Sidang Militer Internasional untuk Timur Jauh

Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (Inggris: International Military Tribunal for the Far East, disingkat IMTFE), juga dikenal dengan nama Pengadilan Tokyo, Pengadilan Kejahatan Perang Tokyo, atau kadang hanya disebut Pengadilan saja, adalah pengadilan internasional yang mulai diselenggarakan pada 3 Mei 1946 dengan tujuan untuk mengadili para pemimpin kekaisaran Jepang atas tiga kategori kejahatan: "Kelas A" (kejahatan terhadap perdamaian), "Kelas B" (kejahatan perang), dan "Kelas C" (kejahatan terhadap kemanusiaan), yang dilakukan selama Perang Dunia II. Kelas yang pertama merujuk pada konspirasi bersama mereka untuk memulai dan menjalankan perang, dan dua yang terakhir merujuk pada kekejaman, di mana salah satunya yang paling terkenal adalah Pembantaian Nanking.

Pengadilan Tokyo sesungguhnya bukan satu-satunya forum untuk menghukum penjahat perang Jepang, hanya saja merupakan yang paling terkenal. Bahkan, negara-negara Asia korban mesin perang Jepang mengadili lebih banyak orang Jepang - diperkirakan lima ribu orang - dan menghukum mati sebanyak 900 orang serta memenjarakan seumur hidup sejumlah lebih dari setengahnya.

Dua puluh delapan personel militer dan pemimpin politik Jepang didakwa dengan kejahatan Kelas A, dan lebih dari 5.700 warga negara Jepang didakwa dengan kejahatan Kelas B dan C, sebagian besar kerena menyebabkan penyiksaan tahanan. Kejahatan yang dilakukan oleh tentara dan pihak berwenangan Jepang dalam pendudukan Korea dan Cina, khususnya Manchuria (Manchukuo), bukanlah bagian dari persidangan ini. Cina menjalankan sendiri 13 persidangan, dan menghasilkan hukuman atas 504 orang dan eksekusi atas 149 orang.

Kaisar Jepang Hirohito, dan semua anggota keluarga kerajaan, seperti Pangeran Asaka, tidak dituntut atas keterlibatan mereka dalam salah satu dari tiga kategori kejahatan tersebut. Sebanyak 50 orang tersangka, seperti Nobusuke Kishi, yang kemudian menjadi Perdana Menteri; dan Yoshisuke Aikawa, kepala zaibatsu Nissan dan pemimpin masa depan Chuseiren; didakwa tetapi dibebaskan tanpa pernah diadili pada tahun 1947 dan 1948. Shiro Ishii menerima imunitas karena memberikan data yang dikumpulkan dari eksperimennya pada tahanan hidup.

Persidangan berakhir pada tanggal 12 November 1948.

 Latar belakang 

Pengadilan dibentuk untuk mengimplementasikan Deklarasi Kairo, Deklarasi Potsdam, Dokumen Kapitulasi, dan Konferensi Moskwa. Deklarasi Potsdam menuntut adanya pengadilan dan hukuman bagi orang-orang yang telah "menipu dan menyesatkan" rakyat Jepang untuk terlibat dalam perang. Namun, banyak pertentangan di antara Sekutu dan di dalam pemerintahan mereka mengenai pihak yang mengadili dan cara mengadili para penjahat perang. Meskipun belum ada konsensus, Jenderal Douglas MacArthur, Komandan Tertinggi Sekutu, telah memutuskan untuk memulai penangkapan-penangkapan. Pada 11 September, seminggu setelah menyerahnya Jepang, ia memerintahkan penangkapan 39 orang tersangka—sebagian besar dari mereka adalah anggota kabinet perang Jenderal Hideki Tōjō. Tōjō mencoba bunuh diri, tetapi berhasil dipulihkan oleh dokter-dokter AS.

 Persiapan pengadilan 
jmpl|Para hakim

Pada 19 Januari 1946, MacArthur mengeluarkan suatu proklamasi khusus yang memerintahkan pembentukan Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh. Pada hari yang sama, ia juga menyetujui Piagam Tokyo, yang menetapkan cara pembentukan pengadilan, kejahatan-kejahatan yang akan diadili, dan cara pengadilan berfungsi. Piagam itu umumnya mengikut model Proses Nürnberg. Pada 25 April, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Piagam Tokyo, diumumkan Peraturan Prosedur Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh dengan amendemen.Rules of Procedure of the International Military Tribunal for the Far East. April 25, 1946.

 Hakim 

MacArthur menunjuk panelis hakim yang terdiri atas 12 orang, sembilan orang dari negara-negara yang menandatangani Dokumen Kapitulasi.
 Negara Hakim Latar belakang Opini Australia Sir William Webb Hakim Pengadilan Tinggi Australia  Presiden Pengadilan Mendukung (Separate) Canada Edward Stuart McDougall Hakim Pengadilan Banding Quebec Tiongkok Mayor Jenderal Mei Ju-ao Jaksa dan Anggota Legislatif Yuan Prancis Henri Bernard Jaksa Agung Bangui  Kepala Penuntut Pengadilan Militer Paris Tidak setuju (Dissenting) India Radhabinod Pal Pengajar Fakultas Hukum Universitas Calcutta  Hakim Pengadilan Tinggi Calcutta Tidak setuju (Dissenting) Belanda Profesor Bert Röling Profesor Hukum Universitas Utrecht Tidak setuju (Dissenting) Selandia Baru Erima Harvey Northcroft Hakim Mahkamah Agung Selandia Baru; mantan Jaksa Angkatan Darat Selandia Baru Filipina Kolonel Delfin Jaranilla Jaksa  Hakim Mahkamah Agung Filipina Mendukung (Separate) Inggris Yang Mulia (The Honourable) Lord Patrick Hakim, Senator Kolega Hakim Amerika Serikat John P. Higgins Hakim Ketua Mahkamah Agung Massachusetts Amerika Serikat Mayor Jenderal Myron C. Cramer Jaksa Angkatan Darat AS  Menggantikan Hakim Higgins pada Juli 1946 Uni Soviet Mayor Jenderal I. M. Zaryanov Anggota Kolegium Militer Mahkamah Agung Uni Soviet

 Terdakwa 
Ada sebanyak 28 terdakwa, kebanyakan dari mereka adalah pejabat militer dan pemerintah.

 Sipil 

 Koki Hirota, Perdana Menteri (1936–37), Menteri Luar Negeri Jepang (1933–36, 1937–38)
 Kiichiro Hiranuma, Perdana Menteri (1939), Presiden Dewan Penasihat
 Naoki Hoshino, Kepala Sekretaris Kabinet
 Kōichi Kido, Penjaga Cap Pribadi Kaisar
 Toshio Shiratori, Duta Besar Jepang untuk Italia
 Shigenori Tōgō, Menteri Luar Negeri Jepang (1941–42, 1945)
 Mamoru Shigemitsu, Menteri Luar Negeri Jepang (1943–45)
 Kaya Okinori, Menteri Keuangan Jepang (1941–44)
 Yōsuke Matsuoka, Menteri Luar Negeri Jepang (1940–41)

 Militer 

 Jenderal Hideki Tojo, Perdana Menteri Jepang (1941–44), Menteri Perang Jepang (1940–44), Ketua Kantor Staf Umum Angkatan Darat Kekaisaran Jepang (1944)
 Jenderal Sadao Araki, Menteri Perang Jepang (1931–34)
 Jenderal Kenji Doihara, Kepala Badan Intelijen di Manchukuo
 Kolonel Kingoro Hashimoto, pendiri Sakurakai
 Marsekal Lapangan Shunroku Hata, Menteri Perang Jepang (1939–40)
 Jenderal Seishirō Itagaki, Menteri Perang Jepang (1938–39)
 Jenderal Heitarō Kimura, komandan Pasukan Area Burma
 Jenderal Kuniaki Koiso, Perdana Menteri Jepang (1944–45), Gubernur-Jenderal Korea (1942–44)
 Jenderal Jirō Minami, Gubernur Jenderal Korea (1936–42)
 Laksamana Armada Osami Nagano, Menteri Angkatan Laut Jepang (1936–37), Kepala Staf Umum Angkatan Laut Kekaisaran Jepang (1941–44)
 Laksamana Madya Takazumi Oka, Kepala Biro Angkatan Laut
 Letnan Jenderal Hiroshi Ōshima, Duta Besar Jepang untuk Jerman
 Jenderal Yoshijirō Umezu, Komandan Tentara Kwantung, Ketua Kantor Staf Umum Angkatan Darat Kekaisaran Jepang (1944–45))

 Lain 

 Shūmei Ōkawa, filsuf politik dan ideolog

 Lihat pula 
 Sidang Nürnberg
 Jugun Ianfu
 Kejahatan perang Jepang
 Kejahatan perang Sekutu pada Perang Dunia II
 Komisi Kejahatan Perang Filipina
 Pawai Kematian Bataan
 Pembantaian Pulau Bangka
 Pembantaian Manila
 Pembantaian Nanking
 Pengadilan kejahatan perang Nanjing
 Penjara Sugamo
 Nanking (film): Sebuah film Tiongkok tahun 2007 mengenai Pembantaian Nanking.
 Tokyo Trial (film): Sebuah film Tiongkok tahun 2006.
 Unit 731

 Referensi 

 Catatan 

 Buku 


 Byas, Hugh (1942). Government by Assassination. New York: Knopf.






 Web 




 Baca lebih jauh 












 Pranala luar 
 Zhang Wanhong, "From Nuremberg to Tokyo: Some Reflections on the Tokyo Trial" Cardozo Law Review, vol. 27 (2006) 


Kategori:Kejahatan terhadap kemanusiaan
Kategori:Jepang
Kategori:Kejahatan perang Jepang