Hak LGBT di Pakistan

Orang yang menjadi Lesbian, gay, biseksual dan transeksual masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu di sebagian masyarakat Pakistan dan hak-hak untuk kaum gay nyaris tidak ada. Menurut hukum Pakistan, tindakan seksual sesama jenis adalah ilegal. Larangan tersebut berasal dari tindakan hukum era kolonial Inggris, yang telah ditulis pada kitab sejak 1860, dengan undang-undang berikutnya lebih membatasi hak LGBT dengan kedok melindungi moralitas publik. Karena penolakan sosial terhadap tindakan seperti itu, masyarakat tidak menerima homoseksualitas dan bentuk-bentuk alternatif lain dari orientasi seksual. Meskipun ilegal, orang yang melakukan tindakan homoseksualitas tidak selalu dituntut oleh pemerintah Pakistan.

Meskipun Pakistan secara resmi menjadi Republik Islam, dalam praktiknya hukum Pakistan telah bercampur dengan hukum lainnya terutama hukum Anglo-Saxon yang diwarisi dari Inggris. Sebagai akibat dari meningkatnya tren liberalisasi dan globalisasi dan meningkatkan toleransi sosial, banyak kaum gay secara publik di Pakistan telah berkembang selama beberapa tahun.

Pada Juni 2016, Ulama yang berafiliasi dengan Organisasi Pakistan, Tanzeem Ittehad-I-Ummat mengeluarkan fatwa untuk orang-orang Transgender di mana seorang Wanita Transgender (terlahir sebagai laki laki) yang mempunyai "tanda tanda seperti seorang wanita" boleh menikahi laki laki, dan seorang Pria Transgender (terlahir perempuan) yang mempunyai "tanda tanda seperti orang laki laki" boleh menikahi perempuan. Orang-orang transgender juga boleh kemudian mengubah identitas gender mereka secara legal. Pemakaman ritual secara Islam juga berlaku. Merampas orang transgender dari warisan mereka, menghina mereka, ataupun mengejek mereka, juga dinyatakan Haram.

Sejak tahun 2018, Pemerintah Pakistan telah mengajukan Transgender (Protection of Rights) act yang di mana Warga Negara Pakistan boleh mengidentifikasikan diri sebagai laki laki, perempuan atau tidak ada. Mereka dibolehkan mengganti gender mereka sesuai dengan ekspresi mereka sendiri "Termasuk dalam KTP, paspor, surat izin mengemudi dan sertifikat pendidikan. Undang-undang ini memastikan bahwa orang orang Transgender memiliki hak hak dasar atas warisan, pendidikan, pekerjaan, suara, pemegang jabatan publik, kesehatan, berkumpul, dan akses ke ruang publik untuk properti. Undang-undang menegaskan bahwa mereka menikmati semua hak yang diberikan konstitusi negara untuk warga negara Pakistan."  The act ensures transgender people's "fundamental rights to inheritance, education, employment, vote, hold public office, health, assembly, and access to public spaces and property. It confirms that they enjoy all the rights that the nation’s constitution grants to its citizens."

 Status Hukum 
 Aktivitas sesama jenis legal 15px|No Batas umur yang sama untuk melakukan hubungan seks 15px|No  Hukum anti diskriminasi di lingkungan kerja 15px|Yes / 15px|No (Sejak 2018;hanya untuk identitas gender) Hukum anti diskriminasi dalam penyediaan barang dan jasa 15px|Yes / 15px|No (Sejak 2018;hanya untuk identitas gender)Hukum anti diskriminasi dalam hal lain (termasuk diskriminasi tidak langsung atau ucapan kebencian) 15px|Yes / 15px|No (Sejak 2018;hanya untuk identitas gender) Pernikahan sesama jenis 15px|No  Pengakuan pasangan sesama jenis 15px|No  Adopsi anak oleh pasangan sesama jenis 15px|No  Gay dan lesbian boleh menjadi bagian dari militer 15px|No Hak untuk mengubah gender 15px|Yes (Sejak 2010) Gender ketiga diakui 15px|Yes (Sejak 2010) Akses terhadap fertilisasi in vitro untuk lesbian 15px|No Surogasi untuk pasangan gay 15px|No  Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki boleh menyumbang darah 15px|No

 Referensi 

Pakistan
Pakistan
Kategori:LGBT di Pakistan
Kategori:Hukum di Pakistan
Kategori:Homofobia