Dewan Negara Belanda

Dewan Negara Belanda () adalah badan legislatif bikameral Belanda, yang terdiri dari Eerste Kamer atau Senat dan Tweede Kamer atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Negara melaksanakan rapat, persidangan dan pertemuan di Kompleks Binnenhof di Den Haag.

 Sejarah 

 Asal mula penamaan 
Istilah Staten berasal dari Bahasa Belanda kuno yang makna aslinya berkaitan kelas feodal (estate atau standen dalam bahasa Belanda) yang merupakan stratifikasi sosialita di era pertengahan eropa yang terdiri dari kaum agamawan, bangsawan dan rakyat jelata. Kata Staten digunakan untuk merujuk kepada sebuah badan politik yang mewakili setiap stratifikasi sosialita. Setiap Provinsi di Belanda Habsburg memiliki staten-nya masing-masing.Unlike the Estates General of France, which were organised by estate. Badan Perwakilan-Badan Perwakilan ini secara bergiliran memiliki representatif dalam majelis yang dikenal sebagai Staten-Generaal.

 Pembentukan 

 Era Habsburg dan Bourgogne 
Berdasarkan catatan sejarah, para anggota Staten-Generaal terdiri dari delegasi-delegasi yang berasal dari Negara-Negara (Provinsi) yang ada seperti Negara Bagian Brabant, dan tercatat pada pertengahan abad ke-15 dibawah pemerintahan Adipati Bourgogne. Sesi penting pertama adalah Estates General pada tahun 1464 yang bersidang pada 9 Januari 1464 di Bruges, Flanders atas inisiatif dari States-Holland, States-Flanders dan States-Brabant yang diatur dalam sebuah perjanjian yang diorganisir oleh Philip III. Kemudian persidangan biasa diadakan di Coudenberg, Brussel, Brabant. Hal penting selanjutnya terjadi pada saat persidangan States-General oleh Dewan Keadipatenan pada tanggal 3 Februari 1477 setelah kematian Charles yang Pemberani. Pada persidangan tersebut, States-General dipaksa untuk memberikan Hak Istimewa Besar kepada Maria dari Bourgogne dengan syarat bahwa hak Staten-Generaal untuk bersidang atas usul dari badan itu sendiri tetap diperbolehkan. Fungsi utama dari Staten-General untuk membentuk sebuah badan yang ditujukan kepada pemerintah pusat untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dengan para Staten dari provinsi-provinsi. Urusan legislatif dan eksekutif masih berada dibawah kendali Raja pada tahun-tahun ini.

 Republik Belanda 
kiri|jmpl|Majelis Agung Dewan Negara pada tahun 1651.
Pada saat permulaan Revolusi Belanda, Staten-Generaal masih loyal terhadap para Raja Berdaulat Belanda Habsburg Felipe II (Felipe II secara hukum tidak memegang tahta kerajaan Belanda, tetapi ia memegang beberapa jabatan Adipati dan Count dibeberapa provinsi dan kedudukan dalam Kerajaan Belanda Habsburg hanya sebatas Lord). Pada tahun 1576 Staten-Generaal melakukan tindakan pembangkangan terhadap Kerajaan Spanyol, kemudian di tahun 1579 Staten-Generaal terpecah menjadi sejumlah Dewan yang berkedudukan di Provinsi-provinsi Belanda Habsburg. Setelah disepakatinya Akta Abjurasi pada tahun 1581, negara-negara bagian (provinsi) di wilayah utara mengganti kedudukan Felipe II sebagai Lord dan wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai Provinsi Bersatu (Republik Belanda).

Konfederasi ini menempatkan semua fungsi dan wewenangnya kepada Negara-Negara Bagian Republik Belanda dan Otoritas Lokal seperti Vroedschappen. Negara-negara bagian ini kemudian mengangkat semacam duta untuk Staten-Generaal dengan sebuah mandat yang dibatasi oleh perintah dan konsultasi wajib. States-General menjalankan hampir kesemua kewenangan eksekutif setelah Raad van State dibentuk dibawah pengaruh Inggris akibat Perjanjian Nonsuch. States-Generaal tetap terus bersidang sampai pembubarannya pada tahun 1795. Jabatan Presiden States-Generaal dirotasi setiap minggu berdasarkan tingkat senioritas para perwakilan yang ada. Dibawah Perjanjuan Uni Utretch, States-Generaal secara resmi memiliki kewenangan berdaulat yang setara dengan kedudukan raja, mewakili Republik dalam urusan luar negeri dan membuat perjanjian dengan para monarki negara-negara lain. Dan tindak lanjutnya, muncul gelar yang dipegang secara kolektif oleh para anggota States-Generaal sebagai seorang Hoogmogende Heren (Tuan, Tuanku).Hoogmogende (superlative of the adjective mogend(e)) Heren was translated into Latin in international treaties not as potentissimos (superlative of potens) Dominos, as it should have been, but as Celsos Potentesque Dominos, and the latter wording was rendered in English as "high and mighty lords", which is still the standard translation.

Akibat dari Revolusi Belanda yang menyebabkan banyak wilayah yang hilang dan dicaplok kembali menyebabkan tidak semua Provinsi aslinya menandatangani Perjanjian Uni Utrecht mengirimkan perwakilannya di States-Generaal. Provinsi Brabant dan Flanders kehilangan perwakilan pada tahun 1587 setelah banyak wilayahnya yang ditaklukkan oleh Tentara Flanders, dan tidak dipulihkan setelah bagian dari wilayahnya direbut kembali oleh Republik Belanda. Wilayah Drenthe tidak pernah diwakili langsung dalam States-Generaal. Dua puluh persen dari wilayah Republik yang baru dikenal sebagai Tanah-General juga tunduk dibawah kuasa Generaliteit. Perusahaan Hindia Timur Belanda (VoC) dan Perusahaan Hindia Barat Belanda juga berada dibawah pengawasan General. Selain itu Pulau Staten di Kota New York (yang aslinya bernama New Amsterdam) dan Pulau Staten di Argentina adalah satu dari sekian tempat yang penamaannya berasal dari Staten-Generaal.

States-Generaal "Selatan" setelah tahun 1579 adalah kelanjutan dari States-Generaal karena badan tersebut berada di bawah kendali Belanda Habsburg. Setelah penaklukan kembali sebagian besar wilayah di Negara Bagian Brabant dan Flanders, Negara negara bagian tersebut kembali mengirimkan perwakilannya di States-Generaal Belanda Selatan, bersama dengan provinsi-provinsi yang "patuh" dalam Uni Arras. States-Generaal Selatan hanya bersidang secara formal untuk waktu-waktu tertentu saja. Sesi sidang terakhir berlangsung pada tahun 1634, ketika Raja Felipe IV membubarkan States-Generaal Selatan.

States-Generaal di Den Haag dan Brussels berakhir pada tahun 1795, wilayah selatan dikuasai Prancis dan Wilayah Utara menyaksikan proklamasi Republik Batavia dan diikuti dengan pembukaan sidang Majelis Nasional pada tanggal 1 Maret 1796.

 Kerajaan Belanda 
kiri|jmpl|Trêveszaal, tempat di mana Dewan Menteri Belanda melakukan pertemuan mingguan dan menerima delegasi luar negeri
Penggunaan nama Staten-Generaal dipakai kembali dalam Parlemen Belanda di tahun 1814 setelah berakhirnya aneksasi Kekaisaran Prancis Pertama oleh Napoleon I di tahun 1813. Staten-Generaal yang terbaru ini memiliki sedikit kemiripan dengan Staten-Generaal pada era Republik Belanda. Bermula dari Parlemen satu kamar Kepangeranan Berdaulat Belanda Bersatu yang dibentuk tetapi tanpa memiliki kewenangan eksekutif dengan 55 perwakilan dari wilayah Provinsi-Negara Bagian. Akan tetapi seluruh rakyat Belanda dan tanpa seorang  (dimana Belanda menjadi negara kesatuan dibawah Republik Batavia dan struktur federal Republik Belanda tidak dipulihkan). Staten-Generaal menjadi sebuah lembaga parlemen dua kamar dibawah Kerajaan Bersatu Belanda di tahun 1815 yang terdiri dari 50 anggota Senat yang diangkat untuk masa jabatan seumur hidup berasal dari  (sebuah Badan Perwakilan Aristokrat) dan dari 110 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (terdiri dari 55 Perwakilan dari wilayah utara dan 55 Perwakilan dari wilayah selatan) yang anggotanya dipilih oleh Provinsi-Negara Bagian.

Setelah Revolusi Belgia Tahun 1830, dibawah Kerajaan Belanda Staten-Generaal tetap menjadi Parlemen dua kamar, namun setelah amendemen Konstitusi Belanda di tahun 1848, para anggota Senat dipilih dari Provinsi-Negara Bagian dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung dalam sistem yang menggunakan distrik elektoral (satu kursi untuk 45.000 pemilih). Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sangat berkuasa pada waktu yang bersamaan dikarenakan menerima kewenangan penting seperti hak untuk bertanya dan hak amendemen, sedangkan hak hak lainnya seperti hak penganggaran dikuatkan. Secara resminya Staten-Generaal diperkuat, karena setelahnya, para menteri kabinet secara politik bertanggung jawab kepada Staten-Generaal yang membuat peran Monarki Belanda menjadi seremonial.

Dengan revisi konstitusional di tahun 1888, jumlah keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dipaskan menjadi 100 anggota, sedangkan keanggotaan Senat diperbesar menjadi 50 anggota. Hak pilih diperbesar pada saat yang sama, tetapi tetap terbatas pada warga negara laki-laki yang memiliki kekayaan tertentu. Hak pilih universal laki-laki akan diberikan pada tahun 1917 dan hak pilih perempuan akan diberikan pada tahun 1919. Pada kesempatan ini, sistem pemilihan diubah menjadi perwakilan proporsional. Staten-Generaal ditangguhkan dari tahun 1940 hingga 1945, selama pendudukan Jerman. Pada tahun 1956 jumlah anggota Senat diperbesar menjadi 75 orang, dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi 150 orang.

 Fungsi 
Dewan Perwakilan Rakyat
 150 anggota
 dipilih langsung dalam pemilihan umum
 masa jabatan: 4 tahunSenat
 75 anggota
 dipilih secara tidak langsung melalui dewan provinsi
 masa jabatan 4 tahunVerenigde Vergadering
(sidang gabungan kedua majelis)
Dewan Negara bertemu dalam sidang gabungan setidaknya setahun sekali, pada pembukaan tahun parlemen, ketika raja menyampaikan Pidato dari Tahta pada Hari Pangeran. Pada acara-acara khusus, seperti ketika Dewan Negara memberikan suara pada pernikahan anggota keluarga kerajaan, pelantikan raja, atau kematian anggota keluarga kerajaan, kedua majelis juga bertemu dalam sidang gabungan (Verenigde Vergadering), dengan ketua Senat. Sidang berlangsung di Ridderzaal (Aula Ksatria) di Binnenhof, kecuali untuk pelantikan raja, yang berlangsung di Nieuwe Kerk di Amsterdam. Selebihnya, kedua majelis bersidang secara terpisah.

Secara konstitusional, semua fungsi parlemen diberikan kepada kedua majelis, kecuali hak inisiatif dan amendemen, yang hanya dimiliki oleh DPR. Sidang Gabungan juga mengangkat raja jika tidak ada pewaris takhta dan bupati tidak dapat menjalankan kekuasaannya.

Pertanyaan penting adalah apakah hubungan antara kabinet dan parlemen harus bersifat dualistik atau monistik. Artinya, apakah menteri dan pemimpin partai politik yang berkuasa di parlemen harus menyiapkan keputusan politik penting. Berdasarkan posisi dualistik ini, anggota parlemen dari partai politik yang berkuasa harus tetap independen dari kabinet. Istilah "monisme" digunakan untuk merujuk pada sikap bahwa keputusan penting harus disiapkan oleh rakyat dari koalisi yang berkuasa guna mendorong stabilitas politik.

 Pranala luar 

 Senat
 Dewan Perwakilan Rakyat

 Referensi 

Kategori:Parlemen Belanda