Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil disingkat BAPERTARUM-PNS (sering disebut TAPERUM) adalah salah satu lembaga pemerintah non kementerian khusus untuk melayani bantuan Tabungan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil.

 Sejarah 
BAPERTARUM-PNS didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993 tentang "Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil", sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994.
Latar belakang berdirinya BAPERTARUM-PNS, antara lain:
 Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk memiliki rumah yang layak.
 Terbatasnya kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk membayar uangmuka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR
 Tabungan perumahan PNS dapat membentuk dana untuk mengatasi kendala tersebut yang merupakan kegotong-royongan di antara Pegawai Negeri Sipil dalam upaya peningkatan kesejahteraan antara Pegawai Negeri Sipil.
Sejak didirikan tahun 1993 BAPERTARUM-PNS telah melakukan beberapa kebijakan dan upaya yang bertujuan untuk semakin meningkatkan kelayanannya kepada PNS.

 Personalia 
 Struktur Organisasi BAPERTARUM-PNS 
Inilah struktur organisasi BAPERTARUM-PNS:
 Ketua: Presiden Republik Indonesia
 Ketua Harian merangkap anggota: Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia
 Anggota:
 Menteri Keuangan Republik Indonesia
 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
 Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

 Struktur Organisasi Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS 
 Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS
 Kepala Divisi Perencanaan Program dan Evaluasi: Drs. Eddy Pudjianto, M.Si
 Kepala Divisi Umum: Dra. Reni Sudjati, M.Si
 Kepala Divisi Keuangan dan Penyaluran Dana: Ir. Edy Dharmawan, M. Bus
 Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI): Widianto Adiputra, Ir, Dipl.SE, M.Eng

 Dewan Pengawas BAPERTARUM-PNS 
Susunan Dewan Pengawas:
 Ketua: Dr. Ir. Hazaddin Tende Sitepu, MM
 Sekretaris: Ir. Handoko, MT
 Anggota:
 Drs. Eko Sutrisno, M.Si.
 Ir. Jamil Ansari, SH., MM.
 Ir. Sri Hartoyo, Dipl, SE, ME.
 Dr. Iskandar Saleh, MCP, MA.

 Layanan Bantuan 
 Bantuan Membangun (BM)Layanan terbaru Bapertarum-PNS di situs resmi BKD Kab. Kulon Progo 
Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM) Kredit Membangun Rumah (KMR) adalah bantuan yang diberikan kepada PNS dalam rangka membantu sebagian biaya membangun rumah di atas tanah sendiri yang dilakukan melalui fasilitas KMR.

Besarnya bantuan yang diberikan untuk masing-masing golongan yaitu:
 Rp 1.200.000,- untuk PNS golongan I
 Rp 1.500.000,- untuk PNS golongan II
 Rp 1.800.000,- untuk PNS golongan III
Selain bantuan tersebut, PNS juga berhak memanfaatkan tambahan bantuan dana uang muka dengan bunga 6 % annuitas per-tahun yang harus dikembalikan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun, yaitu:
 Rp 13.800.000,- untuk PNS golongan I
 Rp 13.500.000,- untuk PNS golongan II
 Rp 13.200.000,- untuk PNS golongan III
Total Bantuan yang diterima PNS adalah Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

 Persyaratan umum BM 
Syarat-syaratnya antara lain:
 PNS aktif golongan I,II, dan III
 Memiliki masa kerja paling singkat 5 tahun
 Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan TAPERUM-PNS
 Belum memiliki rumah
 Memiliki tanah yang dibuktkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah (sesuai peraturan bank pelaksana)

 Persyaratan Pengajuan BM 
Syarat-syaratnya antara lain:
 Mengisi formulir permohonan tambahan BM (dapat diperoleh melalui website www.bapertarum-pns.co.id) yang kemudian dimintakan rekomendasi kepada atasan langsung
 Fotokopi Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan terakhir
 Surat Pernyataan belum memiliki rumah
 Berkas dokumen pengajuan kredit lainnya yang dipersyaratkan oleh bank pelaksana

 Mekanisme pengajuan BM 
 Proses pengajuan dilakukan melalui bank pelaksana yang telah bekerjasama dengan BAPERTARUM-PNS
 Berkas dokumen pengajuan BM yang telah dilengkapi oleh PNS diajukan bersamaan dengan proses pengajuan KMR ke bank pelaksana
 Bank pelaksana akan mencairkan dana BM setelah menyetujui permohonan Kredit Membangun Rumah (KMR) dan tambahan BM yang diajukan oleh PNS.

 Bank pelaksana BM 
Beberpa bank pelaksana:
 Bank Tabungan Negara (BTN)
 Bank Bukopin
 Bank Sumut
 Bank Sumsel

 Bantuan Uang Muka (BUM) 
Bantuan Uang Muka (BUM) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diberikan kepada PNS dalam rangka membantu uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui fasilitas KPR dengan besaran untuk masing-masing golongan:
 Rp 1.200.000,- untuk PNS golongan I
 Rp 1.500.000,- untuk PNS golongan II
 Rp 1.800.000,- untuk PNS golongan III
PNS juga berhak memanfaatkan tambahan bantuan dana uang muka dengan bunga 6 % annuitas per-tahun yang harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu/tenor KPR, yaitu:
 Rp 13.800.000,- untuk PNS golongan I
 Rp 13.500.000,- untuk PNS golongan II
 Rp 13.200.000,- untuk PNS golongan III
Total Bantuan yang diterima PNS adalah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Bantuan Uang Muka dan Tambahan Bantuan dana uang muka harus diambil secara bersamaan dalam satu paket yang tidak terpisahkan pada saat pengajuan KPR.

 Persyaratan Umum BUM 
Syarat-syaratnya antara lain:
 PNS aktif golongan I,II, dan III
 Memiliki masa kerja minimal 5 tahun
 Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan TAPERUM-PNS
 Belum memiliki rumah

 Persyaratan pengajuan BUM 
Syarat-syaratnya antara lain:
 Mengisi formulir permohonan tambahan BUM (dapat diperoleh melalui website www.bapertarum-pns.co.id), kemudian dimintakan rekomendasi kepada atasan langsung
 Fotokopi Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK. Pangkat terakhir
 Surat Pernyataan belum memiliki rumah (dilegalisir Lurah)
 Berkas dokumen pengajuan kredit daari bank pelaksana

 Mekanisme pengajuan BUM 
 Proses pengajuan dilakukan melalui bank pelaksana yang telah bekerjasama dengan BAPERTARUM-PNS
 Berkas dokumen pengajuan BUM yang telah dilengkapi oleh PNS diajukan bersamaan dengan proses pengajuan KPR ke bank pelaksana
 Bank pelaksana akan mencairkan dana BUM setelah menyetujui permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan tambahan BUM yang diajukan oleh PNS

 Bank Pelaksana BUM 
Sebagai Bank Pelaksana untuk Bantuan Uang Muka adalah Bank Tabungan Negara (BTN).

 Pengembalian Taperum 
Pengembalian Tabungan merupakan pengembalian seluruh iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, kepada PNS yang berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja karena sebab-sebab lain, di mana selama dinas aktif nya belum pernah memanfaatkan bantuan.

 Persyaratan Pengembalian Taperum 
 Mengisi formulir yang kemudian dimintakan rekomendasi oleh pejabat kepegawaian serta distempel instansi.
 Foto kopy Kartu Pegawai (KARPEG) atau Kartu Identitas Pensiun (KARIP)
 Foto kopy Surat Keputusan Golongan dimulai 1 (satu) tingkat dibawah tahun 1993, SK Perubahan Golongan, dan SK Pensiun.

 Tambahan Persyaratan Pengembalian Taperum 
 Bagi yang pengurusannya diwakilkan: Membawa Surat Kuasa (Asli) bermaterai dari yang berhak kepada yang diberi hak.
 Bagi yang pensiun sebelum 1 Juli 2003: Membawa voucher asli pembayaran pensiun tipe 310 dari PT Taspen yang memperlihatkan perincian pembayaran Taperum, berikut fotocopynya.
 Bagi yang meninggal dunia:
 Fotokopi KTP ahli waris
 Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji (SKPP).
 Surat Keterangan Kematian dari Camat setempat.
 Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat setempat.

 Prosedur pencairan dana Pengembalian Taperum 
 PNS yang pensiun atau ahli waris atau yang diberi kuasa, mengambil formulir Pengembalian Tabungan dikantor Bank BRI atau BKD atau Bagian Kepegawaian di Instansi masing-masing atau download di website Bapertarum-PNS.
 Mengisi formulir Pengembalian Tabungan dan kemudian meminta rekomendasi serta stempel dari pejabat kepegawaian.
 Formulir Pengembalian Tabungan yang sudah diisi lengkap beserta berkas kelengkapannya dibawa ke kantor Cabang Bank BRI terdekat.
 Pencairan dana tabungan perumahan PNS dilakukan di kantor Bank BRI.

 Perhitungan dan besaran iuran dana Pengembalian Taperum 
Perhitungan Pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan golongan, yaitu:
 Golongan I: Rp 3.000,-
 Golongan II: Rp 5.000,-
 Golongan III: Rp 7.000,-
 Golongan IV: Rp10.000,-
Perhitungan tersebut dilakukan sejak 1 Januari 1993 sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja, yang disebabkan pensiun, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain.

 Sekretariat 
 Alamat: Wisma Iskandarsyah Blok B2-B3,C3, Jl. Iskandarsyah Raya No. 35, Kav.12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, PO BOX 6666/JKTM 12700
 Telepon: 021-72797085; 021-72797087; 021-72797089
 Fax: 021-72797086
 Situs: www.bapertarum-pns.co.id
 E-mail: humas@bapertarum-pns.co.id

 Referensi 

 Lihat juga 
 Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

 Pranala luar 
 situs resmi Bapertarum-PNS 
 situs resmi BKN

Kategori:Kepamongprajaan di Indonesia
Kategori:Lembaga pemerintahan Indonesia