Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), OJK juga mendapat tambahan kewenangan untuk Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, termasuk juga untuk Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, sebagian kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. OJK mendapat tambahan kewenangan di mana penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK.

 Tujuan 
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
 terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
 mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

 Tugas dan wewenang 
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
 kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
 kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;
 kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
 kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya;
 kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;
 perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan
 sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
 menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
 menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
 menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
 menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
 melakukan penunjukan pengelola statuter;
 menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 memberikan dan/atau mencabut:
 izin usaha;
 izin orang perseorangan;
 efektifnya pernyataan pendaftaran;
 surat tanda terdaftar;
 persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 pengesahan;
 persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

 Dewan Komisioner 
Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 12 (dua belas) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Susunan Dewan Komisioner terdiri atas:
 seorang Ketua merangkap anggota;
 seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
 seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
 seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota;
 seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, merangkap anggota;
 seorang Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
 seorang Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap anggota;
 seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota;
 seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
 seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
 seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
Daftar Dewan Komisioner
Dewan Komisioner OJK (2012–2017)JabatanNamaKetua Dewan Komisioner<small>merangkap anggotaMuliaman Darmansyah Hadad, Ph.D.Wakil Ketua Dewan Komisioner/Ketua Komite Etik<small>merangkap anggotaDr. Rahmat Waluyanto, M.B.A.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan<small>merangkap anggotaNelson Tampubolon, S.E., M.S.M.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal<small>merangkap anggotaIr. Nurhaida, M.B.A.Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank<small>merangkap anggotaDr. Firdaus Djaelani, M.A.Ketua Dewan Audit<small>merangkap anggotaProf. Dr. Ilya Avianti, S.E., M,Si., Ak. CPAAnggota Bidang Edukasi dan Perlindungan KonsumenDr. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LLMAnggota Ex-Officio Kementerian Keuangan<small>Wakil Menteri KeuanganDr. Ir. Anny Ratnawati, M.Sc. (2012–2014)Prof. Dr. H. Mardiasmo, MBA, PhD, Akt, QIA, CA, CFrA (2014–2017)Anggota Ex-Officio Bank Indonesia<small>Deputi Gubernur Bank IndonesiaDr. Halim Alamsyah, S.E., S.H., M.A. (2012–2015)Mirza Adityaswara, SE, M.App. Fin. (2015–2017)

Dewan Komisioner OJK (2017–2022)JabatanNamaKetua Dewan Komisioner<small>merangkap anggotaProf. Wimboh Santoso, S.E., M.Sc., Ph.DWakil Ketua Dewan Komisioner/Ketua Komite Etik<small>merangkap anggotaIr. Nurhaida, M.B.A.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan<small>merangkap anggotaHeru Kristiyana, S.H., M.M.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal<small>merangkap anggotaIr. Hoesen, M.M.Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank<small>merangkap anggotaDrs. RiswinandiKetua Dewan Audit<small>merangkap anggotaDrs. Ahmad Hidayat, Akt. C.A., M.B.A.Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan KonsumenTirta Segara, S.E., M.B.A.Anggota Ex-Officio Kementerian Keuangan<small>Wakil Menteri KeuanganProf. Dr. H. Mardiasmo, MBA, PhD, Akt, QIA, CA, CFrA (2017–2019)Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D. (2019–2022)Anggota Ex-Officio Bank Indonesia<small>Deputi Gubernur Bank IndonesiaMirza Adityaswara, SE, M.App. Fin. (2017–2019)Dody Budi Waluyo, S.E., M.B.A. (2019–2022)

Dewan Komisioner OJK (2022–2027)JabatanNamaKetua Dewan Komisioner<small>merangkap anggotaDrs. Mahendra Siregar, M.Ec. (2022–2026)Dr. Friderica Widyasari Dewi, S.E., M.B.A. (, 2026–)Wakil Ketua Dewan Komisioner/Ketua Komite Etik<small>merangkap anggotaMirza Adityaswara, SE, M.App. Fin. (2022–2026)Dr. Friderica Widyasari Dewi, S.E., M.B.A. (, 2026–)Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan<small>merangkap anggotaDian Ediana Rae, LL.M., Ph.D.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon<small>merangkap anggotaDrs. Inarno Djajadi (2022–2026)Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun<small>merangkap anggotaIr. Ogi Prastomiyono, M.B.A.Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen <small>merangkap anggotaDr. Friderica Widyasari Dewi, S.E., M.B.A.Ketua Dewan Audit<small>merangkap anggotaDra. Sophia Issabella Watimena, M.B.A.Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan,Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya<small>merangkap anggotaDrs. Agusman, M.B.A., Ph.D.Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan,Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto
|Hasan Fawzi, S.T., M.B.A., M.M.
|-
|rowspan=2|Anggota Ex-Officio Kementerian Keuangan<small>Wakil Menteri Keuangan
|Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D. (2022–2024)
|-
|Thomas Djiwandono, B.A., M.A. (2024–2026)
|-
|rowspan=2|Anggota Ex-Officio Bank Indonesia'''<small>Deputi Gubernur Bank IndonesiaDoni Primanto Joewono, S.E., M.B.A. (2022–2025)Ir. Juda Agung, MSSc., Ph.D. (2025–2026)
Catatan

 Satgas PASTI 
Dibentuk sebagai tindak lanjut amanat Pasal 247 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dengan tujuan untuk mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) adalah sebuah satuan tugas yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan 15 kementerian dan lembaga negara lainnya. Satgas ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal, seperti investasi ilegal dan pinjaman online ilegal, guna melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pembentukan Satgas PASTI menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindak tegas aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat.

Lihat pula
Komite Stabilitas Sistem Keuangan

 Pranala luar 
  Situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan

 Referensi 

Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia