Prakarsa Pengerukan Kedaruratan Jakarta

Latar belakang 
Pasca bencana Banjir Besar 2007, Bank Dunia, melalui Direktur Bank Dunia untuk Program Pembangunan Berkelanjutan, Christian Dilvoie, menawarkan bantuan untuk pendanaan sejumlah proyek paska banjir di DKI Jakarta.Bank Dunia Tawarkan Proyek Pasca Banjir http://www.antaranews.com/berita/53829/bank-dunia-tawarkan-bantuan-proyek-pascabanjir Christian mengungkapkan maksud tersebut dalam pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso pada tanggal 21 Februari 2007.

Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo juga menyatakan bahwa selama 40 tahun, kali, sungai dan waduk di Jakarta belum pernah dikeruk.Foke: Sungai Jakarta 40 tahun tidak dikeruk http://metro.news.viva.co.id/news/read/179873-sudah-40-tahun-sungai-jakarta-tidak-dikeruk

 Pengerjaan proyek 
Proyek ini dikerjakan bersama sama oleh 2 direktorat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:[http://documents.worldbank.org/curated/en/911741468040156450/pdf/PID0JEDI1concept0stage.pdf Dokumen Bank Dunia: Konsep Pinjaman JEDI
 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan
 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Nilai proyek ini pada saat penandatangan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia di 17 Januari 2012 menjadi sebesar total 189,85 juta dollar AS dengan pinjaman lunak dari Bank Dunia sebesar 139,64 juta dollar AS, dan sisanya merupakan biaya dari Pemerintah Indonesia.Halaman proyek JEDI/JUFMP Bank Dunia http://projects.worldbank.org/P111034/jakarta-urgent-flood-mitigation-project?lang=en&tab=details

 Tujuan JEDI 
Tujuan dari JEDI adalah untuk:
 Mengurangi dampak banjir tahunan di DKI melalui rehabilitasi dan pengerukan floodways, saluran air dan cekungan retensi, sesuai dengan standar praktik internasional.
 Memberikan keahlian teknis melalui pelatihan untuk memperkuat kapasitas pemerintah DKI untuk mengoperasikan dan memelihara sistem pengendalian banjir, sesuai dengan standar internasional.

 Rencana kegiatan 
Secara umum, JEDI mencakup perbaikan sungai, waduk dan situ di sekitar kawasan Jakarta. Sedikitnya 13 sungai akan dikeruk, waduk maupun situ yang telah dangkal juga akan dikuras. Sungai yang akan dikeruk adalah:Detik: Antisipasi Banjir, 13 Sungai di Jakarta akan Dikeruk
 Kanal Banjir Barat
 Cakung Drain
 Cengkareng Drain
 Kali Angke
 Kali Cideng
 Kali Kamal
 Kali Sunter
 Kali Tanjungan
 Kali Krukut-Kali Cideng-Tanah Sereal
 Kali Jelakeng-Kali Pakin-Kali Besar
 Kali Ciliwung Gunung Sahari
 Sodetan Sentiong-Sunter
 Kali Grogol – Kali Sekretaris

Pemprov DKI juga akan mengeruk 5 waduk yakni Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur III. Sedangkan situ yang akan dilakukan rehabilitasi antara lain Situ Mangga Bolong, Situ Babakan, Situ Rawa Dongkal dan Situ Rawa Cipondoh.

 7 Paket JEDI 
jmpl|Peta lokasi pekerjaan proyek JEDI/JUFMP di DKI Jakartahttp://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/EAP/Indonesia/JEDI-map.gif
Secara keseluruhan proyek JEDI meliputi 57 kelurahan di 4 wilayah DKI Jakarta (Barat, Utara, Pusat, dan Timur) yang dibagi dalam tujuh paket:
 Paket I yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum DKI meliputi pengerukan dan pemasangan sheet pile di Ciliwung, Gunung Sahari Drain, Waduk Melati (Saluran Gresik dan Upper Cideng Drain)
 Paket II yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, meliputi pengerukan dan pemasangan sheet pile Cengkareng Floodway dan Lower Sunter Floodway
 Paket III, dikerjakan Ditjen Cipta Karya, meliputi pengerukan dan pemasangan sheet pile Cideng Thamrin Drain (sub marco drain yang terdapat pada lima jalan)
 Paket IV dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum DKI, meliputi pengerukan dan pemasangan sheet pile Sentiong Sunter Drain, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Waduk Sunter Timur III
 Paket V dikerjakan Cipta Karya, meliputi pengerukan dan pemasangan sheet pile Tanjungan Drain dan Lower Angke Drain
 Paket VI dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, meliputi pengerukan dan pemasangan sheet pile Kanal Banjir Barat dan Upper Sunter Floodway
 Paket VII dikerjakan Dinas PU DKI, meliputi pengerukan dan pemasangan sheet pile Grogol Sekretaris Drain, Jelakeng-Pakin-Kalibesar, dan Krukut Cideng Drain (Krukut Lama Drain).

 Pelaksanaan dan kontroversi 
 Pencairan dana tertunda tiga tahun 
Pada November 2011, Gubernur DKI Fauzi Bowo mengakui bahwa pelaksanaan proyek yang diinginkan dikerjakan pada tahun awal tahun 2009, terbentur birokrasi prosedur pencairan dana pinjaman Bank Dunia.Detik: Foke Kecewa Jadwal Proyek Pengerukan Kali Mundur Proyek ini direncanakan akan dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Maret 2012 setelah pemerintah pusat menerbitkan dasar hukum pelaksanaan JEDI.Proyek Pengerukan Sungai Dilakukan Awal 2012 Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah,Peraturan Pemerintah 10 tahun 2011 http://bumn.go.id/data/uploads/files/1/10%20(1).pdf  peraturan ini menggantikan PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri yang mengharuskan pinjaman Bank Dunia yang telah disepakati hanya bisa dicairkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan.Berita Satu: Bank Dunia Danai Pengerukan 13 Sungai di Jakarta
Fauzi Bowo mengaku kecewa karena pengerukan sungai tidak bisa terjadi akhir tahun 2011, dan berharap bahwa proyek ini juga membangun air berupa sodetan air yang mengalirkan air ke-13 sungai ke suatu wadah berbentuk waduk sehingga bisa dijadikan sebagai parkir air. Dimana air waduk dapat digunakan untuk ketersediaan air baku bagi pengolahan air bersih warga Jakarta. Pada awal tahun 2012, Fauzi Bowo menjanjikan bahwa akhir 2012 tanggul sepanjang 42 kilometer akan diperbaiki beserta peralatan mekanis seperti pompa dan pintu air.Pos Kota: 11 Sungai Dikeruk, 1.109 KK Direlokasi Publikasi: Selasa, 31 Januari 2012 — 1:14 WIB | Akses: 19 Desember 2016 Pada 7 Oktober 2012 pasangan gubernur DKI pemenang Pilkada, Jokowi-Ahok, dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ah Maftuchan, peneliti kebijakan publik Perkumpulan Prakarsa, pada bulan November 2012 meminta pasangan gubernur baru meninjau ulang proyek pengerukan sungai Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang dibiayai utang dari bank dunia yang direncanakan cair pada 2013 sebesar Rp 110 Miliar . Menurut Macftuchan Proyek JEDI adalah peninggalan Foke yang harus dihentikan.Berita Satu: Jokowi-Ahok Diminta Hapus Anggaran Turnamen Golf

Pada bulan Maret 2013 Wakil Gubernur Basuki menyatakan ingin membatalkan pinjaman bank dunia untuk proyek JEDI karena dianggap terlalu lama dan dikhawatirkan bunga pinjaman terus meningkat.Kompas Megapolitan: Basuki Ingin Batalkan Pinjaman World Bank untuk JEDI Perjanjian pengerukan dari tahun 2012–2017 untuk mengeruk sungai adalah waktu yang sangat lama dan sangat panjang. Basuki percaya bahwa apabila proyek tersebut dikerjakannya tahun ini maka akan selesai pada tahun yang sama.

Pada bulan Juli 2013 Bank Dunia pun menyanggupi persyaratan yang diberikan Wakil Gubernur Basuki untuk dapat menyelesaikan pengerukan 13 sungai dalam jangka waktu dua tahun.

 Relokasi warga dan penggantian ganti rugi 
M Tauchid, Asisten Sekretaris Daerah DKI bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada bulan November 2011 menyampaikan bahwa untuk tahap awal pengerjaan proyek akan diprioritaskan pada sungai-sungai yang tidak didiami masyarakat.

Pada Januari 2012, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, memastikan bahwa 11 sungai akan dikeruk akhir tahun 2012, dan sesuai kesepakatan dengan Bank Dunia, sebelum pengerukan terjadi pada belasan sungai, tanggul akan diperbaiki terlebih dahulu. Sedikitnya 1.109 Kepala Keluarga (KK) di sepanjang bantaran kali di enam titik harus direlokasi. Enam titik ini adalah Sunter Hulu, Kali Pakin – Kali Besar – Kali Jelakeng, Kali Krukut Cideng, Kanal Banjir Barat (BKB), Sunter utara, dan Kali Sentiong Sunter) Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Andi Baso, Pemprov akan mendata ulang jumlah rumah yang bakal terkena proyek, dan relokasi akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan Bank Dunia, dimana akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Jika warga memiliki surat-surat mengenai kepemilikan tanah yang legal, maka Pemprov DKI Jakarta akan menggantinya beserta aset yang dimiliki. Namun jika warga tidak bisa menunjukan surat-surat, maka hanya akan diganti aset. Rencana pada tahun 2012 sebagai pengganti tempat tinggal warga yang direlokasi, telah disiapkan di Rusun Marunda, Rusun Waduk Pluit, serta di Muara Angke yang selain rusun juga disediakan rumah singgah. Pemprov DKI Jakarta tahun 2011 mengusahakan masalah sosial dan ekonomi dapat dipertahankan sesuai dengan lokasi sebelumnya setelah direlokasi warga akan terus dipantau untuk mengetahui kondisinya.

Pada bulan Juli 2013 Bank Dunia pun menyanggupi persyaratan yang diberikan Wakil Gubernur Basuki untuk dapat menyelesaikan pengerukan 13 sungai dalam jangka waktu dua tahun.Kala Bank Dunia tunduk pada kehendak Basuki 'Ahok' Sebelumnya, Bank Dunia menyepakati menyelesaikan pengerukan sungai itu dalam jangka waktu lima tahun dan menginginkan transparansi anggaran, yang menjadi keberatan Pemprov DKI melanjutkan proyek JEDI bersama Bank Dunia. Selain itu, Basuki juga tidak setuju dengan uang kerahiman untuk warga bantaran kali yang kemungkinan menjadi kendala karena menolak direlokasi. Dia hanya bersedia memberikan uang kerahiman kepada warga yang memiliki sertifikat tanah asli, bukan kepada warga ilegal. Pada bulan Juni 2015 Basuki, yang menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta mengatakan ada perbedaan cara memindahkan warga antara Pemerintah Provinsi DKI dan Bank Dunia, dimana relokasi warga yang rumahnya terkena proyek Jakarta Emergency Dredging Initiatives (JEDI) harus manusiawi.Bank Dunia Minta Ahok Lebih Manusiawi Saat Menggusur Warga Bank Dunia meminta Pemprov menyiapkan dahulu seribu unit rumah susun baru boleh membongkar seribu rumah, dan Basuki menampis bahwa itu tidak mungkin. Banyaknya penyewa unit rumah susun yang telah membayar uang sewa tak bisa serta-merta diusir, dan yang dianggap penting hanyalah upaya pemerintah menyiapkan rumah susun sebagai pengganti. Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan Bank Dunia berharap pemerintah DKI bisa menyelesaikan terlebih dahulu relokasi warga yang akan tergusur akibat proyek JEDI, ketika relokasi dilakukan, pemerintah harus memperhatikan faktor ekonomi warga yang dipindahkan dimana tidak boleh ada penurunan ekonomi bagi warga yang dipindahkan itu, dan Bank Dunia akan menunda Surat Tidak Adanya Keberatan (no objection letter) jika pemerintah tak merelokasi warga sesuai dengan standar Bank Dunia. Surat Tidak Adanya Keberatan sangat diperlukan untuk pengerjaan proyek karena menjadi prasyarat penandatanganan, sementara lelang proyek sedang berjalan. Dikhawatirkan pengerjaan proyek JEDI tertunda lagi.

 Relokasi sedimen dan limbah padat 
Pada bulan November 2011 Fauzi Bowo memperkirakan akan ada 3,4 juta ton kubik meter sedimen dan 95.000 kubik meter limbah padat sebagai hasil kerukan dari jalan air dan waduk Untuk pengerukan lumpur, nantinya akan ditiriskan, kemudian dibuang ke kawasan Ancol di pesisir Jakarta Utara menggunakan truk kedap air tertutup menuju tempat pembuangan lumpur Ancol (Ancol Confined Disposal Facility (CDF)). Lumpur ini akan digunakan dalam proyek reklamasi yang sedang berlangsung. Tempat Pembuangan Lumpur Ancol berlokasi di tengah laut di daerah utara Jakarta. Abdul Rahman Rasyid pejabat komunikasi dari Bank Dunia meyakinkan bahwa lokasi Ancol CDF itu tidak akan merusak lingkungan. Fasilitas seluas 120 hektar ini dibangun dengan dinding tanggul dari lapisan bambu, batu, geotekstil, dan pasir. Fasilitas ini diperkirakan dapat menampung 12 juta meter kubik endapan.Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta: Kanal BaratDiterbitkan 22 Oktober 2011| Diakses 19 Desember 2016 Sumber situs: Buku Obsesi Spektakuler Pemprov DKI Tanggul Raksasa Dari Kanal sampai Bendungan Laut

Sementara 95 ribu kubik sampah hasil kerukan sungai akan dibuang ke TPA Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat. Material berbahaya, apabila ditemukan akan dibang ke PPLi Fasilitas Limbah Berbahaya di Bogor, Jawa Barat.

“Selain merehabilitasi aliran air, Bank Dunia juga memberikan bantuan teknis dalam hal manajemen proyek, perlindungan sosial dan peningkatan kapasitas,” tandas Stefan.

 Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali 
Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali (bahasa Inggris: Resettlement Policy Framework, disingkat KKPK) adalah panduan bagi DKI Jakarta untuk menyusun Rencana Permukiman Kembali (RPK) untuk tujuh subproyek ini dan subproyek lainnya yang melibatkan proses pemindahan warga dalam pelaksanaan JEDI/JUFMP.http://documents.worldbank.org/curated/en/824521468044378240/pdf/RP11760EAP0RPF000public00BOX361506B.pdf Lokasi subproyek terdampak beserta jumlah bangunannya adalah:
NoKomponen SubproyekPelaksana
ProyekJumlah bangunan
& struktur terdampakKegiatan 
pengerukan

sajaKegiatan
perbaikan

penanggulan1Sodetan Sentiong-SunterDKI Jakarta01302Waduk Sunter UtaraDKI Jakarta0433Saluran Angke Bawah 
(bahasa Inggris: Lower Angke Drain)Direktorat Jenderal
Cipta Karya4764Saluran TanjunganDirektorat Jenderal
Cipta Karya205Kanal Banjir BaratDirektorat Jenderal
Sumber Daya Air69906Kanal Sunter Atas (bahasa Inggris: 
Upper Sunter Floodway)Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air1366017Kali Pakin-Kali Besar-Kali JelakengDKI Jakarta304518Kali Krukut-Kali CidengDKI Jakarta1180Total8721481

 Referensi 

Kategori:Program Bank Dunia di Indonesia
Kategori:Konservasi daerah aliran sungai