Fahri Hamzah

Fahri Hamzah () adalah seorang politikus Indonesia dari Nusa Tenggara Barat yang menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sejak 2024. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014–2019.

 Kehidupan awal 
Fahri tercatat pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram pada tahun 1990 hingga 1992. Dia tidak melanjutkan kuliahnya di Unram dan memilih masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1992.

Di UI-lah kegiatan aktivisnya berkembang. Ia menjadi ketua umum Forum Studi Islam di fakultasnya, dan juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa universitas periode 1996–97.Curriculum vitae milik Fahri Hamzah yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk keperluan pendaftaran calon legislatif pada pemilihan umum 2014. Diakses 12 Juli 2013.

Seiring bergulirnya Reformasi pada 1998, Fahri yang aktif di organisasi-organisasi mahasiswa Islam di Jakarta turut membidani kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang, dan menjabat sebagai Ketua I pada periode 1998–1999.Machmudi, Yon. 2008. Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS) . Canberra: Australian National University Press. ISBN 978-1-921536-25-0 Ia ikut serta mengorganisasi gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama KAMMI. Bahkan, setelah jatuhnya Soeharto, ia bersama gerakannya tetap mendukung presiden baru B.J. Habibie, meskipun sebagian besar mahasiswa saat itu mulai menentang Habibie yang dianggap tidak berbeda dengan pendahulunya.Profil  di Merdeka.com. Diakses 12 Juli 2013.

 Politik 
 MPR 
Ia terpilih menjadi staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999–2002 dan ikut dalam diskusi-diskusi terkait amendemen UUD 1945.Tim redaksi Tempo, "Inilah Sosok Kontroversial Fahri Hamzah" . Tempo, 5 Oktober 2011. Diakses 12 Juli 2013.

 DPR 
Fahri terpilih ke DPR pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2004 lewat daerah pemilihan NTB, tanah kelahirannya. Ia terpilih ke komisi III yang membidangi hukum dan menjadi wakil ketua, dan terus di sana sampai terpilih kembali dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2009. Pada 15 November 2011, ia dipindahkan ke komisi IV yang membidangi antara lain BUMN dan perdagangan, sekaligus ke Badan Kehormatan DPR menggantikan Ansory Siregar.Hery Winarno, "Selain Pindah ke Komisi VI, Fahri Hamzah Juga Jadi Anggota BK DPR" . Detik.com, 15 November 2011. Diakses 12 Juli 2013. Posisinya sebagai wakil ketua di komisi tersebut digantikan oleh Nasir Djamil, rekannya di fraksi PKS.Febrina Ayu Scottiati, "Nasir Djamil Resmi Gantikan Fahri Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR" . Detik.com, 22 November 2011. Diakses 12 Juli 2013.

Pada Mei 2013, Fahri dan Nasir (yang sebelumnya dipindahkan ke komisi VIII), dikembalikan ke komisi III.Muhammad Akbar Wijaya, "Nasir Djamil dan Fahri Hamzah Kembali ke Komisi III DPR" . Republika, 22 Mei 2013. Diakses 12 Juli 2013.

 Kontroversi 
ka|jmpl|250px|Fahri dan Abraham Samad, ketua KPK periode 2011-2015
 Dana nonbujeter DKP 
Pada bulan Juni 2007, setelah menjabat sebagai anggota DPR, Fahri mengaku menerima dana nonbujeter di Departemen Kelautan dan Perikanan sebesar Rp150 juta dari Rokhmin Dahuri yang menjabat sebagai menteri kelautan saat itu."KPK Periksa Anggota DPR Fachry Hamzah soal Dana Nonbujeter DKP". Antara, tanggal terbit tidak diketahui. Diakses 12 Juli 2013. Pada berita acara pemeriksaan, Fahri mendapat Rp200 juta. Fahri mengaku mendapat dana tersebut pada periode 2002–2004 sebagai pembuat makalah pidato Rokhmin sebelum dirinya menjabat di DPR. Sebulan kemudian, Badan Kehormatan DPR memutuskan Fahri bersalah menerima dana nonbudjeter itu. Ia dilarang menjabat pimpinan alat kelengkapan dewan sampai 2009. Sanksi dari BK DPR sempat menuai protes keras dari fraksi PKS yang saat itu dipimpin Mahfudz Siddiq. Mahfudz menyatakan bahwa wakil ketua BK, Gayus Lumbuun, berusaha menggiring Rokhmin untuk Fahri bersalah dalam kasus dana nonbudjeter tersebut.Anwar Khumaini, "Dana DKP, Rokhmin Digiring Agar Menyatakan Fahri Hamzah Salah" . Detik.com, 13 September 2007. Diakses 12 Juli 2013. Tetapi, setelah pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Fahri dinyatakan bersih.

 Pembubaran KPK 
Pada 3 Oktober 2011, Fahri mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sebuah rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK sendiri.Kristian Ginting, "Fahri Hamzah Usung Wacana Bubarkan KPK" . Liputan6.com, 3 Oktober 2011. Diakses 12 Juli 2013. Ia beralasan KPK gagal menjawab waktu delapan tahun untuk menangani korupsi sistemik dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantasan korupsi.Ita Lismawati F. Malau, Suryanta Bakti Susila, "Alasan Fahri Hamzah Ingin Bubarkan KPK" . VIVA.co.id, 4 Oktober 2011. Diakses 13 Juli 2013. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut usulan tersebut sebagai sebuah blunder,Ary Wibowo, "Burhanuddin: Fahri "Blunder" jika Ingin Bubarkan KPK" . Kompas, 5 Oktober 2011. Diakses 13 Juli 2013. sementara yang lainnya menyebut wacana tersebut tidak akan direspon publik.Didi Syafirdi, "Wacana Fahri Bubarkan KPK Tak Akan Didukung Publik" . Detik.com, 4 Oktober 2011. Diakses 13 Juli 2013. Meskipun begitu, elit PKS mendukung pendapat Fahri ini dan fraksi PKS di DPR menolak memberikan sanksi, menyatakan opini tersebut sebagai bagian dari "kebebasan berekspresi."FPKS Tolak Beri Sanksi Untuk Fahri Hamzah Yang Ingin Bubarkan KPK" . Berita PKS, 4 Oktober 2011. Diakses 13 Juli 2013.Elvan Dany Sutrisno, "PKS Bela Fahri Hamzah yang Ingin Bubarkan KPK" . Detik.com, 4 Oktober 2011. Diakses 13 Juli 2013.

 Pemecatan Oleh PKS 
Pada 4 April 2016, Fahri yang saat itu duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI dipecat oleh PKS. Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri menilai Fahri dituding tidak memenuhi amanah dari Ketua Majelis Syuro untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Namun, Fahri menilai ia tidak membuat kesalahan fatal yang membuat nama partainya tercemar

 Kehidupan pribadi 
Fahri telah menikah dan dikaruniai tiga orang anak.

 Tanda kehormatan 
 Indonesia
 50x50px Bintang Mahaputera Nararya – 2020

 Sejarah elektoral 
 Pemilu Lembaga legislatif Daerah pemilihan Partai politik Perolehan suara Hasil 2004 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat Partai Keadilan Sejahtera 27.342  2009 105.412  2014 125.083 2024Nusa Tenggara Barat IPartai Gelombang Rakyat Indonesia55.319

 Referensi 

 Pranala luar 



Kategori:Alumni Universitas Indonesia
Kategori:Penerima Bintang Mahaputera Nararya
Kategori:Tokoh Indonesia
Kategori:Tokoh Mandar
Kategori:Tokoh Nusa Tenggara Barat
Kategori:Tokoh dari Sumbawa
Kategori:Aktivis 98
Kategori:Politikus Indonesia
Kategori:Politikus Partai Keadilan Sejahtera
Kategori:Politikus Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Kategori:Anggota DPR RI 2004–2009
Kategori:Anggota DPR RI 2009–2014
Kategori:Anggota DPR RI 2014–2019
Kategori:Wakil Menteri Kabinet Merah Putih