Negara terbelakang

Negara Terbelakang atau Least Developed Countries (LDCs) dapat didefinisikan sebagai negara berkembang yang memiliki tingkat pembangunan yang rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya M.L Jhingan (2014). Umumnya, kondisi tersebut ditandai dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, ketimpangan pendapatan yang besar, pendidikan dan kesehatan yang rendah, infrastruktur yang tidak memadai, serta akses terhadap sumber daya yang terbatas. Paul Hoffman, menggambarkan keadaan suatu negara terbelakang dalam suatu ungkapan sebagai berikut: 
Negara terbelakang adalah suatu negara yang ditandai oleh kemiskinan, kota yang dipadati oleh pengemis dan penduduk desa yang sulit untuk mencari nafkah di kampung halamannya sendiri. Ia adalah suatu negara yang jarang memiliki suatu industri, sering kali dengan persediaan tenaga dan listrik yang tidak memadai. Negara seperti itu biasanya tidak memiliki jalan raya dan jalan kereta api yang cukup, pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang memadai dan komunikasi yang ada biasanya buruk. Rumah sakit dan lembaga pendidikan tinggi juga sangat sedikit.

 Sejarah 
Sejarah negara keterbelakangan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum abad ke-20 dan periode setelah abad ke-20. Pada periode sebelum abad ke-20, negara keterbelakangan biasanya merupakan negara koloni dari negara maju. Negara-negara koloni tersebut didominasi oleh negara-negara Eropa, seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol. Negara-negara koloni tersebut sering kali dieksploitasi oleh negara-negara penjajahnya, sehingga menyebabkan keterbelakangan ekonomi dan sosial. Pada periode setelah abad ke-20, negara keterbelakangan mulai mendapatkan kemerdekaan dari negara-negara penjajahnya. Namun, keterbelakangan ekonomi dan sosial yang telah terjadi selama masa penjajahan masih terus berlanjut. Masa penjajahan telah meninggalkan warisan buruk berupa struktur ekonomi yang tidak seimbang, ketimpangan pendapatan, dan korupsi. Beberapa negara keterbelakangan memiliki kondisi geografis yang sulit, seperti kondisi alam yang tidak bersahabat, atau lokasi yang terisolasi. "Mereka" juga memiliki sistem politik yang tidak stabil atau tidak demokratis, yang menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, banyak dari mereka memiliki struktur ekonomi yang tidak seimbang, dengan sektor pertanian yang dominan dan sektor industri yang kurang berkembang.

 Karakteristik 

 Tingkat kemiskinan yang tinggi. Negara terbelakang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dengan rasio penduduk miskin yang mencapai 50% atau lebih. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pendapatan per kapita, ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya.
 Ketimpangan pendapatan yang besar. Negara terbelakang biasanya memiliki ketimpangan pendapatan yang besar, dengan sebagian kecil penduduk yang memiliki kekayaan yang sangat besar, sementara sebagian besar penduduk lainnya hidup dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
 Pendidikan dan kesehatan yang rendah. Negara terbelakang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah. Hal ini menyebabkan kualitas sumber daya manusianya juga rendah, yang berdampak pada produktivitas dan daya saing ekonominya.
 Infrastruktur yang tidak memadai. Negara terbelakang memiliki infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik. Hal ini menyebabkan biaya transportasi dan logistik menjadi tinggi, yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
 Akses terhadap sumber daya yang terbatas. Negara terbelakang biasanya memiliki akses terhadap sumber daya yang terbatas, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan kemampuannya untuk mengembangkan ekonomi menjadi terbatas.

 Upaya 
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi keterbelakangan, baik oleh negara-negara keterbelakangan itu sendiri maupun oleh negara-negara maju yang mencoba mengulurkan tangan. salah satu upaya yang dijadikan pondasi adalah Pembangunan Ekonomi, di mana aspek ini merupakan upaya utama untuk mengatasi keterbelakangan. Pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti investasi di sektor industri, peningkatan produktivitas pertanian, dan perbaikan infrastruktur. Selain itu, Pembangunan Sosial juga penting untuk mengatasi keterbelakangan. Pembangunan sosial dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti peningkatan pendidikan dan kesehatan, perbaikan kualitas sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang terakhir ialah Kerja sama internasional, di mana upaya ini juga dapat membantu negara keterbelakangan dalam mengatasi keterbelakangan. Kerja sama internasional dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan pembangunan, transfer teknologi, dan pelatihan.

 Daftar Negara 
 Afrika 




































 Asia 











 Oseania 




 Amerika 


 Mantan negara terbelakang 
  (keluar dari status negara terbelakang pada tahun 1994)
  (keluar dari status pada tahun 2007)
  (keluar dari status pada tahun 2011)
  (keluar dari status pada tahun 2014)
  (keluar dari status pada tahun 2017)
  (keluar dari status pada tahun 2020)
  (keluar dari status pada tahun 2023)
  (keluar dari status pada tahun 2024)
Committee for Development Policy (CDP) telah merekomendasikan kelulusan dari kategori negara terbelakang (LDCs) untuk beberapa negara di masa lalu.

Beberapa negara seperti Bangladesh, Laos, dan Nepal dijadwalkan untuk lulus pada tahun 2026; Kepulauan Solomon dijadwalkan untuk lulus pada tahun 2027; dan Kamboja dan Senegal dijadwalkan untuk lulus pada tahun 2029.

Pada tinjauan tiga tahunan tahun 2024, Rwanda, Uganda, dan Tanzania dinyatakan telah memenuhi ambang batas kelulusan untuk pertama kalinya. Ketiga negara tersebut memenuhi dua dari tiga kriteria, yaitu kriteria indeks kerentanan ekonomi dan lingkungan dan kriteria indeks aset manusia. Negara-negara ini dijadwalkan untuk dipertimbangkan lagi pada tahun 2027 dan, jika mereka memenuhi kriteria untuk kedua kalinya, dapat direkomendasikan untuk lulus.

Kiribati dan Tuvalu direkomendasikan untuk kelulusan pada tahun 2018 dan 2012, tetapi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) menunda keputusan tentang kelulusan mereka. Dalam resolusi 2024/7, ECOSOC, mengingat kembali keputusannya pada tahun 2021 untuk menunda pertimbangan kelulusan mereka hingga tahun 2024, selanjutnya memutuskan untuk mempertimbangkan kelulusan mereka di kemudian hari.

Pada tinjauan tiga tahunan 2024, CDP memutuskan untuk menunda keputusannya mengenai kelulusan Myanmar dan Timor-Leste hingga 2027.

 Referensi