Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, disingkat APEKSI (dalam bahasa Inggris, Association of Indonesia Municipalities) adalah perwakilan seluruh 98 kota di Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan dan mempromosikan otonomi kota, pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kota pintar atau smart city.  

 APEKSI berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola untuk menumbuhkan kota-kota yang sejahtera dan inklusif dengan memfasilitasi kolaborasi dan berbagi pengetahuan.
 APEKSI mendukung kebijakan peraturan dan berupaya mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi kota-kota dan penduduk di Indonesia.

Organisasi ini berdiri pada 25 Mei 2000. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengeluarkan Keputusan No. 16 Tahun 2000 mengenai Panduan Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Pemilihan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai Anggota DPOD. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 16 Tahun 2000 disusun untuk mengembangkan Asosiasi Pemerintah Kota, Asosiasi Pemerintah Kabupaten, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi yang benar-benar mandiri dan akan terwakili di DPOD.
 Sejarah 
Sejalan dengan kebijakan baru mengenai otonomi daerah, anggota Badan Kerja Sama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS-AKSI) yang saat itu bernaung di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Pertemuan Nasional Wali kota Seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal 24 Mei 2000 dan sepakat untuk membubarkan BKS-AKSI.
Pada tanggal 25 Mei 2000, Pertemuan Nasional Wali kota Seluruh Indonesia di Jakarta membentuk "Panitia Kerja Wali Kota" untuk mempertimbangkan dan membuat rekomendasi tentang pembentukan "Asosiasi kota-kota" yang akhirnya diberi nama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) atau Association of Indonesia Municipalities.
Apeksi merupakan wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar-Pemerintah Daerah. Selain tujuan di atas, Apeksi juga bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan anggota dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) guna diabadikan bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui demokrasi, peran serta masyarakat, keadilan, dan pemerataan yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Panitia ini mengadakan rapat secara formal pada tanggal 13-14 Juni 2000 dan menyusun proposal yang diserahkan pada pertemuan para wali kota yang telah diselenggarakan pada akhir Juni 2000.

Musyawarah Nasional (Munas) I Apeksi, tanggal 22-23 Juni 2000 di Surabaya, merampungkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Apeksi. Dewan Pengurus dan Direktur Eksekutif pun dipilih. Wali kota Surabaya H. Sunarto Sumoprawiro terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan menjadi wakil Asosiasi Pemerintah Daerah yang duduk di DPOD. Munas juga menyepakati beberapa hal, termasuk di dalamnya besaran iuran dan Program Kerja Apeksi Tahun 2000-2004.

Sejalan dengan perjalanan waktu, Apeksi mengalami beberapa perubahan, di antaranya adalah jumlah kota anggota dan kepengurusan. Saat ini Apeksi beranggotakan 98 pemerintah kota. Selain itu, melalui Munas ke II di Kota Surabaya menetapkan Wali kota Tarakan, dr. H. Jusuf Serang Kasim sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2004-2008. Kemudian Munas III Apeksi pada tanggal 22-24 Juli 2008 di Kota Surakarta telah memutuskan terbentuknya Susunan Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012. Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012 dijabat oleh Wali kota Palembang, Ir. H. Eddy Santana Putra, MT. Selanjutnya Munas IV pada tanggal 30 Mei - 02 Juni 2012 di Kota Manado mengukuhkan Wali kota Manado, Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut, SH., MSi., DEA sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2012-2016. Munas V APEKSI tanggal 26-28 Juli 2016 di Kota Jambi mengukuhkan Wali kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, SH., MH. sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI periode 2016-2020. Pada Munas VI Apeksi pada tanggal 11 Februari di Jakarta Wali Kota Bogor, Dr. H. Bima Arya Sugiarto dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. sebagai Ketua Dewan Pengurus Periode 2021-2024. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang mengangkat tema, Konsistensi Di Masa Transisi dilaksanakan untuk keberlanjutan kepengurusan dengan berakhirnya masa jabatan sesuai Undang-Undang terkait Pilkada diselenggarakan pada 15 Desember 2023 terpilih Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, S.T., M.T. sebagai Ketua Dewan Pengurus Periode 2023-2025 yang dikukuhkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. Pada Musyawarah Nasional VII yang mengangkat tema, Dari APEKSI Untuk Negeri pada 6-10 Mei 2025 kembali terpilih Wali Kota Surabaya Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T. sebagai Ketua Dewan Pengurus Periode 2025-2030 yang dikukuhkan oleh Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Sejak berdiri pada tahun 2000, Apeksi telah mengambil peran yang besar dalam upaya membantu kota anggota. Kota-kota kini memiliki kesempatan untuk mengawali pembentukan Asosiasi di tingkat nasional yang benar-benar demokratis otonom. Organisasi Apeksi dari sejak dini dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar diperlukan kota-kota (anggota). Dalam rangka membantu maksud tersebut, bentuk organisasi dan gagasan mengenai peran dan lingkup kegiatan-kegiatan yang mungkin diemban Apeksi dapat pula disusun berdasarkan pengalaman Asosiasi Pemerintah Daerah yang sudah terbentuk dan terbukti sukses di tingkat internasional.

 Ketua Dewan Pengurus APEKSI 

Daftar Ketua Dewan Pengurus APEKSI
No. FotoNama MulaiAkhirKeterangan1Soenarto Soemoprawiro20002002275pxJusuf Serang Kasim20022008Menggantikan Soenarto Soemoprawiro tahun 2002 dan terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus pada Munas II APEKSI 2004375pxEddy Santana Putra20082012475pxVicky Lumentut20122016575pxAirin Rachmi Diany20162021675pxBima Arya Sugiarto20212024Munaslub 2023 dilaksanakan untuk keberlanjutan kepengurusan dengan berakhirnya masa jabatan sesuai Undang-Undang terkait Pilkada7 108x108px Eri Cahyadi2023202520252030

 Dewan Pengurus Periode 2025-2030 
Pengurus:

 Ketua Dewan Pengurus: Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T./Wali kota Surabaya
 Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi: Eva Dwiana, S.E./Wali kota Bandar Lampung
 Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial: Ika Puspitasati, S.E./Wali kota Mojokerto 
 Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya: I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E./Wali kota Denpasar
 Wakil Ketua Bidang Kerjasama: Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E./Wali kota Pekalongan 
 Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: M Ramlan Nurmatias, S.H./Wali kota Bukittinggi
 Wakil Ketua Bidang Informasi: dr. Khairul, M.Kes./Wali kota Tarakan
 Wakil Ketua Bidang Inklusi dan Hak Asasi Manusia: Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si./Wali kota Ternate
 Wakil Ketua Bidang Ekonomi & Keuangan: Munafri Arifuddin, S.H./Wali kota Makassar
 Wakil Ketua Bidang Akselesari Kota Cerdas: Respati A Ardianto, S.H., M.Kn./Wali kota Surakarta
 Wakil Ketua Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim: Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E./Wali kota Banda Aceh
 Sekretaris Dewan Pengurus: Alwis Rustam, M.A. (International Development)/Direktur Eksekutif
 Bendahara Dewan Pengurus: dr. Neni Moerniaeni, Sp.OG./Wali kota Bontang

Pengawas:

 Ketua Dewan Pengawas: Tjhai Chui Mie, S.H., M.H./Wali kota Singkawang
 Anggota Dewan Pengawas: Andrei Angouw, S.E./Wali kota Manado

 Ketua Komisariat Wilayah I-VI 
Keaggotaan APEKSI dibagi menjadi 6 Komisariat Wilayan berdasarkan letak geografis di Indonesia dan masing-masing dipimpin oleh Ketua.

 Komisariat Wilayah I: Rico Tri Putra Bayu Waas/Wali kota Medan
 Komisariat Wilayah II: Dr. dr. Maulana, M.K.M./Wali kota Jambi
 Komisariat Wilayah III:  M Farhan, S.E./Wali kota Bandung
 Komisariat Wilayah IV: Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M./Wali kota Malang 
 Komisariat Wilayah V: Ir, Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T./Wali kota Pontianak
 Komisariat Wilayah VI: dr. Siska Karina Imran, SKM./Wali kota Kendari

 Komponen 
Komponen dan Program Apeksi sesuai amanat Musyawarah Nasional VII Tahun 2025 di Kota Surabaya:
 Advokasi Kebijakan 
 Pembangunan Berkelanjutan
 Peningkatan Kapasitas
 Kelembagaan dan Kemitraan
 Progran Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan
 Komunikasi Strategis

 Anggota 
Kenggotaan APEKSI terbagi menjadi 6 Komisariat Wilayah (Komwil) sesuai letak geografis. Berikut 98 kota-kota anggota di Indonesia, dengan 93 kota otonom dan 5 kota administratif Daerah Khusus Jakarta.

 Berdasarkan Komisariat Wilayah (Komwil) 
Komwil I (24 kota)
 Kota Sabang
 Kota Banda Aceh
 Kota Lhokseumawe
 Kota Langsa
 Kota Subulussalam
 Kota Medan
 Kota Pematang Siantar
 Kota Sibolga
 Kota Tanjung Balai
 Kota Binjai
 Kota Tebing Tinggi
 Kota Padangsidimpuan
 Kota Gunungsitoli
 Kota Padang
 Kota Solok
 Kota Sawahlunto
 Kota Padang Panjang
 Kota Bukitinggi
 Kota Payakumbuh
 Kota Pariaman
 Kota Pekanbaru
 Kota Dumai
 Kota Tanjungpinang
 Kota Batam

Komwil II (10 Kota)
 Kota Jambi
 Kota Sungai Penuh
 Kota Bengkulu
 Kota Pangkalpinang
 Kota Palembang
 Kota Lubuk Linggau
 Kota Prabumulih
 Kota Pagar Alam
 Kota Bandar Lampung
 Kota Metro

Komwil III (25 Kota)
 Kota Serang
 Kota Cilegon
 Kota Tangerang
 Kota Tangerang Selatan
 Kota Jakarta Pusat
 Kota Jakarta Utara
 Kota Jakarta Barat
 Kota Jakarta Selatan
 Kota Jakarta Timur
 Kota Bekasi
 Kota Depok
 Kota Bogor
 Kota Sukabumi
 Kota Bandung
 Kota Cimahi
 Kota Tasikmalaya
 Kota Banjar
 Kota Cirebon
 Kota Tegal
 Kota Pekalongan
 Kota Semarang
 Kota Salatiga
 Kota Magelang
 Kota Surakarta
 Kota Yogyakarta

Komwil IV (13 Kota)
 Kota Madiun
 Kota Kediri
 Kota Blitar
 Kota Surabaya
 Kota Mojokerto
 Kota Probolinggo
 Kota Malang
 Kota Batu
 Kota Pasuruan
 Kota Denpasar
 Kota Mataram
 Kota Bima
 Kota Kupang

Komwil V (9 Kota)
 Kota Singkawang
 Kota Pontianak
 Kota Palangkaraya
 Kota Banjarbaru
 Kota Banjarmasin
 Kota Balikpapan
 Kota Samarinda
 Kota Bontang
 Kota Tarakan

Komwil VI (17 Kota)
 Kota Makassar
 Kota Parepare
 Kota Palopo
 Kota Palu
 Kota Gorontalo
 Kota Manado
 Kota Tomohon
 Kota Bitung
 Kota Kotamobagu
 Kota Baubau
 Kota Kendari
 Kota Ternate
 Kota Tidore Kepulauan
 Kota Ambon
 Kota Tual
 Kota Sorong
 Kota Jayapura

 Berdasarkan Abjad 
 Kota Ambon
 Kota Balikpapan
 Kota Banda Aceh
 Kota Bandar Lampung
 Kota Bandung
 Kota Banjar
 Kota Banjarbaru
 Kota Banjarmasin
 Kota Batam
 Kota Batu
 Kota Baubau
 Kota Bekasi
 Kota Bengkulu
 Kota Bima
 Kota Binjai
 Kota Bitung
 Kota Blitar
 Kota Bogor
 Kota Bontang
 Kota Bukittinggi
 Kota Cilegon
 Kota Cimahi
 Kota Cirebon
 Kota Denpasar
 Kota Depok
 Kota Dumai
 Kota Gorontalo
 Kota Gunungsitoli
 Kota Jakarta Barat
 Kota Jakarta Pusat
 Kota Jakarta Selatan
 Kota Jakarta Timur
 Kota Jakarta Utara
 Kota Jambi
 Kota Jayapura
 Kota Kediri
 Kota Kendari
 Kota Kotamobagu
 Kota Kupang
 Kota Langsa
 Kota Lhokseumawe
 Kota Lubuk Linggau
 Kota Madiun
 Kota Magelang
 Kota Makassar
 Kota Malang
 Kota Manado
 Kota Mataram
 Kota Medan
 Kota Metro
 Kota Mojokerto
 Kota Padang
 Kota Padang Panjang
 Kota Padangsidimpuan
 Kota Pagaralam
 Kota Palangka Raya
 Kota Palembang
 Kota Palopo
 Kota Palu
 Kota Pangkalpinang
 Kota Parepare
 Kota Pariaman
 Kota Pasuruan
 Kota Payakumbuh
 Kota Pekalongan
 Kota Pekanbaru
 Kota Pematang Siantar
 Kota Pontianak
 Kota Prabumulih
 Kota Probolinggo
 Kota Sabang
 Kota Salatiga
 Kota Samarinda
 Kota Sawahlunto
 Kota Semarang
 Kota Serang
 Kota Sibolga
 Kota Singkawang
 Kota Solok
 Kota Sorong
 Kota Subulussalam
 Kota Sukabumi
 Kota Sungaipenuh
 Kota Surabaya
 Kota Surakarta
 Kota Tangerang
 Kota Tangerang Selatan
 Kota Tanjungbalai
 Kota Tanjungpinang
 Kota Tarakan
 Kota Tasikmalaya
 Kota Tebing Tinggi
 Kota Tegal
 Kota Ternate
 Kota Tidore Kepulauan
 Kota Tomohon
 Kota Tual
 Kota Yogyakarta

 Alamat Kantor 
Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
Jl. Taman Rasuna Selatan
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jakarta 12960 - Indonesia
Telepon: +62 (21) 2947 5423
email: info@apeksi.id

 Referensi 

 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemerintahan Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pemerintah Daerah
 Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
 Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
 Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia
 Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indesia

 Pranala luar 
 Instagram
 Linkedin
 X (Twitter)
 Facebook
 Youtube APEKSI Official
 Website Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
 Website Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
 Website Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan daerah
Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia