Perbankan di Indonesia

Praktik perbankan di Indonesia berawal dari zaman pendudukan Belanda dengan pembentukan De Javasche Bank pada 1828, yang sekarang dikenal sebagai Bank Indonesia sebagai bank pusat di Indonesia.

Saat ini, praktik perbankan di Indonesia sudah tersebar sampai ke pelosok daerah. Terdapat beberapa jenis lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Masing-masing bentuk tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda.

 Sejarah 

 Masa pejajahan 
Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu De Javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeriPenders, C.L.M., (1977). Indonesia Selected Documents on Colonialism and Nationalism, 1930-1942, University of Queensland Press, Queensland serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:

 De Javasce NV.
 De Postspaarbank.
 Hulp en Spaar Bank.
 De Algemene Volkskrediet Bank.
 Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM).
 Nationale Handelsbank (NHB).
 De Escompto Bank NV.
 Nederlansch Indische Handelsbank.
 Koloniale Bank

Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain:
 NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank
 Bank Nasional Indonesia.
 Bank Abuan Saudagar.
 NV Bank Boemi.
 The Chartered Bank of India, Australia and China
 Hongkong & Shanghai Banking Corporation
 The Yokohama Species Bank.
 The Matsui Bank.
 The Bank of China.
 Batavia Bank.

Pada zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada pada zaman awal kemerdekaan antara lain:
 NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBC NISP), didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung
 Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46.
 Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari De Algemene Volkskrediet Bank atau Syomin Ginko.
 Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
 Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
 Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
 Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
 NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
 Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
 Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.

 Doktrin Bank Berjuang 
Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961 yang melarang pengumuman dan penerbitan angka-angka statistik moneter/perbankan, maka antara tahun 1960-1965, Bank Indonesia tidak menerbitkan laporan tahunan, termasuk data statistik mengenai kliring dan perhitungan sentral."INVENTARIS ARSIP KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 1950 – 1969 Bank dan Lembaga Keuangan - ANRI.GO.ID"

Pada 5 Juli 1964, atas dasar pertimbangan politik untuk mempermudah komando di bidang perbankan untuk menunjang , selanjutnya pada tahun 1965 pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank dengan nama Bank Negara Indonesia, prakarsa pengintegrasian bank pemerintah ini berasal dari ide Jusuf Muda Dalam,Jusuf Muda Dalam, lahir di Aceh, pernah menjadi anggota di parlemen Belanda, setelah pulang ke Indonesia masuk menjadi anggota PNI. Jusuf Muda Dalam pernah menjadi anggota direksi Bank Negara Indonesia sejak 1957, kemudian pada tahun 1960-1963 menjadi Presiden Direktur Bank Negara Indonesia (Lihat: Bank Negara Indonesia 50 tahun)Bank BNI. (1996). Bank Negara Indonesia 50 Tahun, Jakarta, hal 160 yang saat itu menjabat sebagai Menteri Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia - yang baru diangkat dari jabatan semula Presiden Direktur BNI - dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Ide dasarnya adalah menjadikan perbankan sebagai alat revolusi dengan motto Bank Berdjoang di bawah pimpinan Pemimpin Besar Revolusi (yaitu Presiden Soekarno sendiri). Nama Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank tunggal, diusulkan oleh Jusuf Muda Dalam sendiri. Hasilnya adalah lahirnya struktur baru Bank Berdjoang sebagai berikut;
 Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit I;
 Bank Koperasi Tani dan Nelayan serta Bank Eksem Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II
 Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit III
 Bank Umum Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan;
 Bank Tabungan Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit V.

Akan tetapi tidak semua bank pemerintah berhasil diintegrasikan ke dalam Bank Berdjoang yakni Bank Dagang Negara (BDN) dan Bapindo. Luputnya BDN dari proses pengintegrasian ini terutama karena Presiden Direktur BDN J.D. Massie saat itu menjabat sebagai Menteri Penertiban Bank-bank Swasta Nasional yang tentu mempunyai cukup punya pengaruh untuk berkeberatan atas penyatuan BDN dengan bank-bank lainnya. Massie beralasan bahwa kebijakan ini akan membingungkan koresponden bank di luar negeri untuk penyelesaian L/C ekspor maupun impor karena nama bank yang sama. Sementara, Bapindo tidak terintegrasi ke dalam Bank Berjuang karena bank ini dibawah Dewan Pembangunan yang diketuai Menteri Pertama Urusan Pembangunan dengan anggota-anggota Menteri Keuangan, yang juga Ketua Dewan Pengawas Bapindo, dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota. Dengan demikian, melalui kedudukannya itu, pengaruh Bapindo cukup kuat untuk menghalangi terintegrasi ke dalam BNI.Gagasan untuk nasakomisasi perbankan yang terjadi pada masa perpolitikan dunia perbankan meningkat tajam dimulai dengan Bapindo. Direktur Utama ditunjuk Bermawi Alwi berasal dari NU sedangkan Direktur Hoetomo Soepardan berasal dari PKI, Moerdiono dan dua orang lagi dari PNI sedangkan Hoetomo Soepardan sebelumnya adalah anggota DPR

Pada 1965, pemerintah hendak mengabungkan seluruh bank swasta atau bank asing dalam Bank Pembangunan Swasta sebagai satu-satunya bank penghimpun dan penyalur dari semua dana-dana progresif di sektor swasta dan alat-alat yang dapat dipergunakan  dan rencana-rencana lain yang ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia.

 Bank pemerintah 
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankanpun tidak lepas dari pengaruh negara yang menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Pada 1958, pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda mulai dengan Nationale Handelsbank (NHB) selanjutnya pada tahun 1959 yang diubah menjadi Bank Umum Negara (BUNEG kemudian menjadi Bank Bumi Daya) selanjutnya pada 1960 secara berturut-turut Escomptobank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) dan kemudian menjadi Bank Expor Impor Indonesia (BEII) atau BankExim.

 Bank sentral 

Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 1968, yang ditegaskan dengan UU No. 23 Tahun 1999, bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI). Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang di nasionalkan pada tahun 1951.

 Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia 

Kedua bank ini berasal dari De Algemene Volkskrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan ekspor-impor (exim), dan dipisahkan lagi menjadi dua.

 Bank Rakyat Indonesia, yang membidangi rural sesuai dengan UU No. 21 Tahun 1968.
 Bank Expor Impor Indonesia, yang membidangi ekspor-impor sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1968. Pada bulan Juli 1999, bank ini digabungkan dengan tiga bank milik pemerintah Indonesia lainnya untuk membentuk Bank Mandiri.

 Bank Negara Indonesia 

Bank Negara Indonesia (BNI) didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai sebuah bank sentral dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1946 sekaligus bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia. Pada tahun 1949, sesuai hasil Konferensi Meja Bundar, status bank ini sebagai bank sentral dicabut dan diserahkan kepada De Javasche Bank sehingga bank ini hanya menjadi bank umum saja. Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No. 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia '46.

 Bank Dagang Negara 

Bank Dagang Negara (BDN) berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, tetapi PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No. 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Unit. Pada bulan Juli 1999, bank ini digabungkan dengan tiga bank milik pemerintah Indonesia lainnya untuk membentuk Bank Mandiri.

 Bank Bumi Daya 

Bank Bumi Daya (BBD) semula berasal dari Nederlandsch Indische Handelsbank, kemudian menjadi Nationale Handelsbank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No. 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya. Pada bulan Juli 1999, bank ini digabungkan dengan tiga bank milik pemerintah Indonesia lainnya untuk membentuk Bank Mandiri.

 Bank Pembangunan Indonesia 

Bank Pembangunan Indonesia (BPI) ini didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960 untuk menyediakan pembiayaan yang berkelanjutan bagi pembangunan di Indonesia. Pada bulan Juli 1999, bank ini digabungkan dengan tiga bank milik pemerintah Indonesia lainnya untuk membentuk Bank Mandiri.

 Bank Pembangunan Daerah 

Bank Pembangunan Daerah pertama didirikan di provinsi dengan dasar hukum UU No. 13 Tahun 1962.

 Bank Tabungan Negara 

Bank Tabungan Negara (BTN) berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos pada 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No. 20 Tahun 1968.

 Bank Mandiri 

Bank Mandiri merupakan hasil penggabungan antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Penggabungan keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

 Bank Syariah Indonesia 

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank milik pemerintah yang bergerak di bidang syariah dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021. Bank ini merupakan hasil penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah dan menjadi bank yang dimiliki oleh keempat bank milik negara, dengan mayoritas sahamnya dipegang oleh Bank Mandiri, sehingga bank ini dianggap sebagai bagian dari Mandiri Group.

 Jenis bank 

 Bank umum 

 Bank pembangunan daerah 

 Bank syariah 

 Tujuan jasa perbankan 
Tujuan dari perbankan tertulis pada Pasal 4 Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992. Tujuan perbankan Indonesia berdasarkan pasal tersebut yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.Perbankan: Pengertian, Tujuan, Sejarah, dan Manfaat Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara dan pada umumnya terbagi atas dua tujuan:

 Sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi.Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.
 Dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

 Statistik 
 Bank terbesar berdasarkan aset 
Berikut adalah sepuluh bank besar di Indonesia pada September 2024 berdasarkan aset dan market share yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan.
No.NamaAset (dlm triliun)Market share (%)1PT Bank Mandiri TbkRp 2.323,923,992PT BRI TbkRp 1.961,920,263PT Bank Central Asia TbkRp 1.43414,814PT BNI TbkRp 1.068,111,035PT BTN TbkRp 455,14,76PT Bank Syariah Indonesia TbkRp 3713,837PT Bank CIMB Niaga TbkRp 354,33,668PT Bank OCBC Indonesia TbkRp 2872,969PT Bank Permata TbkRp 254,62,7410PT Bank Danamon TbkRp 240,42,48

 Kelompok bank terbesar berdasarkan modal inti (KBMI) 
Berikut adalah delapan bank besar di Indonesia pada Semester 1 - Juni 2023 berdasarkan modal inti beserta kategori terkait Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) yang dirilis oleh Data Indonesia.
No.NamaModal Inti (dlm triliun)KBMI1PT BRI TbkRp 266,05KBMI 4 (MI>Rp70T)2PT Bank Mandiri TbkRp 226,41KBMI 4 (MI>Rp70T)3PT Bank Central Asia TbkRp 216,3KBMI 4 (MI>Rp70T)4PT BNI TbkRp 136,89KBMI 4 (MI>Rp70T)5PT Bank Pan Indonesia TbkRp 47KBMI 3 (Rp14T>MI>=Rp70T)6PT Bank Permata TbkRp 46,4KBMI 3 (Rp14T>MI>=Rp70T)7PT Bank CIMB Niaga TbkRp 42,8KBMI 3 (Rp14T>MI>=Rp70T)8PT Bank Danamon Indonesia TbkRp 41,91KBMI 3 (Rp14T>MI>=Rp70T)

 Lihat pula 
 Daftar bank di Indonesia

 Referensi