Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jawi: جابتن كماجوان اسلام مليسيا; singkatan: JAKIM) adalah sebuah lembaga pemerintah federal di Malaysia yang mengelola urusan agama Islam di Malaysia. Administrasinya berada di bawah Departemen Perdana Menteri Malaysia. Saat ini, JAKIM dipimpin oleh Direktur Jenderalnya, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimee.

 Sejarah 
Pada tahun 1969, Konferensi Para Raja Malaysia memutuskan bahwa diperlukan sebuah badan untuk memobilisasi pembangunan dan kemajuan umat Muslim di Malaysia, sejalan dengan status Malaysia sebagai negara mayoritas Muslim yang berkembang dan mendapatkan perhatian internasional.

Menyadari fakta ini, sebuah sekretariat untuk Dewan Nasional Urusan Agama Islam Malaysia (MKI) didirikan, untuk menjaga kemurnian keyakinan dan ajaran Islam. Sekretariat tersebut kemudian dikembangkan menjadi Divisi Agama, Departemen Perdana Menteri yang kemudian ditingkatkan lagi menjadi Divisi Urusan Islam (Melayu: Bahagian Hal Ehwal Islam) (BAHEIS).

Pada tanggal 1 Januari 1997, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan Islam di negara ini, Departemen Pengembangan Islam Malaysia (JAKIM) didirikan oleh pemerintah Malaysia untuk mengambil alih kekuasaan dan peran BAHEIS.

Pada tanggal 1 Oktober 2003, logo sertifikasi halal baru diperkenalkan.

 Fungsi 
Departemen Pengembangan Islam Malaysia, Departemen Perdana Menteri, memainkan peran sentral dalam perencanaan pengelolaan urusan Islam dan pengembangan umat dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

 Bertanggung jawab sebagai perencana yang menentukan perkembangan dan kemajuan Urusan Islam di Malaysia;
 Merumuskan kebijakan untuk pengembangan urusan Islam di negara ini dan menjaga kemurnian keyakinan dan ajaran Islam.
 Membantu dalam merumuskan dan menyelaraskan hukum dan peraturan yang diperlukan serta mengevaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan hukum dan administrasi yang ada dalam upaya menyelesaikan masalah umat Islam;
 Menerapkan program pengembangan umat dan apresiasi terhadap Islam dalam pengelolaan negara;
 Mengkoordinasikan mekanisme penegakan hukum serta urusan regulasi urusan Islam di seluruh negeri;
 Evaluasi program-program urusan Islam yang dilaksanakan di negara tersebut;
 Bertindak sebagai pengumpul, penyebar, dan pusat referensi informasi tentang urusan Islam; dan
 Melaksanakan upaya pengembangan masyarakat melalui kerja sama regional dan internasional.

 Struktur organisasi 

Departemen ini terdiri dari tiga sektor utama, yaitu Sektor Kebijakan, Sektor Operasional, dan Sektor Manajemen.

Sektor Kebijakan dibagi menjadi enam Divisi:

 Divisi Kebijakan Pembangunan Islam
 Divisi penelitian
 Koordinasi Divisi Penegakan dan Penuntutan Syariah
 Divisi Hubungan dan Urusan Eksternal
 Divisi Manajemen Halal
 Divisi Syariah Maqasid

Sektor Operasi dibagi menjadi lima divisi:

 Divisi Dawah
 Divisi Keluarga, Sosial dan Komunitas
 Divisi Publikasi
 Divisi Penyiaran - Dikenal sebagai Unit Dakwah Radio dan Televisi dari lembaga penyiaran negara Radio Televisyen Malaysia (RTM) sebelum dipindahkan ke divisi Urusan Islam Departemen Perdana Menteri pada 1 Juni 1994. Divisi ini bertanggung jawab untuk memproduksi program-program keagamaan untuk saluran radio dan televisi RTM. Saluran radionya – Salam FM didirikan pada 15 Februari 2009 dan mengudara dari Wisma Radio di Angkasapuri, Kuala Lumpur dari pukul 23.00 hingga 08.00, berbagi frekuensi yang sama dengan Asyik FM.
 Divisi Pendidikan

Sektor Manajemen terbagi menjadi empat divisi:

 Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
 Divisi Keuangan
 Divisi Manajemen Informasi
 Divisi Layanan Manajemen

Organisasi-organisasi berikut berada langsung di bawah Direktur Jenderal Jakim:

 Lembaga Pelatihan Islam Malaysia (Malay Institut Latihan Islam Malaysia) (ILIM)
 Divisi Hukum
 Sekretaris Dewan Halal Malaysia
 Darul Quran
 Institut Keterampilan Islam Sarawak (Malay:Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak) (IKMAS) 
 Institut Studi Islam dan Dakwah Sabah (Malay:Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah) (IPDAS)
 JAKIM (Sabah branch)
 JAKIM (Sarawak branch)
 Unit Komunikasi Korporat
 Unit Integritas

Tiga masjid utama berada di bawah Divisi Dakwah JAKIM:
 Masjid Negara
 Masjid Putra
 Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin

 Legalisasi 
Pembentukan JAKIM menuai kritik dari banyak kelompok yang mengklaim pembentukannya melanggar konstitusi Malaysia. G25, sebuah kelompok yang mewakili mantan pegawai negeri sipil, mengatakan bahwa pembentukan JAKIM tidak sejalan dengan konstitusi karena kewenangan Konferensi Para Raja tidak termasuk pembentukan JAKIM sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 konstitusi. Namun, mantan Perdana Menteri, Mahathir Mohamad membela pembentukan JAKIM dengan alasan bahwa lembaga tersebut bertujuan untuk menyelaraskan pemerintah dengan ajaran Islam. Pernyataannya didukung oleh Mujahid Yusof Rawa, mantan Menteri di Departemen Perdana Menteri (Urusan Agama), yang menyatakan bahwa lembaga tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan saat ini, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran untuk administrasi urusan Islam.

Lihat juga
 Islam di Malaysia
 Institut Kefahaman Islam Malaysia

 Referensi 

Kategori:Organisasi Islam di Malaysia