Daftar daerah perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa

Berikut adalah daftar wilayah yang menurut Bab XI dan Bab XII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan daerah perwalian.

 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 

 1946 
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 66(I) prihal Transmisi informasi berdasarkan Piagam PBB Pasal 73e.Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 66(I)

 1947 
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 142(II) prihal Bentuk standar untuk bimbingan Anggota dalam penyusunan informasi untuk ditransmisikan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 143(II) prihal Tambahan dokumen yang berkaitan dengan informasi yang dikirimkan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 144(II) prihal Transmisi sukarela informasi mengenai perkembangan lembaga-lembaga pemerintahan sendiri di wilayah Non-Pemerintahan-Sendiri.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 145(II) prihal Kolaborasi dari badan-badan khusus sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 146(II) prihal Penciptaan sebuah komite khusus pada informasi yang dikirimkan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e .

 1960 
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1514 (XV) prihal Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara kolonial dan masyarakat.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1541 (XV) prihal Prinsip-prinsip yang berlaku sebagai tuntunan anggota dalam menentukan apakah atau tidak ada kewajiban untuk mengirimkan informasi sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.

 1961 
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1654 (XVI) prihal Situasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara kolonial dan masyarakat.

 1966 
 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966
 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 19 Desember 1966

 1990-2000 
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/45 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/46 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/47 prihal Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 43/47 prihal Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme.

 2001-2010 
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/145 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/146 prihal Dekade Internasional ke-2 Pemberantasan Kolonialisme.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/147 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
 United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Resolution 2007/25 prihal Dukungan terhadap wilayah Non-Pemerintahan-Sendiri oleh badan-badan khusus dan lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

 2011-2020 
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/116 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/117 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/118 prihal Ulang tahun kelimapuluh dari Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/119 prihal Dekade Internasional ke 3 Pemberantasan Kolonialisme.

 Referensi 

 Pranala luar 

 Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
 Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dekolonisasi
 Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa
 Sistem Perwalian Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa

Kategori:Daftar negara
Kategori:Daftar bertopik Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kategori:Perserikatan Bangsa-Bangsa