Pondokpanjang, Cihara, Lebak

Desa Pondokpanjang adalah salah satu desa di Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Indonesia.

 PROFIL DESA 
Nama desa 		: Pondok Panjang
Alamat kantor: Jalan Sukahujan-Cikaret KM 1 
Kecamatan		: Cihara
Kabupaten		: Lebak
Provinsi		: Banten
Kode Pos		: 42392

 SEJARAH DESA 
Menurut Situs Resmi Desa Pondokpanjang  Desa Pondokpanjang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Desa Pondokpanjang diambil dari sebuah nama kampung yang berlokasi di RT 016 RW 004 yaitu kampung Pondokpanjang.  Secara Historis, dahulu Desa Pondokpanjang berada dalam wilayah Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak dan merupakan Desa induk. Sebelumnya Desa Citepuseun masuk kedalam Desa Pondokpanjang dan sekarang sudah ada pemekaran wialayah pedesaan.

Menurut cerita turun temurun, kata PONDOKPANJANG, berasal dari 2 kata yaitu "pondok" dan "panjang". Kata "Pondok" bermakna rumah, tempat, atau bangunan yang ada di kebun dan kata "panjang" bermakna panjang. Jadi, secara linguistik arti kata Pondokpanjang bermakna "Tempat atau Bangunan Yang Panjang".

Kata Pondokpanjang juga syarat akan makna filosofis yang sejalan dengan kehidupan masyarakat desa. Makna filosofis tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa makna filosofis yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa Pondokpanjang:

 Tong Pondok Pamikiran, Sing Panjang Harepan, artinya "jangan berfikir pendek dan harus mempunyai harapan yang panjang (Jangan Mudah Putus Asa"
 Pondok Jodo, Panjang Baraya
 Pondok Tong Disambung, Panjang Tong Dipotong

Seiring dengan perkembangan pembangunan, serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pada Tahun 2007 terjadi pemekaran wilayah kecamatan. Kecamatan Panggarangan dibagi atau dipecah menjadi 2 (Dua) Kecamatan yaitu: Kecamatan Panggarangan (induk) dan Kecamatan Cihara (pemekaran) yang Jumlahnya Ada 9 Desa. Desa Pondokpanjang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Cihara bersama 8 Desa lainnya.

Desa Pondokpanjang menyimpan kisah sejarah yang sangat penting, khususnya pada masa kolonial. Pada era pendudukan Jepang dan Belanda, wilayah ini termasuk salah satu yang cukup ramai aktivitasnya karena peran strategisnya dalam jaringan transportasi dan sumber daya alam. Salah satu bukti paling nyata adalah keberadaan Stasiun Kereta Api Sukahujan—sebuah fasilitas yang memiliki luas sekitar 6 hektar dan menjadi titik penting jaringan rel di selatan Banten. Menurut keterangan para sesepuh desa, stasiun ini dibangun pada masa penjajahan Jepang dan Belanda dengan tujuan untuk mendukung kegiatan transportasi bahan tambang dan penumpang di wilayah selatan Pulau Jawa.

Sejarah jalur kereta api di wilayah Banten sendiri memiliki latar panjang sejak masa kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, Belanda membangun jalur rel untuk menghubungkan kota-kota di Banten dengan Batavia (Jakarta) dan pelabuhan-pelabuhan utama, termasuk jalur dari Batavia menuju Anyer Kidul yang dibuka sekitar tahun 1900 sebagai bagian dari upaya membuka akses wilayah barat Jawa bagi hasil bumi dan perdagangan. Kemudian, jaringan semakin berkembang dengan jalur menuju pedalaman Banten, seperti Rangkasbitung–Saketi–Labuan yang mulai beroperasi awal 1900-an, sebagai bagian dari jaringan rel yang menghubungkan desa-desa dan kawasan produksi komoditas kolonial. 

Selain itu, pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), dibangun pula jalur kereta api Saketi–Bayah, yang membentang sepanjang kurang lebih 89 kilometer dari Saketi ke arah selatan hingga Bayah. Jalur ini dibangun terutama untuk mengangkut batu bara dari tambang di Bayah yang saat itu dieksploitasi secara besar-besaran oleh pihak Jepang sebagai bahan bakar dan sumber energi. Pembangunan rel tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja paksa romusha dari berbagai daerah di Jawa, dalam kondisi yang sangat berat dan tidak manusiawi. Jalur ini melewati daerah-daerah seperti Malingping, Cilangkahan, Sukahujan, dan Cihara sebelum berakhir di Bayah. 

Jejak fisik sejarah perkeretaapian itu masih bisa dilihat hingga kini di beberapa titik, termasuk di sekitar Sukahujan, di mana peninggalan rel dan struktur stasiun lama masih tersisa dalam bentuk reruntuhan bangunan dan tugu jembatan yang masih kokoh berdiri. Bagi warga lokal dan penikmat sejarah, peninggalan ini bukan sekadar sisa bangunan tua, tetapi juga saksi bisu tentang bagaimana transportasi rel pernah menjadi nadi kehidupan perekonomian masyarakat di wilayah selatan Banten.

Wilayah Banten Selatan pada masa kolonial juga dikenal karena kegiatan penambangan batu bara dan emas. Batu bara di Bayah, misalnya, merupakan target eksploitasi utama Belanda dan Jepang, sehingga pembangunan jalur rel Saketi–Bayah sangat berkaitan erat dengan aktivitas pertambangan batu bara di daerah tersebut. Jejak tambang batu bara dapat ditemukan dalam bentuk lubang-lubang bekas tambang yang tersebar di sekitar Gunungmadur dan daerah Bayah, mencerminkan sistem penggalian dengan peralatan sederhana di bawah tekanan kerja paksa pada masa pendudukan Jepang. 

Di samping itu, wilayah Cikotok di Kabupaten Lebak juga pernah menjadi pusat penambangan emas yang cukup signifikan pada masa penjajahan Belanda. Situs tambang emas Cikotok ini pernah dikelola oleh perusahaan Belanda sejak tahun 1936 dan menjadi salah satu tambang emas terbesar di Banten. Untuk mengenang masa kejayaan tambang tersebut, kemudian didirikan Monumen Tambang Cirotan di Pasir Laban Cibeber, yang menjadi saksi bisu keberadaan tambang emas yang dulunya menjadi sumber daya penting di kawasan selatan Banten. 

Keberadaan stasiun, jalur rel, serta bekas tambang batu bara dan emas ini memberikan gambaran tentang bagaimana Desa Pondokpanjang dan sekitarnya pernah menjadi bagian penting dalam jaringan ekonomi kolonial, di mana kereta api dan eksploitasi sumber daya alam menjadi pilar utama aktivitas sosial-budaya dan ekonomi masyarakat.

Seiring waktu berjalan dan Indonesia memasuki era kemerdekaan, jaringan rel tersebut banyak yang berhenti beroperasi, termasuk jalur Saketi–Bayah yang tidak lagi digunakan sejak pertengahan abad ke-20. Kini, bekas rel dan struktur stasiun menjadi pusaka sejarah yang dipelihara dalam bentuk peninggalan arkeologis yang menceritakan kisah panjang interaksi antara masyarakat lokal, perusahaan kolonial, dan pendudukan militer Jepang di tanah Banten.

 VISI MISI DESA PONDOKPANJANG 
Visi Desa Pondokpanjang adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Jujur, Inovatif, Transparan,  Dan Akuntabel Demi Terciptanya Desa Pondokpanjang Yang Maju, Sejahtera,  Berbudaya Dan Bermartabat. 

Misi Kepala Desa adalah sesuatu yang di emban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, sesuai Visi Kepala Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan Kepala desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka Misi Kepala Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Periode 2023-2030 adalah :

 Rehabilitasi dan optimalisasi tugas dan fungsi pegawai desa.
 Memberikan pelayanan yang baik dan informasi yang seluas-luasnya secara efektif dan efisien dengan menyediakan sarana publik yang akurat, cepat dan tepat.
 Meningkatkan pembinaan dan pemberdaan pemuda, kelompok atau komunitas yang ada.
 Meningkatkan dan mengatur pembangunan infrastruktur jalan poros/lingkungan, sarana dan pasarana kesehatan dan pendidikan.
 Melestarikan dan menjaga warisan-warisan budaya yang baik dan tidak menimbulkan konfik di masyarakat.
 Meningkatkan dan mengatur keamanan dalam lingkungan bermasyarakat.
 Meningkatkan dan mengatur beberapa kegiatan keagamaan dan sosial di desa.

 MEDIA SOSIAL, SITUS RESMI, DAN APLIKASI SIHEDI 
Seiring perkembangan teknologi informasi, Desa Pondokpanjang aktif memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyebarkan informasi, berkomunikasi dengan masyarakat, dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Pemerintah desa hadir di YouTube melalui akun resmi, menampilkan kegiatan desa, tutorial pelayanan publik, dan dokumentasi program pembangunan, sehingga warga tetap dapat mengikuti informasi meskipun tidak hadir secara langsung. Selain itu, Facebook dimanfaatkan untuk pengumuman, diskusi, dan interaksi antarwarga, sementara TikTok digunakan untuk menyajikan konten kreatif dan menarik, seperti dokumentasi kegiatan budaya, edukasi lingkungan, serta promosi produk UMKM lokal.

Selain media sosial, Desa Pondokpanjang memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui https://pondokpanjang.id. Situs ini menjadi pusat informasi resmi mengenai kegiatan desa, agenda pembangunan, layanan administrasi, dan laporan keuangan, sehingga warga dapat memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan terkini.

Sebagai bagian dari transformasi digital desa, Desa Pondokpanjang mengembangkan aplikasi SIHEDI (Sistem Hebat Desa Indonesia), yang menjadi aplikasi andalan untuk mendukung program Digital Desa 2026 dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto. Aplikasi ini dikembangkan secara lokal oleh Hedi, Sekretaris Desa Pondokpanjang, sehingga sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan warga desa. Melalui SIHEDI, warga dapat mengakses informasi administrasi, program pembangunan, layanan publik, dan ikut serta dalam musyawarah desa atau kegiatan partisipatif lainnya.

SIHEDI juga sejalan dengan visi Asta Cita Prabowo, mendukung digitalisasi desa dan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi informasi. Integrasi media sosial, situs resmi, dan aplikasi SIHEDI memungkinkan Desa Pondokpanjang menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif, sambil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Keberadaan aplikasi ini tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga memperkuat identitas digital desa dan membangun kepercayaan warga terhadap pemerintahan desa.

Melalui pemanfaatan media sosial, situs resmi, dan aplikasi SIHEDI yang dikembangkan secara lokal, Desa Pondokpanjang menunjukkan bahwa desa modern dapat menggabungkan kearifan lokal, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat. Desa ini menjadi contoh bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan, sambil tetap mempertahankan nilai budaya dan sejarah yang menjadi identitas masyarakat Pondokpanjang.

 SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN 
 Kepala Desa: Heru Purnomo, ST
 Sekretaris Desa: Hedi
 Kepala Urusan Keuangan : Amirudin
 Kepala Urusan Pemerintahan: Erin Mulyati
 Kepala Urusan Umum: Dede Ruly Hermansyah, S.Sos
 Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat : Saeful Manan
 Ketua TP PKK: Mustika Sumarni
 Ketua BPD: Eli Suherli, S.Pd
 Ketua LPM: Solehudin
 Ketua Karang Taruna: Elang Babega
 Ketua LKD: Ace Sugiri, S.Hut
 Ketua Paguyuban RT : Marjuk Sasmita
 Ketua Paguyuban Posyandu: Enok Solihati
 Ketua Destana: Junaedi Desky
 Jaga Desa 1: Kaman Sugiana
 Jaga Desa 2: Uci
 Jaga Desa 3: Halimi
 Jaga Desa 4: Eli Ukar
 Operator Desa: Ipin Supandi
 Bendahara Pembantu : Siti Nurlaela
 Petugas Kebersihan: Roheti
 Jumlah RT:23
 Jumlah RW: 06

 Sejarah Kepemimpinan Desa Pondokpanjang 
Secara historis, Desa Pondokpanjang merupakan salah satu desa yang telah mengalami perjalanan panjang dalam sistem pemerintahan desa. Sejak masa awal kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini, Desa Pondokpanjang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam penyebutan lokal dikenal sebagai Jaro. Pergantian kepemimpinan tersebut mencerminkan dinamika sosial, politik, serta perkembangan tata kelola pemerintahan desa dari masa ke masa.

Berdasarkan catatan pemerintahan desa, sejak tahun 1945 hingga sekarang, Desa Pondokpanjang telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa yang seluruhnya berstatus definitif, artinya diangkat atau dipilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masanya.

Pada periode awal pascakemerdekaan, kepemimpinan Desa Pondokpanjang dipegang oleh H. Sala (1945–1950). Masa kepemimpinan ini bertepatan dengan fase konsolidasi pemerintahan desa di tengah situasi nasional yang masih belum stabil. Peran Kepala Desa pada masa ini sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat desa.

Selanjutnya, jabatan Kepala Desa dijabat oleh H. Lamhari (1950–1955), diikuti oleh H. Madsira (1955–1960). Kedua periode ini berlangsung dalam masa awal pembentukan sistem administrasi pemerintahan desa yang lebih terstruktur, seiring dengan penguatan pemerintahan sipil di tingkat daerah.

Pada periode 1960–1965, Desa Pondokpanjang dipimpin oleh Sabirin, kemudian dilanjutkan oleh Parta pada tahun 1965–1973. Masa ini merupakan periode transisi yang cukup panjang, di mana desa menghadapi berbagai perubahan kebijakan nasional yang berdampak hingga ke tingkat pemerintahan desa.

Kepemimpinan desa kemudian dilanjutkan oleh H. Arsakum pada periode 1974–1982. Pada masa ini, arah kebijakan pemerintahan desa mulai difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar serta penguatan kelembagaan desa, sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional pada era tersebut. Salah satu program penting pada periode ini adalah pembukaan akses jalan penghubung Sukahujan–Pasirmantang sepanjang kurang lebih 4 kilometer.

Pembangunan jalan tersebut dimulai dari arah Kampung Nangkub dan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperlancar mobilitas masyarakat desa. Dengan dibukanya jalur baru ini, jalur lama yang sebelumnya digunakan, yakni rute Sukahujan–Garung–Batu Mongol–Cipasang–Katugangging (kini dikenal sebagai Srilayung)–Pasirmantang, secara bertahap tidak lagi digunakan sebagai jalur utama. Perubahan jalur ini menandai pergeseran pola transportasi desa dari rute tradisional menuju akses jalan yang lebih langsung dan efisien.

Pembukaan jalan Sukahujan–Pasirmantang tersebut memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, terutama dalam mempercepat distribusi hasil pertanian, mempermudah akses layanan publik, serta memperkuat hubungan antarpermukiman di wilayah Desa Pondokpanjang dan sekitarnya.

Pada periode 1983–1991, jabatan Kepala Desa Pondokpanjang dipegang oleh Sukanta. Kepemimpinan desa selanjutnya dilanjutkan oleh H. Roja’i pada periode 1992–1998. Masa kepemimpinan ini berlangsung pada akhir era Orde Baru dan berlanjut hingga memasuki masa Reformasi, yang ditandai oleh gejolak politik nasional serta krisis moneter tahun 1997–1998.

Dalam situasi nasional yang tidak stabil tersebut, pemerintahan desa menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan stabilitas sosial masyarakat. Pada masa ini, peran pemerintahan desa semakin diarahkan pada penguatan administrasi pemerintahan, penyesuaian kebijakan lokal terhadap dinamika nasional, serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai bagian dari upaya mempertahankan ketahanan sosial dan ekonomi warga di tingkat lokal.

Setelah memasuki era milenium dan berlanjutnya masa Reformasi, kepemimpinan Desa Pondokpanjang dilanjutkan oleh H. Nurjen pada periode 1998–2001. Masa kepemimpinannya berlangsung dalam situasi transisi pemerintahan pascareformasi, di mana desa mulai menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan nasional serta dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang.

Pada tahun 2001, H. Nurjen wafat, sehingga terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa. Untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan desa, selanjutnya ditunjuk Iri Sahri sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa, yang menjabat pada periode 2001–2004. Selama masa penjabatannya, Pjs Kepala Desa menjalankan tugas pemerintahan desa sambil mempersiapkan proses pemerintahan definitif berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah masa pejabat sementara berakhir, H. Roja’i kembali dipercaya oleh masyarakat untuk menjabat sebagai Kepala Desa Pondokpanjang pada periode 2004–2010. Kembalinya H. Roja’i ke tampuk kepemimpinan menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pengalaman dan kapasitas kepemimpinannya dalam mengelola pemerintahan desa pada masa pascareformasi.

Pada periode 2010–2016, Desa Pondokpanjang dipimpin oleh Ace Sugiri, S.Hut. Masa kepemimpinan ini berlangsung pada fase transisi regulasi pemerintahan desa, yaitu peralihan dari ketentuan lama tentang desa menuju kerangka hukum baru yang lebih menekankan pada penguatan otonomi desa. Pada periode ini, pemerintahan desa mulai melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada tata kelola administrasi, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan desa.

Selanjutnya, kepemimpinan Desa Pondokpanjang dilanjutkan oleh Subandi pada periode 2016–2022. Masa ini merupakan fase penting dalam sejarah pemerintahan desa karena bertepatan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemberlakuan undang-undang tersebut membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan dan pembiayaan desa.

Dengan berlakunya Undang-Undang Desa, skema pendanaan desa mengalami perubahan signifikan. Mekanisme bantuan lama, yang sebelumnya dikenal dalam berbagai bentuk bantuan langsung dan dana perimbangan tertentu (sering disebut sebagai fresh money), secara bertahap digantikan oleh sistem pendanaan baru, antara lain Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sumber pendapatan desa lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Perubahan kebijakan ini mendorong desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, transparansi pengelolaan keuangan, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pada masa ini, Desa Pondokpanjang mulai menyesuaikan pola pembangunan desa dengan prinsip otonomi desa, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sejak tahun 2022 hingga sekarang, jabatan Kepala Desa Pondokpanjang diemban oleh Heru Purnomo, S.T. Pada periode ini, pemerintahan desa mulai diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan sistem teknologi informasi desa, termasuk pengembangan website desa dengan alamat resmi https://pondokpanjang.id dan Aplikasi SIHEDI (Sistem Hebat Desa Indonesia) sebagai sarana informasi dan layanan administratif bagi masyarakat.

Selain penguatan layanan digital, pada masa kepemimpinan ini desa juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain melalui penguatan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta upaya mendorong terbentuk dan berfungsinya koperasi desa, termasuk inisiatif Koperasi Desa Merah Putih, sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi warga.

Dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, pemerintah desa menyelenggarakan program pengajian rutin tingkat desa sebagai bagian dari pembinaan kehidupan keagamaan dan penguatan kohesi sosial masyarakat. Selain itu, PESONA (Pekan Seni dan Olahraga Desa) juga merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan setiap 17 Agustus sebagai bagian dari penguatan kecintaan terhadap NKRI. Di sektor ketahanan pangan, desa melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal dan dukungan terhadap kegiatan pertanian desa.

Pemerintah Desa Pondokpanjang juga melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur desa, serta meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dengan membangun gedung Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai sarana pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, desa mulai menerapkan pengelolaan bank sampah sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan keberlanjutan.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintahan desa pada periode ini berupaya mendorong tercapainya desa mandiri, sebagaimana konsep pembangunan desa yang menekankan pada kemandirian ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Daftar Kepala Desa Pondokpanjang (1945–Sekarang)

NoPeriodeNama Kepala DesaStatusKeterangan11945–1950H. SalaDefinitifKepala desa pascakemerdekaan21950–1955H. LamhariDefinitifPenguatan awal pemerintahan desa31955–1960H. MadsiraDefinitifKonsolidasi administrasi desa41960–1965SabirinDefinitifMasa transisi kebijakan nasional51965–1973PartaDefinitifPenyesuaian pemerintahan desa61974–1982H. ArsakumDefinitifPembukaan jalan Sukahujan–Pasirmantang ±4 km71983–1991SukantaDefinitifPenguatan peran desa81992–1998H. Roja’iDefinitifAkhir Orde Baru dan krisis moneter91998–2001H. NurjenDefinitifAwal era Reformasi102001–2004Iri SahriPjsMenggantikan H. Nurjen yang wafat112004–2010H. Roja’iDefinitifPascareformasi122010–2016Ace Sugiri, S.HutDefinitifTransisi regulasi desa132016–2022SubandiDefinitifImplementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014142022–SekarangHeru Purnomo, S.T.DefinitifTransformasi digital dan desa mandiri

 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Pondokpanjang 
Dalam beberapa periode tertentu, Desa Pondokpanjang mengalami masa transisi kepemimpinan yang mengharuskan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa. Penunjukan Plt dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan desa hingga dilantiknya Kepala Desa definitif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 1982, jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Pondokpanjang dijalankan oleh Mahfud. Penunjukan ini dilakukan pada masa peralihan kepemimpinan setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa definitif sebelumnya.

Selanjutnya, pada tahun 1991, Ridwan Marzuki ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa. Masa tugas ini berlangsung dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan desa menjelang pengisian jabatan Kepala Desa definitif berikutnya.

Memasuki tahun 1998, yang bertepatan dengan awal era Reformasi dan gejolak politik nasional, jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Pondokpanjang diemban oleh H. Acep Ma'mun. Pada masa ini, pemerintahan desa berada dalam situasi transisi kebijakan yang dipengaruhi oleh perubahan politik dan administrasi di tingkat nasional.

Pada tahun 2010, jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa selanjutnya dipegang oleh Aceng Ahyudin, S.Sos. Penunjukan ini dilakukan dalam rangka transisi pemerintahan desa sebelum dilantiknya Kepala Desa definitif pada periode berikutnya.

Terakhir, pada tahun 2022, Hedi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Pondokpanjang. Masa penugasan ini berlangsung hingga dilantiknya Kepala Desa definitif hasil proses pemerintahan desa yang berlaku pada periode tersebut.

 Batas Desa Pondokpanjang 
Desa Pondokpanjang berada di daerah selatan kabupaten lebak yang secara administrative termasuk kecamatan cihara dengan batas administrasi sebagai berikut:

 Sebelah utara berbatasan dengan desa Citepuseun
 Sebelah selatan berbatasan dengan samudera hindia
 Sebelah timur berbatasan dengan desa Ciparahu
 Sebelah barat berbatasan dengan desa pagelaran ( kecamatan Malingping)

Letak jarak tempuh desa pondokpanjang dari ibu kota kecamatan cihara + 8 kM, dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat, tetapi untuk mencapai kondisi jalan lingkungan di Wilayah kami sangat tidak memadai sehingga perlu diadakan perkerasan jalan lingkungan dengan Rabat Beton.
 Kondisi Geografis 
Luas wilayah Desa Pondokpanjang semula adalah + 1812 Ha, namun setelah terbit Peraturan Bupati Lebak Nomor 72 tentang Batas Desa Pondokpanjang, luasnya berubah menjadi 1404 Ha sehingga dengan luas wilayah tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat dari sektor pertanian, terutama padi ( sawah). Kondisi demografis berupa pantai, daratan hutan ladang, pegunungan, areal pesawahan serta areal hutan pemerintah. Jumlah Penduduk Pondokpanjang pada tahun 2026 sebanyak 5209 yang terdiri dari 2.705 Jiwa penduduk laki-laki dan 2.504 penduduk perempuan.

 Demografi 
Berdasarkan data dari Statistik Penduduk disitus resminya, jumlah penduduk Desa Pondokpanjang adalah 5209 yang terdiri dari 2705 Laki-Laki dan 2504 Perempuan. Komposisi ini menunjukkan keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, yang menjadi modal sosial penting dalam pembangunan desa.

 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
Struktur mata pencaharian masyarakat Desa Pondokpanjang mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Sebagian besar penduduk bergerak di sektor rumah tangga, wirausaha, pendidikan, dan pertanian. Rinciannya sebagai berikut:

 Mengurus Rumah Tangga: 1.419 orang (27,24%)
 Belum/Tidak Bekerja: 1.077 orang (20,68%)
 Wiraswasta: 1.056 orang (20,27%)
 Pelajar/Mahasiswa: 926 orang (17,78%)
 Petani/Pekebun: 441 orang (8,47%)
 Buruh Harian Lepas: 105 orang (2,02%)
 Pegawai Negeri Sipil (PNS): 50 orang (0,96%)
 Karyawan Swasta: 33 orang (0,63%)
 Pensiunan: 14 orang (0,27%)
 Buruh Tani/Perkebunan: 13 orang (0,25%)

Komposisi ini menunjukkan bahwa perekonomian desa ditopang oleh sektor informal dan pertanian, dengan dukungan sektor pendidikan dan aparatur pemerintahan.

 Sebaran Penduduk Berdasarkan Wilayah RW 
Penduduk Desa Pondokpanjang tersebar di beberapa wilayah Rukun Warga (RW) dengan jumlah yang berbeda‑beda. Sebaran ini menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan berbasis wilayah, pelayanan administrasi, serta pemerataan program desa.

 RW 1: 1.632 orang (31,33%)
 RW 2: 1.168 orang (22,42%)
 RW 3: 813 orang (15,61%)
 RW 4: 918 orang (17,62%)
 RW 5: 424 orang (8,14%)
 RW 6: 234 orang (4,49%)

Sebaran ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk terbesar berada di RW 1 dan RW 2, sementara beberapa RW memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil.

 Pendidikan 
Tingkat pendidikan penduduk Desa Pondokpanjang menunjukkan variasi yang cukup lebar, mulai dari penduduk yang belum pernah mengenyam pendidikan formal hingga lulusan perguruan tinggi. Komposisi tingkat pendidikan ini menjadi indikator penting dalam perencanaan program peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa.

Rincian tingkat pendidikan penduduk adalah sebagai berikut:

 Tidak Sekolah: 1.478 orang (28,37%)
 SD / Sederajat: 2.656 orang (50,99%)
 SMP / Sederajat: 572 orang (10,98%)
 SMA / Sederajat: 422 orang (8,10%)
 Diploma: 15 orang (0,29%)
 Sarjana (S1): 61 orang (1,17%)
 Pascasarjana (S2/S3): 5 orang (0,10%)

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada tingkat pendidikan dasar, sementara lulusan pendidikan tinggi masih relatif terbatas. Kondisi ini menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam merancang program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.

 Struktur Umur Penduduk 
Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa Desa Pondokpanjang didominasi oleh penduduk usia produktif, yang menjadi modal utama dalam pembangunan desa.

Rincian struktur umur penduduk adalah sebagai berikut:

 0–5 tahun (Balita): 0 orang (0,00%)
 6–12 tahun (Anak): 405 orang (7,78%)
 13–17 tahun (Remaja): 466 orang (8,95%)
 18–59 tahun (Usia Produktif): 3.665 orang (70,36%)
 ≥60 tahun (Lansia): 673 orang (12,92%)

Struktur umur ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada pada usia produktif, sehingga Desa Pondokpanjang memiliki potensi sumber daya manusia yang besar untuk pengembangan ekonomi, pendidikan, dan sosial di tingkat lokal.

 Mata Pencaharian 
	Mata pencaharian penduduk Desa Pondokpanjang didominasi oleh sektor pertanian, yang menjadi basis utama kehidupan ekonomi masyarakat desa. Selain sebagai petani, sebagian penduduk juga bekerja sebagai nelayan, buruh harian lepas, pedagang, serta wiraswasta dalam skala kecil dan menengah. Di samping itu, sekitar 5 persen penduduk bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan tenaga honorer, yang turut berperan sebagai unsur pendukung dalam kegiatan administrasi, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi desa.

Keberagaman mata pencaharian tersebut membentuk struktur sosial ekonomi masyarakat yang saling terkait, khususnya dalam mendukung usaha-usaha pertanian. Sektor nonpertanian, seperti perdagangan dan jasa, berfungsi sebagai penopang distribusi hasil pertanian, penyedia kebutuhan produksi, serta sumber pendapatan alternatif bagi rumah tangga petani. Dengan kompleksitas struktur ekonomi masyarakat tersebut, Desa Pondokpanjang memiliki prasyarat sosial yang mendukung upaya menuju swasembada pangan, baik pada skala lokal maupun sebagai bagian dari kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia (human resources) menjadi salah satu modal dasar pembangunan masyarakat desa di bidang pertanian, selain potensi sumber daya alam yang tersedia. Pengetahuan lokal, pengalaman bertani secara turun-temurun, serta kemampuan adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian desa.

Di sisi lain, Desa Pondokpanjang juga menghadapi tingkat urbanisasi dan migrasi tenaga kerja yang relatif tinggi. Sebagian penduduk usia produktif memilih bekerja di luar daerah, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai alternatif mata pencaharian. Malaysia menjadi salah satu tujuan utama migrasi tenaga kerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terutama di sektor perkebunan, konstruksi, dan jasa. Sementara itu, Papua menjadi tujuan migrasi dalam negeri, dengan sebagian warga bekerja sebagai pekebun dan tenaga kerja sektor perkebunan.

Fenomena migrasi ini berdampak ganda bagi desa. Di satu sisi, perpindahan tenaga kerja menyebabkan berkurangnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian lokal. Namun di sisi lain, remitansi yang dikirimkan oleh warga yang bekerja di luar daerah turut menjadi sumber pendapatan penting bagi keluarga di desa serta berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal. Dalam konteks ini, pembangunan desa diarahkan pada upaya menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya manusia lokal dan dampak urbanisasi, guna menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan desa.

 Intervensi Pembangunan dan Penguatan Desa 

 Bidang Layanan Dasar 
Bidang layanan dasar merupakan salah satu fokus utama pembangunan Desa Pondokpanjang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa isu yang dihadapi antara lain partisipasi pendidikan, khususnya pada jenjang PAUD dan pendidikan menengah, yang belum sepenuhnya optimal, keterbatasan sarana dan layanan kesehatan, akses air minum layak yang masih menjadi tantangan bagi sebagian warga, serta kepesertaan BPJS Kesehatan yang belum mencakup seluruh penduduk desa.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan berbagai intervensi kegiatan, antara lain peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan menengah, pembangunan serta peningkatan sarana kesehatan desa, penyediaan layanan tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan dengan jam operasional yang lebih jelas, penyediaan sarana transportasi untuk mendukung layanan kesehatan, sosialisasi dan perluasan kepesertaan BPJS, serta peningkatan akses air minum layak bagi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pada bidang ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait, pemerintah daerah melalui dinas teknis, pemerintah desa sebagai pelaksana di tingkat lokal, serta dukungan pihak swasta.

 Bidang Sosial dan Kesehatan Masyarakat 
Dalam bidang sosial dan kesehatan masyarakat, Desa Pondokpanjang menghadapi tantangan berupa rendahnya keterlibatan sebagian warga dalam kegiatan sosial, terbatasnya kegiatan olahraga desa, serta belum optimalnya peran pemerintah desa sebagai mediator dalam persoalan sosial kemasyarakatan.

Sebagai bentuk intervensi, pemerintah desa mendorong peningkatan partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial, menambah frekuensi dan variasi kegiatan olahraga di tingkat desa, serta memperkuat peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial dan penguatan kohesi sosial masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pada bidang ini melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Karang Taruna, PKK, serta dukungan dari perangkat daerah, lembaga sosial, akademisi, dan unsur masyarakat lainnya.

 Bidang Ekonomi Desa 
Bidang ekonomi desa menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan Desa Pondokpanjang. Meskipun struktur ekonomi desa relatif beragam, terdapat tantangan dalam optimalisasi potensi ekonomi lokal, perluasan pemasaran produk, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa.

Intervensi yang dilakukan meliputi pengembangan sektor ekonomi dan usaha produktif masyarakat, pemasaran produk unggulan desa ke luar wilayah desa, pendaftaran dan perlindungan merek dagang produk desa, penguatan dan legalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penyediaan akses layanan perbankan dan kredit usaha, serta peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ekonomi desa melibatkan Pemerintah Desa, BUMDes, kelompok usaha masyarakat, perangkat daerah terkait, lembaga perbankan, otoritas jasa keuangan, pihak swasta, serta kalangan akademisi.

 Bidang Lingkungan Hidup dan Infrastruktur 
Bidang lingkungan hidup dan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain pengelolaan lingkungan, pencemaran, pengelolaan sampah dan limbah, kondisi jalan desa, serta akses terhadap fasilitas mitigasi bencana.

Intervensi kegiatan mencakup penyusunan regulasi lingkungan desa, pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, perbaikan serta peningkatan kualitas jalan desa, serta penyediaan dan penguatan fasilitas mitigasi bencana. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah, instansi terkait, serta dukungan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta.

 Bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa 
Bidang tata kelola pemerintahan desa difokuskan pada penguatan proses demokrasi desa dan kemandirian fiskal. Isu utama pada bidang ini meliputi frekuensi dan kualitas Musyawarah Desa yang perlu ditingkatkan serta kemandirian fiskal desa yang masih memerlukan penguatan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Desa.

Intervensi yang dilakukan antara lain peningkatan frekuensi dan kualitas Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan partisipatif, serta optimalisasi berbagai sumber PADes. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan Pemerintah Desa, BPD, perangkat daerah terkait, serta dukungan akademisi dan sektor swasta sebagai bagian dari upaya menuju desa mandiri.

 Referensi 

 Pranala luar 
 Website Desa Pondokpanjang