Organisasi Kementerian Negara Indonesia

Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 140 tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam Peraturan Presiden Nomor 140 tahun 2024 Kementerian Negara dikelompokkan menjadi empat kelompok yakni: Kementerian Kelompok I; Kementerian Kelompok II; Kementerian Kelompok III; dan Kementerian Koordinator.

 Kementerian Kelompok I 
Kementerian Kelompok I adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelompok Kementerian I terdiri dari:
 Kementerian Dalam Negeri
 Kementerian Luar Negeri
 Kementerian Pertahanan

 Kedudukan dan Tugas 
Kementerian Kelompok I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.

 Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas Kementerian Kelompok I menyelenggarakan fungsi:
 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
 pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Disamping itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Presiden, Kementerian dapat menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementerian.

 Susunan 
Susunan Kementerian Kelompok I terdiri atas:
 unsur pimpinan yaitu Menteri (ditambah Wakil Menteri untuk Kementerian tertentu)
 unsur pembantu pimpinan yaitu Sekretariat Jenderal
 unsur pelaksana yaitu Direktorat Jenderal
 unsur pengawas yaitu Inspektorat Jenderal
 unsur pendukung yaitu Badan dan/atau Pusat
 unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 Kementerian Kelompok II 
Kementerian Kelompok II adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelompok Kementerian II terdiri dari:
 Kementerian Agama
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Kementerian Keuangan
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 Kementerian Kesehatan
 Kementerian Sosial
 Kementerian Ketenagakerjaan
 Kementerian Perindustrian
 Kementerian Perdagangan
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 Kementerian Perhubungan
 Kementerian Komunikasi dan Informatika
 Kementerian Pertanian
 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang

 Kedudukan dan Tugas 
Kementerian Kelompok II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.

 Fungsi 
Kementerian Kelompok II menyelenggarakan fungsi:
 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
 pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
 pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Disamping itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Presiden, Kementerian dapat menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing Kementerian.

 Susunan 
Susunan organisasi Kementerian Kelompok II terdiri atas:
 unsur pimpinan yaitu Menteri
 unsur pembantu pimpinan yaitu Sekretariat Jenderal
 unsur pelaksana yaitu Direktorat Jenderal
 unsur pengawas yaitu Inspektorat Jenderal
 unsur pendukung yaitu Badan dan/atau Pusat
 unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau unit Vertikal (khusus Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, dan keuangan).

 Kementerian Kelompok III 
Kementerian Kelompok III adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Kementerian Kelompok III terdiri dari:
 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian Investasi
 Kementerian Sekretariat Negara

 Kedudukan dan Tugas 
Kementerian Kelompok III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.

 Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas Kementerian Kelompok III menyelenggarakan fungsi:
 perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
 koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
 menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

 Susunan Pelaksana 
organisasi Kementerian Kelompok III terdiri atas:
 unsur pimpinan yaitu Menteri
 unsur pembantu pimpinan yaitu Sekretariat Kementerian
 unsur pelaksana yaitu Deputi
 unsur pengawas yaitu Inspektorat

 Kementerian Koordinator 
Kementerian Koordinator adalah Kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian. Kementerian Koordinator terdiri dari:
 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 Kedudukan dan Tugas 
Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.

 Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:
 koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya;
 pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya.

 Susunan Organisasi 
Susunan organisasi Kementerian Kelompok III terdiri atas:
 unsur pimpinan yaitu Menteri Koordinator
 unsur pembantu pimpinan yaitu Sekretariat Kementerian Koordinator
 unsur pelaksana yaitu Deputi
 unsur pengawas yaitu Inspektorat

 Wakil Menteri 

Dalam melaksanakan tugas Menteri tertentu dapat dibantu oleh Wakil Menteri (disingkat Wamen) sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian. Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.

 Unit Pelaksana Teknis 
Unit Pelaksana Teknis (disingkat UPT) adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang ditetapkan oleh Menteri setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

 Staf Ahli 

Menteri atau Menteri Koordinator dapat dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Kementerian atau Kementerian Koordinator. Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Menteri Koordinator dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Kementerian Koordinator. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri atau Menteri Koordinator sesuai keahliannya. Staf Ahli paling banyak 5 (lima) Staf Ahli dan tidak melebihi jumlah unsur pelaksana.

 Staf Khusus 

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri atau Menteri Koordinator sesuai penugasan Menteri atau Menteri Koordinator dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Kementerian atau Kementerian Koordinator.

 Lihat pula 
 Daftar Susunan Organisasi Kementerian Negara Indonesia

 Referensi 

Kategori:Kementerian Indonesia