Kabinet Kerja (2014–2019)

Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi–JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014. dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan seragam kemeja putih. Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri.

 Latar belakang 
Salah satu janji Presiden Jokowi ketika masa kampanye Pilpres 2014 adalah membentuk kabinet profesional dan mengurangi bagi-bagi kursi menteri dengan mitra koalisi. Jokowi juga menyatakan akan ada sistem seleksi mirip lelang jabatan yang pernah ia terapkan dalam menyeleksi calon pejabat camat dan lurah ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi menyatakan bahwa ini tidak berarti menteri tidak ada yang berasal dari partai politik, karena ada juga orang partai yang profesional. Pada Juli 2014, tim transisi Jokowi-JK meluncurkan halaman Kabinet Alternatif Usulan Rakyat, di mana rakyat bisa mengusulkan dan memilih calon-calon menteri melalui Google Docs.
 Komposisi partai politik berbanding non-partai politik 
Sesuai dengan janji pada masa kampanye, jumlah keseluruhan partai politik tidak mendominasi struktur kabinet. Jika dihitung dari seluruh jabatan menteri tanpa memasukkan jabatan setara menteri, kepala lembaga nonkementerian, dan wakil menteri, maka menteri yang berlatar belakang politik hanya berjumlah 15 orang dibanding 19 orang menteri tanpa latar belakang partai politik. Sementara jika keseluruhan susunan kabinet dihitung, maka didapat 18 pejabat berlatar belakang partai politik dibanding 27 non-partai politik.

 Pengecekan kemungkinan kasus korupsi 
Sebelum mengumumkan susunan kabinet, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengirimkan daftar nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Oktober 2014, tiga hari sebelum dilantik sebagai Presiden RI. KPK memeriksa nama-nama tersebut dan memberikan laporan kepada Presiden pada 21 Oktober 2014. Dilaporkan, delapan nama dianggap bermasalah oleh KPK, dan Presiden Jokowi menerima saran KPK untuk mengganti calon-calon menteri tersebut dan menyerahkan kembali perubahan daftar calon menteri kepada KPK dan PPATK. Presiden Jokowi melakukan seleksi tertutup dengan beberapa calon menteri dengan memanggil ke Istana Negara antara 22 - 25 Oktober 2014 serta melalui komunikasi telepon dengan calon menteri lainnya. Pengumuman kabinet beberapa kali tertunda dari yang semula dijadwalkan pada 22 Oktober di Pelabuhan Tanjung Priok ditunda menjadi 24 Oktober setelah keluarnya rekomendasi dari KPK dan PPATK yang baru keluar pada hari itu. Karena menimbang rekomendasi KPK dan PPATK terkait calon menteri, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya baru dapat mengumumkan Kabinet Kerja pada 26 Oktober pukul 17.00 WIB di halaman belakang kompleks Istana Negara dan melantik pada keesokan harinya (27 Oktober 2014).

 Pimpinan 
PresidenWakil Presiden Joko Widodo124x124px124x124pxJusuf Kalla

 Anggota 
 Menteri 
Sesuai dengan program dan prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka posisi anggota kabinet juga mengalami beberapa perubahan, di antaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian namun langsung di bawah Presiden. Pada periode sebelumnya Kepala Bappenas berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Berikut adalah menteri Kabinet Kerja.

No.Jabatan PejabatMulai menjabatSelesai menjabatPartaiMenteri koordinator1Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan75px Tedjo Edhy Purdijatno27 Oktober 201412 Agustus 2015NasDem75pxLuhut Binsar Pandjaitan12 Agustus 201527 Juli 2016 Golkar75pxWiranto27 Juli 201620 Oktober 2019 Hanura2 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian75pxSofyan Djalil27 Oktober 201412 Agustus 2015 Nonpartai75pxDarmin Nasution12 Agustus 201520 Oktober 2019 Nonpartai3Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya75pxIndroyono Soesilo27 Oktober 201412 Agustus 2015 Nonpartai75pxRizal Ramli12 Agustus 201527 Juli 2016 Nonpartai75pxLuhut Binsar Pandjaitan27 Juli 201620 Oktober 2019 Golkar4Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan75pxPuan Maharani27 Oktober 20141 Oktober 2019 PDI-P75pxDarmin Nasution(Pelaksana tugas)1 Oktober 201920 Oktober 2019NonpartaiMenteri5Menteri Sekretaris Negara75pxPratikno27 Oktober 201420 Oktober 2019 Nonpartai6Menteri Dalam Negeri75pxTjahjo Kumolo27 Oktober 201420 Oktober 2019 PDI-P7Menteri Luar Negeri75pxRetno Marsudi27 Oktober 201420 Oktober 2019 Nonpartai8Menteri Pertahanan75pxRyamizard Ryacudu27 Oktober 201420 Oktober 2019 Nonpartai9Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia75pxYasonna Laoly27 Oktober 20141 Oktober 2019 PDI-P75pxTjahjo Kumolo(Pelaksana tugas)1 Oktober 201920 Oktober 2019PDI-P10Menteri Keuangan75pxBambang Brodjonegoro27 Oktober 201427 Juli 2016 Nonpartai75pxSri Mulyani27 Juli 201620 Oktober 2019 Nonpartai11Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 75pxSudirman Said27 Oktober 201427 Juli 2016 Nonpartai75pxArcandra Tahar27 Juli 201615 Agustus 2016 Nonpartai75pxLuhut Binsar Pandjaitan(Pelaksana tugas)15 Agustus 201614 Oktober 2016 Golkar75pxIgnasius Jonan14 Oktober 201620 Oktober 2019 Nonpartai12Menteri Perindustrian75pxSaleh Husin27 Oktober 201427 Juli 2016 Hanura75pxAirlangga Hartarto27 Juli 201620 Oktober 2019 Golkar13Menteri Perdagangan75pxRachmad Gobel27 Oktober 201412 Agustus 2015 Nonpartai75pxThomas Trikasih Lembong12 Agustus 201527 Juli 2016 Nonpartai75pxEnggartiasto Lukita27 Juli 201620 Oktober 2019 NasDem14Menteri Pertanian75pxAmran Sulaiman27 Oktober 201420 Oktober 2019 Nonpartai15Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 75pxSiti Nurbaya Bakar27 Oktober 201420 Oktober 2019 NasDem16Menteri Perhubungan 75pxIgnasius Jonan 27 Oktober 201427 Juli 2016 Nonpartai75pxBudi Karya Sumadi27 Juli 201620 Oktober 2019 Nonpartai17Menteri Kelautan dan Perikanan 75pxSusi Pudjiastuti27 Oktober 201420 Oktober 2019 Nonpartai18Menteri Ketenagakerjaan 75pxHanif Dhakiri27 Oktober 201420 Oktober 2019 PKB19Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 75pxMarwan Ja'far27 Oktober 201427 Juli 2016 PKB75pxEko Putro Sandjojo27 Juli 201620 Oktober 2019 PKB20Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 75pxBasuki Hadimuljono27 Oktober 201420 Oktober 2019 Nonpartai21Menteri Kesehatan 75pxNila Moeloek27 Oktober 201420 Oktober 2019 Nonpartai22Menteri Pendidikan dan Kebudayaan75pxAnies Baswedan27 Oktober 201427 Juli 2016 Nonpartai75pxMuhadjir Effendy27 Juli 201620 Oktober 2019 Nonpartai23Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi75pxMohamad Nasir27 Oktober 201420 Oktober 2019 Nonpartai24Menteri Sosial 75pxKhofifah Indar Parawansa27 Oktober 201417 Januari 2018 PKB75pxIdrus Marham17 Januari 201824 Agustus 2018 Golkar75pxAgus Gumiwang Kartasasmita24 Agustus 201820 Oktober 2019 Golkar25Menteri Agama 75pxLukman Hakim Saifuddin27 Oktober 201420 Oktober 2019 PPP26Menteri Pariwisata 75pxArief Yahya27 Oktober 201420 Oktober 2019 Nonpartai27Menteri Komunikasi dan Informatika 75pxRudiantara27 Oktober 201420 Oktober 2019 Nonpartai28Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah75pxAnak Agung Gede Ngurah Puspayoga27 Oktober 201420 Oktober 2019 PDI-P29Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 75pxYohana Yembise27 Oktober 201420 Oktober 2019 Nonpartai30Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi75pxYuddy Chrisnandi27 Oktober 201427 Juli 2016 Hanura75pxAsman Abnur27 Juli 201615 Agustus 2018 PAN75pxSyafruddin15 Agustus 201820 Oktober 2019 Nonpartai31Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional75pxAndrinof Chaniago27 Oktober 201412 Agustus 2015 Nonpartai75pxSofyan Djalil12 Agustus 201527 Juli 2016 Nonpartai75pxBambang Brodjonegoro27 Juli 201620 Oktober 2019 Nonpartai32Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional75pxFerry Mursyidan Baldan27 Oktober 201427 Juli 2016 NasDem75pxSofyan Djalil27 Juli 201620 Oktober 2019 Nonpartai33Menteri Badan Usaha Milik Negara75pxRini Soemarno27 Oktober 201420 Oktober 2019 Nonpartai34Menteri Pemuda dan Olahraga75pxImam Nahrawi27 Oktober 201420 September 2019 PKB75pxHanif Dhakiri(Pelaksana tugas)20 September 201920 Oktober 2019 PKB

 Proporsi partai 
Untuk jabatan menteri, komposisi partai politik dibanding nonpartai politik adalah 14 berbanding 20, dengan rincian sebagai berikut.
PartaiMenteri  Periode JabatanPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4 orang)<center>Puan Maharani<center>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan2014–2019<center>Tjahjo Kumolo<center>Menteri Dalam Negeri2014–2019<center>Yasonna Laoly<center>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia2014–2019<center>Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga<center>Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah2014–2019Partai Kebangkitan Bangsa (3 orang)<center>Hanif Dhakiri<center>Menteri Ketenagakerjaan2014–2019<center>Eko Putro Sandjojo<center>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi2016–2019<center>Imam Nahrawi<center>Menteri Pemuda dan Olahraga2014–2019Partai Golongan Karya (3 orang)<center>Luhut Binsar Pandjaitan<center>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya2016–2019<center>Airlangga Hartarto<center>Menteri Perindustrian2016–2019<center>Agus Gumiwang Kartasasmita<center>Menteri Sosial2018–2019NasDem (2 orang)<center>Siti Nurbaya Bakar<center>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan2014–2019<center>Enggartiasto Lukita<center>Menteri Perdagangan2016–2019Partai Hati Nurani Rakyat (1 orang)<center>Wiranto<center>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan2016–2019Partai Persatuan Pembangunan (1 orang)<center>Lukman Hakim Saifuddin<center>Menteri Agama2014–2019
Keterangan: Pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga non kementerian tidak dimasukkan dalam daftar ini.

 Pejabat setingkat menteri 
Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Kerja:
No.Jabatan PejabatMulai menjabatSelesai menjabat1Jaksa Agung75pxAndhi Nirwanto(Pelaksana tugas)21 Oktober 201420 November 201475pxMuhammad Prasetyo20 November 201421 Oktober 20192Panglima Tentara Nasional Indonesia75pxMoeldoko30 Agustus 20138 Juli 201575pxGatot Nurmantyo 8 Juli 20158 Desember 201775pxHadi Tjahjanto 8 Desember 201717 November 20213Kepala Kepolisian Republik Indonesia75pxSutarman25 Oktober 201316 Januari 201575pxBadrodin Haiti 17 Januari 2015<small>(Pelaksana tugas sampai 17 April 2015)13 Juli 201675pxTito Karnavian 13 Juli 201622 Oktober 20194Sekretaris Kabinet75pxAndi Widjajanto3 November 201412 Agustus 201575pxPramono Anung12 Agustus 201520 Oktober 2019

 Wakil menteri 
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet. Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi beberapa menteri pada Kabinet Kerja.
No.Jabatan PejabatMulai menjabatSelesai menjabat1Wakil Menteri Luar Negeri75px|AM Fachir Abdurrahman Mohammad Fachir27 Oktober 201420 Oktober 20192Wakil Menteri Keuangan75pxMardiasmo27 Oktober 201420 Oktober 20193Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral75pxArcandra Tahar14 Oktober 201620 Oktober 2019

 Pejabat lain 
 Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian 
Berikut adalah kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

Jabatan PejabatMulai menjabatSelesai menjabat1Kepala Badan Intelijen Negara75pxMarciano Norman19 Oktober 20118 Juli 201575pxSutiyoso8 Juli 20159 September 201675pxBudi Gunawan9 September 201621 Oktober 20242Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal75pxMahendra Siregar1 Oktober 201327 November 201475pxFranky Sibarani27 November 201427 Juli 2016 75pxThomas Trikasih Lembong27 Juli 201622 Oktober 20193Kepala Badan Ekonomi Kreatif75pxTriawan Munaf26 Januari 201522 Oktober 2019

Catatan

 Kepala Lembaga Nonstruktural 
Berikut adalah kepala Lembaga Nonstruktural yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

No.Jabatan PejabatMulai menjabatSelesai menjabat1Kepala Staf Kepresidenan75pxLuhut Binsar Pandjaitan31 Desember 20142 September 201575pxTeten Masduki2 September 201517 Januari 201875pxMoeldoko17 Januari 201821 Oktober 20242Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila75pxYudi Latief28 Februari 20188 Juni 201875pxHariyono<small>19 Juli 20185 Februari 2020

 Perombakan 
 Perombakan I (2015) 
Pada 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo merombak (reshuffle) susunan Kabinet Kerja dengan mengganti lima menteri (termasuk tiga menteri koordinator) dan sekretaris kabinet.

 Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.
 Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia, menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil
 Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.
 Thomas Trikasih Lembong, mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmad Gobel.
 Pramono Anung, menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet.
 Sofyan Djalil menggantikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

 Perombakan II (2016) 
Pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali mengumumkan perombakan susunan kabinet. Dua kader partai pendukung pemerintah yang baru bergabung belakangan, yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar, ikut diumumkan dalam perombakan kali ini.Jokowi Umumkan Reshuffle, Ini Susunan Menteri Baru Setelah perombakan kedua, komposisi menteri pria/wanita menjadi 33 banding 9, atau sekitar 4 banding 1. Berikut daftar menteri baru tersebut:

 Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Wiranto
 Menteri Keuangan; Sri Mulyani
 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Eko Putro Sandjojo
 Menteri Perhubungan; Budi Karya Sumadi
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Muhadjir Effendy
 Menteri Perdagangan; Enggartiasto Lukita
 Menteri Perindustrian; Airlangga Hartarto
 Menteri ESDM; Arcandra Tahar
 Menteri PAN dan RB; Asman Abnur
 Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya; Luhut Binsar Pandjaitan
 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sofyan Djalil

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar setelah sebelumnya terjadi polemik dwikewarganegaraan di mana Arcandra telah tinggal 20 tahun di Amerika Serikat dan disangka memiliki paspor Amerika Serikat. Arcandra menjadi menteri dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah Indonesia, yakni 20 hari. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Pelaksana Tugas Menteri ESDM hingga dilantiknya menteri definitif.Jokowi Copot Arcandra, Luhut Jadi Plt Menteri ESDM Pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi resmi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM setelah jabatan Menteri ESDM diisi oleh pelaksana tugas selama 2 bulan.Alasan Jokowi Lantik Jonan dan Arcandra Nakhodai ESDM Hari Ini

 Perombakan III (2018) 
Pada 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2018 serta melantik Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Pada 15 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur yang telah mengundurkan diri dari jabatannya karena Partai Amanat Nasional tidak mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.Tak Ingin Jadi Beban Presiden Jokowi, Asman Abnur Ingin Mundur dari Kabinet

Pada 24 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 yang sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.Jadi Tersangka KPK, Idrus Juga Mundur dari Kepengurusan Golkar

 Galeri 

 Lihat pula 
 Kementerian Indonesia
 Daftar kabinet Indonesia

 Referensi 

 Pranala luar 
 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

|-


Kategori:Pendirian tahun 2014 di Indonesia
Kategori:Kabinet yang didirikan tahun 2014
Kategori:Kabinet yang dibubarkan tahun 2019