Daftar susunan organisasi kementerian negara Republik Indonesia

Di bawah ini adalah daftar Kementerian dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia.

 Kementerian 
 Kementerian kelompok I 
Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, kementerian kelompok I adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.
 Logo Nama Kementerian  Susunan Organisasi Pimpinan EselonKementerian yang melaksanakan urusan pemerintah secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945Dasar Hukum50pxKementerian Dalam Negeri Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.a Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kepala BadanI.a Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala BadanI.a Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Pemerintahan Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Staf AhliI.b50pxKementerian Luar NegeriStruktur Organisasi Kementerian Luar NegeriPeraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.a Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Hukum dan Perjanjian InternasionalDirektur JenderalI.a Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.a Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kepala Badan I.a Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Diplomasi EkonomiStaf AhliI.bStaf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pembangunan Manusia Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Manajemen Staf AhliI.b50x50pxKementerian Pertahanan Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.aBadan Sarana PertahananKepala BadanI.a Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan Kepala BadanI.a Badan Pendidikan dan Pelatihan Kepala BadanI.aBadan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan Kepala BadanI.a Staf Ahli Bidang Politik Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Ekonomi Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Sosial Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Keamanan Staf AhliI.b

 Kementerian kelompok II 
Kementerian kelompok II adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945.

 Logo Nama Kementerian Susunan OrganisasiPemimpin EselonKementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dasar Hukum50pxKementerian Agama Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.aBadan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala BadanI.aStaf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Staf AhliI.b50pxKementerian Hukum Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.a Badan Pembinaan Hukum Nasional Kepala BadanI.a Badan Strategi Kebijakan Hukum Kepala BadanI.a Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kepala BadanI.aStaf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Staf AhliI.b50pxKementerian Hak Asasi ManusiaSekretariat JenderalSekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 Inspektorat JenderalInspekturI.aDirektorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi ManusiaDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi ManusiaDirektur JenderalI.aStaf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan LegislasiStaf AhliI.bStaf Ahli Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan BudayaStaf AhliI.b50pxKementerian Imigrasi dan PemasyarakatanSekretariat JenderalSekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 Inspektorat JenderalInspekturI.aDirektorat Jenderal ImigrasiDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal PemasyarakatanDirektur JenderalI.aBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan PemasyarakatanKepalaI.bStaf Ahli Bidang Hubungan Antar LembagaStaf AhliI.bStaf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi HukumStaf AhliI.bStaf Ahli Bidang Penguatan Reformasi BirokrasiStaf AhliI.b50pxKementerian Keuangan Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Direktorat Jenderal Anggaran Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Pajak Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.a Badan Kebijakan Fiskal Kepala BadanI.a Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kepala BadanI.aStaf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Penerimaan Negara Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan InternasionalStaf AhliI.bStaf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar ModalStaf AhliI.bStaf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Staf AhliI.b50pxKementerian Pendidikan Dasar dan MenengahStruktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.a Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kepala BadanI.a Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kepala BadanI.a Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan Staf AhliI.b50pxKementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektur JenderalI.a Staf Ahli Bidang Regulasi Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Staf Ahli I.b50pxKementerian Kebudayaan Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektur JenderalI.a Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan Staf Ahli I.b Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan Staf Ahli I.b Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Media dan Komunikasi Publik Staf Ahli I.b Staf Ahli Bidang Budaya dan Hubungan Internasional Staf Ahli I.b Staf Ahli Bidang Protokoler dan Rumah Tangga Staf Ahli I.b Staf Ahli Bidang Sejarah dan Pelindungan Warisan Budaya Staf Ahli I.b Staf Ahli Bidang Hukum dan Kekayaan Intelektual Staf Ahli I.b Pusat Data dan Informasi Kepala50x50pxKementerian KesehatanStruktur Organisasi Kementerian Kesehatan Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.a Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kepala BadanI.a Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan Staf AhliI.b50pxKementerian Sosial Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pemberdayaan SosialDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.aBadan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kepala BadanI.aStaf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial Staf AhliI.b50x50pxKementerian KetenagakerjaanStruktur Organisasi Kementerian Ketenagakerjaan Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.aBadan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kepala BadanI.a Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Kerjasama Internasional Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Kebijakan Publik Staf AhliI.b50pxKementerian PerindustrianStruktur Organisasi Kementerian Perindustrian Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 Direktorat Jenderal Industri Agro Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.aBadan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kepala BadanI.aBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kepala BadanI.a Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.O Staf AhliI.b50pxKementerian PerdaganganPejabat Kementerian Perdagangan Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.a Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepala BadanI.aBadan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kepala BadanI.aStaf Ahli Bidang Pengamanan Pasar Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Perdagangan Jasa Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Hubungan Internasional Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Staf AhliI.b50pxKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.a Badan Geologi Kepala BadanI.a Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala BadanI.aBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral Kepala BadanI.aStaf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Staf AhliI.b50pxKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatStruktur Organisasi Kementerian Perumahan Rakyat Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Bina Marga Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Perumahan Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Bina Konstruksi Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan PerumahanDirektur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.aBadan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kepala BadanI.aBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala BadanI.aStaf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Staf AhliI.b50pxKementerian PerhubunganStruktur Organisasi Kementerian Perhubungan Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Perkeretaapian Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.a Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kepala BadanI.a Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kepala BadanI.aStaf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan Staf AhliI.b50pxKementerian Komunikasi dan InformatikaStruktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.a Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala BadanI.a Staf Ahli Bidang Hukum Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Teknologi Staf AhliI.b50pxKementerian PertanianStruktur Organisasi Kementerian Pertanian Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Hortikultura Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Perkebunan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.a Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kepala BadanI.aBadan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PertanianKepala BadanI.a Badan Ketahanan Pangan Kepala BadanI.a Badan Karantina Pertanian Kepala BadanI.aStaf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Investasi Pertanian Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian Staf AhliI.b50pxKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananStruktur Organisasi Kementerian Lingkungan HidupStruktur Organisasi Kementerian Kehutanan Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi HutanDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pengelolaan Hutan LestariDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LingkunganDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan BeracunDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pengendalian Perubahan IklimDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.a Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala BadanI.aBadan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepala BadanI.aStaf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Energi Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Pangan Staf AhliI.b50pxKementerian Kelautan dan PerikananStruktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang LautDirektur JenderalI.a Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Direktur JenderalI.a Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.a Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kepala BadanI.aBadan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kepala BadanI.a Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Staf AhliI.b Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Staf AhliI.b50pxKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiStruktur Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Direktur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah TertinggalDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Direktur JenderalI.a Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalI.aPengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiKepala BadanI.aBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiKepala BadanI.aStaf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf AhliI.bStaf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Staf AhliI.b50pxKementerian Agraria dan Tata Ruang Sekretariat Jenderal Sekretaris JenderalI.aPeraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020Direktorat Jenderal Tata RuangDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan RuangDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran TanahDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Penataan AgrariaDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan PertanahanDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan RuangDirektur JenderalI.aDirektorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik PertanahanDirektur JenderalI.aInspektorat JenderalInspektur JenderalI.aStaf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat AdatStaf AhliI.bStaf Ahli Bidang Reformasi BirokrasiStaf AhliI.bStaf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah DaerahStaf AhliI.bStaf Ahli Bidang Pengembangan KawasanStaf AhliI.bStaf Ahli Bidang Teknologi InformasiStaf AhliI.b

 Kementerian kelompok III 
Kementerian kelompok III adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.
 Logo Kementerian / Lembaga Unit Eselon IPemimpin EselonKementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman Koordinasi, dan Sinkronisasi Program PemerintahDasar Hukum50pxKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Sekretariat Kementerian Sekretaris KementerianI.a Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015
 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015
 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016Deputi Bidang EkonomiDeputiI.aDeputi Bidang Pengembangan RegionalDeputiI.aDeputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya AlamDeputiI.aDeputi Bidang Kependudukan dan KetenagakerjaanDeputiI.aDeputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan KebudayaanDeputiI.aDeputi Bidang Sarana dan PrasaranaDeputiI.aDeputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan KeamananDeputiI.aDeputi Bidang Pendanaan PembangunanDeputiI.aDeputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian PembangunanDeputiI.aInspektorat UtamaDeputiI.aStaf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Staf ahliI.b50pxKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Sekretaris KementerianI.aPeraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan DeputiI.a Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana DeputiI.a Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur DeputiI.a Deputi Bidang Pelayanan Publik DeputiI.aStaf Ahli Bidang Politik dan Hukum Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Administrasi Negara Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Budaya Kerja Staf ahliI.b50x50pxKementerian Badan Usaha Milik Negara Sekretariat Kementerian Sekretaris KementerianI.aPeraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi DeputiI.aDeputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata DeputiI.aDeputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media DeputiI.aDeputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan DeputiI.aDeputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan DeputiI.aDeputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan UsahaDeputiI.aDeputi Bidang Infrastruktur BisnisDeputiI.aStaf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan IndustrialStaf ahliI.bStaf Ahli Bidang Tata Kelola, Sinergi, dan Investasi Staf ahliI.b50pxKementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Sekretariat Kementerian Sekretaris KementerianI.aPeraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015Deputi Bidang Kelembagaan DeputiI.aDeputi Bidang Pembiayaan DeputiI.aDeputi Bidang Produksi dan Pemasaran DeputiI.aDeputi Bidang Restrukturisasi Usaha DeputiI.aDeputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia DeputiI.aDeputi Bidang Pengawasan DeputiI.aStaf Ahli Bidang Ekonomi Makro DeputiI.aStaf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf ahliI.b50pxKementerian Pariwisata dan Ekonomi KreatifStruktur Organisasi Kementerian Pariwisata Sekretariat Kementerian Sekretaris KementerianI.a Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 
 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan DeputiI.aDeputi Bidang Pengembangan Destinasi PariwisataDeputiI.aDeputi Bidang Pengembangan Pemasaran IDeputiI.aDeputi Bidang Pengembangan Pemasaran IIDeputiI.aStaf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Multikultural Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Kemaritiman Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Staf ahliI.b50pxKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakStruktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Kementerian Sekretaris KementerianI.aPeraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015Deputi Bidang Kesetaraan Gender DeputiI.aDeputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan DeputiI.aDeputi Bidang Perlindungan Anak DeputiI.aDeputi Bidang Tumbuh Kembang Anak DeputiI.aDeputi Bidang Partisipasi Masyarakat DeputiI.aStaf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan Staf ahliI.b50pxKementerian Pemuda dan Olahraga Sekretariat Kementerian Sekretaris KementerianI.aPeraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda DeputiI.a Deputi Bidang Pengembangan Pemuda DeputiI.a Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga DeputiI.a Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga DeputiI.aStaf Ahli Bidang Politik Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Ekonomi Kreatif Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Hukum Olahraga Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan Staf ahliI.b50pxKementerian Sekretariat NegaraPeraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 Sekretariat Presiden Sekretaris PresidenI.aPeraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 Sekretariat Wakil Presiden Sekretaris Wakil PresidenI.a Sekretariat Militer Presiden Sekretaris MiliterI.a Sekretariat Kementerian Sekretaris KementerianI.aDeputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan DeputiI.aDeputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan DeputiI.aDeputi Bidang Administrasi Aparatur DeputiI.aStaf AhliStaf AhliI.b

 Kementerian koordinator 
Kementerian koordinator adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.
 Logo Kementerian / Lembaga Unit Eselon IPemimpin EselonKementerian Yang dibentuk Untuk Keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan KementerianDasar Hukum50pxKementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan KeamananStruktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kementerian Koordinator Sekretaris KementerianI.aPeraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri DeputiI.a Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri DeputiI.a Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia DeputiI.a Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara DeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat DeputiI.a Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa DeputiI.a Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur DeputiI.a Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Staf ahliI.b Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Staf ahliI.b Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Staf ahliI.b Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Staf ahliI.b50pxKementerian Koordinator Bidang PerekonomianStruktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretariat Kementerian Koordinator Sekretaris Kementerian KoordinatorI.aPeraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan DeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian DeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup DeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri DeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah DeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
Internasional DeputiI.aStaf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Staf ahliI.b50x50pxKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanStruktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kementerian Koordinator Sekretaris Kementerian KoordinatorI.aPeraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana DeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial DeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan DeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama DeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Kebudayaan DeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak DeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan DeputiI.a Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015 Staf ahliI.bStaf Ahli Bidang Kependudukan Staf ahliI.b50pxKementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Sekretariat Kementerian Koordinator Sekretaris Kementerian KoordinatorI.aPeraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan MaritimDeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan JasaDeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi InfrastrukturDeputiI.aDeputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya MaritimDeputiI.aStaf Ahli Bidang Hukum LautStaf ahliI.bStaf Ahli Bidang Sosio-Antropologi MaritimStaf ahliI.bStaf Ahli Bidang Ekonomi MaritimStaf ahliI.bStaf Ahli Bidang Manajemen KonektivitasStaf ahliI.b

 Lembaga setingkat Kementerian 
 Logo Kementerian / Lembaga Susunan Organisasi Pemimpin EselonLembaga Yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri Dasar Hukum50pxKejaksaan Agung Republik IndonesiaStruktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia Wakil Jaksa Agung Wakil Jaksa AgungI.a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010
 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Jaksa Agung MudaI.a Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jaksa Agung MudaI.a Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Jaksa Agung MudaI.a Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jaksa Agung MudaI.a Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Agung MudaI.a Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jaksa Agung MudaI.a Badan Pendidikan dan Pelatihan Kepala BadanI.a Staf Ahli Bidang Pembinaan Staf ahliI.b Staf Ahli Bidang Intelijen Staf ahliI.b Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Umum Staf ahliI.b Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Khusus Staf ahliI.b Staf Ahli Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Staf ahliI.b Staf Ahli Bidang Pengawasan Staf ahliI.b50pxKepolisian Negara Republik IndonesiaStruktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Wakil Kepala Kepolisian NegaraI.aPeraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010Inspektorat Pengawasan Umum InspekturI.a Wakil InspekturI.b Asisten Kapolri Bidang Operasi Asisten KapolriI.a Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Asisten KapolriI.a Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Asisten KapolriI.a Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana Asisten KapolriI.aBadan Intelijen dan Keamanan Kepala BadanI.a Wakil Kepala BadanI.bBadan Pemelihara Keamanan Kepala BadanI.a Wakil Kepala BadanI.bBadan Reserse Kriminal Kepala BadanI.a Wakil Kepala BadanI.b Lembaga Pendidikan Kepolisian Kepala LembagaI.a Divisi Profesi dan Pengamanan Kepala DivisiI.b Divisi Hukum Kepala DivisiI.b Divisi Hubungan Masyarakat Kepala DivisiI.b Divisi Hubungan Internasional Kepala DivisiI.b Divisi Teknologi Informasi Kepolisian Kepala DivisiI.b Korps Lalu Lintas Kepala KorpsI.b Korps Brigade Mobil Kepala KorpsI.b Sekolah Staf dan Pimpinan KepalaI.b Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian KetuaI.b Akademi Kepolisian GubernurI.b Staf Ahli Staf ahliI.a / I.b50pxSekretariat KabinetProfil Sekretariat Kabinet Republik IndonesiaWakil Sekretaris Kabinet Wakil SekretarisI.aPeraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015Deputi Bidang Politik, Hukum, dan KeamananDeputiI.a Deputi Bidang Perekonomian DeputiI.a Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DeputiI.a Deputi Bidang Kemaritiman DeputiI.aDeputi Bidang Dukungan Kerja KabinetDeputiI.a Deputi Bidang Administrasi DeputiI.aStaf Ahli Staf ahliI.bInspektoratInspekturII.aPusat Data dan Teknologi InformasiKepala PusatII.a

 Lihat pula 
 Organisasi kementerian negara Indonesia

 Referensi 
 Catatan kaki 

 Daftar pustaka 


Kategori:Kementerian Indonesia
Kategori:Daftar