Politik senjata

Politik senjata membicarakan masalah keamanan dan ideologi yang terkait dengan senjata api melalui penggunaan kriminal dan nonkriminal. Politik senjata berhubungan dengan peraturan, regulasi, dan pembatasan pemakaian, kepemilikan, dan penyebaran senjata.

 Internasional 
 Kedaulatan nasional 
Banyak negara yang memegang kekuasaan untuk melindungi dirinya, pihak lain, dan polisi di teritori mereka sebagai kekuatan mendasar yang dicetuskan oleh kedaulatan. Namun, kekuasaan ini bisa hilang akibat hal-hal tertentu: beberapa negara telah dipaksa untuk menurunkan senjata oleh negara lain, kalah perang, atau mengalami embargo atau sanksi senjata. Sebaliknya, negara yang melanggar perjanjian pengendalian senjata internasional, bahkan jika mengklaim bertindak dalam sudut pandang kedaulatan nasional mereka, akan diancam dengan sejumlah penalti atau sanksi mengenai senjata api oleh negara lain.

 Penegakan 
Polisi nasional dan regional dan pasukan keamanan menegakkan regulasi senjata mereka sendiri. Misalnya, U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) mendukung program International Traffic in Arms Regulations (ITAR) Amerika Serikat "untuk menegakkan misi ini secara agresif dan mengurangi jumlah senjata yang diselundupkan secara ilegal di seluruh dunia dari Amerika Serikat dan digunakan untuk melakukan tindakan terorisme internasional, melanggar batasan yang ditetapkan negara lain atas penduduknya, dan mengorganisasikan kejahatan dan aktivitas yang berhubungan dengan narkotika".Tracing Illegal Small Arms: An ATF Program  US State Department.

 Catatan kaki 

 Pranala luar 
 International Crime Survey data on gun ownership in eighteen nations 
 Interactive Maps Showing Differences in U.S. Gun Control Laws
 First Reports Evaluating the Effectiveness of Strategies for Preventing Violence: Firearms Laws
 Missing Pieces: A Guide for Reducing Gun Violence through parliamentary action Centre for Humanitarian Dialogue, Inter-Parliamentary Union, 2007
 Journal of Criminal Law and Criminology, Guns and Violence Symposium
 Questionnaire for the Seventh United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, covering the period 1998 - 2000