Ekonomi Malaysia

Ekonomi Malaysia merupakan ekonomi negara yang terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-34 di dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal. Inflasi yang terjadi hanya sekitar 0,4% http://data.worldbank.org/country/malaysia World Bank Publications serta angka kemiskinan sebesar 3,5% menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis finansial Asia 1997. Mata uang yang digunakan secara resmi di seluruh Malaysia adalah Ringgit. Malaysia dikenal dengan hasil pertanian yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor utamanya adalah Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat dan Thailand. Ekspor terutama dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu serta produk olahannya, karet dan tekstil. Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-12 untuk kategori kemudahan dalam kegiatan bisnis.

 Kebijakan penting 
Dari tahun 1957 hingga tahun 2010, perkembangan ekonomi Malaysia secara umum dipengaruhi oleh empat masa kebijakan ekonomi. Masing–masing ialah kebijakan ekonomi awal kemerdekaan (1957–1970), Kebijakan Ekonomi Baru (1971–1990), Kebijakan Pembangunan Bangsa (1991–2000) dan Kebijakan Wawasan Kebangsaan (2001-2010). Kebijakan ekonomi Malaysia dibentuk berdasarkan situasi ekonomi dengan perbedaan terletak pada tujuan jangka panjang atas perencanaan ekonomi.  Dasawarsa pertama setelah kemerdekaan Malaysia, kegiatan ekonomi dipusatkan pada pasar ekspor dengan melakukan promosi produk dalam negeri. Pemerintah Malaysia belum ikut campur di dalam pengembangan ekonomi maupun pengembangan daerah. Setelah Kebijakan Ekonomi Baru diterapkan, ekonomi Malaysia diarahkan untuk memenuhi tujuan mengurangi kemiskinan dan mengatur ulang struktur sosial di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai ialah pertumbuhan ekonomi dan persamaan kesejahteraan. Pada tahun 1991, Kebijakan Pembangunan Bangsa diterapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan mengutamakan pembangunan negara dan persatuan masyarakat. Kebijakan Wawasan Kebangsaan diberlakukan sejak tahun 2001 untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi di abad ke-21 Masehi. Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi dengan tingkatan yang tinggi disertai dengan pengembangan kualitas dan kemampuan bangsa dalam mewujudukan kemajuan bangsa Malaysia.

 Kebijakan Ekonomi Baru 
Abdul Razak Hussein selaku Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia pada tahun 1971. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial antar berbagai etnis dan ras yang ada di Malaysia. Target utamanya adalah mengurangi kemiskinan di Malaysia. Koalisi partai dibentuk pada tanggal 1 Januari 1973 untuk melaksanakan kebijakan ekonomi baru. Nama koalisi ini adalah Barisan Nasional. Partai-partai yang tergabung di dalamnya adalah Organisasi Nasional Melayu Bersatu, Asosiasi Tionghoa Malaysia, dan Kongres India Malaysia. Pembentukan Barisan Nasional ini untuk mempertahankan ketahanan nasional melalui perbaikan kondisi ekonomi.

 Kerja sama 

 Kerja sama subregional 
Malaysia telah melakukan beberapa kerja sama subregional untuk meningkatkan ekonominya. Berbagai kerja sama ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan wilayah Malaysia Timur. Kerja sama pertama dilakukan dengan menyetujui Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand. Di wilayah sekitaran Sungai Mekong, Malaysia mengadakan kerja sama ekonomi dengan negara anggota Subwilayah Mekong Raya. Selain itu, Malaysia juga mengadakan kerja sama dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggar (ASEAN) di bagian timur melalui Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur. Tujuan kerja sama ini adalah membangun landasan pertumbuhan ekonomi dengan membuat jalur perhubungan antarnegara. Tujuan lainnya adalah mempercepat pengadaan perdagangan bebas.

 Masalah 

 Pengangguran struktural 
Penduduk kawasan perkotaan di Malaysia mengalami masalah pengangguran struktural akibat keberadaan jalan tol. Pembangunan tol ini merupakan bagian dari kerja sama subregional antara Malaysia dan negara-negara tetangganya. Keberadaan jalan tol ini khususnya pada perhubungan antara Malaysia dengan Singapura dan Thailand. Di Malaysia Barat, dahulu perjalanan antar perbatasan negara harus berkendara melalui kota-kota kecil di Malaysia. Pembangunan jalan tol membuat kota-kota kecil ini tidak disinggahi sehingga kegiatan perdagangan berkurang. Para pemilik usaha yang berkaitan dengan pelayanan peziarah akan mengalami penurunan pendapatan. Jenis usaha yang mengalami kemunduran ekonomi antara lain rumah makan, dan penjual kriya di berbagai kota yang masih berkembang. Kemunduran ekonomi kemudian meningkatkan jumlah pengangguran di kota-kota tersebut.

 Infrastruktur 
 Transportasi 
Jaringan jalan nasional utama di Malaysia adalah Sistem Rute Federal Malaysia, yang membentang lebih dari 49.935 kilometer. Sebagian besar jalan federal di Malaysia berlajur dua. Di wilayah kota, jalan federal dapat memiliki 4 jalur untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas. Hampir semua jalan federal sudah dilapisi aspal, selain beberapa bagian pada Jalan Raya Skudai – Pontian yang dilapisi dengan beton, sedangkan bagian dari Jalan Tol Federal yang menghubungkan Klang ke Kuala Lumpur, dilapisi dengan aspal.

 Referensi 

 Pranala luar 

 Mahathir bin Mohamad's interview with the PBS series "Commanding Heights" on the subject of East Asian economic development.
 Key Statistics for Malaysia 
 Economic Outlook by Economist Intelligence Unit 
 https://ekbis.sindonews.com/read/1167814/35/ringgit-malaysia-diprediksi-terus-melemah-hingga-kuartal-i-2017-1483431808

 Bacaan lanjutan