Masyarakat Telematika Indonesia

Masyarakat Telematika Indonesia atau disingkat MASTEL, merupakan salah satu lembaga nirlaba di Indonesia yang didirikan pada 1 Desember 1993. MASTEL merupakan wadah bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan penyiaran yang terdiri dari pelaku usaha, organisasi, asosiasi, dan profesional. Ketua Umum MASTEL periode 2021 - 2024 adalah Sarwoto Atmosutarno. Ketua Umum MASTEL ditetapkan melalui Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

MASTEL memainkan peran yang sangat strategis sebagaimana amanah Undang-Undang 36 tahun 1999 kepada Pemerintah agar melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Atas dasar tersebut, susunan pengurus MASTEL periode 2018-2021, mendapatkan pengukuhan dari Menkominfo yang dituangkan dalam Keputusan Menteri No. 405 tahun 2018.

Survei MASTEL yang sering menjadi referensi adalah survei berjudul Wabah Hoax Nasional yang diadakan pada tahun 2017 dan survei yang diselenggarakan bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017, terkait kesadaran akan perlunya peran pemerintah dalam perlindungan data pribadi masyarakat di internet.

MASTEL memublikasikan surat-surat rekomendasi kebijakan, regulasi, dan strategi kepada berbagai Kementerian/Lembaga pada situs web resminya. Termasuk surat-surat yang ditujukan kepada MASTEL yang berasal dari beragam Kementerian/Lembaga, diantaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kemenko Polhukam dan Kementerian Kominfo.

Dalam menjalankan perannya, MASTEL aktif menjalin komunikasi dengan beragam Kementerian/Lembaga. Hal ini berkaitan dengan kebijakan, regulasi pemanfaatan teknologi digital, dan transformasi digital yang merambah ke seluruh sektor sehingga dalam berbagai seminar maupun diskusi kelompok terarah, MASTEL mengundang pembicara dari berbagai Kementerian/Lembaga, diantaranya Kemenko Polhukam,Kemenko Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BAPPENAS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Badan Siber dan Sandi Negara, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Ekonomi Kreatif (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia), Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Lemhannas, Dewan Ketahanan Nasional, dll. Di samping bermitra dengan Kementerian/Lembaga, MASTEL juga bermitra dengan beberapa alat kelengkapan DPR dalam rangka pemberian masukan, pandangan maupun rekomendasi terkait perundang-undangan maupun kebijakan. Alat kelengkapan yang dimaksud, di antaranya Komisi I (Komisi yang membidangi urusan Telekomunikasi, Penyiaran, dan Informatika), Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat maupun Panitia Kerja.

 Sejarah 
MASTEL didirikan pada tanggal 1 Desember 1993 melalui Musyawarah Nasional Ke-1. Pada awal berdirinya, MASTEL bernama Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, yang sebenarnya dideklarasikan di Hotel Panghegar Bandung pada akhir 1990, menjelang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) pada awal tahun 1991. Deklarasi saat itu didorong oleh kesadaran bahwa untuk memajukan telekomunikasi Indonesia sangat diperlukan peran serta aktif masyarakat, bersinergi bersama semua pemangku kepentingan.

Kepanjangan MASTEL dari Masyarakat Telekomunikasi Indonesia diubah menjadi Masyarakat Telematika Indonesia melalui Musyawarah Nasional Ke-3 pada tanggal 20 Februari 2000. Perubahan ini dilakukan seiring dengan perkembangan industri telekomunikasi yang lingkupnya meluas menjadi industri telematika (ICT/TIK). Lebih lanjut, industri telematika berkembang menjadi industri digital yang menjadi enabler bagi seluruh sektor. Maka, pada Musyawarah Nasional Ke-9 tanggal 12 April 2018, ruang lingkup Industri yang menjadi perhatian MASTEL diperluas mencakup seluruh cabang, sektor dan bidang industri digital.

MASTEL memenuhi kriteria sebagai lembaga mandiri untuk memberikan pemikiran dan pandangan, karena MASTEL merupakan satu-satunya lembaga yang keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi komunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi, intelektual di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 36 tahun 1999. Bentuk peran serta masyarakat yang dimaksud adalah berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai situasi dan arah pengembangan pertelekomunikasian (mencakup penyiaran dan internet). Pemikiran dan pandangan MASTEL menjadi salah satu acuan dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang Telekomunikasi/TIK.

Dengan peran dan posisi yang sedemikian strategis, MASTEL menjembatani dan mengomunikasikan para pihak dalam rangka bersama-sama mengawal kepentingan nasional Indonesia di semua aspek IPOLEKSOSBUD HANKAM.
+Ketua Umum MASTEL dari masa ke masaNoNamaMasa Bakti1Didi Kamarga1993-19972Soekarno Abdulrahman1997-20002000-20033Giri Suseno Hadihardjono2003-20062006-20094Setyanto P. Santosa2009-20122012-20155Kristiono2015-20182018-20216Sarwoto Atmosutarno2021-2024

 Keanggotaan 
Keanggotaan MASTEL terdiri dari profesional dan akademisi (perorangan), perusahaan, asosiasi, organisasi nirlaba, dan anggota kehormatan.

 Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi 
+Rekomendasi Kebijakan dan RegulasiTahunTanggapan MASTEL Terhadap Rancangan Keputusan Menteri Tentang BRTI2011Usulan Butir-Butir Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran2011Masukan MASTEL untuk Penyusunan RUU Penyiaran Pengganti UU 32/20022011Evaluasi Langkah BRTI Berkaitan dengan Layanan Jasa Pesan Premium2011Rekomendasi Netral Teknologi dan Konsolidasi pada Layanan Telekomunikasi Berbasis CDMA2013Masukan Mengenai Indonesia Broadband Plan2014Masukan MASTEL Mengenai PERMEN USO kepada Kemenkominfo2015Masukan MASTEL terhadap RUU Penyiaran dan Digital Dividend2015Masukan MASTEL terhadap RUU Penyiaran dan Digital Dividend (additional information)2015Pandangan MASTEL tentang Kedaulatan Cyber NKRI2015Masukan MASTEL mengenai RPP TPMSE kepada Mendag2015Evaluasi Program Universal Service Obligation (USO)2015Masukan MASTEL atas Revisi Perpres No.39 tahun 2014 tentang DNI2015Rekomendasi Mengenai Netflix dan Konten Serupa2016Rekomendasi MASTEL Terkait OTT Global di Indonesia2016Tanggapan Terhadap Dokumen Penyusunan RUU Telekomunikasi2016Tanggapan Atas RPP Perubahan PP No 52 dan PP No 53 Tahun 20002016Tanggapan Atas Pro-Kontra Tarif Interkoneksi Baru2016Dukungan Terhadap Upaya Pemerintah Menarik Pajak dari Google Indonesia2016Masukan MASTEL untuk RUU Penyiaran & Penataan Industri Penyiaran2016Rekomendasi mengenai Perwujudan Kedaulatan NKRI di Wilayah Cyber Indonesia2016Tanggapan Umum Atas Draft RPP Perubahan PP No 52 dan PP No 53 Tahun 20002016Pembahasan Rencana Revisi UU Telekomunikasi Bersama MASTEL2017Masukan MASTEL untuk RUU Penyiaran2017Pandangan dan Usulan Mastel terhadap keanggotaan Indonesia di ITU Council2017Usulan Mastel mengenai Revisi UU Telekomunikasi2017Masukan Mastel mengenai RPM Penyediaan Layanan OTT2017Peringkat Indonesia pada ICT Development Index 20162017Rekomendasi mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi2018Pandangan dan Pemikiran MASTEL terkait Revisi PP 82/20122018Penyampaian Update terkait Rencana Perubahan PP 82 Tahun 20122019Permintaan Dukungan kepada KADIN Indonesia untuk Peninjauan Kembali RPP Revisi PP 822019Masukan tentang Penyelenggaraan Penyiaran Digital2019Pandangan MASTEL dan Asosiasi terkait Draft Perubahan PP 82/20122019

 Buku Terbitan MASTEL 
+Judul BukuTahun TerbitMembangun Indonesia di Era Cyber: Bunga Rampai Pemikiran MASTEL untuk Indonesia2016Membangun Industri Perangkat Digital Indonesia2017Penguatan Infrastruktur Ekonomi Digital Nasional Melalui Penyehatan Industri, Kemandirian Perangkat dan Aplikasi Digital, dan Kedaulatan Siber dan Data2019Buku Putih Indonesia ICT Industry Outlook 20212020

 Survey 
Survey yang pernah dipublikasikan MASTEL
+Judul SurveyTahunSurvey Ekosistem DNA (Device, Network & Apps)2016Survey Wabah Hoax Nasional2017Digital Inclusion Index Indonesia2017Survey Wabah Hoax Nasional Vol. 22019

 Referensi 

Kategori:Asosiasi perusahaan di Indonesia