Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

jmpl|Gedung kantor pusat PT Askes Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, disingkat menjadi BPJS Kesehatan merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS serta TNI dan Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya, badan usaha, serta masyarakat umum.

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada 31 Desember 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.

BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) di bidang pelayanan umum (public services) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tecermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan-badan Internasional. Kewenangan ini merupakan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan hukum maupun lembaga negara lainnya. Maka dari itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara.
jmpl|Logo Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes (Persero), tetapi sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

 Premi 
Premi memiliki tiga kategori yang berbeda berdasarkan tingkat layanan. Premi dibayarkan setiap bulan dan per 1 Januari 2021 sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:
+Tarif berdasarkan kelasKelas20142016201820202021IRp59.500Rp80.000Rp80.000Rp150.000Rp150.000IIRp42.500Rp51.000Rp51.000Rp100.000Rp100.000IIIRp25.500Rp30.000Rp25.500Rp25.500Rp35.000

 Sejarah singkat 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Pelayanan kesehatan dilanjutkan setelah zaman kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, Pemerintah Indonesia melanjutkan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarga. Menteri Kesehatan Prof. G. A. Siwabessy periode 1966-1978, mengajukan sebuah gagasan untuk menyelenggarakan Program Asuransi Kesehatan, karena program ini mulai diberlakukan di sejumlah negara maju. Programnya berkembang dengan pesat. Pada saat penerapan Program Asuransi Kesehatan, penerima manfaat dari program ini masih terbatas bagi PNS beserta anggota keluarga. Namun Prof. G. A. Siwabessy sudah yakin, kelak suatu saat, Program Asuransi Kesehatan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia ini demi terjaminnya pelayanan kesehatan. Sejarah BPJS Kesehatan mencakup 4 (empat) periode .

 1968 - Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Badan ini mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara (PNS) dan penerima pensiun beserta keluarganya.
 1989 - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1989. BPDPK berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB). Tugas PHB adalah melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.
 1992 - PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui Program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). Program ini kemudian dikenal menjadi Program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa. Pemerintah Pusat menanggung biaya iuran. PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum dilayani oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan pengelolaan diserahkan kepada PT Askes (Persero). Pada periode tersebut, tercatat sebanyak 6,4 juta jiwa yang berasal dari 200 kabupaten/kota telah menjadi Peserta PJKMU.
 2014 - Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi. Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Sehingga PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan.
 2020 - Dalam masa pandemi, iuran BPJS tetap mengalami kenaikan melalui Perpres 64/2020, meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang tegas menolak aturan kenaikan dana iuran.

 Kepesertaan wajib 
Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS.

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, tetapi juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit tetapi dengan melakukan upaya efisiensi.

 Denda keterlambatan Iuran saat rawat inap 
BPJS Kesehatan memberlakukan denda bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran dan sedang menjalani rawat inap. Besaran denda ini ditetapkan sebesar 5% dari total biaya diagnosis awal dan tindakan medis awal untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran iuran.

 Dasar hukum 
 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52
Obat Esensial Nasional Indonesia
Obat Esensial Nasional Indonesia, bersangkutan dengan regulasi perbekalan kesehatan di Indonesia, adalah obat yang tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan diperbarui setiap dua tahun. Obat yang terdaftar dalam bentuk sediaan tertentu harus disediakan pada setiap unit kesehatan tertentu sebagai bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Indonesia) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Daftar obat yang dibuat dikategorikan sesuai dengan fasilitas kesehatan yang hendak menyediakan, kelas terapi, dan formulasi, yakni bentuk sediaan (obat) dan kekuatan (dosis). Suatu obat/bahan dapat tak tersedia pada fasilitas kesehatan tertentu, tak tersedia pada kelas terapi tertentu, dan/atau tak tersedia pada formulasi tertentu. Nama obat ditulis dengan nama generiknya dan tidak menyebutkan nama dagangnya (jika ada).

Daftar obat/bahan berikut ini.

 Abakavir
 Adrenalin (epinefrin)
 Albendazol
 Alopurinol
 Amfoterisin B
 Aminofilin
 Amiodaron
 Amitriptilin
 Amlodipin
 Amoksisilin
 Ampisilin
 Anastrozol
 Antasida
 Air untuk injeksi
 Artesunat
 Asam asetilsalisilat (asetosal)
 Asam askorbat (vitamin C)
 Asam benzoat
 Asam folat
 Asam retinoat
 Asam salisilat
 Asam valproat
 Asetazolamid
 Asiklovir
 Asparaginase
 Aspirin
 Atenolol
 Atrakurium
 Atropin
 Azatioprin
 Bahan tumpatan sementara
 Barium sulfat
 Bedakuilin fumarat
 Bedak salisil
 Benserazid
 Benzatin benzilpenisilin
 Betametason
 Bisakodil
 Bismut subgalat
 Bisoprolol
 Bleomisin
 Budesonid
 Bupivakain
 Bupivakain heavy
 Busulfan
 Dakarbazin
 Daktinomisin
 Dapson
 Daunorubisin
 Deferoksamin
 Deksametasona
 Desmopresin
 Dialisa peritoneal
 Diazepam
 Dietilkarbamazin
 Difenhidramin
 Digoksin
 Dihidroartemisinin
 Diltiazem
 Dimenhidrinat
 Dobutamin
 Doksisiklin
 Doksorubisin
 Dolutegravir
 Domperidon
 Dopamin
 Dosetaksel
 Efavirenz
 Emtrisitabin
 Ergokalsiferol (vitamin D2)
 Ergotamin
 Eritromisin
 Estrogen (terkonjugasi)
 Etambutol
 Etanol
 Etil klorida
 Etinilestradiol
 Etoposid
 Eugenol
 Faktor VIII
 Faktor IX kompleks
 Fenitoin
 Fenofibrat
 Fenobarbital
 Fentanil
 Ferro sulfat
 Fitomenadion
 Flufenazin dekanoat
 Flukonazola
 Fluoksetin
 Fluor
 Fluorourasil
 Formokresol
 Fraksi protein plasma
 Furosemida
 Gentamisin
 Glass ionomer Atraumatic Restorative Treatment
 Glibenklamid
 Gliklazid
 Glimepirid
 Glipizid
 Gliserin
 Gliseril trinitrat
 Griseofulvin
 Getah perca
 Haloperidol
 Haloperidol dekanoat
 Halotana
 Heksaklorofen
 Hemodialisa
 Heparin
 Hepatitis B imunoglobulin (human)
 Hidrogen peroksida
 Hidroklorotiazid
 Hidrokortison
 Hidroksiklorokuin
 Hidroksiurea
 Hiosin butilbromida
 Human tetanus immunoglobulin
 Ibuprofen
 Ifosfamid
 Indakaterol
 Insulin (human insulin: basal, prandial, dan campuran)
 Iodin povidon
 Ioheksol
 Iopamidol
 Ipratropium bromida
 Isofluran
 Isoniazid
 Isosorbid dinitrat
 Kafeina
 Kalium klorida
 Kalsium folinat
 Kalsium karbonat
 Kalsium laktat
 Kalsium glukonat
 Kalsium hidroksida
 Kandesartan
 Kaporit
 Kaptopril
 Karbamazepin
 Karbogliserin
 Karvedilol
 Kertas artikulasi
 Ketamina
 Ketokonazol
 Ketoprofen
 Klofazimin
 Klomipramin
 Klonidin
 Klorambusil
 Kloramfenikol
 Klorfenamin (klorfeniramin)
 Klorfenol kamfer mentol
 Klorheksidin
 Klorpromazin
 Klozapin
 Kodeina
 Kolkisina
 Komposit resin
 Kortisol
 Kotrimoksazol
 Kuinina
 Laktulosa
 Lamivudin
 Larutan parenteral (:yang mengandung asam amino, elektrolit, karbohidrat, karbohidrat+elektrolit, dan lipid)
 Levodopa
 Levonorgestrel
 Levotiroksin
 Lidokain
 Liquor carbonis detergens
 Lisinopril
 Litium karbonat
 Lopinavir/ritonavir
 Loratadin
 Lorazepam
 Magnesium sulfat
 Manitol
 Mebendazol
 Medroksiprogesteron asetat
 Melfalan
 Merkaptopurin
 Mesna
 Metadon
 Metformin
 Metildopa
 Metilergometrin
 Metilfenidat
 Metilprednisolon
 Metoklopramid
 Metotreksat
 Metronidazol
 Midazolam
 Mikonazol
 Mometason furoat
 Morfin
 n-asetil sistein
 Nalokson
 Natrium bikarbonat
 Natrium diklofenak
 Natrium fluoresein
 Natrium fusidat
 Natrium hipoklorit
 Natrium tiosulfat
 Neostigmin
 Nevirapin
 Nifedipin
 Nikardipin
 Nistatin
 Nitrogliserin
 Nitrogen oksida
 Norepinefrin
 Noretisteron
 Oksigen
 Oksimetazolin
 Oksitetrasiklin
 Oksitosin
 Omeprazol
 Paklitaksel
 Paper points
 Paraformaldehida
 Parasetamol
 Pasta devitalisasi (non-arsen)
 Pasta pengisi saluran akar
 Penisilin V (fenoksimetilpenisilin)
 Pengganti plasma golongan gelatin
 Perak nitrat
 Perak sulfadiazin
 Permetrin
 Petidin
 Pilokarpin
 Piperakuin
 Pirantel pamoat
 Pirazinamid
 Piridoksin (vitamin B6)
 Piridostigmin
 Podofilin
 Povidon iodin
 Prazikuantel
 Prednison
 Primakuin
 Prokain benzilpenisilin
 Propiltiourasil
 Propofol
 Propranolol
 Protamin sulfat
 Ramipril
 Ranitidin
 Retinol (vitamin A)
 Rifampisin
 Risperidon
 Rokuronium bromida
 Salep 2-4
 Sefadroksil
 Sefazolin
 Sefiksim
 Seftriakson
 Seng
 Seng oksida
 Serum antibisa ular (khusus ular dari luar Papua dan khusus ular dari Papua)
 Serum antidifteri
 Serum antirabies
 Serum antitetanus
 Setirizin
 Sianokobalamin
 Siklofosfamid
 Siklosporina
 Simvastatin
 Siprofloksasin
 Sisplatin
 Sitarabin
 Spironolakton
 Streptokinase
 Streptomisin
 Sufentanil
 Sukralfat
 Sulfasalazin
 Surgical ginggival pack
 Tamoksifen
 Tenofovir
 Terbutalin
 Testosteron
 Tetrakain
 Tetrasiklina
 Tiamazol
 Tiamin (vitamin B1)
 Timolol
 Tiopental
 Triheksifenidil
 Tropikamida
 Tuberkulin protein
 Vaksin BCG
 Vaksin DPT-HB-Hib
 Vaksin hepatitis B rekombinan
 Vaksin jerap difteri tetanus (DT)
 Vaksin jerap tetanus difteri (Td)
 Vaksin measles rubella (MR)
 Vaksin polio (IPV dan oral)
 Vaksin rabies (untuk manusia)
 Valsartan
 Vankomisin
 Vasopresin
 Verapamil
 Vinblastin
 Vinkristin
 Warfarin
 Zidovudin

Per Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/6477/2021 tahun 2021 tentang Daftar Obat Esensial Nasional.

 Hal-hal yang tidak ditanggung 

 Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa
 Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik
 Perataan gigi seperti behel
 Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual
 Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri
 Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat
 Pengobatan mandul atau infertilitas.
 Penyakit atau cedera akibat kejadian yang tak bisa dicegah, seperti tawuran
 Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri
 Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen
 Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
 Alat kontrasepsi
 Perbekalan kesehatan rumah tangga
 Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri danpelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
 Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
 Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
 Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.
 Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.
 Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial
 Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain
 Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. 
 Ongkos atau biaya transportasi menuju puskesmas atau rumah sakit

 Dakwaan korupsi 
Riwayat dakwaan korupsi Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait rumah sakit yang pernah terjadi transaksi yang merugikan negara, khususnya kasus terkini di Indonesia:

 Tahun 2018-2023: Kasus korupsi dana JKN di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kejaksaan Negeri Gowa menetapkan tiga orang tersangka yaitu mantan direktur RSUD Syekh Yusuf, mantan wakil direktur pelayanan yang kini direktur RSUD, dan pengelola dana JKN dengan kerugian negara mencapai sekitar Rp 3,3 miliar. Dana JKN yang seharusnya dialokasikan untuk operasional rumah sakit dan pembayaran jasa tenaga kesehatan disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai ketentuan, seperti pembayaran jasa kebersamaan dan pembelian barang yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum. Penetapan tersangka dan penahanan dilakukan pada tahun 2025.
 Tahun 2015-2016: Kasus korupsi dana JKN dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Moro dengan kerugian sekitar Rp 608 juta, pelaku divonis penjara.
 Tahun-tahun sebelumnya ada laporan tentang potensi korupsi dana kapitasi program JKN di beberapa fasilitas kesehatan, seperti temuan dan penyelidikan oleh KPK dan instansi terkait yang masih berlangsung.
 Kasus manipulasi klaim fiktif oleh beberapa rumah sakit yang menyebabkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah juga pernah terjadi terutama sebelum 2025, terkait penggelapan klaim pelayanan JKN.

 Lihat pula 
 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 BPJS Ketenagakerjaan
 Asuransi
 Asuransi kesehatan
 Daftar rumah sakit tipe A yang menerima BPJS

 Referensi 

 Pranala luar 


Kategori:Perusahaan asuransi Indonesia
Kategori:Jaminan sosial di Indonesia