Pemerintah Desa

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemerintah desa di Indonesia selama ini telah menjalankan tiga peran utamanya, yaitu sebagai berikut: 1) Sebagai struktur perantara; yakni menjadi perantara antara masyarakat desa dengan pemerintahan supradesa (pusat, provinsi maupun kabupaten/kota) maupun dengan pihak lainnya. Posisi sebagai struktur perantara ini menjadi sangat penting pada saat masyarakat desanya masih tertinggal, sehingga mereka tidak menjadi “mangsa” kelompok yang lebih kuat maupun yang lebih banyak memiliki uang. Seiring dengan perkembangan masyarakatnya, peranan pemerintah desa dari waktu ke waktu semakin surut, digantikan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam berbagai bidang; 2) Sebagai pelayan masyarakat; yakni memberikan pelayanan dalam bentuk barang dan atau jasa publik yang diatur berdasarkan hak asal-usul desa bersangkutan ataupun berupa penugasan dari pemerintahan supradesa. Wujudnya dapat berupa tugas pembagian beras untuk kelompok miskin (raskin), surat pengantar pembuatan KTP, rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan, rekomendasi Izin Gangguan, dan lain sebagainya; 3) Sebagai agen pembaruan, yakni menjadi pelopor perubahan bagi desa dan masyarakatnya, baik atas inisiatif sendiri maupun penugasan dari pemerintahan supradesa. Pada masa orde baru, peran ini sangat menonjol antara lain dalam menyukseskan program keluarga berencana, memperkenalkan bibit padi baru dan lain sebagainya. Peran ini sekarang juga semakin berkurang, seiring dengan semakin majunya masyarakat dan berkembangnya konsep masyarakat sipil (civil society) yang mengutamakan kemandirian masyarakat dalam mengurus kebutuhan dan kepentingannya sendiri.

 Wewenang 
Kepala desa mempunyai wewenang:
 Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 Mengajukan rancangan peraturan desa.
 Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
 Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 Membina kehidupan masyarakat desa.
 Membina perekonomian desa.
 Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
 Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

 Tugas 
 Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 Melaksanakan kehidupan demokrasi.
 Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
 Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
 Menaati dan menegakkan se luruh peraturan perundang undangan.
 Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
 Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
 Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
 Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
 Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
 Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.
 Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
 Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

 Perangkat Desa 
Dalam struktur organisasi desa, Kepala Desa juga dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas:
 Carik (Sekdes/Sekretaris) = adalah pelaksana sekretaris desa
 Kebayan = tugasnya merupakan mengurusi data-data desa
 Lado = tugasnya merupakan dalam hal irigasi
 Modin = tugasnya merupakan dalam hal keagamaan
 Petengan = merupakan komandan keamanan alias komandan hansip
 Kamituo = yang mengurusi bengkok dan tanah.

 Wakil Pemerintah Kecamatan 
Kepala Desa yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan desa. Wakil pemerintah sebagaimana dimaksud adalah perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka dekonsentrasi. Tugas dan wewenang kepala desa sebagai wakil pemerintah kecamatan adalah:
 pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di desa;
 koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di desa.

Dalam kedudukannya tersebut, kepala desa bertanggung jawab kepada Kepala Camat.

 Pranala luar 

Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia