Uni Belanda-Indonesia

Uni Belanda-Indonesia (, NIU; ), yang juga disebut sebagai solusi dua negara () oleh pihak Belanda, adalah hubungan konfederasi antara Belanda dan Indonesia yang berlangsung antara tahun 1949 dan 1956. Disepakati pada tahun 1949, ini merupakan upaya Belanda untuk terus mengikat bekas koloni Hindia Belanda (kini Indonesia) ke Belanda dalam bentuk konfederasi, setidaknya dalam kerangka uni personal, meskipun kemerdekaan telah diberikan. Namun, solusi ini kurang efektif dibandingkan dengan Uni Prancis pada masa yang sama dan kurang bertahan lama dibandingkan dengan Persemakmuran Britania. Persatuan yang longgar ini gagal terutama karena sengketa mengenai Nugini Belanda dan dibatalkan oleh Indonesia pada tahun 1954, meskipun secara de jure tetap ada hingga tahun 1956.

 Sejarah 
jmpl|kiri|Perundingan Linggajati dari kiri ke kanan: Wim Schermerhorn, Lord Killearn dan Sutan Sjahrir.
Pada tanggal 15 November 1946 Perundingan Linggajati ditandatangani antara Belanda dan Hindia Belanda yang segera menjadi independen, yang menyatakan bahwa koloni-koloni Belanda akan menjadi negara merdeka yang disebut Republik Indonesia Serikat.

Uni Indonesia-Belanda didirikan "untuk mempromosikan kepentingan bersama mereka." Karena perselisihan militer, eksekusi kesepakatan tersebut tidak dilakukan. Setelah Belanda menandatangani gencatan senjata dengan Republik Indonesia, pengalihan kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949, dan Uni Indonesia-Belanda didirikan.

Uni Indonesia-Belanda dibubarkan saat Indonesia meninggalkannya pada tahun 1956.

 Struktur 
Uni Belanda-Indonesia akan menjadi setara dengan Uni Prancis atau Persemakmuran Britania. Uni ini akan terdiri dari dua mitra yang independen dan berdaulat:
 Kerajaan Belanda, yang terdiri dari:
  Belanda

  Antillen Belanda
  Nugini Belanda
 Republik Indonesia Serikat (kemudian menjadi Republik Indonesia), yang terdiri dari tujuh negara bagian:
  Republik Indonesia
  Indonesia Timur
  Negara Jawa Timur
  Negara Sumatera Timur
  Negara Madura
  Negara Pasundan
  Negara Sumatera Selatan
jmpl|180px|Yang Mulia Ratu Juliana, Kepala Uni Indonesia-Belanda
Status Nugini Belanda harus didiskusikan lebih lanjut. Pada awalnya, Nugini Belanda tetap berada di bawah kekuasaan Belanda. Dan, di mana Suriname dan Antillen akan menjadi mitra sejajar (negara federasi) di Kerajaan, Nugini akan tetap menjadi koloni. Kepala Uni (Hoofd der Unie) adalah Ratu Juliana, di mana peran Yang Mulia adalah sebagai kepala negara, mirip dengan peran Kepala Persemakmuran saat ini. Kolaborasi ini akan berlangsung di bidang-bidang berikut:
 Pertahanan
 Hubungan luar negeri
 Keuangan
 Hubungan ekonomi
 Hubungan budaya
Untuk mencapai hal ini, berbagai organ akan dibentuk. Pertama, konferensi para menteri harus diadakan setiap enam bulan sekali. Kedua, sebuah sekretariat permanen didirikan di Den Haag. Setiap mitra akan memilih seorang Sekretaris Jenderal, yang setiap tahun akan mengambil alih kepemimpinan Sekretariat. (Sejak tahun 1950, P. J. A. Idenburg untuk Belanda, yang akan tetap menjabat hingga pengaturan ini dibubarkan pada tahun 1956). Akhirnya, ada Pengadilan Arbitrase Uni yang dibentuk untuk mengadili perselisihan antara Belanda dan Indonesia.

 Lihat pula 

 Sejarah Indonesia
 Konferensi Meja Bundar
 Majelis Permusyawaratan Federal (BFO)

 Referensi 

 Bacaan lebih lanjut 
 Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België, dikompilasi oleh H.W.J. Volmuller dalam kolaborasi dengan editor De Grote Oosthoek, The Hague‑Antwerp 1981.





Kategori:Sejarah Indonesia
Kategori:Sejarah Belanda
Kategori:Hindia Belanda