Anny Ratnawati

{{Infobox Officeholder
|name               = 
|image              = Wakil Menteri Keuangan Anna Ratnawati.jpg
|imagesize          =
|caption            = Anny Ratnawati sebagai Wakil Menteri Keuangan
|office             = Wakil Menteri Keuangan Indonesia ke-6
|order              =
|alongside          = Mahendra Siregar (2011–13)Bambang Brodjonegoro <small>(2013–14)
|order              =
|term_start         = 20 Mei 2010
|1blankname         =Menteri
|1namedata          =
Anny Ratnawati () adalah akademisi dan ekonom berkebangsaan Indonesia. Ia pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan Indonesia.

 Riwayat Hidup 

 Pendidikan 
Ia memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (1985), Magister Ekonomi Pertanian, dari Institut Pertanian Bogor (1989), dan Doktor Ekonomi Pertanian, dari Institut Pertanian Bogor (1996).

 Karier 
Ia juga menjabat sebagai Dosen Ekonomi dan Manajemen pada Institut Pertanian Bogor (1987–sekarang). Sebelumnya Ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI (2008–2011), Wakil Ketua Komisi Pengawas SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) (2012–2014), Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio dari Kementerian Keuangan (2012–2014) dan Wakil Menteri Keuangan RI (2010-2014).

Sebelum menjadi Wakil Menteri Keuangan, Ia pernah menjabat sebagai anggota Badan Supervisi Bank Indonesia.

 Wakil Menteri Keuangan RI (2010-2014) 
Ia menjadi Wakil Menteri Keuangan RI menggantikan Anggito Abimanyu. Selama menjadi Wakil Menteri Keuangan, Ia pernah menandatangani kebijakan terkait kesetaraan gender sebesar Rp 1,7 triliun rupiah yang merupakan program dari MDG's (Millennium Development Goals).

Ia juga pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi pembangunan kompleks olahraga Hambalang. Hal ini terkait posisinya sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan yaitu sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, ketika Ia bersaksi saat diperiksa oleh KPK Ia beralasan pendanaan terkait proyek Hambalang disetujui oleh Komisi X DPR RI yang merupakan komisi yang berwenang dalam urusan olahraga.

Selain Hambalang, Ia juga pernah diperiksa KPK terkait pendanaan proyek e-KTP.

Selain itu, menjelang pergantian pemerintahan pada tahun 2014, Ia sempat meminta pemerintahan yang akan menggantikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terkait subsidi bahan bakar minyak yang dimintanya untuk tepat sasaran.

 Pasca Wakil Menteri Keuangan 
Ia diangkat sebagai Komisaris Independen BNI dalam RUPS pada tanggal 17 Maret 2015 dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai tanggal 8 Juni 2015 hingga 16 Maret 2017. Pada tanggal yang sama, Ia mendapat penugasan khusus sebagai Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

 Penghargaan 
 70px Bintang Mahaputera Utama (11 Oktober 2014)

 Referensi 

Kategori:Ekonom Indonesia
Kategori:Dosen Indonesia
Kategori:Dosen Institut Pertanian Bogor
Kategori:Alumni Institut Pertanian Bogor
Kategori:Tokoh Jawa
Kategori:Tokoh Yogyakarta
Kategori:Tokoh dari Kota Yogyakarta
Kategori:Politikus Indonesia
Kategori:Wakil menteri Indonesia
Kategori:Penerima Bintang Mahaputera Utama