Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

{{Kotak info eselon I
| nama                    = Sekretariat Jenderal
| kementerian/lembaga     = Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
| gambar                  = 120px
| didirikan               = 
| dasar_hukum             = Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
| pegawai                 = 
| anggaran                = Rp1,30 triliun (2025)Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025Rp422,55 miliar (Efisiensi)Rp877,45 miliar (APBN 2025)Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran
| eselonI                 = Sekretaris Jenderal
| nama_eselonI            = Komjen. Pol. Mohammad Iqbal<ref name="Setjen DPD">
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (di singkat Setjen DPD RI) adalah sistem pendukung yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI. Susunan organisasi dan tata kerja Setjen DPD RI diatur dengan peraturan Presiden atas usul DPD RI. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal DPD bertanggung jawab kepada pimpinan DPD RI.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Setjen DPD RI pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan aparatur pemerintah yang diamanatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga DPD RI.

 Tugas dan Fungsi 
 Tugas 
Setjen DPD RI Mempunyai Tugas menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI.

 Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas, Setjen DPD RI mempunyai fungsi:
 Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
 Pemberian dukungan administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan, pertimbangan dan pengawasan dalam fungsi politik lembaga dan anggota DPD RI
 Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengawasan, administrasi keanggotaan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keuangan di lingkungan DPD RI

 Lihat pula 
 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

 Referensi 

Kategori:Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Kategori:Daftar Eselon I