penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
 pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
200px|jmpl|Logo Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (digunakan Januari hingga Agustus 2024)
 Unit pelaksana teknis 
Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, direktorat jenderal ini memiliki sejumlah Balai (Besar) Kekarantinaan Kesehatan (B/BKK) dan Loka Kekarantinaan Kesehatan (LKK) sebagai berikut:
+NamaKelasLokasiBBKK Batam -Kepulauan RiauBBKK DenpasarBaliBBKK MakassarSulawesi SelatanBBKK MedanSumatera UtaraBBKK Tanjung PriokDKI JakartaBBKK Soekarno-HattaBantenBBKK SurabayaJawa TimurBKK PontianakIKalimantan BaratBKK SemarangJawa TengahBKK CilacapBKK PanjangLampungBKK BalikpapanKalimantan TimurBKK SamarindaBKK BandungJawa BaratBKK Tanjung Balai KarimunKepulauan RiauBKK Tanjung PinangBKK PalembangSumatera SelatanBKK KupangNusa Tenggara TimurBKK AmbonMalukuBKK BanjarmasinKalimantan SelatanBKK MataramNusa Tenggara BaratBKK ProbolinggoJawa TimurBKK ManadoSulawesi UtaraBKK TarakanKalimantan UtaraBKK BantenBantenBKK AcehAcehBKK JayapuraPapuaBKK GorontaloGorontaloBKK KendariSulawesi TenggaraBKK DumaiRiauBKK PekanbaruBKK TernateMaluku UtaraBKK PadangSumatera BaratBKK JambiIIJambiBKK BengkuluBengkuluBKK BitungSulawesi UtaraBKK Pangkal PinangKepulauan Bangka BelitungBKK SorongPapua Barat DayaBKK BiakPapuaBKK PosoSulawesi TengahBKK PaluBKK YogyakartaDaerah Istimewa YogyakartaBKK PalangkarayaKalimantan TengahBKK SampitBKK SabangAcehBKK LhokseumaweBKK MeraukePapua SelatanBKK TembilahanRiauBKK ManokwariPapua BaratLKK Entikong -Kalimantan BaratLKK Labuan BajoNusa Tenggara Timur

 Referensi 

Kategori:Daftar Eselon I
Kategori:Kementerian Kesehatan Indonesia