Fakultas Hukum Universitas Andalas

Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) adalah fakultas hukum pada Universitas Andalas, sebuah perguruan tinggi negeri di Padang, Sumatera Barat.

FHUA merupakan sekolah hukum tertua di Pulau Sumatra dan ketiga tertua di Indonesia, setelah Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.Yasin, Muhammad (10 November 2017). "Coba Tebak, Kampus Mana yang Tertua dari 10 Fakultas Hukum Ini?" . HukumOnline.com. Diakses 25 Desember 2012. Pada saat ini, FHUA dipimpin oleh Ferdi dan menyelenggarakan pendidikan di tingkat sarjana, magister, dan doktoral.

 Sejarah 
 BPTH Pancasila 
Usaha-usaha untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi di Sumatera Barat telah dimulai dengan Kursus Volks Universiteit yang dipimpin oleh Djamaluddin Adinegoro pada tahun 1946. Pada tahun 1948, sebuah Panitia Sekolah Tinggi dibentuk, dengan dr. Mohammad Djamil sebagai ketuanya. Upaya panitia ini untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi tidak dapat terlaksana karena pecahnya Agresi Militer Belanda II.

Pada tanggal 21 Maret 1951, dibentuk sebuah Jajasan Sriwidjaja oleh dr. M. Djamil, Saalah Joesoef Sutan Mangkoeto, Mr. Abubakar Jaar, dr. Rasjidin, dan Muhammad Sjafei. Yayasan ini bertujuan untuk "mendirikan serta menyelenggarakan satu Balai Perguruan Tinggi yang diberi nama Balai Perguruan Tinggi Pancasila". dr. M. Djamil bertindak selaku ketua pengurus harian, sementara Mr. Abubakar Djaar sebagai ketua panitia fakultas. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Balai Perguruan Tinggi Hukum Pancasila diresmikan.

Pada tahun pertama, BPTH Pancasila memiliki tujuh orang dosen. Terdapat satu orang dosen asing, Mr. Drs. van Oude Nieuwland, yang ditugaskan oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada awal tahun ajaran 1952-1953. Dosen-dosen tersebut adalah Harun Al Rasjid, Mr. Egon Hakim, Mr. Marah Nazaroedin, Mr. Mohammad Nasroen, Mr. Mak Kin San, Prof. Mr. Dr. Hazairin, dan Mr. Drs. A. de Goede van Oude Nieuwland.

Pada tahun ajaran pertama, mahasiswa BPTH Pancasila adalah sebanyak 140 orang. Hanya 24 orang yang lulus pada "Bahagian C. I." pada akhir tahun ajaran. Di antara mereka, yakni Ang le Siang (Rudyanto Angie), Sidi Bakarudin, dan Ibrahim Idham.

 Fakultas Hukum Universitas Andalas 
Pada tanggal 23 Desember 1955, BPTH Pancasila dipindahkan ke Padang dan dinamakan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat. Tak sampai setahun kemudian pada 13 September 1956, fakultas tersebut diresmikan menjadi salah satu bagian dari Universitas Andalas yang baru berdiri."Sejarah Singkat" . fhuk.unand.ac.id (situs resmi Fakultas Hukum Universitas Andalas). Diakses 25 Desember 2012.(25 Agustus 2016). "Peringati Lustrum XIII FH Unand Siap Lahirkan Sarjana Hukum Berkarakter Demi Kejayaan Bangsa" . unand.ac.id (situs resmi Universitas Andalas). Diakses 25 Desember 2018. 

Rudito Rachmad menjadi mahasiswa pertama yang lulus dari FHPM pada tahun 1958 dengan menyandang gelar Mr. (Meester in de Rechten), disusul oleh Herman Sihombing, Zawier Zienser, Eddy Ang Ze Siang, dan Djalaluddin Ilyas pada tahun berikutnya.

Nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat diganti menjadi Fakultas Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0538/O/1983 pada tahun 1983.

 Pendidikan 
jmpl|260x260px|Kampus pascasarjana di Jl. Pancasila, Padang
Untuk keperluan seleksi masuk mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional, Seleksi Bersama maupun ujian mandiri yang diselenggarakan oleh Unand, FHUA memiliki satu jurusan, yaitu Ilmu Hukum. Namun, kegiatan akademik secara keseluruhan diselenggarakan oleh departemen-departemen. Terdapat lima departemen, yaitu Departemen Hukum Pidana, Departemen Hukum Perdata, Departemen Hukum Tata Negara, Departemen Hukum Internasional, dan Departemen Hukum Administrasi Negara.

 Sarjana 
Program utama untuk tingkat sarjana adalah program studi Sarjana Hukum (S.H.). Seluruh kegiatan akademik dipusatkan di kampus Limau Manis. Akreditasi program ini adalah A, sesuai SK No. 2026/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)."Daftar Program Studi, Status dan Peringkat Akreditasi Universitas Andalas" . repo.unand.ac.id. Diakses 25 Desember 2018.

Mahasiswa program S.H. yang memenuhi syarat ditetapkan untuk masuk ke dalam salah satu Program Kekhususan (PK) yang ada. Pada saat ini, terdapat delapan PK: Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Adat dan Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam.Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1825/UN16.R/KPT/2021 tentang Penetapan Revisi Kurikulum Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas

Program ini merupakan salah satu program studi yang paling banyak diminati di Unand, dengan lebih dari tiga ribu orang pendaftar lewat jalur SBMPTN pada tahun 2017.(18 September 2015). "Peminat Jurusan Hukum Semakin Tinggi di Unand" . HukumOnline.com. Diakses 25 Desember 2018.El Faruqi, Andri (13 Juni 2017). "Jurusan Hukum Jadi Favorit Peserta SBMPTN di Universitas Andalas". Tempo.co. Diakses 25 Desember 2018.

 Magister 
Terdapat dua program untuk tingkat magister, yaitu program studi Magister Ilmu Hukum (M.H.) dan Magister Kenotariatan (M.Kn.). Kegiatan riset dan pengajaran dipusatkan di kampus Jl. Pancasila, Belakang Tangsi. Akreditasi program M.H. adalah A dengan no sesuai SK No. 1034/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 dan program M.Kn adalah B dan SK No. 1850/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 dari BAN-PT.

 Doktoral 
Program utama untuk tingkat doktoral adalah program studi Doktor Ilmu Hukum (Dr.). Seperti program magister, kegiatan riset dan pengajaran dipusatkan di kampus Jl. Pancasila. Akreditas program ini adalah A, sesuai SK No. 3161/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 dari BAN-PT.

 Kemahasiswaan 
Kehidupan kemahasiswaan diselenggarakan melalui Negara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NM FHUA), yang menaungi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM); yang terakhir terdiri atas Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) dan Dewan Perwakilan Angkatan (DPA).KONSTITUSI NEGARA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS , bemfhua.com, diakses 15 April 2022. BEM dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden. Antara tokoh yang pernah menjadi Presiden BEM NM FHUA adalah aktivis anti-korupsi Donal Fariz.21 Oktober 2008, "BEM FH Unand Laporkan Kampanye di Kampus" , Kompas.com, diakses 15 April 2022. 

NM FHUA bersifat independen dan tidak mengakui kewujudan Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (KM Unand), yaitu lembaga yang menyelenggarakan kehidupan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan tercatat mengambil sikap bertentangan dengan KM Unand dalam setidaknya satu isu nasional, yaitu mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual pada bulan November 2020.30 November 2020, "Tolak Sikap BEM, FH Unand Dukung RUU PKS Masuk Prolegnas 2021" , CNN Indonesia, diakses 15 April 2022.

 Pimpinan 
256px|right|thumb|Jajaran pimpinan FHUA, Agustus 2022.
FHUA dipimpin oleh seorang Dekan yang dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan. Bagian dipimpin oleh Kepala dan Sekretaris Bagian. Pada 3 Oktober 2022, Ferdi diangkat menjadi dekan keenam belas sepanjang sejarah FHUA, menggantikan Busyra Azheri. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Dekan I."Dilantik Rektor, Dr. Ferdi Resmi Gantikan Prof Busyra Sebagai Dekan Fakultas Hukum Unand" , unand.ac.id (situs resmi Universitas Andalas). Diakses 3 Oktober 2022.

 1958–1961: Mr. Abubakar Jaar
 1961–1963: Mr. Satmoko
 1963–1972: Prof. Haroen al-Rasjid, S.H.
 1972–1976: Boerma Burhan, S.H.
 1977–1980: M. Zen Djamil, S.H.
 1981–1987: Azmi Djamarin, S.H.
 1988–1990: M. Junus Anwar, S.H.
 1991–1997: Darmilis, S.H., M.H.
 1997–1998: Firman Hasan, S.H., LL.M.
 1998–2002: Azhar Raoef, S.H.
 2002–2006: Prof. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
 2006–2010: Prof. Elwi Danil, S.H., M.H.
 2010–2014: Prof. Yuliandri, S.H., M.H.
 2014–2018: Prof. Zainul Daulay, S.H., M.H.
 2018–2022: Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.
 2022–kini: Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.

 Alumni 

 Abdul Rahman, Pelaksana Tugas Bupati Solok Selatan 
 Al Busyra Basnur, Duta Besar RI untuk Ethiopia
 Alvon Kurnia Palma, aktivis
 Alwis Azizat Murad, Duta Besar RI untuk Ethiopia
 Arminsyah, Wakil Jaksa Agung
 Basrief Arief, Jaksa Agung
 Busyra Azheri, Guru Besar FHUA
 Basril Djabar, pendiri Harian Singgalang
 Charles Simabura, pengajar FHUA
 Desnayeti,  Hakim Agung
 Djafni Djamal, Hakim Agung
 Djohari Kahar, Ketua DPRD Sumatera Barat dan Anggota DPR/MPR RI
 Donal Fariz, aktivis
 Eddy Army, Hakim Agung
 Elen Setiadi, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Penjabat Gubernur Sumatera Selatan
 Elwi Danil, Guru Besar Hukum Pidana FHUA
 Feri Amsari, pengajar FHUA
 Gamawan Fauzi, Gubernur Sumatera Barat dan Menteri Dalam Negeri
 Halius Hosen, Ketua Komisi Kejaksaan
 Haswandi, Hakim Agung
 Indra, anggota DPR dari Banten
 Intan Aletrino, Puteri Indonesia Pariwisata 2016
 Irwan Fikri, Wakil Bupati Agam
 Ismet Amzis, Wali Kota Bukittinggi
 Johannes C.T. Simorangkir, anggota Konstituante
 Makmur Syarif, Rektor IAIN Imam Bonjol
 Muhammad Taufiq Thaib, Raja Pagaruyung, Anggota DPR RI
 Novyan Kaman, Anggota DPR/MPR RI
 Prim Haryadi, Hakim Agung
 Rafdinal, anggota DPRD Sumatera Barat
 Rahmi Mulyati, Hakim Agung
 Refly Harun, pengajar FH Untar
 Saldi Isra, Hakim Konstitusi
 Sarpin Rizaldi, Hakim Tinggi pada Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
 Syahrul Ujud, Wali Kota Padang
 Takdir Rahmadi, Hakim Agung
 Yosran, Hakim Agung
 Yuliandri, Guru Besar Ilmu Perundang-undangan FHUA dan Rektor Unand
 Yulius, Hakim Agung
 Yusra Khan, diplomat, Duta Besar Indonesia untuk Meksiko
 Zainal Bakar, Gubernur Sumatera Barat

 Rujukan 

 Pranala luar 
 Situs resmi Fakultas Hukum Universitas Andalas 

Kategori:Fakultas di Universitas Andalas
Kategori:Fakultas Hukum di Indonesia