Dewan Ketahanan Nasional

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) merupakan lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada tahun 2024 lembaga ini diubah menjadi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sesuai amanat Pasal 15 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024.

 Tugas dan Fungsi 
Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Wantannas mempunyai fungsi:

 Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia;
 Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara; dan
 Penetapan risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan.

 Sejarah 
Pada tahun 1946, berdasarkan UU No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, dibentuk Dewan Pertahanan Negara, yang mempunyai fungsi sebagai pemegang kekuasaan keadaan darurat. Sebagai ketua adalah Perdana Menteri.

Pada tahun 1954, berdasarkan UU No.29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara, dibentuk Dewan Keamanan yang dalam keadaan perang berubah menjadi Dewan Pertahanan. Dewan Keamanan mempunyai fungsi sebagai pembantu Presiden, memberi pertimbangan soal keamanan dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan Negara.

Pada tahun 1961, berdasarkan Keppres No 618 tahun 1961 dibentuk Dewan Pertahanan Negara dalam rangka upaya bela negara membebaskan Irian Barat.

Pada tahun 1970, berdasarkan Keppres No. 51 Tahun 1970, dibentuk Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas)yang mempunyai fungsi sebagai pembantu Presiden menetapkan kebijakan nasional tertinggi pemecahan masalah keamanan nasional dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara serta perkiraan risiko. Wanhankamnas diperkuat oleh UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI.

Pada tahun 1999, berdasarkan Keppres No.101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, maka nama Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) secara resmi diberlakukan sebagai pengganti Wanhankamnas.

Pada tahun 2025 berdasarkan Pasal 15 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024, Dewan Ketahanan Nasional beralih menjadi Dewan Pertahanan Nasional atau DPN di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

 Susunan Organisasi 
Susunan organisasi Wantannas terdiri dari:
 Ketua Dewan: Presiden Republik Indonesia
 Sekretaris Dewan: Sekretaris Jenderal Wantannas merangkap anggota
 Anggota Dewan:
 Wakil Presiden Republik Indonesia;
 Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 Menteri Sekretaris Negara;
 Menteri Dalam Negeri;
 Menteri Luar Negeri;
 Menteri Pertahanan;
 Menteri Komunikasi dan Informasi;
 Menteri Hukum dan HAM;
 Panglima TNI;
 Kepala Badan Intelijen Negara.

Susunan anggota diatas merupakan anggota inti Wantannas. Keanggotaan Wantannas dapat ditambah sesuai kebutuhan. Ketua Wantannas juga dapat membentuk panitia ad-hoc dan/atau kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

 Sekretariat Jenderal 
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (disingkat Setjen Wantannas) adalah lembaga pemerintah non-departemen/kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas.

 Tugas dan Fungsi Setjen Wantannas 
Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Setjen Wantannas mempunyai fungsi:

 Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
 Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan
 Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Disamping tugas pokoknya, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019 Setjen Wantannas diinstruksikan untuk mengoordinasikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.

 Susunan Organisasi Setjen Wantannas 
Susunan organisasi Setjen Wantannas terdiri dari:

 Sekretaris Jenderal
 Deputi Bidang Sistem Nasional
 Pembantu Deputi Urusan Lingkungan pemerintahan Negara
 Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam
 Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial
 Pembantu Deputi Urusan Informasi dan Pengolahan Data
 Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan
 Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Staretgis Nasional
 Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Staretgis regional
 Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Internasional
 Deputi Bidang Politik dan Strategi
 Pembantu Deputi Urusan Politik Nasional
 Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional
 Pembantu Deputi Urusan Perencanaan Kontijensi
 Deputi Bidang Pengembangan
 Pembantu Deputi Urusan Ekonomi
 Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya
 Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-undangan
 Pembantu Deputi Urusan Pertahanan dan Keamanan
 Pembantu Deputi
 Staf Ahli

 Sekretaris Jenderal Dewan 
Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
 Letjen TNI M.M.R. Kartakusuma (1970—1978)
 Letjen TNI Achmad Wiranatakusumah (1978—1985)
 Laksda TNI Machmud Subarkah (1985—1994)
 Letjen TNI Soekarto (1994—1998)
 Letjen TNI Arifin Tarigan, S.H. (1998—1999)
Dewan Ketahanan Nasional
 Letjen TNI Arifin Tarigan, S.H. (1999—2003)
 Prof. Dr. Budi Santoso, M.Sc., APU (2003—2005)
 Letjen TNI Muhammad Yasin, S.H. (2005—2008)
 Letjen TNI Bambang Darmono (2008—2010)
 Letjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary (2010—2011)
 Letjen TNI Junianto Haroen (2011—2012)
 Letjen TNI Waris (2012—2015)
 Letjen TNI Drs. Muhammad Munir (2015—2016)
 Letjen TNI Nugroho Widyatomo, S.IP. (2016—2018)
 Letjen TNI Dr. (HC.) Doni Monardo, S.IP. (2018—2019)
 Laksdya TNI Dr. Ir. Achmad Djamaludin, M.AP. (2019—2020)
 Laksdya TNI Dr. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., (2020—2023)
 Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr.Han. (2023—2023)
 Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S. (2023—2024)
 Laksdya TNI Agus Hariadi (2024—2025)

 Lihat pula 
 Ekonomi Pertahanan
 Lembaga Ketahanan Nasional
 Kementerian Pertahanan
 Wawasan Nusantara
 Geostrategi
 Ketahanan pangan
 Bambang Hermanu
 Shopian Kohar
 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

 Pranala luar 
 Situs Resmi Dewan Ketahanan Nasional
Referensi

Kategori:Lembaga pemerintah nonkementerian