Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal

Badan Pengelola Masjid Istiqlal (disingkat BPMI), sebelumnya Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (disingkat BPPMI), adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal. Saat ini ketua harian BPMI dijabat oleh Prof. DR. KH. Nasaruddin Umar, MA., menggantikan Laksamana TNI Purnawirawan Asep Saepuddin yang dilantik oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2016 di Kantor Kementerian Agama Thamrin yang meninggal tanggal 28 Maret 2018.https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/ketua-bpp-masjid-istiqlal-berpulang Dia adalah mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Republik Arab Suriah yang dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Oktober 2006. Sebelumnya Ketua BPPMI dijabat sejak tahun 2005 oleh Drs H. Mubarok, M.Si yang juga Mantan Dirjen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji serta Mantan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.

BPMI adalah badan yang melaksanakan tugas operasional Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI). BPMI diketuai oleh Menteri Agama dan bertanggungjawab kepada Presiden.

 Tugas 
BPMI bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola menyelenggarakan fungsi:
 perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ibadah serta kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal;
 perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka syiar Islam yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal;
 perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan bangunan, taman, serta segala perlengkapan pendukung Masjid Istiqlal agar tetap berfungsi dengan baik dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia;
 koordinasi dan kerja sama dengan badan atau lembaga Pemerintah maupun non Pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal untuk kepentingan syiar Islam;
 penyampaian laporan, saran dan pertimbangan berkenaan dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya secara berkala kepada Presiden.

 Struktur Organisasi 
 Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1993 
 Ketua: Menteri Agama
 Anggota:
 Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
 Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;
 Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Ketua Majelis Ulama Indonesia

 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 
Sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia yang baru, strukturnyapun mengalami sedikit perubahan.Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 64 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal, ditetapkan 16 Oktober 2019 dan diundangkan 17 Oktober 2019, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122749/perpres-no-64-tahun-2019 diakses 07 Januari 2019
Pengelolaan Masjid Istiqlal dilakukan oleh:
 Dewan Pengarah Masjid Istiqlal, Ketua Menko PMK, dengan anggota:
 Menteri Sekretaris Negara
 Gubernur DKI
 Ketua MUI
 Imam Besar Masjid Istiqlal dan
 Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Ketua : Menteri Agama RI dan Ketua Harian : Imam Besar Masjid Istiqlal.

 Ketua BPPMI 
 Drs. H. Mubarok, M.Si. (2001-2015)
 Dr.DB. K.H. Muhammad Muzammil Basyuni (2016 - 2018)
 Lakma (Purn) H. Asep Saefuddin (Agustus 2018)
 Ketua Harian BPMI
 Prof. DR. KH. Nasaruddin Umar, MA. merangkap Imam Besar Masjid Istiqlal.

 Referensi 

 Lihat pula 
 Masjid Istiqlal

 Pranala luar 
 Situs Resmi Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal 

Kategori:Masjid Istiqlal, Jakarta
Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia