Partai Keadilan Rakyat

Partai Keadilan Rakyat (disingkat: PKR atau dengan akronim KEADILAN) adalah partai politik di Malaysia yang merupakan hasil gabungan Partai Keadilan Nasional (KeADILan) dan Partai Rakyat Malaysia (PRM).Ejaan untuk "partai" di Malaysia adalah "parti" (bahasa Melayu) dan "party" (bahasa Inggris) PKR seringkali menyerukan Reformasi yang digaung-gaungkan oleh seorang mantan anggota Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Anwar Ibrahim pada 1998.

Dalam pemilihan umum pertama yang diikuti oleh partai tersebut pada tahun 1999, partai tersebut memenangkan lima kursi di Dewan Rakyat. Kebangkitan koalisi Barisan Nasional yang berkuasa pada pemilihan umum tahun 2004 mengurangi partai tersebut menjadi hanya satu kursi. Namun, gelombang pemilu pada pemilu 2008 yang memihak oposisi meningkatkan keterwakilan partai di parlemen menjadi 31 kursi, serta memungkinkan mereka membentuk pemerintahan di 5 negara bagian. Hal ini memicu pengunduran diri Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dan pencabutan larangan berpolitik selama lima tahun yang dikenakan pada Anwar Ibrahim pada 14 April 2008.

Koalisi Pakatan Harapan mengalahkan Barisan Nasional, yang telah memerintah negara itu selama 60 tahun sejak kemerdekaan, pada pemilihan umum tahun 2018, sehingga memungkinkan koalisi tersebut untuk membentuk pemerintahan. Namun, pembelotan dari dalam PKR serta keluarnya Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) dari koalisi menyebabkan runtuhnya pemerintahan PH setelah hanya 22 bulan berkuasa, yang berpuncak pada krisis politik Malaysia tahun 2020 yang mengakibatkan bangkitnya kekuasaan. pemerintahan Perikatan Nasional dengan sekutu yang berubah menjadi musuh, Muhyiddin Yassin sebagai pemimpinnya. Koalisi PH kembali berkuasa setelah pemilu 2022. Pemilu tersebut menghasilkan parlemen yang digantung untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut, tetapi persekutuan dengan koalisi lain memungkinkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 melalui pemerintahan persatuan dengan saingan politiknya di Barisan Nasional serta koalisi politik lainnya seperti Gabungan Partai Sarawak dan partai-partai pendukung lainnya untuk mencapai dua pertiga mayoritas di Dewan Rakyat.

Partai ini mendapat dukungan kuat dari negara-negara perkotaan seperti Selangor, Penang, Perak, Negeri Sembilan dan Johor, serta ibu kota Kuala Lumpur. Hal ini mempromosikan agenda dengan penekanan kuat pada keadilan sosial dan antikorupsi, serta mengadopsi platform yang berupaya menghapuskan Kebijakan Ekonomi Baru untuk menggantikannya dengan kebijakan ekonomi yang mengambil pendekatan non-etnis dalam pemberantasan kemiskinan dan memperbaiki perekonomian. ketidakseimbangan.

 Sejarah 

 Awal Berdiri 
Partai Keadilan Nasional merupakan sebuah partai politik Malaysia yang lahir dari gelombang Reformasi yang melanda negara tersebut setelah pemecatan Anwar Ibrahim dari UMNO pada 2 September 1998. Sejumlah LSM dan partai oposisi kemudian mendirikan Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia (GERAK). Pendukung reformasi kemudiannya mendirikan Pergerakan Keadilan Sosial (ADIL) untuk memberi platform kepada perjuangan mereka.

Setelah itu, usaha mendirikan partai politik menghadapi jalan buntu disebabkan oleh Pendaftar Pertubuhan (Registry of Societies). Maka gerakan Reformasi memutuskan untuk mengambil alih sebuah partai kecil yang telah terdaftar iaitu Ikatan Masyarakat Islam Malaysia yang didirikan pada 1990. Peluncuran Partai Keadilan Nasional diadakan pada 4 April 1999.

 Langkah Kajang 
Pada tahun 2014, Direktur Strategi Partai yang saat itu menjabat Wakil Presiden sekaligus Sekretaris Jenderal, Rafizi Ramli memprakarsai Gerakan Kajang yang gagal dalam upaya untuk menggulingkan Menteri Besar Selangor ke-14, Abdul Khalid Ibrahim, dan melantik pemimpin de facto partai tersebut, Anwar Ibrahim. sebagai penggantinya. Manuver politik tersebut mengakibatkan krisis politik selama sembilan bulan di negara bagian Selangor dan koalisi Pakatan Rakyat, yang juga melibatkan istana Selangor, pemilihan sela yang menghabiskan uang pembayar pajak sebesar RM1,6 juta, dan partai tersebut kehilangan satu kursi di majelis Selangor dan Parlemen Malaysia. PKR juga akhirnya tidak mendapatkan Menteri Besar yang diinginkannya. Krisis ini diakhiri dengan penunjukan Wakil Presiden PKR, Azmin Ali, sebagai Menteri Besar Selangor ke-15. Banyak analis politik menilai Langkah Kajang yang dilakukan oleh PKR sebagai kegagalan besar.

 Langkah Port Dickson 
Pada 12 September 2018, anggota petahana dari Port Dickson Danyal Balagopal Abdullah mengundurkan diri sebagai Anggota Parlemen Port Dickson untuk mengizinkan Anwar Ibrahim, yang telah diberikan pengampunan kerajaan oleh kepala negara Malaysia, Yang di-Pertuan Agong untuk masuk kembali ke parlemen setelah absen selama 3 tahun . Pengunduran diri tersebut menyebabkan pemilihan sela Port Dickson pada tahun 2018 dan dijuluki 'Langkah PD'. Anwar memenangkan kursi tersebut dengan peningkatan mayoritas dibandingkan enam kandidat lainnya.

 Ideologi 
Konstitusi PKR mempunyai salah satu prinsip inti, pembentukan "masyarakat yang adil dan bangsa yang demokratis, progresif dan bersatu". Secara praktiknya, partai ini terutama berfokus pada upaya memajukan keadilan sosial, keadilan ekonomi, memberantas korupsi politik dan masalah hak asasi manusia dalam kerangka non-etnis.

 Hasil pemilu 

 Pemilihan Komposisi Kursi yang diperebutkan Jumlah suara % Hasil pemilihan Pemimpin1999  67  30; tidak ada perwakilan di Parlemen  Wan Azizah Wan Ismail2004  88 648,087 5.37%  11 kursi; pemerintahan kemudian oposisi   Wan Azizah Wan Ismail2008  75 998,870 11.97%  31 kursi; pemerintahan  Wan Azizah Wan Ismail2013  99  1; tidak ada perwakilan di Parlemen  Wan Azizah Wan Ismail2018  72 648,087 5.37%  15 kursi; pemerintahan kemudian oposisi   Wan Azizah Wan Ismail2022  102 998,870 11.97% 11 kursi; pemerintahan  Anwar Ibrahim

 Hasil pemilu negara bagian

 Pemilihan Komposisi Kursi yang diperebutkan Jumlah suara % Hasil pemilihan Pemimpin1978  (sebagai PPPM)  1 ; tidak ada perwakilan di Parlemen Ganga Nayar2018  34 648,087 5.37% 11 kursi; pemerintahan kemudian oposisi   Mohamad Sabu2022  55 998,870 11.97% 11 kursi; pemerintahan  Mohamad Sabu1978  (sebagai PPPM)  1 ; tidak ada perwakilan di Parlemen Ganga Nayar2018  34 648,087 5.37% 11 kursi; pemerintahan kemudian oposisi   Mohamad Sabu2022  55 998,870 11.97% 11 kursi; pemerintahan  Mohamad Sabu1978  (sebagai PPPM)  1 ; tidak ada perwakilan di Parlemen Ganga Nayar2018  34 648,087 5.37% 11 kursi; pemerintahan kemudian oposisi   Mohamad Sabu2022  55 998,870 11.97% 11 kursi; pemerintahan  Mohamad Sabu

 Referensi 

 Catatanm kaki 

 Pranala luar 
  Wikipedia Bahasa Melayu

Kategori:Partai politik di Malaysia