Diskriminasi terhadap Tionghoa-Indonesia

Diskriminasi orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia telah telah dilakukan sejak zaman Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC). Kekerasan serius terhadap orang Tionghoa telah terjadi secara berkala sejak tahun 1740, ketika tentara VOC membunuh sampai dengan 10.000 orang keturunan Tionghoa selama peristiwa Geger Pacinan. Sejak saat itu, diskriminasi dan kekerasan telah dicatat baik oleh pemerintah asing maupun Indonesia. Kejadian terburuk terjadi pada tahun 1998, ketika ratusan orang Tionghoa tewas dan puluhan lainnya diperkosa selama kerusuhan Mei 1998.

 Bentuk 
 Kekerasan 
Kekerasan terhadap Tionghoa-Indonesia umumnya terbatas pada properti, termasuk pabrik dan toko-toko. Namun, pembunuhan dan penyerangan terjadi, termasuk di Batavia pada 1740, Tangerang pada 1946, selama periode setelah Gerakan 30 September, dan selama kerusuhan Mei 1998.

Tionghoa-Indonesia telah menjadi "tipikal kambing hitam" dalam situasi di mana ketidakpuasan yang meluas dan kerusuhan sosial menjadi kekerasan. Pengkambinghitaman telah menjadi lebih jelas selama periode sejak Indonesia merdeka.

 Bahasa 

Istilah-istilah yang dinilai merendahkan Tionghoa-Indonesia telah memasuki penggunaan umum dalam bahasa Indonesia, baik pada tingkatan regional maupun nasional. Istilah Cina, yang penggunaannya dimandatkan pada tahun 1967 alih-alih istilah Tionghoa yang pada saat itu lebih umum digunakan, dianggap memiliki konotasi negatif yang serupa dengan Inlander bagi Pribumi Indonesia. Istilah Tionghoa mulai digunakan lagi setelah permulaan Reformasi, tetapi pada saat itu Cina sudah tidak dianggap negatif oleh generasi Tionghoa-Indonesia yang lebih muda.

Di berbagai wilayah, berbagai istilah yang digunakan menunjukkan stereotip umum. Contoh berikut adalah dari Surakarta.

 Istilah Arti Porsi Cina Porsi makanan yang terbesar Mambu Cina Barang-barang yang baru dibeli Tangisan Cina Tangisan berkabung

 Peraturan 

Pada akhir pemerintahan Kompeni dan permulaan pemerintahan kolonial metropolitan pada tahun 1815, diperkenalkan peraturan yang secara khusus diberlakukan terhadap orang Tionghoa-Indonesia. Salah satunya adalah peraturan pada tahun 1816 yang mewajibkan etnis Tionghoa untuk membawa kartu pass jalan setiap saat.

Selama rezim Soekarno pada tahun 1958, semua Tionghoa-Indonesia diwajibkan untuk menyatakan niat mereka untuk tetap menjadi warga negara Indonesia dan pada tahun 1959 orang-orang Tionghoa yang bukan warga negara dilarang melakukan perdagangan di luar wilayah perkotaan. Diskriminasi ini terus berlanjut pada masa Orde Baru. Tionghoa-Indonesia didesak untuk memilih nama yang terdengar Indonesia, dilarang untuk mempraktikkan tradisi mereka secara publik, dan diwajibkan untuk mendapatkan bukti kewarganegaraan tambahan. Secara keseluruhan, empat puluh lima peraturan yang diskriminatif secara langsung maupun tidak langsung disahkan selama Orde Baru. Meskipun sebagian besar dari peraturan-peraturan ini dicabut selama kepresidenan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, kasus-kasus penegakan peraturan tersebut tetap berlanjut.

 Sejarah 

 Latar belakang 
jmpl|Kapal jung
Tionghoa Sin Tong Heng dan Tek Hwa Seng di Selat Singapura,  1936
Berdasarkan artefak-artefak Tiongkok yang ditemukan di Indonesia, Tiongkok diperkirakan telah memiliki hubungan dagang dengan kepulauan Nusantara sejak abad pertama SM. Namun, pergerakan orang dari Tiongkok ke Asia Tenggara Maritim pertama yang tercatat adalah kedatangan pasukan Mongol di bawah Kublai Khan yang berpuncak pada invasi Mongol ke Jawa pada tahun 1293. Pasukan Mongol memperkenalkan teknologi Tiongkok ke Pulau Jawa, khususnya pembuatan kapal dan koin Tiongkok kuno. Intervensi mereka juga mempercepat runtuhnya kerajaan-kerajaan klasik dan menyebabkan bangkitnya kemaharajaan Majapahit.

Kemudian, pedagang Tionghoa Muslim dari pesisir timur Tiongkok tiba di kota-kota pesisir Indonesia dan Malaysia pada awal abad ke-15. Mereka dipimpin oleh marinir Zheng He, yang memimpin beberapa ekspedisi ke Asia tenggara antara tahun 1405 dan 1430. Para pedagang ini menetap di pesisir utara Jawa, tetapi tidak ada dokumentasi lebih lanjut mengenai pemukiman mereka setelah abad ke-16. Para sarjana meyakini bahwa orang-orang Tionghoa Muslim ini diserap ke dalam populasi Muslim mayoritas, hingga tidak ada komunitas Tionghoa tersisa ketika Belanda tiba. Perdagangan dari Tiongkok ditetapkan kebali ketika Tiongkok mengesahkan perdagangan swasta pada tahun 1567 dan mulai memberi izin 50 kapal jung dalam satu tahun. Koloni-koloni Tionghoa yang berbeda muncul di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Nusantara, termasuk pelabuhan lada di Banten.

 Era kolonial 


Hingga tahun 1740, telah ada lebih dari 2.500 rumah yang dimiliki orang Tionghoa di dalam tembok kota Batavia, dengan 15,000 individu lainnya tinggal di luar batas kota. Pemerintah kolonial Belanda mewajibkan mereka untuk membawa surat-surat registrasi, dan mereka yang tidak mematuhinya akan dideportasi ke Tiongkok. Setelah wabah malaria menewaskan ribuan orang pada tahun 1730-an, termasuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dirk van Cloon, kebijakan deportasi diperketat. Menurut sejarawan Indonesia Benny G. Setiono, wabah tersebut disusul oleh meningkatnya kecurigaan dan kebencian di kalangan pribumi Indonesia dan Belanda terhadap etnis Tionghoa, yang jumlahnya terus bertambah dan kekayaannya semakin terlihat. Akibatnya, Komisaris Urusan Pribumi Roy Ferdinand, di bawah perintah Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier, mendekritkan pada tanggal 25 Juli 1740 bahwa orang-orang Tionghoa yang dianggap mencurigakan akan dideportasi ke Ceylon (Sri Lanka modern) untuk memanen kayu manis. Orang-orang Tionghoa yang kaya diperas oleh pejabat Belanda yang korup yang mengancam mereka dengan deportasi. Terdapat juga rumor-rumor bahwa orang-orang yang dideportasi tidak dibawa ke tujuan mereka, tetapi dilemparkan ke laut setelah tidak terlihat dari Jawa, dan dalam beberapa laporan, mereka tewas ketika saat melakukan kerusuhan di atas kapal.

Saat situasi menjadi semakin tegang, Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier mengadakan rapat pleno darurat dan memperkuat penjagaan. Pada tanggal 7 Oktober 1740, sekelompok yang berisi ratusan Tionghoa-Indonesia menyerang sebuah benteng pertahanan Belanda di Tanah Abang, menewaskan 50 orang. Sebagai tanggapan, pasukan yang terdiri dari 1.800 prajurit Kompeni dipimpin oleh Gustaaf Willem van Imhoff, bersama dengan milisi () dan wajib militer (), datang untuk memadamkan pemberontakan. Keesokan harinya, Belanda menangkis serangan oleh hingga 10.000 etnis Tionghoa, yang dipimpin oleh kelompok-kelompok dari Tangerang dan Bekasi, di tembok luar kota. 1.789 orang Tionghoa dilaporkan tewas dalam serangan ini. Sementara itu, desas-desus menyebar di antara kelompok etnis lain di Batavia, termasuk budak-budak dari Bali dan pasukan Sulawesi, Bugis, dan Bali, bahwa orang Tionghoa berkomplot untuk membunuh, memperkosa, atau memperbudak mereka. Kelompok-kelompok ini terlebih dahulu membakar rumah-rumah milik etnis Tionghoa di sepanjang Kali Besar. Belanda kemudian melakukan penyerangan terhadap pemukiman Tionghoa di tempat lain di Batavia, di mana mereka membakar rumah-rumah dan membunuh orang-orang. Selama dua minggu, pasukan membakar rumah-rumah dan toko-toko milik etnis Tionghoa, membunuh etnis Tionghoa dan membuang jasad mereka ke Sungai Ciliwung. Pada akhirnya, diperkirakan 10.000 orang terbunuh dalam pembantaian Batavia tahun 1740, termasuk 500 tahanan dan pasien rumah sakit. Orang-orang Tionghoa-Indonesia yang masih hidup di Batavia dipindahkan ke daerah di luar tembok, di daerah yang sekarang dikenal sebagai Glodok. Ini kemudian diterapkan di kota-kota lain, di mana Pecinan dibangun untuk memisahkan antara orang Tionghoa dengan kelompok etnis lainnya. Peristiwa ini memicu perang dua tahun, di mana tentara Tionghoa dan Jawa bertempur berdampingan.

Ketika VOC dinasionalisasikan pada tanggal 31 Desember 1799, kebebasan yang dimiliki orang Tionghoa di bawah perusahaan tersebut dirampas oleh pemerintah Belanda. Sebuah peraturan tahun 1816 mewajibkan bagi warga pribumi dan orang Tionghoa yang bepergian di dalam wilayah tersebut untuk mendapatkan izin perjalanan. Mereka yang tidak membawa izin berisiko ditangkap oleh petugas keamanan. Gubernur Jenderal juga memberlakukan sebuah resolusi pada tahun 1825 yang melarang "orang Asia asing" dari tinggal dalam lingkungan yang sama dengan pribumi.

Selama Perang Jawa, ribuan Tionghoa-Indonesia dibunuh oleh pasukan Pangeran Diponegoro selama penggerebekan di pantai selatan Jawa. Para penyintas melarikan diri ke pantai utara atau ke pemukiman Belanda untuk mencari perlindungan. Setiono merujuk pada status orang Tionghoa sebagai pemungut pajak dan pemberi pinjaman sebagai penyebabnya, serta keyakinan Diponegoro bahwa orang Tionghoa membawa sial pada kampanyenya.

Pada tahun 1848, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan peraturan yang mengelompokkan seluruh penduduk nusantara ke dalam dua kelompok, berdasarkan apakah mereka memeluk agama Kristen atau tidak. Peraturan ini kemudian di amendemen pada tahun 1855, menggabungkan orang Kristen Pribumi Indonesia, Tionghoa, Arab, dan India dengan non-Kristen. Namun, dalam praktiknya "orang Timur asing", dikenai peraturan yang terpisah.

Pada tahun 1912, pemerintah Belanda telah meninggalkan kebijakan segregasi. Selama periode yang sama, Revolusi Xinhai membangkitkan nasionalisme Tiongkok pada etnis Tionghoa, sedangkan Sarekat Islam berusaha membangkitkan nasionalisme Indonesia pada warga Pribumi Indonesia. Ketegangan antara Sarekat Islam dan etnis Tionghoa berujung pada kerusuhan bermuatan ras di Surakarta (1912), Tangerang (1913), dan Kudus (31 Oktober 1918). Dari semuanya ini, yang terbesar adalah kerusuhan Kudus, di mana sekelompok perusuh membakar dan menjarah empat puluh rumah dan banyak kelenteng. Setidaknya 16 orang tewas dalam kerusuhan-kerusuhan ini.

 Pendudukan Jepang dan Revolusi Nasional (1942–1949) 
Setelah Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, setidaknya ada 542 etnis Tionghoa dari Jawa dan Madura ditangkap dan ditahan di kamp konsentrasi Cimahi; kelompok ini termasuk pimpinan, pasangan dari orang-orang Eropa, dan orang-orang Tionghoa yang secara hukum dianggap sebagai orang Eropa. Organisasi-organisasi Tionghoa dibubarkan dan dilarang. Tidak lama setelahnya, etnis Tionghoa diwajibkan untuk mendaftarkan diri mereka dan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada pasukan Jepang. Meskipun ada upaya Jepang untuk memadamkan pembangkangan, ada beberapa gerakan perlawanan bawah tanah yang dipimpin oleh etnis Tionghoa.

Hal ini disusul oleh Peristiwa Mandor pada bulan Oktober 1943. Lebih dari 1.500 orang ditangkap atau dibunuh oleh pasukan pendudukan Jepang dalam upaya untuk mencegah pemberontakan multi-etnis. Etnis Tionghoa merupakan kelompok terbesar yang menjadi sasaran, dengan 854 orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Dari tanggal 30 Mei hingga 4 Juni 1946, serangan dari pejuang kemerdekaan Indonesia membunuh 653 Tionghoa-Indonesia. Sekitar seribu rumah milik orang Tionghoa-Indonesia dibakar; Mely G. Tan mencatat hal ini sebagai kekerasan terburuk yang ditargetkan pada orang Tionghoa-Indonesia selama perang tersebut. Lebih banyak kasus dilaporkan di Karawaci, Bayur, dan Bagansiapiapi.

Ketika Belanda menerapkan perang atrisi dan bumi hangus, mereka memaksa orang Tionghoa di Jawa untuk melarikan diri ke pedalaman dan Belanda menghancurkan semua aset penting termasuk pabrik-pabrik dan properti milik orang Tionghoa. Orang Indonesia setempat ikut serta dalam kekerasan Belanda terhadap orang Tionghoa dengan menjarah properti milik orang Tionghoa dan berusaha menyerang orang Tionghoa. Namun, ketika pasukan Jepang mendarat dan merebut kendali atas Jawa dari Belanda, yang mengejutkan banyak orang, Jepang memaksa pribumi Indonesia untuk berhenti menjarah dan menyerang orang Tionghoa dan memperingatkan orang Indonesia bahwa mereka tidak akan mentoleransi kekerasan anti-Tionghoa di Jawa. Jepang memandang orang Tionghoa di Jawa dan kekuatan ekonomi mereka secara khusus sebagai sesuatu yang penting dan vital bagi upaya perang Jepang, sehingga mereka tidak menyakiti orang Tionghoa di Jawa secara fisik dan tidak ada eksekusi atau penyiksaan terhadap orang Tionghoa yang terjadi, tidak seperti di tempat-tempat lainnya. Tidak ada konfrontasi kekerasan antara Jepang dan Tionghoa di Jawa, tidak seperti di Malaya Britania. Jepang juga mengizinkan orang-orang Tionghoa di Jawa dalam Federasi Asosiasi Diaspora Tionghoa (Hua Chiao Tsung Hui) untuk membentuk Keibotai, korps pertahanan Tionghoa bersenjata mereka sendiri untuk perlindungan dengan instruktur militer Jepang yang melatih mereka cara menembak dan menggunakan tombak. Orang Tionghoa menganggap hal ini penting untuk mempertahankan diri dari orang Indonesia setempat. Mayoritas orang Tionghoa di Jawa tidak tewas dalam perang. Hanya setelah perang berakhir ketika kekuasaan Jepang jatuh dan kemudian penduduk asli Indonesia kembali memulai serangan terhadap orang Tionghoa di Jawa ketika Jepang tidak dapat melindungi mereka.

 Demokrasi Terpimpin (1949–1966) 
jmpl|Pemerintahan Soekarno memberlakukan perundang-undangan yang membatasi hak dagang Tionghoa-Indonesia
Pada tahun 1955, Zhou Enlai menyatakan bahwa kewarganegaraan Tiongkok adalah jus sanguinis. Hal ini berujung pada sebuah perjanjian antara Tiongkok dan Indonesia mengenai status hukum dari Tionghoa-Indonesia, yang menjadi dasar bagi Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1958. Undang-undang ini mengharuskan semua orang Tionghoa Indonesia untuk memilih antara kewarganegaraan Tiongkok dan Indonesia, dengan membuat pernyataan di pengadilan negeri terdekat. Sekitar 390.000 etnis Tionghoa menolak kewarganegaraan Tiongkok.

Pada bulan Mei 1959, pemerintahan Soekarno mengesahkan undang-undang yang mencabut hak dagang warga negara asing di daerah pedesaan. Hal ini didasarkan pada dua peraturan sebelumnya yang lebih rendah. Karena ketidakpastian yang berkaitan dengan status hukum etnis Tionghoa, mereka juga diikutsertakan sebagai warga negara asing. Hal ini berujung pada keluarnya antara 102,000 dan 136,000 Tionghoa-Indonesia, yang berangkat ke Tiongkok dengan kapal-kapal yang dikirim oleh pemerintah Tiongkok.

Antara tahun 1963 hingga awal 1965, situasi bagi orang Tionghoa-Indonesia secara umum menjadi lebih stabil. Berbagai sekolah berbahasa Tionghoa dibuka dan pers berbahasa Tionghoa berkembang pesat. Namun, masih ada serangan kecil terhadap orang Tionghoa Indonesia di Cirebon, Sukabumi, dan Bandung pada tahun 1963.

 Orde Baru (1966–1998) 

Selama kerusuhan setelah kudeta yang gagal pada tanggal 30 September, orang Tionghoa-Indonesia terkadang menjadi sasaran. Karena sebagian besar kekerasan ditujukan kepada anggota dan rekan Partai Komunis Indonesia, yang hanya sedikit sekali orang Tionghoa yang menjadi anggotanya, maka kemungkinan besar kekerasan tersebut bersifat oportunis, dan bukan karena dicurigai memiliki hubungan dengan PKI. Perkiraan terbaik adalah ribuan orang Tionghoa Indonesia terbunuh (dari total korban tewas sebanyak 500.000 orang), dengan pembantaian yang terdokumentasi terjadi di Makassar dan Medan, serta di Pulau Lombok. Di Kalimantan Barat, sekitar delapan belas bulan setelah pembantaian terburuk di Jawa, penduduk asli Dayak mengusir 45.000 etnis Tionghoa dari daerah pedesaan, menewaskan hingga 5.000 orang.Schwarz (1994), p. 21. Orang-orang Tionghoa menolak untuk melawan, karena mereka menganggap diri mereka sebagai "tamu di tanah orang lain" dengan tujuan untuk berdagang saja.

Selama periode yang sama, banyak peraturan yang diskriminatif disahkan. Pada bulan April 1966, semua sekolah Tionghoa (pada saat itu berjumlah 629) ditutup. Pada tanggal 8 Mei 1966, Panglima Komando Daerah Militer Aceh Ishak Djuarsa mendeklarasikan bahwa semua etnis Tionghoa harus meninggalkan Aceh sebelum tanggal 17 Agustus 1966; hal ini disusul oleh dekrit serupa oleh pemerintah Sumatera Utara. Pada tahun 1967, penggunaan istilah Cina, yang dianggap merendahkan, menjadi mandat untuk semua komunikasi resmi. Terlebih lagi, untuk memajukan asimilasi dari Tionghoa-Indonesia yang berpengaruh, pemerintahan Soeharto mengesahkan beberapa peraturan sebagai bagian dari "Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina", di mana hanya satu publikasi berbahasa Tionghoa – 
dikendalikan oleh Angkatan Darat – diperbolehkan untuk terus beroperasi, semua ekspresi kultural dan religius Tionghoa (termasuk menampilkan aksara Tionghoa) dilarang dalam ruang publik, dan etnis Tionghoa dipaksa untuk menggunakan nama yang terdengar Indonesia; menciptakan genosida budaya yang sistematis.

Pada tanggal 5 Agustus 1973, sebuah kerusuhan di Bandung, Jawa Barat, yang disebabkan oleh tiga remaja Tionghoa-Indonesia memukuli pengendara mobil lainnya hingga tewas setelah sebuah kecelakaan lalu lintas kecil, menyebabkan penjarahan dan perusakan terhadap lebih dari 1.500 toko dan rumah milik orang Tionghoa-Indonesia. Kerusuhan tersebut tidak dihentikan oleh militer setempat; dan sembilan belas tentara ditangkap karena ikut serta dalam kerusuhan tersebut. Kerusuhan tersebut kemudian disalahkan pada bagian bawah tanah dari PKI.

Pada tanggal 15 Januari 1974, demonstrasi mahasiswa yang menentang korupsi, investasi asing, dan kelompok asisten pribadi Presiden Soeharto dialihkan oleh para terduga agent provocateur Pasukan Khusus menjadi sebuah kerusuhan, dan kemudian pogrom anti Tionghoa-Indonesia. Toko-toko di Glodok, yang dimiliki oleh etnis Tionghoa, dijarah dan dibakar; yang terbesar adalah kompleks pertokoan Pasar Senen. Pasukan keamanan hampir tidak melakukan apa pun untuk menghentikan penjarahan. Demonstrasi dan kejadian-kejadian setelahnya dikenal sebagai Peristiwa Malari.

Pada tahun 1978, mulai mewajibkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Meskipun SBKRI diwajibkan secara hukum untuk semua warga negara keturunan asing, dalam praktiknya hal ini umumnya diterapkan pada orang Tionghoa. Hal ini menyulitkan orang Tionghoa Indonesia ketika mendaftar di universitas negeri, melamar sebagai pegawai negeri, atau bergabung dengan militer atau polisi.

Program-program ekonomi Soeharto terus berjalan, dan Indonesia mengalami ledakan ekonomi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tumbuh sebesar 8% pada tahun 1996, dipimpin oleh sektor manufaktur. Namun, Krisis Keuangan Asia 1997 menyebabkan rupiah runtuh dan pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 1,4 persen pada kuartal keempat. Karena tidak mampu menstabilkan ekonomi, pemerintah meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional. Dengan meningkatnya angka pengangguran dan kenaikan harga pangan, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk membalikkan keadaan. Pada awal Mei 1998, mahasiswa telah berdemonstrasi di kampus-kampus di seluruh Medan selama hampir dua bulan. Jumlah demonstran yang terus bertambah disertai dengan meningkatnya seruan dari masyarakat untuk melakukan reformasi secara menyeluruh.

Pada tanggal 4 Mei, lebih dari 500 pengunjuk rasa dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan (IKIP Medan) dibarikade dan diduga dilempari bom molotov. Pada akhirnya, polisi dilaporkan menghentikan sekelompok mahasiswa dan menyerang mereka. Berita tentang serangan ini menyebar melalui beberapa saksi mata, dan sebuah kelompok besar kemudian menyerang dan menghancurkan pos polisi lalu lintas. Ketika lebih banyak polisi datang untuk menghadapi kelompok tersebut, kantor polisi diserang. Tidak lama kemudian, toko-toko milik orang Tionghoa-Indonesia dijarah, sementara mereka dilaporkan meninggalkan toko-toko yang bertuliskan "" dengan grafiti. Ketika Brigade Mobil tiba pada sore hari, kerumunan massa dibubarkan dengan gas air mata. Ketika tempat-tempat usaha di Medan tutup pada hari berikutnya, ribuan orang menyerang pasar-pasar di seluruh kota dan daerah sekitarnya. Polisi dan pasukan anti huru-hara menembakkan peluru karet ke arah massa untuk membubarkan mereka, tetapi tidak berhasil. Ketika kekerasan berakhir dua hari kemudian, enam orang telah meninggal dan seratus orang terluka.


Pada tanggal 12 Mei, kurang dari seminggu setelah kekerasan di Medan mereda, polisi menembak empat mahasiswa yang berunjuk rasa. Kekerasan massal dimulai hampir secara bersamaan di seluruh Jakarta pada hari berikutnya. Massa juga menyerang Glodok di bagian barat laut kota, di mana area komersial Pecinan Jakarta rusak parah. Beberapa pemilik toko dilaporkan membayar preman setempat untuk melindungi mereka dari kekerasan karena aparat keamanan tidak hadir. Kekerasan ini menyebar ke berbagai kota di seluruh Indonesia pada tanggal 14 dan 15 Mei, termasuk Surabaya, Palembang, Surakarta, dan Boyolali. Namun, sebagian besar orang yang tewas dalam kerusuhan tersebut adalah para penjarah Indonesia yang menargetkan toko-toko milik orang Tionghoa, bukan orang-orang Tionghoa itu sendiri, karena para penjarah tersebut mati terbakar dalam sebuah kebakaran besar.Collins 2002 , p. 597. Insiden ini menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri dan B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia.

 Reformasi (1998–sekarang) 

jmpl|Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta saat peragaan busana perpaduan Tionghoa-Jawa dalam rangka Tahun Baru Imlek; praktik budaya Tionghoa secara terbuka diizinkan mulai tahun 2000, dan Tahun Baru Imlek dinyatakan sebagai hari libur nasional pada tahun 2002.
Setelah kejatuhan Soeharto, berbagai peraturan diskriminatif dicabut dan peraturan lain yang mendorong persatuan disahkan. Presiden Habibie mengesahkan undang-undang yang mengharuskan dihapuskannya istilah pribumi dan non-pribumi pada tahun 1998. Pada tahun 2000, presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, mencabut undang-undang yang melarang praktik budaya Tionghoa dan penggunaan bahasa Mandarin di depan umum. Pada tahun 2002, Megawati Soekarnoputri menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Namun, beberapa peraturan yang diskriminatif masih ada.

Di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan kemudian Joko Widodo, orang Tionghoa-Indonesia sebagian besar telah "dirangkul" oleh pemerintah, dengan berbagai presentasi budaya dan aktivitas media. Pada tahun 2004, terdapat tiga orang Tionghoa-Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga satu orang anggota kabinet. Namun, diskriminasi dan prasangka masih terus berlanjut, terutama di kalangan konservatif politik dan Islamis. Pada tanggal 15 Maret 2016, misalnya, Jenderal TNI Suryo Prabowo berkomentar tentang Gubernur DKI Jakarta yang sedang menjabat saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, "Kalau sayang dengan teman-teman atau sahabat dari etnis Tionghoa, tolong diingatkan agar jangan ada etnis Tionghoa yang sok jago ketika berkuasa atau dekat dengan penguasa". Komentar kontroversial ini dinilai mengingatkan kembali pada kekerasan yang terjadi sebelumnya terhadap orang Tionghoa-Indonesia.

 Sebab 
Penggunaan Tionghoa-Indonesia sebagai kambing hitam sebagian disebabkan karena kurangnya kekuatan politik dan perlindungan pemerintah. Kebijakan asimilasi Orde Baru juga telah dilihat sebagai faktor. Kebutuhan untuk mengasimilasi etnis Tionhoa "mengindikasikan bahwa elemen-elemen kebudayaan Tionghoa tidak dapat diterima".

Diskriminasi, ketidakpercayaan, dan kekerasan terhadap Tionghoa-Indonesia disebabkan sebagian karena persepsi bahwa mereka masih setia kepada Tiongkok, dan hanya melihat Indonesia sebagai tempat untuk tinggal dan bekerja. Mereka juga dianggap bersikap "eksklusif", tidak mau berbaur dengan kelompok etnis lainnya, serta mendiskriminasi terhadap pribumi Indonesia dalam hubungan dagang mereka. Tionghoa-Indonesia yang agama dominannya adalah Kekristenan juga mengalami Kristofobia dan persekusi.

 Akibat 
Selama Orde Lama dan Orde Baru, Tionghoa-Indonesia pada umumnya memenuhi pembatasan hukum sebaik yang mereka bisa. Namun, kerusuhan Mei 1998 menyebabkan perubahan dalam sikap, termasuk kegiatan politik yang lebih besar dan ketegasan. Selain itu, diskriminasi menyebabkan krisis identitas etnis, dengan Tionghoa-Indonesia yang memiliki ikatan yang kuat dengan Tiongkok merasa tidak diterima oleh rakyat Indonesia, dan mereka dengan ikatan yang kuat Indonesia menginginkan persamaan hak.

Sosiolog Mely G. Tan mencatat bahwa saat ini banyak keluarga Tionghoa Indonesia yang telah mempersiapkan rencana melarikan diri untuk berjaga-jaga jika terjadi kerusuhan lebih lanjut dan tidak dapat memercayai orang etnis Indonesia. Ia juga mencatat bahwa orang-orang Tionghoa Indonesia yang lebih muda semakin tidak sabar dengan ketidakmampuan pemerintah dan militer untuk mencegah kekerasan antaretnis.

Masalah dalam komunitas Muslim
Bahkan setelah kejatuhan Orde Baru, orang Tionghoa Indonesia masih menjadi target rasisme di antara komunitas-komunitas Muslim konservatif. Organisasi-organisasi Islamis seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan 212 dan Hizb-ut Tahrir Indonesia berulang kali mengecam kaum etnis Tionghoa, menuduh mereka sebagai "kafir", "asing", simpatisan komunis dan  "musuh Islam", meskipun ada minoritas Muslim dalam jumlah yang signifikan di kalangan etnis tersebut. Tuduhan-tuduhan ini umumnya tersebar luas di wilayah-wilayah dengan pengaruh Islamis yang aktif, seperti Jawa Barat, Aceh, Banten, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Dengan demikian, permusuhan dan kebencian ada sampai derajat tertentu antara umat Muslim dan Tionghoa Indonesia (terlepas dari agama mereka), meskipun hal ini tidak berlaku secara universal. Sebaliknya, Tionghoa Indonesia jauh lebih diterima di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, daerah-daerah yang pengaruh Islamnya didominasi oleh Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mendukung pluralisme antar-etnis.

 Lihat pula 
 Tionghoa-Indonesia
 Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959
 Geger Pacinan
 Kerusuhan Mei 1998

 Catatan 

 Referensi 
Catatan kaki

Bibliografi












Sumber daring






Kategori:Diskriminasi di Indonesia
Kategori:Sejarah Indonesia
Kategori:Anti-Tionghoa
Kategori:Sejarah Tionghoa-Indonesia