Djoeir Moehamad

Djoeir Moehamad () adalah seorang pejuang kemerdekaan, politisi, dan salah seorang tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ia dikenal sebagai pengusung mosi otonomi daerah saat menjabat anggota DPRS (1950-1956). Ia pernah diutus Sutan Sjahrir dan Bung Hatta menemui tokoh-tokoh PRRI untuk meredakan ketegangan yang terjadi antara pimpinan di daerah-daerah yang sedang bergolak dengan pemerintahan Soekarno di pusat."Patah Arang Kawan Seiring" TEMPO Edisi Khusus, 09-03-2009. Diakses 16-10-2014.

 Kehidupan Awal dan Keluarga 
Djoeir lahir 21 Desember 1916 di Garingging, Jorong Bukareh, Nagari Koto Tangah--Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Ia merupakan anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Moehammad gelar Datuk Rajo Api (ayah), dan Nuri (ibu). 

Tinggal di rumah gadang, Djoeir menghabiskan masa kecil di kampung. Ia berasal dari keluarga terpandang dan berkecukupan, Selain petani, ayahnya merupakan seorang pengusaha angkutan yang memiliki beberapa bendi, pedati, dan kuda beban. 

Sikap anti-penjajahan Belanda yang berkembang di masyarakat Tialatang Kamang mempengaruhi masa kecil Djoeir. Sikap anti-Belanda tersebut sudah berkembang di masyarakat Tilatang Kamang berupa dukungan terhadap Perang Paderi (1821-1837) dan Perang Kamang (1908).

Meski Perang Kamang sudah lama usai sewaktu Djoeir kecil, tetapi masih banyak masyarakat Tilatang Kamang yang membangkang kepada Belanda dengan menolak membayar belasting atau tidak ikut kerja rodi. Mereka ditangkap bahkan ada yang sampai diasingkan.

Jika ada tentara Belanda lewat, maka kaum ibu memerintahkan anak-anak, termasuk Djoeir kecil, untuk bersembunyi ke dalam kandang. Jadi, sejak kecil, anak-anak Tilatang Kamang sudah dididik untuk takut, tertekan, dan anti-penjajahan Belanda.

 Pendidikan 
Meski buta huruf latin, kedua orang tua Djoeir sangat mendorong perkembangan pendidikan anak-anaknya. Djoeir memulai pendidikan formalnya dengan belajar di Volks Onderwijh (semacam sekolah dasar atau Government School) selama lima tahun, lalu lanjut ke sekolah pertanian selama setahun di Pakan Kamis, Kabupaten Agam. Seperti anak Minang pada umumnya pada masa itu, Djoeir juga belajar agama pada malam hari di surau.

Setelah tamat dari sekolah pertanian (1929), Djoeir melanjutkan pendidikan ke Moderne Islamietische Kweekschool di Bukittinggi. Selama di Bukittinggi, ia tinggal di rumah keluarga Djamil Djambek, dan belajar agama pada malam harinya di Sumatera Thawalib Parabek, pimpinan Syekh Ibrahim Musa Parabek. Djoeir terkesan dengan kuatnya kesadaran semangat perjuangan untuk kemerdekaan dalam pengajian atau tablig yang disampaikan ulama kaum muda itu. Di Bukittinggi pula, pada usia 16 tahun, ia bertemu dengan Bung Hatta yang pulang kampung dari Belanda untuk mengunjungi ibunya.

Djoeir aktif dalam kepanduan Hizbul Wathan Muhammadiyah pada masa remaja. Ia bahkan menjabat sebagai wakil ketua. Selain itu, ia juga aktif dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah. Sejak saat itu Djoeir kian tertarik dengan pergerakan kebangsaan. Pada 1933, ia terpilih sebagai salah seorang utusan pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat untuk ikut Kongres Pemuda Muhammadiyah di Batavia. Ketika kongres tersebut, ia berkenalan dengan Boediman, seorang guru di Perguruan Rakyat, Batavia. Boediman mengajaknya untuk belajar ke India yang pada masa itu terkenal dengan perjuangan nasionalnya untuk merdeka. Djoeir tertarik. Belajar ke luar negeri memang telah lama menjadi keinginannya. Sepulang dari kongres, ia mencari jalan ke India.

Djoeir merantau pada usia 18 tahun. Ia memulai perjalanannya berbekal ongkos seadanya hasil menggadaikan setumpak sawah oleh ibunya. Sebelum ke India, ia singgah di Seremban, Malaysia, untuk menemuai abangnya, Bachtiar Moehammad yang bekerja sebagai tukang jahit. Abangnya hanya geleng-geleng kepala melihat keinginan adiknya. Bagaimanapun, rencana studi Djoeir ke India terbentur biaya. Djoeir bahkan sudah kehabisan uang. Namun, ia ograh pulang kampung.

Tidak kehabisan akal, Djoeir lalu menemui Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Abdul Rahman di Sri Menanti, Negeri Sembilan yang merupakan belahan kerajaan Minangkabau yang berpusat di Batusangkar. Bermodal nekat, Djoeir berhasil menemui sang raja untuk meminta bantuan. Sang raja sangat antusias dengan rencana Djoeir. Ia memberi bantuan kepada Djoeir berupa 100 dolar Malaysia, jumlah yang besar untuk ukuran saat itu. Djoeir akhirnya melanjutkan perjalanannya ke India.

Di India, Djoeir kuliah di National Moslem University sebagai mahasiswa Political Economics. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif mengirimkan tulisannya di beberapa majalah yang terbit di Hindia Belanda, seperti Panji Islam dan Pedoman Masjarakat. Dari situ, ia mendapatkan honorarium untuk membiayai kuliah dan kehidupan sehari-hari. Di kalangan mahasiswa, ia dikenal lewat aktivitasnya sebagai presiden All Indonesian-Malayan Student Federation, organisasi yang menghimpun mahasiswa asal negeri-negeri Melayu di India. 

Pada 1939, sebagai pimpinan organisasi itu, Djoeir bertemu dengan Presiden Partai Kongres Nasional India, Subhas Chandra Bose. Ia diajak untuk ikut dalam kampanye partai ke pelosok India. Namun, karena dibayangi kemungkinan Perang Dunia II meluas dari Eropa ke Asia-Pasifik, Subhas Chandra Bose menyarankan Djoeir pulang, dan menyediakan biayanya. Pada 1940, Djoeir yang hanya menyelesaikan program baccalaureate akhirnya kembali ke Tanah Air.

 Akhir Pemerintahan Hindia Belanda 
Setelah kembali ke Tanah Air, pada 1941, Djoeir berkenalan dengan Leon Salim yang merupakan Sekretaris Persatuan Murid Diniyyah School. Atas ajakan Leon Salim, Djoeir mengajar di Kulliyatul Muallimin dan Kulliyatul Muallimat di Kota Padang Panjang. Kuliahnya di lembaga pendidikan Islam yang dipimpin oleh Rahmah El Yunusiyah tersebut mendapatkan pengawasan dari PID. Selain itu, ia juga mengajar di INS Kayu Tanam pimpinan Mohammad Syafei.  

Di Padang Panjang, Djoeir juga memasuki lingkungan politik bersama Leon Salim, Chatib Sulaiman, dan lain-lain dari kelompok PNI-Pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu menerapkan larangan berkumpul dan bergerak (vergader verbod) terhadap partai politik non-kooperatif. Salah satu partai yang non-kooperatif tersebut adalah PNI-Pendidikan yang didirikan oleh Bung Hatta dan Sutan Syahrir. Oleh karena itu, Djoeir dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya melakukan perjuangan secara sembunyi-sembunyi melalui gerakan bawah tanah.  

Pada 1942, sebelum pendudukan Jepang, kelompok PNI-Pendidikan di Padang Panjang menyiapkan aksi demonstrasi menuntut Belanda menyerahkan kekuasaan kepada bangsa Indonesia sekaligus rencana Belanda membumihanguskan kantor-kantor dan instalasi penting. Namun, sebelum aksi demonstrasi tersebut digelar, mereka malah diciduk oleh Belanda dan diasingkan ke Kota Cane, Aceh. Beruntung, Djoeir selamat dalam aksi penggerebekan itu karena sedang berada di Bukittinggi.

 Masa Pendudukan Jepang 
Pada awal masa pendudukan Jepang, Djoeir menjadi salah satu perwakilan Komite Rakyat daerah Agam. Komite Rakyat tersebut merupakan panitia kemerdekaan yang dibentuk Soekarno saat berada di Kota Padang. Anggota panitia tersebut terdiri atas tokoh-tokoh politik, ulama, cerdik pandai, dan pengusaha di Sumatera Barat. Namun, setelah beberapa bulan, Komite Rakyar dibubarkan oleh Jepang.

Djoeir direkrut menjadi pegawai tinggi Gunseibu Sumatera, tepatnya di bagian Cultural Research Institute yang berkedudukan di Bukittinggi. Ia bertugas mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian tentang budaya Minang khususnya, dan daerah lain di Sumatera umumnya. Pada 1944, ia bahkan sempat mengikuti pelatihan pendidikan pegawai tinggi di Jokiyu Kann Gakko di Batusangkar selama enam bulan.

Usai mengikuti pelatihan itu, ia diajak Chatib Sulaiman untuk melatih dan memimpin ribuan pemuda di INS Kayu Tanam untuk menjadi Seinendan. Djoeir bahkan diangkat sebagai Seinendancho (pimpinan pemuda) untuk Sumatera Barat. Selesai memperoleh pendidikan, mereka kembali untuk mengamankan kampung masing-masing. Banyak bekas Seinendan yang berjasa selama masa revolusi nasional.

Akhir 1944, ia menjadi staf Chuo Sangi-In Sumatera, lembaga perwakilan rakyat ala Jepang. Ia juga masuk dalam tim pengumpul pendapat masyarakat terkait gagasan Sumatera Merdeka atau Sumatera Dokuritsu. Selama dua bulan, ia berkeliling bersama anggota tim lainnya ke setiap keresidenan di Sumatera. Hasilnya, rakyat Sumatera tidak menghendaki negara Sumatera merdeka, melainkan ingin bersatu dalam negara Indonesia merdeka.

 Setelah Kemerdekaan RI 
Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Djoeir sempat mengambil bagian dalam redaksi Harian Kedaoelatan Rakjat yang dipimpin oleh Adinegoro. Namun, koran itu hanya terbit selama lima bulan. Selain itu, di awal kemerdekaan, Djoeir juga pernah menyelundupkan senjata dari Pekanbaru ke Bukittinggi. 

Di awal Indonesia merdeka, Djoeir menjabat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Sumatera Barat. Untuk mengekspresikan pandangan politiknya, ia bergabung ke Partai Sosialis pimpinan Sutan Syahrir. Kiprah politik Djoeir makin diperhitungkan manakala ia diangkat menjadi pimpinan Sayap Kiri (kelompok politik yang berisi partai-partai berhaluan sosialis) Sumatera. 

Ia menjadi tokoh kunci di balik penyelundupan Alimin, dedengkot Partai Komunis Indonesia (PKI) dari Singapura, untuk membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah Partai Sosialis pecah, Djoeir bergabung dengan Sjahrir ke PSI. Di partai ini, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Daerah Besar untuk Sumatera. 

Selama masa revolusi kemerdekaan, Djoeir menjabat sebagai anggota Majelis Pertahanan Rakyat Daerah dan Dewan Pertahanan Daerah Sumatera Barat. Ia juga menjadi staf residen Sutan Mohammad Rasjid. Pada Maret-April 1947, ia hadir sebagai Delegasi Ri untuk Asian Relation Conference di New Delhi. Setelah Belanda melancarkan Agresi Militer II, Djoeir menjadi Sekretaris Pemerintahan Darurat Re-publik Indonesia (PDRI) yang menangani uru-san sosial. Pada 1949, ia ditarik oleh partainya menjadi anggota Badan Pekerja KNIP. Ia juga ditugaskan mer skan memimpin Bagian Pendidikan, Penerangan, dan Propaganda PSI.

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), Djoeir memperkuat parlemen sebagai Ketua Komisi Dalam Negeri dan Komisi Penerangan. Setelah RIS melebur ke dalam NKRI pada 1950, ia tetap memegang jabatan yang sama di DPRS (1950-1956). Pada 1954, ia berpidato di parlemen yang menekankan otonomi daerah menjadi fenomenal dan disebut dalam pemberitaan sebagai "Mosi Djoeir Moehammad". Seiring meluasnya pergolakan daerah, persisnya tahun 1958, Djoeir diminta Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta untuk menemui tokoh-tokoh PRRI agar perjuangan daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas tidak berkembang menjadi pemberontakan. Namun, saat di Bukittinggi, Djoeir malah dipenjara karena menolak menyampaikan pidato radio bahwa dirinya selaku pemimpin PSI mendukung PRRI.

Setelah bebas, Djoeir memilih meninggalkan aktivitas politik, lantaran partai tempatnya bernaung, yakni PSI, dibubarkan Presiden Soekarno pada 1960 karena tokoh-tokohnya dituding terlibat PRRI. Ia menikmati hari tua bersama keluarga. Ia memiliki delapan anak dan 14 cucu dari tiga istrinya. Pada 1997, ketika berumur 80 tahun, Djoeir menerbitkan autobiografinya berjudul Memoar Seorang Sosialis yang penulisannya dikerjakan oleh Abrar Yusra. Tokoh ini wafat pada 29 Mei 1999 dalam usia 82 tahun dan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta.

 Referensi 

Kategori:Pejuang kemerdekaan Indonesia
Kategori:Tokoh pejuang Minangkabau
Kategori:Alumni Universitas Delhi
Kategori:Tokoh Minangkabau
Kategori:Tokoh dari Agam
Kategori:Politikus Indonesia
Kategori:Politikus Minangkabau
Kategori:Sosialis Indonesia
Kategori:Politikus Partai Sosialis Indonesia