Ahmad Zahid Hamidi

Dato' Seri Dr. Raden Ahmad Zahid bin Haji Raden Hamidi () adalah seorang politisi berkebangsaan Malaysia yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sejak 2022 semasa pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sebelumnya, Zahid menjabat pada jabatan yang sama pada 2015 menggantikan Muhyiddin Yassin pada perombakan kabinet. Ia merupakan tokoh Malaysia berketurunan Jawa, di mana ayahnya memiliki darah keturunan bangsawan Jawa dengan menyandang gelar raden. Bahkan, kedua orang tuanya dilahirkan di Hindia Belanda (saat ini bernama Indonesia), lalu berdiaspora ke Federasi Malaya (sekarang menjadi Malaysia) untuk bekerja.

Ahmad Zahid memiliki riwayat di pemerintahan dengan mengawali karier sebagai Wakil Menteri Pariwisata di masa pemerintahan Abdullah Badawi. Dalam kiprah politiknya saat ini, ia memegang jabatan Presiden Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu setelah berhasil terpilih dalam pemilihan internal partai.

 Kehidupan awal dan keluarga 
Ahmad Zahid Hamidi lahir pada 4 Januari 1953 di Kampung Sungai Nipah Darat, Bagan Datuk, Perak, putra sulung dari sembilan bersaudara—tujuh putra dan dua putri—dalam keluarga. Ayahnya, Haji Raden Hamidi bin Raden Abdul Fatah (lahir 1924) merupakan kelahiran Wates, Kulon Praga, Yogyakarta yang merantau ke Federasi Malaya pada 1932, sedangkan ibunya, Hajjah Tuminah binti Abdul Djalil berasal dari Ponorogo, Madiun."Malaysian defense minister visits ‘home’", 22 Maret 2013, The Jakarta Post, diakses pada 18 Mei 2013 Zahid sebenarnya fasih dalam berbahasa Melayu Standar, Melayu Perak, Inggris, dan Bahasa Mandarin. Ia dapat berbahasa Jawa Halus seperti yang diajarkan oleh orang tuanya.

Zahid dibesarkan oleh ayah angkat berketurunan Tionghoa, Chen Jin Ting dan menjual es krim bersama selama enam tahun dengan keluarga angkatnya ketika dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Chen tidak berpendidikan tinggi dan akan bersepeda dari rumahnya di Simpang Tiga, Hilir Perak ke sekitar tiga kilometer jauhnya menjual es krim. Chen menikah dengan ibu angkatnya, Guo Jin Luan. Ayah angkatnya tersebut meninggal pada tahun 1999, lebih dari sepuluh hari setelah pemilihan umum tahun itu. Setelah menerima tuduhan bahwa dia anti-Tionghoa, Zahid Hamidi menjawab "Apakah saya anti-Tionghoa ketika saya memiliki ayah angkat Tionghoa?!"

Zahid menikah dengan Datin Hamida Khamis dan dianugerahi dua anak perempuan, yaitu Nurul Hidayah dan Nurul Azwani dan tiga anak laki-laki, yaitu Ahmad Khairul Hafiz, Ahmad Syafiq Hazieq, dan Ahmad Asyraf Arief. Nurul Hidayah merupakan pembawa acara  pada Inspirasi Ramadhan di Radio Televisyen Malaysia.

Ayahnya meninggal pada 8 Agustus 2014 di Rumah Sakit Angkatan Bersenjata di Wangsa Maju Kuala Lumpur. Pada 1 Oktober 2011, ibunya, Tuminah Abdul Jalil meninggal dunia disebabkan stroke dan komplikasi jantung di kampung halamannya Sungai Nipah Darat, Bagan Datoh. Tuminah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Angkatan Bersenjata Tuanku Mizan di Kuala Lumpur.

Zahid memiliki saudara sepupu dua kali dari pihak ayah yang menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta ke-9, Haryadi Suyuti. Menurut Haryadi, sosok Datuk Sri Zahid Hamidi merupakan pejabat berdedikasi. Hubungan serta komunikasi keduanya pun sering dilakukan baik saat Haryadi menjabat sebagai Wakil Wali Kota maupun saat melanjutkan sebagai Wali Kota Yogyakarta. Diketahui bahwa Zahid Hamidi memberi dukungan kepada Haryadi Suyuti dengan doa berhasil terpilih kembali memimpin Kota Yogyakarta.

 Pendidikan dan awal karier 
Zahid mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Kebangsaan Sungai Balai dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Agama Izzuddin Shah, Ipoh dan Sekolah Tengku Ampuan Rahimah, Klang.
Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Universitas Malaya untuk gelar sarjana. Selama menjadi mahasiswa, ia pernah menjadi editor tabloid Mahasiswa Negara terbitan Himpunan Mahasiswa Universitas Malaya. Ia juga memegang Sertifikat Perbankan dari Bank Negara Malaysia sebelum menjadi seorang bankir untuk OCBC. Selain itu, ia juga merupakan salah satu direktur Bank Simpanan Nasional (1995–1998) dan juga Permodalan Nasional Berhad (PNB). Zahid juga pernah menjabat sebagai Marketing Executive Amanah Saham Nasional Berhad, Executive Director Scandinavian Motors Sdn Bhd, CEO Kretam Holding Berhad, Chairman Tekala Corporation Berhad, Chairman Seng Hup Berhad dan Pengerusi Ramatex Berhad. Tahun 1999 menjadi Ketua Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB). Pada tahun 2008, ia telah menerima gelar PhD di bidang Komunikasi di Universitas Putra Malaysia setelah menghabiskan tujuh tahun untuk menyelesaikan tesisnya.

 Karier Politik 

 Sekretaris Politik dan Ketua Pemuda UMNO 
Pada tahun 1986, Zahid diangkat sebagai sekretaris politik Najib Razak selama masa jabatannya sebagai Menteri Pemuda (1986–1990) dan kemudian Menteri Pertahanan (1990–1995). Ia terpilih sebagai Ketua Pemuda UMNO pada tahun 1996. Ia pernah menjadi Ketua Pemuda UMNO Cabang Bagan Datuk, Wakil Ketua Pemuda UMNO Negara Bagian Perak, dan Ketua Komunikasi UMNO untuk Pemuda UMNO.

 Terpilih sebagai Wakil Rakyat dan Dewan Tertinggi UMNO 
Pada tahun 1995, Ahmad Zahid Hamidi menjadi anggota parlemen setelah memenangkan kursi parlemen Bagan Datuk di Perak dalam pemilihan umum.

Pada tahun 1999, Zahid terpilih kembali sebagai Anggota Parlemen Bagan Datuk di Perak dalam pemilihan umum. Ia terpilih menjadi anggota Dewan Tertinggi UMNO pada tahun berikutnya.

 Karier di Pemerintahan Barisan Nasional 
Setelah memenangkan kursi untuk ketiga kalinya pada pemilihan umum 2004, Zahid diangkat menjadi Wakil Menteri Pariwisata oleh mantan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Semasa menjadi Wakil Menteri, ia meraih gelar Doktor Filsafat dari UPM, dengan tesis berjudul Barisan Nasional Manifesto As Agenda for Malay Language Newspaper During the General Election Campaign.

Dalam tsunami politik tahun 2008, Zahid kembali mempertahankan kursi parlemen Bagan Datuk pada saat banyak kader kelas berat BN dikalahkan. Dia kemudian diangkat menjadi Menteri penuh di Departemen Perdana Menteri. Pada perombakan kabinet bulan April 2009, Zahid diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Perdana Menteri Najib Razak.

Ia mampu mempertahankan kursi parlemennya di Bagan Datoh pada pemilu 2013, meski dengan mayoritas menurun. Ia diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 2013, menggantikan Hishamuddin Hussein yang sebelumnya menjabat posisi Zahid di Kementerian Pertahanan.

Pada Juli 2015, ia diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri ke-11 menggantikan Muhyiddin Yasin melalui perombakan kabinet.

 Pemilu Malaysia 2008 
Dalam pemilihan umum Malaysia 2008, Ahmad Zahid Hamidi bertanding menggunakan tiket Barisan Nasional. Ia telah bertanding di Bagan Datok, negara bagian Perak. Ahmad Zahid Hamidi telah menang dengan mendapat suara sebanyak 13.115. Calon lawan ialah Madzi Hasan dari PKR mendapat 10.423 suara dan kalah. Suara yang didapatkan adalah 70%. Surat suara tak sah sebanyak 814.

 Presiden UMNO 
Ahmad Zahid Hamidi terpilih sebagai Presiden UMNO pada tahun 2018 setelah mengalahkan dua calon lainnya, yakni Khairy Jamaluddin dan Tengku Razaleigh Hamzah. Hasil ini menjadikannya presiden baru UMNO untuk periode 2018-2023 dan juga Ketua Oposisi pertama dari koalisi BN.

Namun, setelah menghadapi tekanan yang meningkat selama berminggu-minggu untuk mundur sebagai presiden partai dan menyerukan jajak pendapat partai yang baru, Zahid akhirnya mengumumkan keputusannya untuk mundur sementara dan mengambil cuti pada 18 Desember 2018. Wakilnya, Mohamad Hasan, bertindak sebagai pemimpin partai. Pada tanggal 30 Juni 2019, ia mengumumkan kembalinya dari "cuti taman" dan kembali berperan aktif sebagai presiden UMNO.

Sebelum pemilu Malaysia 2022, Zahid Hamidi berhasil membawa UMNO/BN menuju kemenangan di pemilihan negara bagian di Melaka pada tahun 2021 dan Johor pada tahun 2022

 Pemilu Malaysia 2022 
Dalam pemilihan umum Malaysia 2022, Zahid memimpin partai UMNO dan Barisan Nasional dan mencapai hasil terburuknya dalam sejarah Malaysia, hanya mempertahankan 26 kursi dari 222 kursi di Dewan Rakyat (Barisan Nasional mempertahankan 30 secara total). Beberapa tokoh penting seperti Khairy Jamaluddin, Tengku Razaleigh Hamzah, Azeez Rahim, Tengku Zafrul Aziz, dan Mahdzir Khalid kalah dari kandidat PH atau PN. UMNO/BN juga dikalahkan di beberapa pemilihan negara bagian yang diadakan di Pahang dan Perak, dan kehilangan semua kursi di Perlis. Zahid sendiri terpilih kembali sebagai anggota Dewan Rakyat dari Bagan Datuk dengan mayoritas tipis. Setelah kekalahan pemilu, Zahid menghadapi tekanan internal untuk mengundurkan diri sebagai Presiden UMNO.

Walaupun kalah pemilu, saingan UMNO/BN yakni Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional gagal mendapatkan suara mayoritas di Dewan Rakyat, sehingga menciptakan parlemen yang digantung. Meskipun ada klaim dari Muhyiddin Yassin bahwa Perikatan Nasional memiliki mayoritas yang cukup untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, dengan alasan dukungan dari PN, BN, GPS dan GRS, Zahid mengatakan bahwa BN belum bernegosiasi dengan GPS atau PN mengenai pembentukan pemerintahan dengan BN, dan juga menyatakan bahwa anggota parlemen BN telah setuju untuk membiarkan dia memutuskan dengan siapa BN akan bersekutu untuk membentuk pemerintahan.

Setelah bernegosiasi dengan PH di Seri Pasifik, Zahid Hamidi memutuskan untuk mendukung pemerintahan Anwar Ibrahim sesuai dengan perintah Yang di-Pertuan Agong. Walaupun keputusan ini ditentang oleh banyak kader UMNO yang merujuk ke ungkapan Zahid Hamidi yang berkata "No Anwar, No DAP, No Bersatu", ia menegaskan bahwa ungkapan tersebut hanya untuk strategi pemenangan pemilu 2022 dan kerja sama antar kedua koalisi tersebut tidak menghilangkan citra identitas koalisi.

 Kembali ke Pemerintahan 
Pada 3 Desember 2022, Zahid Hamidi kembali dilantik sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia, menjadikannya orang pertama yang diangkat ke posisi ini dua kali, di bawah dua administrasi berbeda. Zahid Hamidi juga dilantik sebagai Menteri Pembangunan Desa dan Wilayah Malaysia pada tanggal yang sama.

 Kontroversi 

 Tuntutan Hukum 
Ahmad Zahid telah digugat oleh pengusaha Amir Bazli Abdullah karena diduga meninju wajahnya pada tanggal 16 Januari 2006 di klub rekreasi Country Heights di Kajang, Selangor, menyebabkan pengusaha tersebut menderita patah tulang hidung dan mata kiri bengkak. Kasus ini diajukan ke pengadilan perdata selama enam tahun sebelum masalah tersebut diselesaikan di luar pengadilan.

 Pernyataan Kontroversial 
Tak lama setelah unjuk rasa Black 505 setelah Pemilihan Umum Malaysia ke-13 karena klaim kecurangan pemilu dan manipulasi suara, ia mengatakan bahwa warga Malaysia yang tidak puas dengan sistem politik negaranya dan tidak menyukai pemerintahan BN harus "tersesat" dari negara tersebut. Pernyataan ini telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga negara, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai masa depan politiknya dalam masyarakat multiras. Pernyataan itu disampaikan setelah serangkaian demonstrasi jalanan yang dipimpin oleh partai oposisi yang menolak hasil pemilihan umum Malaysia ke-13. Tindakan pertamanya sebagai Menteri Dalam Negeri adalah memerintahkan tindakan keras terhadap para pemimpin oposisi dan perbedaan pendapat, sehingga membuatnya terlibat dalam kontroversi yang lebih besar karena undang-undang penghasutan digunakan untuk mencoba menekan suara partai-partai oposisi.

Pada bulan Oktober 2018 pasca Sulawesi Tengah diamuk gempa bumi dan tsunami brutal pada 28 September 2018, Ahmad Zahid Hamidi dikecam masyarakat Indonesia karena menganggap kejadian bencana alam di Sulawesi Tengah "amukan Ilahi kepada kelompok LGBT di Indonesia karena mereka diperbolehkan tinggal di Indonesia" tanpa mengetahui Malaysia sedang mengirimkan bantuan kemanusiaan ke korban bencana alam di Sulawesi Tengah.

 Kasus Korupsi 
Semenjak UMNO kalah dalam pemilihan umum ke-14, berbagai tuduhan dilontarkan kepadanya akibat tidak menuruti desakan Perdana Menteri saat itu untuk membubarkan UMNO. Sebagai Presiden UMNO yang tidak mempunyai jabatan di pemerintahan, Zahid menjalani perjalanan politik yang sulit dan berliku.

Pada tanggal 18 Oktober 2018, Zahid ditangkap oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) dan didakwa di pengadilan keesokan harinya atas 45 dakwaan pelanggaran kepercayaan (CBT), penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang yang melibatkan total RM114 juta ( sekitar US$27,4 juta) dana Yayasan Akalbudi. Ia kemudian kembali didakwa dengan pelanggaran CBT lainnya, yang melibatkan RM10 juta. Pada 20 Februari 2019, Zahid kembali didakwa dengan biaya CBT tambahan, yang melibatkan RM260,000.

Pada 26 Juni 2019, Zahid menjadi subjek 7 dakwaan korupsi baru yang melibatkan S$4,2 juta (RM12,8 juta) yang diduga diterimanya dari operator sistem visa asing (VLN) dengan total RM42,76 juta dalam kapasitasnya sebagai Menteri Dalam Negeri saat itu. Pada hari berikutnya, ia menghadapi 33 dakwaan lagi dengan total RM42,76 juta yang melibatkan sistem VLN dua tahun sebelumnya. Tuduhan terakhir menjadikan jumlah total tagihan terutang menjadi 87.

Pada 24 Januari 2022, Pengadilan Tinggi Malaysia memerintahkan Zahid untuk membela diri dari 47 dakwaan korupsi, pelanggaran kepercayaan, dan pencucian uang dana Yayasan Akalbudi. Hakim Datuk Collin Lawrence Sequerah mengambil keputusan tersebut setelah menemukan bahwa jaksa telah berhasil menetapkan kasus prima facie untuk semua dakwaan terhadap Zahid, yang juga merupakan pendiri yayasan yang terlibat.

Pada 17 Februari 2022, mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin membeberkan rincian lebih lanjut mengenai klaimnya bahwa Ahmad Zahid memintanya untuk mengintervensi dalam kasus pengadilan yang menjeratnya. Muhyiddin mengatakan Zahid berkunjung beberapa hari setelah dia menjabat sebagai perdana menteri dengan membawa setumpuk berkas. Dia mengatakan dia menolak ikut campur dalam kasus pengadilan Zahid dan Najib Razak, yang memicu kemarahan mereka dan mengakibatkan upaya untuk mengganggu stabilitas pemerintah yang dipimpin oleh Muhyiddin Yasin.

Pada tanggal 23 Februari 2022, Mahathir Mohamad mengatakan dia mengadakan pertemuan dengan Zahid sebelum Zahid menjadi perdana menteri pada tahun 2018. Mahathir mengatakan Zahid pergi ke rumahnya bersama tiga orang lainnya dan berusaha bersikap baik padanya agar tidak dituduh melakukan kesalahannya saat UMNO sedang berkuasa.

 Pemilihan Umum Malaysia dan Penyelesaian Banjir 
Pada 17 September 2022, Zahid mengatakan jika pemilihan umum ke-15 digelar tahun tersebut, BN bersedia menanggung banjir dan hujan lebat. Ia menggambarkan sinyal yang diberikan anggota partai agar pemilihan umum ke-15 digelar dalam waktu dekat sudah jelas dan nyata.

Namun, pernyataannya menuai kritikan dari berbagai pihak terutama para pimpinan partai oposisi, termasuk Presiden Amanah Mohamad Sabu yang menggambarkan pemilu saat musim banjir menimbulkan ketidaknyamanan pada pengeluaran masyarakat dan lembaga pemerintah. Bahkan, katanya, Komisi Pemilihan Umum (SPR) perlu mengucurkan dana yang lebih besar untuk menangani pemilu, terutama di daerah yang berisiko terdampak banjir.

 Perlepasan tanpa Pembebasan Tuntutan 
Pada tanggal 4 September 2023, jaksa memberitahu Pengadilan untuk tidak melanjutkan kasus mereka. Mereka mengemukakan 11 alasan agar pengusutan secara detail bisa dilakukan menyusul beberapa surat perwakilan yang disampaikannya. Pembela, melalui perwakilannya, telah mengangkat isu-isu dan bukti-bukti baru yang memerlukan penyelidikan yang lebih menyeluruh oleh jaksa penuntut dan MACC. Jaksa juga ingin memastikan tidak ada unsur 'miscarriage of justice' yang dapat mencoreng nama baik institusi Kejaksaan Agung dan MACC.

Oleh karena itu, pada tanggal 23 September 2022, Zahid dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Malaysia atas 40 dakwaan suap terkait skema visa, dan tujuh dakwaan karena dugaan menerima suap saat menjadi menteri dalam negeri dari tahun 2013 hingga 2018 dengan status perlepasan tanpa pembebasan tuntutan (DNAA). Namun, ia masih menghadapi dakwaan terkait dengan penyalahgunaan dana Yayasan Akalbudi.

 Dukungan Petisi Pengampunan Najib Razak 
Dalam pidatonya kepada kader UMNO di pengarahan khusus pada tanggal 27 Agustus 2022, Zahid Hamidi mengatakan partainya akan mengadakan kampanye petisi untuk mendesak agar Najib diberikan pengampunan kerajaan. Anggota Dewan Rakyat dari Klang Charles Anthony Santiago [my] mengatakan pemohonan pemberian pengampunan kerajaan kepada Najib yang sedang dipenjara seperti bermain-main dengan lembaga hukum.

 Hasil pemilihan 
+ Parlemen Malaysia: Bagan Datuk, Perak Angka persentase berdasarkan jumlah pemilih. Hasil hanya tersedia dari pemilihan umum 2004 election.TahunCalonSuara%LawanSuara%Jumlah surat suaraMayoritasHasil akhir1995 (UMNO)17,64686.24%Asha'ri Marsom (S46)2,81613.76%21,93714,83062.02%1999 (UMNO)12,93860.86%Mohamad Dahalan Arhsad (PKR)8,32139.14%22,1644,61760.24%2004 (UMNO)17,04979.08%Ayyathurai Achutharaman (PKR)4,51020.92%22,69012,53966.38%2008 (UMNO)13,11555.72%Madhi Hasan (PKR)10,42344.28%24,4142,69270.42%2013 (UMNO)17,17653.27%Madhi Hasan (PKR)15,06846.73%33,0692,10882.83%2018  (UMNO)18,90951.37%Pakhrurrazi Arshad (PKR)13,83637.59%37,6205,07379.89%Ata Abdul Muneim Hasan Adli (PAS)4,06111.03%2022  (UMNO)16,57839.61%Shamsul Iskandar Md. Akin (PKR)16,23038.78%41,85634871.94%Muhammad Faiz Na'aman (BERSATU)8,82221.08%Tawfik Ismail (Independen)2260.54%

 Referensi 

 Pranala luar 




|-

|-

|-

|-

Kategori:Wakil Perdana Menteri Malaysia
Kategori:Menteri Malaysia
Kategori:Anggota Dewan Rakyat
Kategori:Politikus Malaysia
Kategori:Politikus Organisasi Bangsa Melayu Bersatu
Kategori:Tokoh dari Perak
Kategori:Tokoh keturunan atau kelahiran Indonesia
Kategori:Tokoh Melayu Malaysia
Kategori:Tokoh Islam Malaysia
Kategori:Tokoh Jawa
Kategori:Tokoh Malaysia keturunan Indonesia
Kategori:Alumni Universitas Malaya