Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum sipil adalah sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan cara ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus tahun -228 SH, karena profesi ini ilmu alam yang diperoleh melalui pengalaman dalam praktik diaplikasikan dengan semestinya untuk menemukan cara-cara yang ekonomis dalam kemampuan alam demi kemaslahatan umat manusia."Legal Terms", Armstrong Lawyers, diakses 11 Juni 2009: .https://sarjanaekonomi.co.id/engineering-adalah/

Secara konsep, sistem ini merupakan sekumpulan gagasan dan sistem hukum yang berasal dari Codex Yustinianus, namun juga banyak dipengaruhi oleh hukum Jermanik Awal, hukum gereja, hukum feudal, praktik lokal,Charles Arnold Baker, The Companion to British History, s.v. "Civilian" (London: Routledge, 2001), 308. serta kecenderungan doktrinal seperti hukum kodrat, kodifikasi, dan positifisme hukum.

Hukum sipil bersifat abstrak. Asas-asas umum dirumuskan, dan perbedaan antara hukum substantif dengan prosedural ditekankan.Michel Fromont, Grands systèmes de droit étrangers, 4th edn. (Paris: Dalloz, 2001), 8. Dalam sistem ini legislasi dipandang sebagai sumber hukum utama, dan sistem pengadilannya biasanya tidak terikat dengan pendahulu (stare decisis) dan terdiri dari petugas-petugas yudisial terlatih dengan kekuasaan penafsiran hukum yang terbatas.

Prinsip hukum sipil adalah menyediakan kumpulan hukum yang tertulis dan dapat diakses kepada semua penduduk. Sistem ini merupakan sistem hukum yang paling banyak digunakan di dunia, kurang lebih di sekitar 150 negara. Penjajahan menyebabkan penyebaran hukum sipil yang akhirnya diterima di Amerika Latin serta sebagian Asia dan Afrika."Civil law (Romano-Germanic)". Encyclopædia Britannica.

Sumber hukum utama dalam sistem ini adalah undang-undang yang merupakan kumpulan pasal-pasal sistematis yang saling berhubungan yang disusun berdasarkan subjek"Glossary of Legal Terms", 12th District Court - Jackson, County, MI, diakses pada 12 Juni 2009:   dan yang menjelaskan asas-asas hukum, hak, kewajiban, dan mekanisme hukum dasar. Undang-undang biasanya dibuat oleh legislatif.

 Perbedaan sistem mayoritas hukum secara legal 

Berikut adalah perbedaan dan kesamaan di antara empat sistem hukum yang paling umum digunakan di dunia.Neubauer, David W.,and Stephen S. Meinhold. Judicial Process: Law, Courts, and Politics in the United States.
Belmont: Thomson Wadsworth, 2007, pg.28.

 Hukum umum Hukum sipil Hukum sosialis Hukum islam Nama lain Anglo-Amerika, Britania Raya, yang dibuat oleh hakim, baku undang-undang Kontinental, Roman-Jerman Sosial Hukum agama, syairat Sumber hukum Pilihan hukum, Statuta/Legislatif Statuta/Legislatif Statuta/Legislatif Pilihan hukum dokumen keagamaan Pengacara Mengontrol ruang sidang Persidangan dikuasai hakim Persidangan dikuasai hakim Peran kedua Kualifikasi juri Pengalaman yang dimiliki pengacara (ditunjuk atau dipilih) Juri karier Birokrasi karier dan anggota partai Pelatihan hukum agama Derajat dan kebebasan yudikatif Tinggi Tinggi; dipisahkan dengan eksekutif dan legislatif Sangat terbatas Tingkatan dari sangat terbatas hingga tinggi Juri Disediakan di tingkat pengadilan Mungkin mengadili dalam hubungannya dengan hakim dalam masalah pidana yang serius Sering digunakan pada tingkat terendah Diperbolehkan dalam sekolah Maliki, tidak diperbolehkan di sekolah lain Peran pembuat-kebijakan Pengadilan adil dalam kekuasaan seimbang Pengadilan sama tapi dipisahkan kekuasaannya Pengadilan di bawah legislatif Pengadilan dan lainnya dibawah hukum syairat Contoh Australia, Britania Raya (kecuali Skotlandia), India (kecuali Goa), Irlandia, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat (kecuali Louisiana), Kanada (kecuali Quebec), Pakistan, Malaysia, Bangladesh, Norwegia (sampai batas tertentu) Semua negara bagian Uni Eropa (kecuali Britania Raya, Irlandia dan Siprus), Brasil, China (kecuali Hong Kong), Jepang, Meksiko, Rusia, Swiss, Turki, Quebec, Louisiana, Goa, Skotlandia Uni Soviet dan rezim komunis lainnya Banyak negara Islam dengan sebagian adopsi hukum syairat. Arab Saudi, Afghanistan, Iran, UAE, Oman, Sudan, Yaman

 Lihat pula 
 Hukum umum

 Catatan kaki 

Kategori:Hukum
Kategori:Sistem hukum

de:Rechtskreis#Kontinentaleuropäischer Rechtskreis