Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau biasa disingkat menjadi Ditjen PSDKP, adalah unsur pelaksana pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, direktorat jenderal ini berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan Polairud.

 Sruktur organisasi 
 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 Direktorat Pengendalian Operasi Armada
 Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
 Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
 Direktorat Penanganan Pelanggaran.
 Kerjasama pengawasan 
 1. Kerjasama Luar Negeri 
Beberapa kerjasama penting yang telah dan terus dijalin oleh Ditjen. PSDKP adalah Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum
(IAFSF) dan Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region.
 Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)
Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) merupakan bagian dari Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF) yang dikhususkan pada kerjasama bidang pengawasan SDKP, termasuk kerjasama penanggulangan illegal fishing di perairan perbatasan kedua negara. Pada tahun 2013 serangkaian kerjasama Indonesia-Australia di dalam kerangka IAFSF yang telah dilaksanakan antara lain: Coordinated patrols (patroli bersama dan terkoordinasi yang dilakukan oleh masing-masing negara di masing-masing
batas ZEE kedua negara), Technical Assistances, Port Visit (Masing-masing pihak saling mengunjungi pelabuhan dalam rangka latihan Ship Search Training)
 Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region.
Merupakan regional initiative yang diprakarsai oleh Indonesia-Australia dan disepakati oleh 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, dan Papua New Guinea. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk penanggulangan IUU Fishing di kawasan yang menjadi wilayah kerja sama, yaitu: Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura. Kerjasama ini diiniasiasi oleh Indonesia dan Australia sejak tahun 2007, Indonesia telah menjadi Sekretariat RPOA yang berkedudukan di GD. Minabahari IV Lantai 10, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat.
 2. Kerjasama Dalam Negeri 
Dalam melaksanakan berbagai tugas dan operasionalnya Ditjen. PSDKP bekerjasama dengan instansi
 TNI-AL
- Operasi Pengawasan Bersama di Laut [ZEEI]
- Kesepakatan Bersama Penanganan TP. Perikanan
- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut
- Pelatihan Awak Kapal Pengawas, Pinjam pakai senjata api di Kapal Pengawas
 TNI-AU
- Operasi Pengawasan Lewat Udara (Air Surveillance) ;
- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut
 POLAIR
- Operasi Pengawasan Bersama di Laut
- Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak Pidana Perikanan
- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut
- Pelatihan Menembak
- Pelatihan PPNS Perikanan dan Polsus P3K
 BAKAMLA
- Operasi bersama penegakan hukum di laut (Operasi Gurita);
- Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut
 PEMDA
- Operasi/patroli Kapal Pengawas KKP di dalam wilayah perairan Pemda;
- Penempatan sementara dan sandar Kapal Pengawas KKP secara bergiliran;
- Partisipasi dan dukungan BBM, logistik dan operasional dari Pemda dalam operasi Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Kapal Pengawas KKP;
- Partisipasi dan dukungan Pemda dalam pengamanan barang bukti hasil tangkapan, proses penyidikan dan dalam hal keterangan saksi ahli.
Keterangaan: Pada tahun 2013 telah disepakati Mou kerjasama pengawasan antara Ditjen. PSDKP dengan Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna.

 Unit pelaksana teknis 
Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, direktorat jenderal ini memiliki sejumlah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PPSDKP) dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SPSDKP) sebagai berikut:
+NamaWilayah kerjaPPSDKP LampuloSumatera Barat, Bengkulu, serta pesisir barat Aceh dan Sumatera UtaraPPSDKP BatamKepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka BelitungPPSDKP JakartaDKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan LampungPPSDKP BenoaBali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Jawa TimurPPSDKP BitungSulawesi (kecuali Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud)PPSDKP TualPapua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku bagian selatan, serta pesisir selatan Papua Barat dan Papua TengahSPSDKP CilacapJawa Tengah dan sebagian Jawa TimurSPSDKP BelawanRiau, serta pesisir timur Aceh dan Sumatera UtaraSPSDKP KupangNusa Tenggara TimurSPSDKP PontianakKalimantan Barat dan Kalimantan TengahSPSDKP TarakanKalimantan (kecuali Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah)SPSDKP TahunaKepulauan Sangihe dan Kepulauan TalaudSPSDKP AmbonMaluku bagian utara dan Maluku UtaraSPSDKP BiakPapua, serta pesisir utara Papua Barat dan Papua Tengah

 Sarana 
 34 Kapal Pengawas Perikanan
 96 Speed boat
 58 Satuan Kerja di Seluruh Indonesia
 Vessel Monitoring System (VMS) dan Puskodal
 Referensi 

 Pranala luar 
 Web resmi Ditjen PSDKP

Kategori:Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia
Kategori:Direktorat jenderal kementerian Indonesia