Federasi Negeri-Negeri Melayu

Federasi Negeri-Negeri Melayu (, akronim FMS) adalah suatu federasi dari empat negara bagian protektorat di Semenanjung Malaya—Selangor, Perak, Negeri Sembilan, dan Pahang—yang didirikan oleh pemerintah Britania Raya pada tahun 1895. Federasi ini berlangsung hingga tahun 1946, ketika wilayah ini digabungkan bersama dengan Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu untuk membentuk Uni Malaya. Dua tahun kemudian, perserikatan tersebut berubah menjadi Federasi Malaya dan menjadi Malaysia pada tahun 1963 dengan penambahan dari Borneo Utara Britania (sekarang dikenal sebagai Sabah), Sarawak, dan Singapura.

Britania Raya mengurus urusan luar negeri dan pertahanan federasi, sementara negara ini mengurus kebijakan dalam negeri. Residen Jenderal Britania akan memberikan saran bagi urusan domestik, dan negara terikat dengan traktat untuk mengikuti saran itu. Ibu kota federasi ini adalah Kuala Lumpur.

 Awal mula Pembentukan Federasi Negeri-Negeri Melayu di Semenanjung Melayu 

 1.   Latar Belakang 
Sebelum terbentuknya negeri negeri melayu di Semenanjung Malaya, di awali dengan pengaruh Buddha oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang Sumatra yang mendominasi dari abad ke 9 hingga abad ke 13. Kemudian pengaruh kerajaan Majapahit masuk ke semenanjung Malaya pada abad ke 14. Kemudian mulai perlahan ada konversi pengaruh islam pada akhir abad ke 14 dimana naiknya kekuasaan dari kesultanan malaka dibawah seorang sultan muslim pada abad ke 15. Malaka sebagai pusat perdagangan regional di selat malaka seperti antara pedagang dari Cina, Arab, Melayu, dan india memperdagangkan barang yang berharga. Terinspirasi dari perdagangan yang kaya, armada portugis menguasai Malaka 1511 yang menjadi awal dari ekspansi bangsa Eropa ke wilayah Asia Tenggara. Kemudian belanda mengalahkan bangsa portugis di Malaka pada tahun 1641 dan di tahun 1795 kedudukan Portugis di Penang juga digantikan oleh Inggris. Pada tahun 1826, terbentuk Koloni Inggris di Semenanjung Malaya yang dikenal sebagai the British settlements of Malacca, Penang, and Singapore. Inggris pada abad ke 19 hingga awal abad ke 20, Inggris mendirikan protektorat atas kesultanan melayu di wilayah semenanjung. Kemudian pada tahun 1895, wilayah kesultanan melayu tersebut sebagai Negeri Negeri Melayu Bersekutu (Federated Malay States).

Dalam meningkatnya kepentingan kebijakan ekonominya, kendali langsung Inggris atas semua wilayah Semenanjung Malaya secara bertahap ditetapkan dari kuartal terakhir abad ke-19 hingga dekade kedua abad ke-20. Perjanjian Pangkor tahun 1874 merupakan tonggak penting dalam hubungan formal antara Inggris Raya dan negeri-negeri Melayu dan perluasan kekuasaan Inggris berikutnya di seluruh semenanjung Malaya. Negeri negeri Melayu di Semenanjung Malaya dilakukan setelah Inggris menancapkan kekuasaan di wilayah kesultanan Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang. Kemudian Perjanjian Persekutuan di tanda tangani pada tahun 1895 yang membentuk Negeri-negeri melayu bersekutu (NNMB) . Tujuan utama dari Inggris yaitu memudahkan melaksanakan kuasa pemerintahan, penanganan masalah dan menjaga kepentingan ekonomi di semenanjung Malaya. Otoritas Inggris secara progresif diformalkan dan dikonsolidasikan melalui British Malaya—disebut sebagai Pan-Malaya—yang terdiri dari tiga kelompok yang terintegrasi secara longgar: Straits Settlements, Federated Malay States, dan Unfederasi Malay States. Pada awal abad ke-20, hanya ada sedikit, jika ada, rasa identitas nasional di antara orang-orang yang tinggal di British Malaya, dengan kesetiaan mereka baik kepada negara tempat tinggal mereka atau tanah air mereka. Malaya pada dasarnya adalah entitas politik tanpa visi bersama untuk pembangunan nasional.

 2.   Malaya Inggris (British Malaya) 

 A.  Perjanjian Pangkor dengan Negara-negara Federasi Melayu 
Diformulasikan oleh pemerintah Inggris dan para pemimpin Melayu lokal yang turun-temurun di Perak, Perjanjian Pangkor pada bulan Januari 1874 membuat penyelesaian pertikaian suksesi kerajaan Perak yang menguntungkan Raja Abdullah dan meredam pertikaian antara kelompok-kelompok Tionghoa untuk menguasai tambang timah di Bukit Larut. Pertumbuhan pesat perdagangan timah sejak pertengahan abad ke-19 telah membawa serta masuknya tenaga kerja Tionghoa ke negara-negara pantai barat penghasil timah di Perak, Selangor, dan Negeri Sembilan. Persaingan sengit antara perkumpulan etnis Tionghoa, bisnis saingan dan kelompok sosial yang terbentuk di sekitar dialek dan keanggotaan klan, bertepatan dengan pertikaian untuk mengendalikan bea masuk timah yang ditambah dengan persaingan politik yang intens di antara para penguasa Melayu setempat. Inggris turut mengambil tindakan ikut campur pada bagian-bagian dari komunitas perdagangan Straits Settlements yang membiayai tambang, campur tangan untuk menjaga dan memperkuat kepentingan komersial mereka di tanah yang mereka anggap kaya akan sumber daya alam.

 B. Sistem Residen 
Berdasarkan perjanjian pangkor 1874, residen dijabati oleh orang berkebangsaan Inggris yang kemudian menempati negeri-negeri persekutuan tanah melayu.

Sistem Residen adalah sistem yang diperkenalkan oleh Inggris di Negeri-negeri Melayu Bersekutu untuk menasihati Sultan dalam pentadbiran negeri. Sistem ini diterapkan setelah Perjanjian Pangkor pada tahun 1875. Penandatanganan dilakukan di atas kapal HMS Pluto antara pihak Inggris yang diwakili oleh Sir Andrew Clarke dengan pihak Kesultanan Perak diwakili oleh Sultan Abdullah bin Jafar. Namun adanya unsur turut ikut campur dalam urusan dalam negeri Perak baru disadari oleh pihak sultan Perak Sultan Abdullah bin Jafar setelah ditandatangani perjanjian tersebut.

C. Dampak Perjanjian Pangkor

Perjanjian Pangkor memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap wilayah Perak. Adapun beberapa dampak Perjanjian Pangkor, antara lain:

 Masyarakat Perak merasa tidak senang karena Inggris yang ikut campur pada berbagai urusan negara.
 Pihak Inggris berhasil menguasai tambang untuk melancarkan perdagangan dan memberikan keuntungan bagi Inggris.
 Pihak Inggris mengangkat Sultan Abdullah dan melengserkan Raja Ismail yang tengah berkuasa kala itu.
 Pelantikan Residen Inggris untuk menjadi penasihat Sultan. Hal ini dimaksudkan agar Inggris mudah dalam terlibat di dalam urusan kerajaan.

Berikut beberapa hal yang terjadi akibat sistem Residen:

 Sultan dan pembesar kehilangan kuasa
 Residen menguruskan segala hal pentadbiran negeri
 Residen memiliki hak untuk memungut cukai
 Residen campur tangan dalam bidang kuasa sultan dan pembesar
 Sistem perhambaan yang diamalkan secara turun-temurun oleh masyarakat Melayu tradisional dihapuskan oleh residen

Beberapa Residen yang dilantik di Federasi Negeri-Negeri Melayu adalah J.W.W Birch di Perak, J.G. Davidson di Selangor, Martin Lister di Negeri Sembilan, J.P. Rodger di Pahang. Perjanjian Pangkor mengatur penunjukan Residen Inggris untuk memberi nasihat kepada Sultan Perak dalam semua hal yang memengaruhi administrasi umum, termasuk menjaga perdamaian dan keamanan, mengawasi pengumpulan pendapatan dari perpajakan, dan mendorong pembangunan ekonomi. Dengan demikian, sistem Residen melibatkan kendali Inggris atas semua aspek administrasi selain yang menyentuh Islam dan adat istiadat Melayu. Perjanjian tersebut mengisyaratkan keberangkatan formal dari kebijakan resmi sebelumnya untuk tidak melakukan intervensi oleh Inggris dalam urusan negara-negara Melayu. Pengaturan perjanjian serupa dicapai sekitar periode yang sama dengan para penguasa di Selangor, Negri Sembilan, dan Pahang, dengan masing-masing menerima Residen yang ditunjuk Inggris.

Pada tanggal 1 Juli 1896, Negara-negara Federasi Melayu, yang menggabungkan tiga negara tetangga Negri Sembilan, Selangor, dan Perak di sisi barat semenanjung, dan Pahang di sisi timur, secara resmi berdiri melalui Perjanjian Federasi, dengan Kuala Lumpur ditetapkan sebagai ibu kota administratif dari empat negara bagian yang dilindungi Inggris. Negara-negara Federasi Melayu dikelola oleh Dewan Federal, yang dipimpin oleh Komisaris Tinggi Inggris dan dibantu oleh Residen Jenderal, dengan Inggris bertanggung jawab atas pertahanan dan urusan luar negeri. Untuk tujuan administratif, setiap negara bagian dibagi lagi menjadi distrik-distrik yang dikelola oleh Pejabat Distrik Inggris.

D. Pemukiman Selat (Straits Settlements)

Sejak April 1867, tiga kota pelabuhan yang berlokasi strategis, Penang, Malaka, dan Singapura, diperintah langsung sebagai Koloni Mahkota Inggris (British Crown Colony) di Permukiman Selat (British Straits Settlements), setelah sebelumnya dikendalikan sebagai satu unit administratif oleh Perusahaan Hindia Timur Inggris (East India Company). Pelabuhan-pelabuhan ini awalnya digunakan untuk mendukung dan melindungi rute perdagangan pengiriman yang menguntungkan Perusahaan Hindia Timur ke Tiongkok dan tempat lain di Asia. Sebagian besar perdagangan dunia ke Asia timur melewati Selat Malaka. Pulau Penang di utara semenanjung adalah pemukiman pertama yang diamankan melalui perjanjian dengan Kedah pada akhir abad ke-18. Singapura, dengan lokasi perdagangannya yang lebih menguntungkan di selatan, mengikutinya melalui perjanjian dengan Kesultanan Johor pada tahun 1819. Malaka telah diserahkan oleh Belanda dan pengaturan ini diformalkan melalui Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824, yang membagi Kepulauan Melayu menjadi zona Inggris di utara dan zona Belanda di selatan.

Ketiga Permukiman Selat masing-masing memiliki status pelabuhan bebas bahwa  pengiriman dan kargo dagang dapat masuk dan keluar tanpa pajak. Permukiman-permukiman ini menjadi batu loncatan bagi perluasan kendali Inggris atas negeri -negeri Melayu di semenanjung malaya. Permukiman-permukiman tersebut—khususnya Singapura, yang merupakan pusat pelabuhan selatan yang berkembang pesat untuk perdagangan ekspor komoditas dan impor Barat dan Asia yang terus berkembang, diuntungkan oleh Negara-negara Melayu yang berada di bawah perlindungan Inggris.

Melalui serangkaian perjanjian, Inggris Raya secara bertahap memperoleh kedaulatan atas sembilan kesultanan Melayu di semenanjung (bahwa Penang dan Malaka bukan kesultanan). Empat di antaranya akhirnya dikelompokkan bersama sebagai Negara-negara Melayu Federasi dan lima sebagai Negara-negara Melayu Tak Berfederasi.

E.  Negara-negara Melayu Tak Berfederasi

Pada tahun 1826, Inggris Raya, melalui Perusahaan Hindia Timur, menandatangani perjanjian rahasia yang dikenal sebagai Perjanjian Burney dengan Kerajaan Siam. Para penguasa dari empat negara bagian Melayu utara dan timur, Kedah, Perlis, Trengganu, dan Kelantan, tidak hadir selama penandatanganan perjanjian tersebut. Inggris mengakui kedaulatan Siam atas negara-negara bagian tersebut, dan Siam menerima kepemilikan Inggris atas Penang dan Provinsi Wellesley (sekarang Seberang Perai), sebuah daerah pedalaman sempit di seberang pulau Penang, dan mengizinkan Perusahaan Hindia Timur untuk berdagang dengan bebas di Trengganu dan Kelantan. Pada tahun 1909, Perjanjian Inggris-Siam ditandatangani oleh pihak-pihak yang sama dan melalui perjanjian tersebut, Siam setuju untuk melepaskan klaimnya atas Kedah, Perlis, Trengganu, dan Kelantan, yang secara resmi berada di bawah kendali Inggris, sementara Pattani tetap menjadi wilayah Siam.

Kesultanan Johor, di selatan semenanjung, menerima perjanjian perlindungan dengan Inggris Raya pada tahun 1885, dan pada tahun 1914 menyerah pada tekanan Inggris untuk menerima Penasihat Inggris yang bertempat tinggal. Johor, meskipun menerima status protektorat, tetap berada di luar Negara-negara Melayu Federasi. Johor, yang multietnis dan telah diuntungkan secara ekonomi dari kedekatannya dengan Singapura, sebanding dengan empat negara bagian Negara-negara Melayu Federasi dalam tingkat perkembangannya.

Berbeda dengan Negara-negara Melayu Federasi, Negara-negara Melayu Tidak Federasi lebih otonom dengan para penguasanya menikmati beberapa kebijaksanaan politik dan mereka tidak dikelola secara kolektif. Masing-masing memiliki Penasihat Inggris dalam pemerintahannya. Selain Johor yang lebih maju, negara-negara bagian ini sangat pedesaan dan sebagian besar penduduknya Melayu, dengan pekerjaan yang sangat terkonsentrasi di pertanian dan perikanan tradisional.

F.  Sabah and Sarawak

Sabah dan Sarawak, yang memperoleh status kolonial pada tahun 1946, dikelola secara terpisah dari negara-negara Melayu di semenanjung dan Singapura serta dari satu sama lain. Terpisah dari Semenanjung Malaya oleh sekitar 500 kilometer Laut Cina Selatan, kedua negara yang luas, berpenduduk sedikit, dan kaya sumber daya ini berada di dunia yang jauh dari kehidupan politik dan ekonomi Malaya.

Pada tahun 1881, British North Borneo Chartered Company didirikan dan mulai mengelola wilayah di pulau Kalimantan yang telah diserahkan oleh Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Wilayah Kalimantan Utara ini, yang kemudian dikenal sebagai Sabah, dijadikan Protektorat Inggris pada tahun 1888, yang masih dikelola oleh Perusahaan, yang juga mengelola Labuan hingga tahun 1906 ketika bergabung dengan Straits Settlements. Bahasa Indonesia: Setelah pendudukan Jepang pada tahun 1941–1945, wilayah ini menjadi Koloni Mahkota Inggris di Borneo Utara pada bulan Juli 1946.

Sarawak juga ada sebagai protektorat Inggris sejak tahun 1888 dan diperintah oleh keluarga Brooke. Sultan Brunei mengangkat James Brooke, seorang petualang Inggris, sebagai Raja Sarawak, sebagai hadiah atas bantuannya dalam meredakan pemberontakan di Brunei. Sarawak secara bertahap diperluas dengan hibah tanah tambahan dari Sultan, dan wilayah Sungai Lawas dibeli dari North Borneo Chartered Company pada tahun 1905.

Setelah berakhirnya pendudukan Jepang pada tahun 1945, Sabah dan Sarawak berada di bawah 17 tahun pemerintahan kolonial Inggris langsung. Pada bulan September 1963, mereka menjadi negara bagian anggota terbesar dari Federasi Malaysia, meskipun tertinggal secara ekonomi dan sosial dari negara bagian di semenanjung. Di bawah Konstitusi Federal, Sabah dan Sarawak mempertahankan kontrol yang lebih besar atas imigrasi, pendidikan, dan layanan sipil daripada yang dinikmati oleh negara bagian di semenanjung.

G.  Malaysia

Walaupun tidak ada rencana untuk penentuan nasib sendiri, dominasi kolonial Inggris di semenanjung Melayu telah dilemahkan sebagai dampak dariPerang Dunia II secara umum, dan pendudukan Jepang secara khusus. Setelah Jepang menyerah, Pemerintahan Militer Inggris berlangsung dalam waktu singkat hingga Maret 1946 ketika Inggris berupaya memaksakan Persatuan Malaya. Permukiman Selat dibubarkan. Penang dan Malaka kemudian dikelompokkan dengan Negara-negara Melayu Tak Berfederasi dan Negara-negara Melayu Berfederasi untuk membentuk Persatuan Malaya pada tanggal 1 April 1946.

Persatuan ini akan memiliki kedaulatan tunggal dan kewarganegaraan bersama, dengan mengalihkan yurisdiksi atas negara-negara bagian dari para sultan ke mahkota Inggris dan dengan menawarkan kewarganegaraan kepada orang Melayu dan non-Melayu dengan persyaratan yang sama. Namun, ada pertentangan luas terhadap sistem administrasi yang dipaksakan secara politis oleh Inggris ini, khususnya ditandai di antara orang Melayu di Negara-negara Melayu yang Tidak Berfederasi yang takut akan penyusupan ras lain.

Pada bulan Februari 1948, pemerintah kolonial Inggris mengusulkan perjanjian baru untuk menggantikan Persatuan Malaya dalam bentuk Federasi Malaya yang terdiri dari 11 negara bagian di semenanjung dan dengan para penguasa Melayu memainkan peran penting dalam administrasinya melalui dewan legislatif federal dan dewan eksekutif yang diketuai oleh Komisaris Tinggi Inggris. Federasi, yang bertahan meskipun berbagai upaya pemisahan diri oleh Penang, Kelantan, dan Johor, menyediakan dasar untuk dekolonisasi Inggris berikutnya dan pencapaian kemerdekaan penuh pada bulan Agustus 1957. Proses pembentukan berbagai wilayah yang akhirnya bersatu membentuk Malaysia pada tahun 1963 melalui Malaysia Agreement 1963 dan semuanya memiliki latar belakang administrasi kolonial Inggris yang sama.

 Referensi 

 Harrison, Cuthbert Woodville. An Illustrated Guide to the Federated Malay States. 1923
 George Palmer Putnam Collection of Amelia Earhart Papers © Purdue University

Kategori:Malaya Britania
Kategori:Sejarah Malaysia