Pemerintahan koalisi

Pemerintahan koalisi adalah kabinet dalam pemerintahan parlementer, di mana beberapa partai bekerja sama. Alasan yang biasanya menyebabkan pembentukan koalisi ialah karena tidak adanya partai yang secara sendirian dapat dapat mencapai mayoritas di parlemen. Selain itu, sebuah pemerintahan koalisi mungkin juga dibentuk dalam masa kesulitan atau krisis nasional, misalnya selama masa perang, untuk memberikan kepada pemerintah tingkat legitimasi politik yang tinggi yang dibutuhkannya; selain juga peranan dalam mengurangi pertikaian politik internal. Pada saat seperti itu, partai-partai akan membentuk koalisi semua partai (kadang-kadang juga disebut "pemerintahan persatuan nasional", atau "koalisi akbar"). Umumnya jika suatu koalisi runtuh, maka pengambilan suara untuk mosi kepercayaan atau mosi tidak percaya akan dilaksanakan.

 Distribusi 
jmpl|Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), Megawati Soekarnoputri (PDI-P), Surya Paloh (Nasdem), Oesman Sapta Odang (Hanura) dan Muhammad Romahurmuziy (PPP) berkumpul dalam Koalisi Indonesia Hebat untuk pemerintahan Joko Widodo
pra=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Unterschrift_des_Koalitionsvertrages_der_18._Wahlperiode_des_Bundestages.jpg|jmpl|251x251px|Sigmar Gabriel (SPD), Angela Merkel (CDU) dan Horst Seehofer (CSU) memperlihatkan perjanjian koalisi 2013 yang membentuk Kabinet Merkel III
jmpl|David Cameron (Con.) dan Nick Clegg (LibDem), dua ketua umum partai Britania Raya yang membentuk pemerintahan dari 2010 sampai 2015
Negara yang sering membentuk pemerintahan akibat hasil koalisi antara lain yaitu: Negara Nordik, Benelux, Australia, Austria, Brasil, Chili, India, Indonesia, Israel, Italia, Jerman, Kenya, Kosovo, Latvia, Lebanon, Lesotho, Malaysia, Nepal, Pakistan, Prancis, Selandia Baru, Siprus, Spanyol, Thailand, Timor Leste, Trinidad dan Tobago, Turki dan Ukraina. Pemerintahan Swiss telah diperintah dengan sistem demokrasi konsensus dengan koalisi empat partai besar di Majelis Federal Swiss sejak 1959. Antara 2010 sampai 2015, Britania Raya memiliki sebuah pemerintahan koalisi yakni di antara Partai Konservatif dengan Partai Demokrat Liberal tetapi kasus ini adalah kasus yang langka karena politik Britania Raya selalu dikenal dengan sistem dua partai. Tidak seluruh parlemen membentuk pemerintahan koalisi, seperti contohnya di Parlemen Eropa.

 Australia 
Di politik tingkat federal, Partai Liberal Australia, Partai Nasional Australia serta Partai Nasional Liberal Queensland bersatu dalam Koalisi Liberal/Nasional.

Walaupun dianggap sebagai dua partai yang berbeda, Koalisi menjadi sangat stabil di tingkat federal sampai secara praktik, keduanya dianggap sebagai satu partai di dalam sistem dua partai, di mana Koalisi dan Partai Buruh Australia membentuk sistem tersebut. Koalisi ini juga didirikan di tingkat negara bagian di majelis-majelis parlemen New South Wales dan Victoria, sementara di Australia Barat dan Australia Selatan kedua partai ini tidak mendeklarasikan koalisi dan di Wilayah Utara dan Queensland kedua partai tersebut telah merger menjadi satu partai, sebagai County Liberal pada 1978 dan Partai Nasional Liberal Queensland pada 2008.

Partai Buruh Australia dan Partai Hijau Australia juga melakukan pembentukan koalisi di tingkat daerah, seperti pada 2010 di Tasmania dan pada 2016 dan 2020 di Wilayah Ibu Kota Australia.

 Indonesia 
Setelah jatuhnya Orde Baru akibat pengunduran diri Soeharto, kebebasan berpolitik telah berkembang pesat. Dibandingkan hanya tiga partai pada masa Orde Baru, pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik dan pemilu setelah itu diikuti oleh setidaknya lebih dari 10 partai. Karena banyaknya partai politik di Indonesia, tidak ada pemerintah mayoritas yang absolut maka setiap partai perlu membentuk koalisi untuk melancarkan tatanan pemerintahan. Beberapa koalisi di Indonesia yang pernah berdiri antara lain yakni berikut:

 Poros Tengah
 Koalisi Kebangsaan
 Koalisi Kerakyatan
 Koalisi Indonesia Hebat
 Koalisi Merah Putih
 Koalisi Indonesia Adil Makmur
 Koalisi Indonesia Maju (2019)
 Koalisi Indonesia Bersatu
 Koalisi Perubahan
 Koalisi Indonesia Maju (2024)

 Irlandia 
Pemerintahan Irlandia kerap dibentuk oleh koalisi politik sejak 1977. Tidak ada satu partai yang dapat membentuk pemerintahan mayoritas sejak tahun tersebut. Koalisi ini sering dipimpin antara Fine Gael atau Fianna Fáil. Mereka telah bergabung dalam pemerintahan oleh satu atau lebih partai kecil atau anggota parlemen independen (TD).

Pemerintahan koalisi pertama Irlandia dibentuk setelah pemilihan umum 1948, dengan lima partai dan anggota independen terwakili di kabinet. Sebelum 1989, Fianna Fáil menentang partisipasi dalam pemerintahan koalisi, dan lebih memilih pemerintahan minoritas satu partai. Pada tahun yang sama, Fianna Fáil membentuk pemerintahan koalisi dengan Partai Demokrat Progresif.

Partai Buruh telah berkuasa sebanyak delapan kali. Pada semua kesempatan tersebut, kecuali satu kali, partai tersebut merupakan partai koalisi junior bagi Fine Gael. Pengecualiannya adalah pemerintahan dengan Fianna Fáil dari 1993 hingga 1994. Pemerintahan Irlandia ke-29 (2011–16) merupakan koalisi besar dari dua partai terbesar, karena Fianna Fáil telah turun ke posisi ketiga di Dáil.

Pemerintahan saat ini terdiri dari Fianna Fáil, Fine Gael, dan Partai Independen. Meskipun Fianna Fáil dan Fine Gael telah bertugas di pemerintahan bersama sejak 2020, mereka belum pernah membentuk koalisi sebelumnya karena akar mereka yang berbeda yang bermula dari Perang Saudara Irlandia (1922–23).

 Lihat pula 
 Pemerintahan mayoritas
 Pemerintahan minoritas

 Referensi 

Kategori:Pemerintahan

cs:Koalice#Vládní koalice