Perhimpunan Advokat Indonesia

Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang disingkat PERADI adalah salah satu organisasi profesi advokat yang sah di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang didirikan pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan.

Perjalanan panjang PERADI untuk mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi tunggal advokat, akhirnya membawa hasil. Pertama kali, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta, menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki keraguan kepada PERADI sebagai salah-satu organisasi profesi advokat.

Walaupun Pemerintah Indonesia telah mengakui eksistensi PERADI, tetapi calon-calon Advokat PERADI masih belum dapat menjadi Advokat karena Mahkamah Agung Republik Indonesia menunda pengambilan sumpah advokat sehubungan masih adanya organisasi lain yang mengaku sebagai organisasi yang sah. Namun pada tanggal 25 Juni 2009, dengan Surat No.089/KMA/VI/2010, Ketua Mahkamah Agung, yang menyaksikan langsung penandatanganan perdamaian antara PERADI dengan KAI, mencabut surat Ketua MA terdahulu.

Maka dengan demikian, lengkaplah sudah eksistensi PERADI di Indonesia, karena secara de jure dan de facto, PERADI telah diterima dan diakui sebagai organisasi salah-satu wadah advokat di Republik Indonesia.

 Sejarah 

Organisasi ini, mulai dikenal oleh masyarakat penegak hukum, pada 7 April 2005, di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, yang dihadiri 600 Advokat se-Indonesia, serta dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Organisasi ini, berdiri tidak kurang dari 20 bulan sejak diundangkannya UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Pada awalnya, sesuai UU di atas, tugas dan wewenang Organisasi Advokat ini dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Dan untuk menjalankan tugas tersebut, pada 16 Juni 2003, organisasi tersebut, menyepakati untuk melaksanakan tugas dan wewenang organisasi advokat sebelum terbentuknya organisasi advokat yang dimaksud dalam UU Advokat dengan nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

KKAI, sebelum akhirnya membentuk PERADI, telah menyelesaikan sejumlah persiapan :

 Melakukan verifikasi nama dan jumlah Advokat yang masih aktif di Indonesia.
 Membentuk Komisi Organisasi untuk mempersiapkan konsep organisasi Advokat.
 Pembentukan Komisi Sertifikasi, yang mempersiapkan segala sesuatu terkait pengangkatan Advokat baru.

Setelah terbentuknya PERADI, maka organisasi ini telah memutuskan beberapa hal mendasar sebagai berikut :

 Tata cara bagi para Advokat asing untuk bisa bekerja di Indonesia
 Pembentukan Dewan Kehormatan Sementara, berkedudukan di Jakarta dan saat ini telah dibentuk Dewan Kehormatannya sesuai dengan yang ada di laman PERADI.
 Membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia ( KP2AI )

 Pengurus 
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia masa jabatan 2020-2025, memiliki struktur organisasi:

 Ketua Umum: Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
 Ketua Harian/Wakil Ketua Umum: R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H.
 Sekretaris Jenderal: Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H.
 Bendahara Umum: Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H.

Selain itu, PERADI memiliki fokus pengembangan di beberapa bidang, yaitu :

 Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, dengan ketua : Dr. Nikolas Simanjuntak, S.H., M.H.
 Bidang Organisasi dan Pengembangan Advokat Muda, dengan ketua : Rusmin Widjaya, S.H.
 Bidang Keanggotaan, dengan ketua  Muhenri Sihotang, S.H., M.H.
 Bidang Kerjasama Antar Lembaga, dengan ketua : Hendra Dinatha, S.H., M.H.
 Bidang Publikasi, Hubungan Masyarakat dan Protokoler, dengan ketua : R. Riri Purbasari Dewi, S.H., LL.M., MBA.
 Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Sertifikasi dan Kerjasama Universitas, dengan ketua : Prof. Dr. Ir. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., CLA.
 Bidang Kesenian, Olahraga dan Sosial, dengan ketua : Kevin Satriawan Tandra, S.H.
 Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Disabilitas, dengan ketua :  I Enny Sri Handajani, S.H., M.H.
 Bidang Pengangkatan Advokat dan Magang, dengan ketua : Ardian Ramandha Rizaldi, S.H.
 Bidang Pendidikan Berkelanjutan, dengan ketua : Hendronoto Soesabdo, S.H., LL.M.
 Bidang Pembelaan Organisasi, dengan ketua : Budi M. Oloan P. Hasibuan, S.H., M.Kn.
 Bidang Pendidikan, Rekomendasi, Pengawasan Advokat Asing dan Pendidikan Spesialis Profesi, dengan ketua : Dr. Yunus Edward Manik, S.H., LL.M.
 Bidang Pembelaan Profesi Advokat, dengan ketua : Antoni Silo, S.H.
 Bidang Kerjasama Internasional, dengan ketua : Johannes C. Sahetapy-Engel, S.H., M.H.

 Garis waktu 

 2024 
Ujian Profesi Advokat (UPA), adalah syarat wajib bagi seseorang untuk bisa menjalani profesi sebagai advokat di Indonesia. UPA ini diadakan oleh PERADI secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Pada Sabtu, 14 Desember 2024 diadakan UPA gelombang kedua tahun 2024 yang diadakan secara serentak di 39 kota di Indonesia dan diikuti, tidak kurang dari 3.080 peserta, di mana peserta terbanyak datang dari Jakarta yaitu mendekati 1.100 peserta yang diadakan di Universitas Tarumanagara. Jumlah peserta UPA kali ini meningkat dari yang sebanyak 2.975 peserta pada periode sebelumnya. Walaupun terus terjadi peningkatan peserta maupun tingkat kelulusan, tetapi jumlah kebutuhan akan advokat masih jauh dari ideal di mana rasio yang ada adalah 65.000 advokat PERADI berbanding dengan tidak kurang dari 280.000.000 penduduk Indonesia. Dalam UPA kali ini, turut serta Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2024 - 2029, yang mengikuti UPA kali ini di Universitas Kristen Maranatha di kota Bandung.

Peringatan 20 tahun usia PERADI, dilaksanakan pada 21 Desember 2024, bertempat di Gedung PERADI. Saat ini PERADI telah memiliki anggota di seluruh Indonesia, tidak kurang dari 70.000 orang advokat. Dalam acara di hari itu, PERADI menjalin kerjasama dengan Persatuan Purnabakti Hakim Indonesia (Perpahi) yang diketuai oleh Prof. Muhammad Saleh, dengan penandatanganan MoA (Memorandum of Agreement) antara kedua belah pihak. Diharapkan kerjasama antara dua organisasi ini akan banyak memberikan keuntungan untuk masyarakat.
 Galeri 

 Referensi 

 Pranala luar 
  Situs Resmi Perhimpunan Advokat Indonesia

Kategori:Lembaga hukum di Indonesia
Kategori:Organisasi profesi