Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara () yang disingkat menjadi BAKN adalah badan yang dapat dibantu oleh akuntan, ahli, analis keuangan dan peneliti dibentuk pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan menetapkan susunan dan keanggotaan berjumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas usul fraksi pada permulaan tahun sidang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap.

Badan akuntabilitas Publik ini terdapat pula dibeberapa negara antara lain di Inggris menggunakan nama Public Accounts Committee, Australia dengan nama Joint Committee of Public Accounts and Audit atau di India bernama Committee on Public Accounts

 Organisasi 
Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua bersifat kolektif dan kolegial yang dipilih dari anggota dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

 Tugas 
 Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
 Menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi-komisi
 Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dilakukan atas permintaan komisi
 Memberikan masukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan
 Mengusulkan kepada komisi agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan.
 Meminta penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 Hasil kerja disampaikan kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna secara berkala.

 Internasional 
 Inggris 
Public Accounts Committee (PAC) merupakan sebuah komite yang dipilih dari House of Commons di Inggris yang bertanggung jawab mengawasi pengeluaran pemerintah untuk memastikan efektif dan jujur.
 Australia 
Joint Committee of Public Accounts and Audit (JCPAA) sejak pertama kali didirikan pada tahun 1913 merupakan lembaga Commonwealth untuk menjelaskan keabsahan, efisiensi dan efektivitas penggunaan uang publik.
 India 
Committee on Public Accounts pertama kali dibentuk pada tahun 1921 yang terdiri dari 22 anggota yang 15 anggota berasal dipilih oleh Lok Sabha dan 7 Anggota dipilih oleh Rajya Sabha bertugas mendalami pengeluaran pemerintah dan laporan dari Pengawas Keuangan dan Auditor Jenderal.

 Anggota 
 Nama  Fraksi  Jabatan H. Ahmad Muzani  Partai Gerakan Indonesia Raya  Ketua MAYJEN TNI (PURN) Yahya Sacawiria, S.IP., MM	 Partai Demokrat  Wakil Ketua Prof.Dr.Ismet Ahmad  Partai Amanat Nasional	 Anggota Ir. Nur Yasin, MBA  Partai Kebangkitan Bangsa  Anggota Ir. A. Edwin Kawilarang  Partai Golongan Karya  Anggota Drs. H. A. Fauzi Achmad, MBA	 Partai Hati Nurani Rakyat 	Anggota DRA. Eva Kusuma Sundari MA, MDE  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  Anggota DR. A.W Thalib, MSi  Partai Persatuan Pembangunan  Anggota DR. Mohamad Sohibul Iman  Partai Keadilan Sejahtera	 Anggota

 Sekretariat 
 Nama  Jabatan M. Yus Iqbal, SE.  Kepala Bagian Tuti Retnowati, B.Sc  Kepala Sub Bagian Rapat  Eko Riswanto, SE.  Kepala Sub Bagian Tata Usaha Endang Wahyuni, SE. Staf Achmad Ridho, SE. Jati Prasetyaningsih Endang Setia Purnama Nurul Istiqlal 

 Referensi 

 Pranala luar 
 Situs Resmi mengenai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara 
 Ketua, Wakil ketua dan Anggota 
 Sekretariat

 Pustaka 



API