Auditorat Utama Keuangan Negara I

Auditorat Utama Keuangan Negara I (disingkat AKN I) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK. AKN I dipimpin oleh seorang Auditor Utama.PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

 Tugas dan fungsi 
 Tugas 
AKN I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

 Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas, AKN I menyelenggarakan fungsi:
 perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN I dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
 perumusan rencana kegiatan AKN I berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN I;
 penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN I maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN I;
 penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I;
 pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN I, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
 penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN I yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
 pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I;
 penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN I yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 pemanfaatan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Database Entitas Pemeriksaan (DEP);
 pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas AKN I; 
 penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN I; dan
 pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi AKN I terdiri dari:

 Auditorat I.A 
Auditorat I.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 Kementerian Pertahanan (termasuk Mabes TNI, AD, AU dan AL)
 Dewan Ketahanan Nasional
 Lembaga Ketahanan Nasional
 Badan Intelijen Negara
 Badan Keamanan Laut
 lembaga terkait di lingkungan entitas.

 Auditorat I.B 
Auditorat I.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
 Badan Siber dan Sandi Negara
 Kejaksaan Republik Indonesia
 Komisi Pemberantasan Korupsi
 Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Badan Narkotika Nasional
 lembaga terkait di lingkungan entitas.

 Auditorat I.C 
Auditorat I.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
 Kementerian Luar Negeri
 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
 Komisi Pemilihan Umum(termasuk KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota)
 Badan SAR Nasional
 Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
 lembaga terkait di lingkungan entitas.

 Auditorat I.D 
Auditorat I.D mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
 Kementerian Perhubungan
 lembaga terkait di lingkungan entitas.

 Sekretariat AKN I 
Sekretariat  AKN  I  mempunyai  tugas  melaksanakan  kegiatan administrasi sumber  daya  manusia,  administrasi  keuangan, dan ketatatausahaan pada lingkup AKN I.

 Lihat pula 
 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

 Referensi 

Kategori:Badan Pemeriksa Keuangan
Kategori:Daftar Eselon I