Keresidenan Cirebon

Karesidenan Cirebon atau bekas Karesidenan Cirebon yaitu wilayah administratif pemerintahan zaman Hindia Belanda dan zaman Inggris yang meliputi wilayah bekas kesultanan Cirebon setelah lepasnya wilayah Krawang sebelum tahun 1677 ketika sultan Cirebon pada saat itu Pangeran Abdul Karim (Girilaya) dan kedua putranya yaitu Pangeran Martawijaya ditahan Mataram dan wali sultan Cirebon yang dijabat pangeran Wangsakerta didesak oleh Amangkurat I untuk memenuhi persyaratan agar Belanda mau membantu Mataram menumpas Trunojoyo (Trunojoyo berhasil membebaskan pangeran-pangeran Cirebon yang ditahan Mataram atas bantuan persenjataan Banten)Ekajati, Edi Suherdi. 2005. Polemik naskah Pangeran Wangsakerta. Pustaka Jaya: Bandung

 Sejarah awal 
Sejarah awal pembentukan wilayah Karesidenan Cirebon tidak terlepas dari sejarah politik kewilayahan yang dipengaruhi oleh kedudukan para tokoh penjajah Belanda dan Britania Raya.

Pembentukan Karesidenan Cheirebon berawal dari kedudukan Inggis di Pulau Jawa yang pimpin oleh Thommas Raffles pada tahun 1817. Pada saat kedudukan Inggris di Pulau Jawa, Thommas Raffles membagi beberapa karesidenan di Jawa bagian barat, yakni:

 Karesidenan Cheribon (Cirebon).
 Karesidenan Bantam (Serang).
 Karesidenan Batavia (Jakarta). 
 Karesidenan Buitenzorg (Bogor).
 Karesidenan West-Priangan (Sukabumi).
 Karesidenan Krawang (Purwakarta).
 Karesidenan Indramajoe (Indramayu). 
 Karesidenan Mid-Priangan (Bandung).
 Karesidenan Oost-Priangan (Tasikmalaya).

Kesultanan Kasepuhan sendiri memiliki wilayah kekuasaannya terdahulu seperti Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Pembentukan Karesidenan Cirebon ini atas desakan Amangkurat 1 dari Mataram dan wilayah Sumedang Larang yang mendeklarasikan berpisah dari beberapa desa yang ada di Cirebon dulu, seperti pasca peristiwa Harisbaya (sebagai ganti dari Ratu Harisbaya (istri Pangeran Mas Zainul Arifin (Sultan Cirebon Ke 4) yang pergi dari Cirebon ke Sumedang Larang dan akhirnya diceraikan dan menikah dengan pangeran Angkawijaya (Prabu Geusan Ulun) maka Sumedang Larang melepaskan wilayah bawahannya disebelah timur Cilutung (sungai Lutung) yaitu wilayah Sindang Kasih (sekarang berada disekitar kecamatan Panyingkiran, kecamatan Majalengka, kecamatan Cigasong) di kabupaten Majalengka.

Di satu sisi lainya daerah Kesultanan Dharma-Ayu atau Kesultanan Dermayon (Indramayu) juga ditawarkan sebuah perjanjian kerja sama antara petinggi Belanda-Inggris dengan raja di Indramayu terutama kerja sama dibidang Industri Perminyakan, Perdagangan & Penjualan, Pertanian Tebu, Pertanian Padi, Industri perikanan, Industri Pengecoran Logam dan pembuatan Serat Karbon di Indramayu.

Yang mana sebelumnya barang-barang tersebut buatan penduduk Indramayu sudah dikenal di Eropa terutama serat karbon dan Perminyakan yang rendah akan blerang.

Perjanjian tersebut, Belanda dan Inggris akan membebaskan pedagang produk-produk asal Indramayu ke negara-negara yang ada di Eropa, tetapi harus melalui perizinan dari Karesiden melalui pihak Belanda dan Inggris terlebih dahulu untuk mendapatkan sesama keuntungan. Untuk itu ajakan Belanda dan Inggris untuk membentuk sebuah Karesidenan Cheirebon. Dari kerja sama tersebut Sultan Kertawijaya (Sultan Wiralodra VI) menyetujui kesepakatan tawaran itu pada tahun 1680 di Keraton Dharma-Ayu Indramayu.

Dari perjanjian itu Keraton Dharma-Ayu atau Keraton Dermayon di pindah dari Indramayu ke Cirebon, yang tujuannya agar berdekatan dengan Administratif Belanda dan Inggris di Cirebon,  kemudian Kesultanan Dermayon berganti nama menjadi Kesultanan Ngadharmayonan atau di singkat Kanoman dan nama lainnya Kesultanan Kanoman.

Kesultanan Dermayon juga memiliki wilayah kekuasaan meliputi Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang khususnya Wates Kediri (Binong) dan Pemanukan juga termasuk Cilamaya. Akan tetapi pada saat Revolusi tahun 1890 oleh Sultan Purbadinegara I (Raden Djalari), wilayah Kesultanan Dermayon ini di bagi menjadi 3 bagian yaitu Wates Kediri (Binong) dan Pemanukan dimasukan oleh Belanda ke dalam daerah Subang. Sedangkan Majalengka dan Kuningan sengaja di pisahkan untuk menjadi daerah mandiri pada saat Deklarasi Revolusi Dermayon menjadi Indramaya atau Indramayu pada tahun 1890 oleh Kanjeng Gusthi Djalari (Sultan Purbadinegara I).

 Masuknya pengaruh Belanda 

Pada tahun yang sama 1681, Belanda menawarkan perjanjian persahabatan kepada kesultanan Cirebon yang pada waktu itu dan  juga diminta berganti nama dari Kesultanan Cirebon menjadi kesultanan Kasepuhan. Tujuan itu agar bisa membedakan antara Karesidenan Cheirebon dan Kasepuhan.

Hubungan Cirebon dan Indramayu sebenarnya para Raja-raja terdahulu memang satu peguron atau satu perguruan dan persaudaraan pada saat itu yang kemudian perjanjian tersebut ditandatangani oleh ketigannya pada 7 Januari 1681 yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta,Kartodihardjo, Sartono. 1988. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500 - 1900 (dari Emporium sampai Imperium). Jakarta: GramediaRoseno, Edi. 1993. Perang Kedondong 1818. Depok: Universitas Indonesia perjanjian persahabatan yang dimaksud adalah untuk memonopoli perdagangan di wilayah Cirebon.

Semenjak Cirebon atau kesultanan Cirebon dibagi menjadi dua kesultanan dan satu peguron, kisruh antara keluarga keraton tidak langsung selesai begitu saja, perihal hubungan berdasarkan derajat tertentu (bahasa Jawa: pribawa) dalam kekeluargaan di kesultanan Cirebon dahulu menjadi bahan pertikaian yang berlarut-larut hingga akhirnya pihak Belanda mengirimkan utusan untuk membantu menyeleseikan masalah tersebut yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai ikut campurnya Belanda dalam urusan internal kesultanan-kesultanan di Cirebon. Pada tanggal 3 November 1685 (empat tahun setelah perjanjian monopoli dagang Belanda terhadap Cirebon), Belanda mengirimkan Francois de Tack. Pada akhirnya terciptalah sebuah perjanjian baru yang ditandatangani ketiganya pada tanggal 4 Desember 1685, isi perjanjian tersebut di antaranya ;

Namun perjanjian 4 Desember 1685 tidak berhasil memadamkan perselisihan antara keluarga besar kesultanan Cirebon, hal tersebut dikarenakan Francois de Tack dianggap lebih memihak Sultan Anom pada penyeleseian perjanjian tersebut.

Belanda kemudian kembali mengirimkan utusan untuk menyeleseikan masalah internal di Cirebon yaitu Johanes de Hartog namun perjajian yang ditandatangani pada 8 September 1688 dengan kesimpulan bahwa kesultanan-kesultanan di Cirebon berada dalam perlindungan Belanda (VOC)Ball, John Preston, 1982. Legal History 1608 - 1848. Sydney: Oughtershaw Press tersebut tidak membuahkan hasil.

 Belanda dalam masalah pribawa 

Pada tahun 1697 Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Syamsudin Martawijaya meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang putra, yaitu Pangeran Depati Anom Tajularipin Djamaludin dan Pangeran Raja Arya Cirebon, atas dasar pribawa, Belanda menentukan derajat paling tinggi (di antara seluruh keluarga besar kesultanan Cirebon) ditempati oleh adik almarhum Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Syamsudin Martawijaya yaitu Sultan Anom I Sultan Badrudin Kartawijaya kemudian Pangeran Nasirudin Wangsakerta menduduki tempat kedua dan kedua putra almarhum Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Martawijaya yaitu Pangeran Depati Anom Tajularipin Djamaludin dan Pangeran Aria Cirebon Abil Mukaram Kaharudin berada di tempat ketiga. Pangeran Arya Cirebon kemudian membentuk cabang kesultanan sendiri yang disebut KacirebonanIrianto, Bambang, Dyah Komala Laksmiwati. 2014. Baluarti Keraton Kacirebonan. Yogyakarta: Deepublish(pada era ini, kesultanan Kacirebonan yang dibentuk tidak sama dengan yang kemudian dibentuk oleh Pangeran Raja Kanoman pada tahun 1808)

Pada tahun 1703 Sultan Anom I Badrudin Kartawijaya wafat, maka dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 1704 diadakan pengaturan urutan yang baru oleh Belanda. Panembahan Nasirudin Wangsakerta menempati derajat tertinggi (di antara seluruh keluarga besar kesultanan Cirebon), tempat kedua ditempati oleh kedua orang putra Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Martawijaya yaitu Sultan Sepuh II Sultan Sepuh Tajularipin Djamaludin dan Sultan Kacirebonan I Sultan Cirebon Arya Cirebon Abil Mukaram Kaharudin dan tempat ketiga ditempati putra-putra Sultan Anom I Badrudin Kartawijaya yaitu Pangeran Raja Adipati Mandurareja Muhammad Qadirudin yang kemudian menjadi Sultan Anom II dan Pangeran Adipati Kaprabon yang menjadi rama guru bagi peguron Kaprabonan.

Pada tahun 1708, Belanda turut campur lagi untuk menempatkan perbedaan tingkatan dari ketiga cabang keluarga kesultanan Cirebon, setelah Panembahan Wangsakerta wafat tahun 1714, maka sekitar tahun 1715 – 1733 berkali-kali diadakan penggeseran tinggi rendahnya seseorang dalam menduduki tingkatan di antara keluarga besar kesultanan Cirebon yang pada waktu itu sebenarnya telah memiliki kesultanannya masing-masing, seperti anak-anak Sultan Sepuh I yaitu Pangeran Depati Anom Tajularipin Djamaludin yang telah menjadi Sultan Sepuh II di kesultanan Kasepuhan dan Pangeran Arya Cirebon Abil Mukaram Kaharudin yang telah membentuk cabang keluarga sendiri yaitu sebagai Sultan Kacirebonan pertama, demikian juga anak dari Sultan Anom I Badrudin Kartawijaya yaitu Pangeran Raja Mandurareja Muhammad Qadirudin yang telah menggantikan ayahnya sebagai Sultan Anom II kesultanan Kanoman serta Pangeran Adipati Kaprabon yang menguasai peguron Kaprabonan begitupun anak dari Pangeran Nasirudin Wangsakerta yaitu Pangeran Muhammad Muhyiddin yang melanjutkan tugas ayahnya sebagai pemimpin peguron (tempat pendidikan) dan kepustakaan Cirebon.

Bermula dari masalah pribawa inilah Belanda turut campur masalah internal keluarga besar kesultanan Cirebon, masalah pribawa mengenai dari cabang keluarga yang mana yang berhak menduduki tingkat tertinggi dalam keluarga besar kesultanan Cirebon selalu menimbulkan pertikaian yang berlarut-larut dan menimbulkan perselisihan yang terus menerus, peristiwa inilah yang mempercepat hilangnya wibawa keluarga besar kesultanan Cirebon.

 Belanda menguasai politik Cirebon 
Akhirnya pada tahun 1700-an, setelah melakukan monopoli dagang terhadap Cirebon dengan alasan perjanjian persahabatan, ikut campur memperkeruh internal kesultanan-kesultanan di Cirebon dengan turut serta dalam hal pribawa yang sebelumnya tidak terlalu meruncing (hal tersebut dibuktikan pada saat kedatangan awal Belanda ke Cirebon tahun 1681 pada perjanjian tersebut ditandatangani oleh tiga orang penguasa yang berarti posisi ketiganya diakui) Belanda akhirnya mengangkat Jacob Palm sebagai pejabat penghubung Gubernur Jendral untuk wilayah Kesultanan Cirebon, menurut Pangeran Sulaeman Sulendraningrat sejak diangkatnya Jacob Palm kekuasaan sultan-sultan di Cirebon dapat dikatakan habis (secara politik).Sulendraningrat, Pangeran Sulaeman. 1974. Sejarah Cirebon. Jakarta: Balai Pustaka

 Masa kekuasaan Belanda I (1705 - 1811) 
Pada masa kekuasaan Belanda yang masuk dengan berbagai perjanjian ke Cirebon dan akhirnya Belanda berhasil menyingkirkan kekuasaan politik para sultan di Cirebon dengan diangkatnya Jacob Palm pada tahun 1700-an, wilayah kekuasaan kesultanan-kesultanan Cirebon pada waktu itu membentang dari Luwung Malang ( Haur Geulis) hingga ke Galuh, Limbangan dan Sukapura (Galunggung) termasuk wilayah pantai selatannya.

Pada tahun 1706, Belanda memutuskan untuk mengangkat Pangeran Arya Cirebon (putera kedua dari Sultan Sepuh 1 Syamsudin Martawijaya) sebagai pengawas bupati-bupati di wilayah Cirebon-PriyanganHoadley, Mason Claude. 1975. Javanese Procedural Law, A History of Cirebon-Priyangan 'Jaksa' College 1706-1735. New York: Cornell University dengan tujuan agar hasil bumi di wilayah tersebut dapat dengan mudah dikumpulkan dan dibawa ke Cirebon untuk kepentingan Belanda, pengangkatan tersebut juga bertujuan agar kedudukan Pangeran Arya Cirebon menjadi terpandang walau dia bukanlah seorang sultan.Candrasasmita, Uka. 2009. Arkeologi Islam Nusantara. Jakarta: Gramedia

Pada tahun 1808 kesultanan Kacirebonan resmi berdiri setelah sebelumnya Belanda mengembalikan Pangeran Raja Kanoman yang diasingkan, berdirinya kesultanan Kacirebonan tidak terlepas dari dukungan masyarakat kesultanan Cirebon pada Pangeran Raja Kanoman yang merasa hak-haknya dirampas, Pangeran Raja Kanoman kemudian menjadi Sultan Kacirebonan pertama dengan gelar Sultan Cirebon Amirul Mukminin.

Pada tahun 1808 gubernur jendral Herman Willem Daendels mengeluarkan sebuah instruksi kepada para bupati agar tidak membiarkan para pemuda yang cukup umur untuk tidak menikah, instruksi tersebut tertuang sebagai berikut ;

Pada masa kemudian Belanda mulai menerapkan peraturan-peraturan di Cirebon seperti yang tertuang dalam reglement op het beheer van Cheribonesche Landen (peraturan tentang pengelolaan wilayah Cirebon) yang dikeluarkan pada 2 Februari 1809 pada masa gubernur jendral Herman Willem Daendels yang mengatur dengan jelas tentang struktur kewilayahan bahwa Cheribonesche Landen (wilayah Cirebon) dibagi dalam dua wilayah yaitu wilayah kesultanan Cirebon dan wilayah Cheribonesche-Preanger Landen (wilayah Priyangan-Cirebon) yang berisi Limbangan, Sukapura (Galunggung) dan Galuh,Bremen, Jan. 2014. Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia posisi para sultan-sultan (telah dicabut hak politiknya), patih, tentang pemberian iuran, tentang sistem kerja paksa dan kewajiban anak negeri, polisi, pembuatan jalan dan dinas pos.

Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut salah satunya adalah penataan masyarakat, penguasa Belanda pada masa itu menginginkan agar masyarakat mendekati perusahaan kolonial dalam hal lapangan kerja, sementara dalam tataran kewilayahan paling kecil, masyarakat diperintahkan tinggal di desa yang jumlah penduduknya ditentukan, wilayah dengan jumlah penduduk kurang dari enam kepala keluarga tidak diakui keberadaannya dan harus bergabung dengan wilayah lain yang lebih besar, pemukiman dengan jumlah penduduk lebih dari sepuluh kepala keluarga diperbolehkan memiliki dua kepala (pimpinan), sementara pemukiman yang berisi enam hingga sepuluh kepala keluarga hanya diperbolehkan memiliki satu pemimpin.

Pada tahun yang sama selain ditegaskan tentang penataan wilayah, ditemukan juga perintah dari penguasa kolonial pada masa itu untuk mengurangi jumlah kyai di Sukapura (tasikmalaya dan sekitarnya) serta mencabut hak mereka dari pembebasan tanam paksa (dalam hal ini kewajiban menanam kopi)

Pada 13 Maret 1809, pemerintah kolonial Belanda menetapkan bahwa daerah kesultanan Cirebon (wilayah utara karesidenan Cirebon) terbagi atas daerah yang dikepalai oleh sultan-sultan yang mempunyai kedudukan sederajat dengan bupati, wilayah tersebut adalah, Cirebon dan Kuningan dikepalai oleh sultan Sepuh dari kesultanan Kasepuhan, wilayah Maja dikepalai oleh sultan Anom dari kesultanan Kanoman dan wilayah Indramayu dikepalai oleh sultan Kacirebonan dari kesultanan Kacirebonan sementara wilayah kota Cirebon pada masa itu dibagi dua wilayahnya antara sultan Sepuh dan sultan AnomDasuki, D.A. Dkk. 1977. Sejarah Indramayu. Indramayu: Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu

Pada 20 Juni 1810, Gubernur Jendral Herman Willem Daendels memutuskan untuk menghapus wilayah Cirebon-Priangan dan wilayahnya dikendalikan langsung dari Batavia dengan nama Landdrostambt der Jacatrasche en Pranger Bovenlanden sementara sebagian dari bekas wilayah Cirebon-Priangan yakni wilayah Galuh dipinjamkan kepada kesultanan Yogyakarta karena tidak begitu menghasilkan dalam penanaman kopi

 Masa kekuasaan Britania Raya (1811 - 1815) 

Masa kekuasaan Britania Raya dimulai setelah Thomas Stamford Raffles berhasil mengalahkan Belanda dengan ditandatangani perjanjian Tuntang pada tahun 1811,Kurnia, Anwar. Moh. Suryana. 2007. Sejarah Kelas VIII. Jakarta: Yudhistira penyerangan Britania Raya ke wilayah Hindia Belanda dikarenakan adanya insiden pengibaran bendera Prancis oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda pada waktu itu yaitu Herman Willem Daendels disaat Britaia Raya dan negara eropa lainnya sedang bersatu melawan Napoleon. Perjanjian Tuntang menyatakan bahwa seluruh wilayah Hindia Belanda (termasuk wilayah kesultanan Cirebon) menjadi milik Britania Raya dibawan komando Britinia India (Inggris: British India) di Kalkuta, India

Masa kekuasaan Britania Raya berakhir dengan dikembalikannya wilayah Hindia Belanda (termasuk wilayah kesultanan Cirebon kepada Belanda pada tahun 1815

 Masa Kekuasaan Belanda II (1815 - 1942) 
Masa kekuasaan Belanda kedua ditandai dengan diserahkannya kembali wilayah Hindia Belanda dari tangan Britania Raya ke tangan Belanda, pada masa ini Belanda melanjutkan kebijakan yang telah dibuat oleh Inggris seperti para Sultan Cirebon tidak lagi menjabat jabatan publik karena sudah dipensiunkan oleh Raffless pada 1815.

Residen
Berikut adalah daftar residen Belanda yang pernah memerintah Cirebon.
Residen CirebonMulaiSelesaiWillem Nicolaas Servatius18181818Jan Isaak van Sevenhoven18201821Abraham Hendrik Dozij18211822Johan Gerard van Angelbeek18221822Diederik Cornelis van Blommesteijn182210 Juli 1823Carel Matheus Baumhauer18231826Pieter le Clereq18261827Jan Isaak van Sevenhoven18271828Otto Carel Holmberg de Beckfelt18281829Benjamin Corneille Verploegh18291830Burchard Joan Elias18301833Jean Guillaume Landré18331836Jacob Willem Hendrik Smissaert18361843Tjalling  Ament18431854Victor Paul Gaspard de Seriere18541860Herman Kleijn van de Poll18601861Charles Wiggers18611862François Henri Adolph van de Poel4 Juli 186215 Juni 1865Albert Wilhelm Kinder de Camarecq15 Juni 18656 Maret 1866Franciscus Gerard van Bloemen Waanders6 Maret 18665 Agustus 1867Sebastiaan Cornelis Herman Nederburgh5 Agustus 18676 September 1875Willem Hendrik Wijnmalen6 September 187522 September 1877Pieter Frederik Wegener22 September 187721 Agustus 1881Johannes Faes4 September 18811 Agustus 1883Pieter Johannes Adrianus Spaan1 Agustus 188320 Juli 1887Johan Herman Frederik Sollewijn Gelpke20 Juni 188725 Oktober 1890Johannes Hendrik Willem Graaf van den Bosch25 Oktober 18904 April 1896Henri de Kock4 April 18962 Juni 1897Willem Johan Theodoor Hora Siccama2 Juni 18972 Juni 1899Johannes Willem  Mesman2 Juni 189917 Januari 1908Gideon Jan Oudemans17 Januari 19086 April 1911Frederik Charles Nicolaas van der Moore6 April 19112 April 1915Cornelis Johannes Feith2 April 191529 Januari 1920Jan  van der Marel29 Januari 192010 April 1922Rhijnoud Philip Martinus van der meer10 April 19221 September 1925Carel Johannes Adrianus Leonard Tjepke Hiljé1 September 19253 Juni 1930Herbert Albert  Lincklaen Westenberg3 Juni 193029 Agustus 1932Charles Olke van der Plas29 Agustus 193217 Juli 1933Johannes Christiaan de Klerk17 Juli 193328 Juli 1934Charles Olke van der Plas21 Maret 193428 Juli 1936Woltherus Adriaan van der Capellen28 Juli 193612 Agustus 1941Wijnand Johan van Haeften12 Agustus 1941Pendudukan JepangYosio Itibangase (一番ヶ瀬佳雄)25 Agustus 1942

 Masa pemerintahan Republik Indonesia 

Pada masa setelah kemerdekaan wilayah karesidenan Cirebon hanya meliputi wilayah-wilayah yang pada masa kolonialisme diatur langsung oleh sultan-sultan Cirebon sebagai bagian dari pegawai kolonial yang sekarang berisikan:
 Kota Cirebon
 Kabupaten Cirebon

Meskipun sekarang ini pembagian administratif berdasarkan karesidenan sudah tidak digunakan lagi, tetapi tanda kendaraan bermotor (plat motor) yang dipakai di wilayah eks karesidenan Cirebon ini (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan), semua menyandang kode "E" sebagai huruf awal, selain itu, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran menyandang kode "Z", kecuali Kabupaten Brebes menyandang kode "G" sebagai huruf awal dan Kabupaten Cilacap menyandang kode "R" sebagai huruf awal, karena secara geografis Brebes dan Cilacap termasuk provinsi Jawa Tengah.

 Wilayah Karesidenan Cirebon 
Wilayah eks Karesidenan Cheribon (Cirebon) sekarang terdiri dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan.

 Lihat pula 
 Pendidikan di Keresidenan Cirebon
 Perkembangan pembentukan kabupaten dan kota di ex. Karesidenan Cirebon 
Inilah adalah perkembangan pembentukan kabupaten dan kota di ex. Karesidenan Cirebon:

-->

 Referensi 

 Lihat pula 
 Karesidenan

C
Kategori:Keresidenan Cirebon