Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau biasa disingkat DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tertuang dalam pasal 156 ayat (1) undang-undang penyelenggara pemilu Nomor 15 tahun 2011. DKPP dibentuk berdasarkan pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu dan kewajiban DKPP dituangkan dalam pasal 159 ayat (3).https://nasional.tempo.co/read/1671416/ini-tugas-wewenang-dan-kewajiban-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu-dkpp DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012, terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu masing-masing satu orang, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan Pemerintah.Presiden SBY Ambil Sumpah 7 Anggota DKPP

 Sejarah 
Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada yang namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. DK KPU adalah institusi etik difungsikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun, wewenangnya tidak begitu kuat, lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat ad hoc.

DK KPU dari sisi kompetensi keanggotaan cukup baik tetapi dari aspek struktural kurang seimbang karena didominasi oleh penyelenggara Pemilu. DK KPU beberapa kali dipimpin oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., dan prestasinya pun tidak mengecewakan publik termasuk pemerintah dan DPR memberikan apresiasi yang positif. Terobosan memberhentikan beberapa anggota KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk salah satu mantan anggota KPU 2010 memberi harapan baru bagi publik pada perubahan.

Dari prestasi yang dianggap baik inilah Pemerintah, DPR, lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga pemantau Pemilu sontak mendorong misi mulia ini dengan meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan institusi ini jadi tetap dan tidak hanya menangani kode etik pada KPU tetapi juga Bawaslu di tiap tingkatan lewat produk hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP akhirnya secara resmi lahir pada 12 Juni 2012.

 Anggota 
Saat ini DKPP terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur KPU, Bawaslu dan tokoh masyarakat yang diajukan oleh pemerintah dan DPR.

DKPP Periode 2012–2017 No NamaInilah Tujuh Nama Anggota DKPP Republika Online, 12 Juni 2012, diakses 27 Juli 2014 Unsur<small>(Ajuan Institusi)<center>1 Jimly Asshiddiqie (Ketua)<center>DPR<center>2Nur Hidayat Sardini<center>3Saut Hamonangan Sirait<center>4Abdul Bari Azed<center>PemerintahAnna Erliyana<center>5Valina Singka Subekti<center>6Ida Budhiati<center>KPU<center>7Nelson Simanjuntak<center>Bawaslu

DKPP Periode 2017–2022 No NamaPresiden Jokowi Lantik 7 Anggota DKPP Detik, 12 Juni 2017 Unsur<small>(Ajuan Institusi)<center>1 Harjono (Ketua)<center>Pemerintah<center>2Idha Budhiati<center>3Teguh Prasetyo<center>DPR<center>4Alfitra Salamm<center>5Muhammad<center>6Hasyim Asy'ari<center>KPU<center>7M. Afifuddin<center>Bawaslu
Periode 2022–2027

 No Nama Unsur<small>(Ajuan Institusi)<center>1Heddy Lugito (Ketua)<center>Masyarakat<center>2Muhammad Tio Aliansyah<center>DPR<center>3Ratna Dewi Pettalolo<center>Bawaslu<center>4J. Kristiadi<center><center>5I Dewa Kade Wiarsa Raka<center><center>6Yulianto Sudrajat<center>KPU<center>7Lolly Suhenty<center>Bawaslu

 Lihat pula 
 Komisi Pemilihan Umum
 Badan Pengawas Pemilihan Umum

 Catatan 

 Referensi 

 Pranala luar 

 DKPP Dibentuk Sebagai Pengawas KPU dan Bawaslu – Berita di situs Kompas

Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia
Kategori:Pemilihan umum di Indonesia