Dewan Pers

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers berdiri pada tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan.  

Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. 

Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik.

Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya. Saat ini, Dewan Pers diketuai oleh Komaruddin Hidayat menggantikan Ninik Rahayu.https://dewanpers.or.id/read/news/14-05-2025-selamat-bertugas-prof-komaruddin-dkk

 Sejarah 

Dewan Pers pertama kali terbentuk pada tahun 1968. Pembentukannya berdasar Undang-undang No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno, 12 Desember 1966.

Dewan Pers kala itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No.11/1966, berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Sedangkan Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)).

 Orde Baru 
Pada era orde baru, kedudukan dan fungsi Dewan Pers tidak berubah yaitu masih menjadi penasehat Pemerintah, terutama untuk Departemen Penerangan. Hal ini didasari pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. 

Tetapi terjadi perubahan perihal keterwakilan dalam unsur keanggotaan Dewan Pers seperti yang dinyatakan pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967: 

 Reformasi 
Disahkannya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers membuat berubahnya Dewab Pers menjadi Dewan Pers yang Independen, dapat dilihat dari Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan:  Fungsi Dewan Pers juga berubah, yang dahulu sebagai penasehat Pemerintah sekarang telah menjadi pelindung kemerdekaan pers. Tidak ada lagi hubungan secara struktural dengan Pemerintah. Dihapuskannya Departemen Penerangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid menjadi bukti. Dalam keanggotaan, tidak ada lagi wakil dari Pemerintah dalam Dewan Pers. Tidak ada pula campur tangan Pemerintah dalam institusi dan keanggotaan, meskipun harus keanggotaan harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers, dipilih melalui mekanisme rapat pleno (diputuskan oleh anggota) dan tidak dicantumkan dalam Keputusan Presiden. Pemilihan anggota Dewan Pers independen awalnya diatur oleh Dewan Pers lama. Atang Ruswita menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Dewan Pers, sebuah badan bentukan Dewan Pers sebelum dilakukannya pemilihan anggota.

Badan Pekerja Dewan Pers kemudian melakukan pertemuan dengan berbagai macam organisasi pers juga perusahaan media. Pertemuan tersebut mencapai sebuah kesepakatan bahwa setiap organisasi wartawan akan memilih dan juga mencalonkan dua orang dari unsur wartawan serta dua dari masyarakat. Setiap perusahaan media juga berhak untuk memilih serta mencalonkan dua orang yang berasal dari unsur pimpinan perusahaan media juga dua dari unsur masyarakat. Ketua Dewan Pers independen yang pertama kali adalah Atmakusumah Astraatmadja.

 Fungsi Dewan Pers 
Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut:
 Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 Mendata perusahaan pers.
Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah di dalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka.

 Keanggotaan 
Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers, anggota Dewan Pers dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali. Anggota Dewan Pers terdiri atas:
 Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan
 Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers

Untuk periode 2025-2028, anggota Dewan Pers adalah:

 Komaruddin Hidayat (unsur tokoh masyarakat) (ketua)
 Totok Suryanto (unsur perusahaan pers) (wakil ketua)
 Abdul Manan (unsur wartawan)
 Maha Eka Swasta (unsur wartawan)
 Muhammad Jazuli (unsur wartawan)
 Dahlan Dahi (unsur perusahaan pers)
 M Busyro Muqoddas (unsur tokoh masyarakat)
 Rosarita Niken Widiastuti (unsur tokoh masyarakat)

Untuk periode 2022-2025, anggota Dewan Pers adalah:

 Dr. Ninik Rahayu (unsur tokoh masyarakat) (ketua)
 Muhamad Agung Dharmajaya (wakil ketua) (unsur perusahaan pers)
 Arif Zulkifli (unsur wartawan)
 Paulus Tri Agung Kristanto (unsur wartawan)
 Yadi Heriyadi Hendriana (unsur wartawan)
 Asmono Wikan (unsur perusahaan pers)
 Totok Suryanto (unsur perusahaan pers)
 Atmaji Sapto Anggoro (unsur tokoh masyarakat)

Untuk periode 2019-2022, anggota Dewan Pers adalah:

 Prof. Mohammad NUH (unsur tokoh masyarakat) (ketua)
 Hendry Chaeruddin Bangun (unsur wartawan) (wakil ketua)
 Agus Sudibyo (unsur tokoh masyarakat)
 Hassanein Rais (unsur tokoh masyarakat)
 Ahmad Djauhar (unsur perusahaan pers)
 Muhamad Agung Dharmajaya (unsur perusahaan pers)
 Asep Setiawan (unsur perusahaan pers)
 Arif Zulkifli (unsur wartawan)
 Jamalul Insan (unsur wartawan)

Untuk periode 2016-2019, anggota Dewan Pers adalah:

 Ir. Yosep Adi Prasetyo (unsur tokoh masyarakat) (ketua)
 Ahmad Djauhar (unsur perusahaan pers) (wakil ketua)
 Imam Wahyudi (unsur tokoh masyarakat)
 Sinyo Hary Sarundajang (unsur tokoh masyarakat)
 Jimmy Silalahi (unsur perusahaan pers)
 Reva Deddy Utama (unsur perusahaan pers)
 Ratna Komala (unsur wartawan)
 Nezar Patria (unsur wartawan)
 Hendry Chaeruddin Bangun (unsur wartawan)

 Struktur Kelembagaan 
Berikut susunan komisi kepengurusan Dewan Pers 2025-2028: 

 Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers: Muhammad Jazuli
 Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan: Abdul Manan
 Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi:  Busyro Muqoddas
 Ketua Komisi Kemitraan Hubungan Antarlembaga: Rosarita Niken Widiastuti
 Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi: Yogi Hadi Ismanto
 Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi: Maha Eka Swasta
 Ketua Komisi Digital dan Sustainability: Dahlan Dahi

Dewan Pers awalnya terdiri atas 4 komisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada kepengurusan Periode 2022-2025, komisi tersebut bertambah menjadi 7 komisi. Komisi-komisi yang terdapat dalam Dewan Pers adalah:

 Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers; dengan Ketua Komisi Yadi Hendriana dan Wakil Ketua Paulus Tri Agung Kristanto
 Komisi Hukum dan Perundang-undangan; dengan Ketua Komisi Arif Zulkifli dan Wakil Ketua Asep Setiawan
 Komisi Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Profesi; dengan Ketua Komisi Paulus Tri Agung Kristanto dan Wakil Ketua Yadi Hendriana
 Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri; dengan Ketua Komisi Totok Suryanto dan Wakil Ketua Arif Zulkifli
 Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers; dengan Ketua Komisi Atmaji Sapto Anggoro dan Wakil Ketua: Asmono Wikan
 Komisi Informasi dan Komunikasi; dengan Ketua Komisi Asmono Wikan dan Wakil Ketua Atmaji Sapto Anggoro
 Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi; dengan Ketua Komisi Asep Setiawan dan Wakil Ketua Totok Suryanto

Dewan Pers juga diizinkan mendirikan perwakilan di sejumlah ibu kota provinsi yang sarat akan media seperti Surabaya, Medan dan Makassar. Namun, perwakilan ini hanya berfungsi sebagai penyalur pengaduan publik terkait pemberitaan di wilayahnya ke Dewan Pers, memberikan saran terkait sengketa, dan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa meskipun dapat diikutsertakan dalam sidang-sidang Dewan Pers.

 Daftar Ketua 
 1968–1999 
Periode-periode berikut ini dijabat oleh Menteri Penerangan secara ex-officio.
 No  Nama  Mulai jabatan  Akhir jabatan 1  Boediardjo  10 Juni 1968  28 Maret 1973 2  Mashuri Saleh  28 Maret 1973  1 Oktober 1977–Sudharmono<small>(ad-interim)1 Oktober 197729 Maret 1978 3  Ali Murtopo  29 Maret 1978  19 Maret 1983 4  Harmoko  19 Maret 1983  11 Juni 1997 5  R. Hartono  11 Juni 1997  11 Maret 1998 6  Alwi Dahlan  16 Maret 1998  21 Mei 1998 7  Yunus Yosfiah  23 Mei 1998  20 Oktober 1999

 Setelah 1999 
 No  Nama  Mulai jabatan  Akhir jabatan 1  Atmakusumah Astraatmadja  2000  2003 2  Ichlasul Amal  2003  2010 3  Bagir Manan  2010  20164Yosep Stanley Adi Prasetyo20162019 5  Muhammad Nuh  2019  20226Azyumardi AzraMei 202218 September 20227Muhamad Agung Dharmajaya<small>(sementara)18 September 202213 Januari 20238Ninik Rahayu13 Januari 202314 Mei 20259Komaruddin Hidayat14 Mei 2025Sekarang

 Catatan Kaki 

 Referensi 
  Jurnal Dewan Pers Edisi 5 
  Buku Profil Dewan Pers 2010-2013 
  UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 
  UU No. 21/1982 Tentang Perubahan Atas UU No. 11/1966 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No. 4/1967

 Pranala luar 
  Situs web resmi Dewan Pers Indonesia
  Sejarah Dewan Pers
  Diko, Muhammad. Komunikasi Media Universitas Indonesia 2011

Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia
Kategori:Kewartawanan di Indonesia