Imperium

Pada zaman Romawi Kuno, imperium adalah bentuk kewenangan yang diemban seorang warga negara untuk mengendalikan militer atau entitas pemerintahan. Imperium tidak sama dengan auctoritas maupun potestas, yakni bentuk-bentuk kewenangan lain yang lebih rendah tarafnya di negara Republik Roma dan negara Kekaisaran Roma. Imperium yang diemban seseorang dapat berupa wewenang atas kesatuan militer tertentu, dan dapat pula berupa wewenang atas provinsi atau daerah tertentu. Orang-orang yang diserahi kekuasaan semacam itu disifatkan sebagai magistratus curulis atau pro magistratus curulis. Mereka adalah orang-orang yang menduduki jabatan aedilis curulis, praetor, consul, magister equitum, dan dictator. Secara umum, imperium adalah lingkup kekuasaan seseorang, dan dapat mencakup apa saja, misalnya jabatan publik, usaha dagang, pengaruh politik, maupun harta kekayaan.

 Zaman Romawi Kuno 
Imperium (dari kata kerja Latin imperare, yang berarti "memerintah") mula-mula berarti kekuasaan raja atau kekuasaan mutlak. Pada zaman republik, kemutlakan imperium sedikit dibatasi oleh kolegialitas para magistratus dan hak provocatio atau hak warga negara untuk mengajukan banding. Di lingkungan militer, imperium tetap bersifat mutlak, dan wewenang imperator (panglima angkatan bersenjata) untuk menghukum tetap tidak terbatas. Kemudian hari, imperator menjadi gelar khusus bagi kaisar selaku panglima segenap angkatan bersenjata. Kata Latin imperator inilah yang kelak diserap menjadi kata emperor dalam bahasa Inggris.

Pada zaman Romawi Kuno, imperium merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyifatkan orang-orang, harta kekayaan mereka, maupun bobot kewenangan resmi yang mereka miliki. Penyifatan semacam ini dapat digunakan dalam konteks yang agak bebas (sebagai contoh, para penyair tidak semata-mata menggunakannya untuk menulis risalah tentang pejabat-pejabat negara). Meskipun demikian, di dalam masyarakat Romawi, imperium juga merupakan suatu konsep kewenangan hukum yang lebih resmi sifatnya. Seorang pengemban imperium (imperator) pada hakikatnya memiliki kewenangan mutlak untuk menjalankan undang-undang di dalam wilayah kewenangannya selaku magistratus (pemegang jabatan) atau pro magistratus (pemangku jabatan). Keputusannya dapat diveto atau dibatalkan oleh seorang magistratus atau pro magistratus sejawat dengan bobot kekuasaan yang sama dengannya (misalnya rekan sesama konsul), oleh pengemban imperium yang lebih tinggi daripada imperium yang diembannya – yaitu orang yang mengemban imperium maius (imperium yang lebih besar), maupun oleh seorang tribunus plebis.

Beberapa sarjana modern seperti A. H. M. Jones mendefinisikan imperium sebagai "kekuasaan yang dilimpahkan oleh negara kepada seseorang untuk melakukan tindakan yang dia anggap berguna bagi negara".

Imperium ditunjukkan dengan dua cara utama. Sebagai tanda jabatan, seorang magistratus atau pro magistratus curulis membawa sebatang tongkat pendek dari gading yang dihiasi ukiran burung rajawali pada hulunya; setiap magistratus semacam itu juga dikawal oleh seorang lictor yang membawa fasces (lambang tradisional imperium dan kewenangan), Bilamana berada di luar pomerium, fasces ditambahi kapak sebagai tanda kekuasaan magistratus untuk menjatuhkan pidana mati di luar kota Roma (kapak dikeluarkan saat berada di dalam pomerium). Jumlah lictor yang mengawal seorang magistratus merupakan tanda yang jelas dari taraf imperium. Bilamana berada di palagan, magistratus dengan imperium yang lebih besar atau setara dengan imperium praetor akan mengenakan bengkung yang disimpulkan dengan cara khusus di bagian depan kawacanya. Selain itu, setiap orang yang menjalankan imperium di wilayah kewenangannya berhak untuk duduk di atas sella curulis.

 Aedilis curulis – dikawal 2 lictor
 Karena tidak mengemban imperium, seorang aedilis plebis tidak dikawal lictor.
 Magister equitum (deputi dictator) – dikawal 6 lictor
 Praetor – dikawal 6 lictor (2 lictor di dalam pomerium)
 Consul – masing-masing dikawal 12 lictor
 Dictator – dikawal 24 lictor di luar pomerium dan 12 lictor di dalam pomerium; sejak masa kediktatoran Lucius Sulla, aturan pengawalan 12 lictor di dalam pomerium diabaikan.
 Sebagai tanda bahwa dictator berwenang menjatuhkan pidana mati di dalam maupun di luar kota Roma, para lictor-nya tidak mengeluarkan kapak dari fasces saat berada di dalam pomerium.

Dari jumlah lictor saja sudah terlihat kalau imperium diktator lebih tinggi daripada imperium konsul, imperium konsul lebih tinggi daripada imperium pretor, dan imperium pretor lebih tinggi daripada imperium edilis, kendati ada debat kesejarahan mengenai benar tidaknya imperium seorang pretor lebih tinggi daripada imperium seorang magister equitum. Seorang pro magistratus atau pelaksana tugas sebuah jabatan curulis juga mengemban imperium yang setaraf dengan imperium pemegang jabatan yang sesungguhnya (dengan kata lain, imperium pro konsul kurang lebih setara dengan imperium konsul, demikian pula imperium pro pretor kurang lebih setara dengan imperium pretor), dan dikawal lictor sebanyak yang ditetapkan bagi pemegang jabatan curulis tersebut.

Para panglima operasi militer luar biasa tertentu, seperti Pompeius dalam operasi militer pemberantasan bajak laut di kawasan timur Laut Tengah, dilimpahi imperium maius, artinya imperium mereka lebih tinggi daripada imperium semua pemegang jabatan yang sama atau yang setingkat dengan jabatan mereka (dalam kasus Pompeius, imperium-nya lebih tinggi daripada imperium para konsul) di wilayah tugas mereka (wilayah tugas Pompeius ketika itu meliputi "seluruh perairan tanpa kecuali, beserta seluruh daratan dalam kisaran 50 mil dari pesisir ke pedalaman"). Kemudian hari, imperium maius menjadi salah satu keistimewaan kaisar.

Penggunaan teknis lainnya dari istilah imperium di dalam tata hukum Romawi adalah sebagai sebutan bagi kekuasaan untuk memperluas hukum melampaui tafsir belaka, meluaskan lingkup imperium dari para legislator resmi menurut undang-undang dasar republik, yaitu rapat umum, senatus, magistratus, kaisar, maupun wakil-wakil utusan mereka, hingga mencakup pula yurisprudensi para iūris consultus.

 Zaman akhir Kekaisaran Romawi 
Jika kaisar-kaisar Romawi Timur mempertahankan imperium paripurna dan menjadikan para uskup sebagai kawulanya, maka di wilayah Barat yang feodal, justru terjadi persaingan berkepanjangan yang mempertentangkan klaim-klaim supremasi di dalam tubuh Kekristenan pasca-Romawi, mengadu sacerdotium Sri Paus dengan imperium sekuler Kaisar Romawi Suci, mulai dari Karel Agung, yang gelarnya diklaim telah "memulihkan" jabatan Kaisar Romawi Barat di antara kerajaan-kerajaan baru yang marak bermunculan di Eropa Barat. Kedua belah pihak sama-sama merujuk kepada warisan hukum Romawi melalui pertautan gelar mereka dengan kota Roma, Sri Paus selaku Uskup Roma melawan  Kaisar Romawi Suci (sekalipun kekuasaannya berpusat di sebelah utara pegunungan Alpen).

Donatio Constantini, dokumen yang digembar-gemborkan sebagai dasar keberdaulatan Sri Paus atas wilayah Patrimonium Petri di Italia Tengah, dijadikan senjata untuk melawan kaisar. Paus Leo IX, paus pertama yang menggunakan dokumen tersebut dalam tindakan resmi dan mengandalkannya, mengutip isi "Donatio Constantini" di dalam sepucuk surat yang dilayangkannya pada tahun 1054 kepada Mikhael Serularius, Batrik Konstantinopel, untuk menunjukkan bahwa Takhta Suci mengemban imperium duniawi maupun surgawi, imamat yang rajani. Sejak saat itu, "Donatio Constantini" semakin dihargai dan semakin sering disodorkan sebagai bukti di dalam konflik-konflik gerejawi dan politik antara kepausan dan kekuasaan sekuler. Anselmus dari Lucca dan Kardinal Deusdedit memasukkan dokumen ini ke dalam kumpulan kanon yang mereka susun; Kaisar Grasianus tidak memasukkan Donatio Constantini ke dalam Decretum-nya, tetapi menambahkannya sebagai Palea; para sastrawan gerejawi, yang membela kepausan lewat karya tulis di tengah konflik pada permulaan abad ke-12, mengutip Donatio Constantini sebagai dokumen yang berwibawa.

Dalam satu peristiwa getir, Paus Gregorius IX, yang sudah beberapa kali menengahi pertikaian orang Lombardi dengan Kaisar Romawi Suci, Friderikus II, menegaskan kembali haknya untuk menjadi wasit penengah dua pihak yang bersengketa. Di dalam sejumlah manifesto yang dikeluarkan Sri Paus maupun kaisar, perseteruan antara Gereja dan negara tampak semakin kentara. Sri Paus menyatakan diri sebagai imperium animarum ("kewenangan memerintah jiwa-jiwa", yaitu menyuarakan kehendak Allah kepada umat beriman) dan principatus rerum et corporum in universo mundo ("keperdanaan atas segala perkara dan selira di seluruh dunia"), sementara kaisar bercita-cita menegakkan kembali imperium mundi, yakni imperium (menurut hukum Romawi) atas seluruh dunia (Kristen). Roma akan kembali menjadi ibu kota dunia, dan Friderikus akan menjadi kaisar bangsa Romawi yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kaisar mati-matian menggugat kewenangan Sri Paus. Keberhasilan-keberhasilan kaisar, teristimewa kemenangannya atas orang Lombardi dalam pertempuran Cortenuova tahun 1237, kian meningkatkan ketegangan di antara Gereja dan negara. Sri Paus sekali lagi mengekskomunikasi kaisar yang disifatkannya sebagai "ahli bidat yang mengaku sendiri", "binatang penghujat akhir zaman" (pada tanggal 20 Maret 1239) yang sedang berusaha menaklukkan seluruh Italia (yakni Negara Gereja, dan lain-lain).

 Baca juga 
 Undang-undang dasar negara Republik Roma
 Cursus honorum
 Translatio imperii

 Rujukan 

 Bacaan lanjutan 


Kategori:Pemerintahan Romawi Kuno
Kategori:Filsafat hukum
Kategori:Filsafat politik
Kategori:Pemerintahan Kekaisaran Romawi