Organisasi Bangsa dan Masyarakat yang Tidak Terwakili

Organisasi Bangsa dan Masyarakat yang Tidak Terwakili () adalah organisasi internasional yang didirikan untuk memfasilitasi suara negara dan masyarakat yang tidak terwakili dan terpinggirkan di seluruh dunia. Organisasi ini dibentuk pada 11 Februari 1991 di Den Haag, Belanda. Anggotanya terdiri dari masyarakat adat, minoritas, negara tidak diakui, dan wilayah pendudukan.

UNPO bekerja untuk mengembangkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri, memberikan saran dan dukungan terkait dengan pertanyaan pengakuan internasional dan otonomi politik, melatih kelompok tentang cara mengadvokasi  penyebab mereka secara efektif, dan secara langsung mengadvokasi tanggapan internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap kelompok anggota UNPO.  Beberapa mantan anggota, seperti Armenia, Timor Timur, Estonia, Latvia, Georgia dan Palau, telah memperoleh  kemerdekaan penuh dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Barbara Crossette, Those Knocking, Unheeded, at UN's Doors Find Champion, New York Times, 18 December 1994.Tishkov, Valerie, An Anthropology of NGOs , Eurozine, Juli 2008

 Anggota 
Berikut ini merupakan daftar anggota UNPO.

Negara pendiri diperlihatkan dengan latar belakang merah muda dan huruf tebal.
 Anggota Tanggal bergabung Diwakili oleh  Abkhazia  Kementerian Luar Negeri Republik Abkhazia   Aceh  Acheh Sumatra National Liberation Front  Afrikaners  Front Kemerdekaan Plus
()   Ahvaz  Partai Solidaritas Demokrat Ahwaz   Azerbaijan Selatan  Partai Demokrat Azerbaijan Selatan   Balochistan  Partai Nasional Balochistan (Mengal)
(bahasa Urdu: بلوچستان نيشنل پارٹی)  Baluchestan BaratPartai Rakyat Balochistan Bangsa AsyurAliansi Universal Asyur
() Bangsa YorubaIlana Omo Oodua (d.h. Kongres Yoruba Sedunia)  Barotseland  Aliansi Kemerdekaan Nasional Barotse  Biafra Gerakan Aktualisasi Negara Berdaulat Biafra   Bretagne  Kelc’h An Dael   Catalunya  Majelis Nasional Katalan
()   Distrik Kolumbia  Delegasi Kongres Kenegaraan Distrik Kolumbia   Gilgit Baltistan  Aliansi Demokratik Gilgit Balkistan   Guam  Pemerintah Guam  Haratin  Inisiatif Kebangkitan Gerakan Abolisionis di Mauritania
()  Jalur Bukit ChittagongPartai Serikat Rakyat Jalur Bukit Cittagong
(; Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti)  Mong  Kongres Rakyat Mong Sedunia   Kabylia  Gerakan Penentuan Nasib Sendiri Kabylia-Pemerintah Provinsi Kabylia   Khmer Krom  Federasi Khmers Kamboja-Krom  Kurdistan IranPartai Demokrat Kurdi Iran dan Partai Komala Kurdi Iran  Lezgin Otonomi Nasional dan Budaya Federal Lezgin   Madhesi  Aliansi Madhesi Merdeka
() Maluku Selatan6 Agustus 1991Republik Maluku Selatan Mongolia SelatanPusat Informasi Hak Asasi Manusia Mongolia Selatan  Nagalim  Dewan Sosialis Nasional Nagaland   Ogaden  Front Pembebasan Nasional Ogaden
()   Ogoni  Gerakan untuk Kelangsungan Hidup Rakyat Ogoni   Oromo  Front Pembebasan Oromo
(bahasa )   Papua Barat1991Organisasi Papua MerdekaRakyat BellaAsosiasi Mali untuk Pelestarian Budaya Bella Rehoboth BastersCaptains Council Republik TiongkokYayasan Demokrasi Taiwan
()  Savoy  Pemerintah Provinsi Negara Savoy   Sindhudesh  Institut Sindhi Dunia   Somaliland  Pemerintah Somaliland  SuluYayasan Sembilan Suku Sulu Tatar KrimeaMajelis Tatar Krimea
(; Qırımtatar Milliy Meclisi)  Tibet  Pemerintahan Tibet Pusat
()  Togoland BaratYayasan Kelompok Belajar Tanah Air  Turkistan Timur  Kongres Uighur Sedunia
(; Dunya Uyghur Qurultiyi) Zambezi31 Juli 2020Gerakan untuk Kelangsungan Hidup Ras Sungai Zambesia

 Mantan anggota 
Beberapa anggota UNPO keluar karena pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perjanjian otonomi, atau karena alasan lain. Berikut daftar mantan anggota dan anggota yang dibekukan.

Bekas anggota yang menjadi bagian dari PBB disorot dengan latar belakang biru dan huruf miring. Anggota pendiri (dari 11 Februari 1991) disorot dengan latar belakang merah muda dan huruf tebal.
 Mantan anggota Tanggal bergabung Tanggal keluarCatatan  Aborigin Australia   Diwakili oleh Komite Nasional Perlindungan Hak Kulit Hitam   Amazigh   Diwakili oleh Kongres Amazigh Sedunia  Arab SelatanDiwakili oleh Majelis Demokratik Selatan untuk Penentuan Nasib Sendiri bagi Rakyat Arab Selatan    Menjadi anggota PBB pada tahun 1992   Bangsa Albania di Makedonia Utara   Mencapai kesepakatan hak lebih luas dengan Makedonia Utara pada tahun 2001  Bangsa Hungaria di RumaniaUniunea Democrată Maghiară din România Bangsa KarenniDiwakili oleh Partai Progresif Nasional Karenni Bangsa LakotaDiikuti deklarasi Republik LakotaBangsa Nuxalk  Bangsa Yunani di Albania   Diwakili oleh Omonoia   Bashkortostan     Batwa   Undang-Undang Cagar Budaya   Bougainville   Mencapai kesepakatan otonomi dengan Papua Nugini pada tahun 2000  Buffalo River Dene Nation    Burma   Diwakili oleh Dewan Nasional Persatuan Burma
(; pengucapan [pjìdàʊɰ̃zṵ mjəmà nàɪɰ̃ŋàɰ̃ əmjóðá kàʊɰ̃sì])   Buryatia   Diwakili oleh Perhimpunan Seluruh Buryat untuk Pengembangan Kebudayaan   Cabinda  Front untuk Pembebasan Enklave Cabinda   Chameria   Yayasan Demokratik Chameria ()   Chin   Diwakili oleh Front Nasional Chin   Chuvash     Cordillera   Diwakili oleh Asosiasi Rakyat Cordillera  Degar-Montagnards   Diwakili oleh Yayasan Montagnards     Menjadi anggota PBB pada tahun 1991  Gagauzia   Mencapai kesepakatan otonomi dengan Moldova pada tahun 1994     Menjadi anggota PBB in 1991   Ingushetia     Ingria    Kalahui HawaiiDiwakili oleh Ka Lahui Hawaii Kamerun SelatanDiwakili oleh Dewan Nasional Kamerun Selatan dan Dewan Pemerintahan Amazonia (mulai September 2018)  Khalistan   Keanggotaan dibekukan pada tanggal 4 Agustus 1993 dan dibekukan secara permanen pada tanngal 22 Januari 1995. Komi     Kosovo   Diwakili oleh Liga Demokratik Kosovo  Kumyk     Kurdistan Irak   Diwakili oleh Partai Demokrat Kurdistan dan Persatuan Patriotik Kurdistan     Menjadi anggota PBB pada tahun 1991  Maasai   Diwakili oleh Perempuan Maasai untuk Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi   Maohi   Diwakili oleh Hiti Tau   Mapuche   Diwakili oleh Dewan Antardaerah Mapuche  Mari    Masyarakat Adat Amerika Latin 2016   Mon   Diwakili oleh Liga Persatuan Mon   Moro   Diwakili oleh Front Pembebasan Islam Moro, otonomi, dan perjanjian damai dengan pemerintah pada tahun 2014  Nahua Del Alto Balsas     (Belau)   Menjadi anggota PBB pada tahun 1994  Republik Chechnya Ichkeria  Rusyn     Sakha    Sanjak   Diwakili oleh Dewan Nasional Bosnia Sanjak   Scania (Skåneland)   Keanggotaan dibekukan pada tanggal 18 September 2011.Organisasi Internasional N – W   Shan     Sirkasia  Diwakili oleh Asosiasi Sirkasia Internasional  Talysh  Diwakili oleh Gerakan Talysh Nasional   Tatarstan     Timor Timur   Menjadi anggota PBB pada tahun 2002 sebagai Timor Leste   Trieste (Wilayah Merdeka Trieste)  Diwakili oleh TRIEST NGO  Tsimshian    Turkmen IrakDiwakili oleh Front Turkmen Irak, Gerakan Nasionalis Turkmen, Gerakan Wafa Turkmen, dan Persatuan Islam Turkmen Irak  Tuva     Udmurt     Vhavenda   Diwakili oleh Front Patriotik Dabalorivhuwa   Zanzibar   Diwakili oleh Alternatif Demokratik Zanzibar, bekerjasama dengan Front Persatuan Warganegara 

 Sekretaris Jenderal 
 Michael van Walt van Praag 1991–1997
 Tsering Jampa 1997–1998
 Helen S. Corbett 1998–1999
 Erkin Alptekin 1999–2003
 Marino Busdachin 2003–sekarangSekretariat dan Presidensi UNPO, situs web UNPO.

 Kritik 

Valery Tishkov, Direktur Institut Etnologi dan Antropologi di Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia dan mantan Menteri Rusia untuk kebangsaan, mengkritik UNPO dengan menyatakan:
The UNPO's activities in The Hague took a different track when the flags of separatist regimes and organizations that emerged after the collapse of the USSR and Yugoslavia were hoisted above its headquarters. In the context of new geopolitical rivalries and western euphoria about rebuilding the post-communist world, "unrepresentedness" came to be seen as a breach of order rather than an improvement, as a process of exiting the system rather than finding one's voice within it.

Transliterasi ke dalam bahasa Indonesia dari pernyataan tersebut kurang lebih adalah:
Aktivitas UNPO di Den Haag mulai menyimpang ketika bendera rejim dan organisasi separatis yang muncul setelah bubarnya Uni Soviet dan Yugoslavia dikibarkan di atas markasnya. Dalam hubungannya dengan persaingan geopolitik dan eforia Barat tentang membangun kembali dunia paska komunis, "ketidak terwakilan" dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap keteraturan daripada sebagai suatu peningkatan, sebagai suatu proses keluar dari sistem daripada memperoleh suara seseorang di dalamnya.

 Referensi 

 Pranala luar 

 Perjanjian UNPO
 Deklarasi Universal Hak-Hak Masyarakat UNPO
 Brosur UNPO
 Institut Hak-Hak Masyarakat, Kantor Koordinasi Tartu UNPO, (Eropa Barat dan Asia Utara)
 Dunia Keempat: Bangsa Tanpa Negara, Nadesan Satyendra
 Daftar Sumber Daya Politik Organisasi Bangsa dan Rakyat yang Tidak Terwakili

Kategori:Lembaga swadaya masyarakat internasional
Kategori:Wilayah yang dipertentangkan
Kategori:Organisasi hak asasi manusia