Kabinet Jepang

adalah cabang eksekutif dari pemerintah Jepang. Kabinet terdiri dari Perdana Menteri dan empat belas anggota lainnya yang disebut Menteri Negara. Perdana Menteri ditunjuk oleh Diet (Parlemen Jepang), dan para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri. Kabinet secara kolektif bertanggung jawab kepada Diet, dan harus mengundurkan diri bila mendapatkan mosi tidak percaya dari Majelis Rendah Jepang.

Kabinet Jepang modern didirikan oleh Konstitusi Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947. Sebelumnya, kabinet juga terdapat di bawah konstitusi Meiji yang berlaku antara tahun 1889-1946. Kabinet tersebut merupakan subordinat dari Kaisar.

 Pengangkatan Menteri Kabinet 
Di bawah Konstitusi Jepang, menteri Kabinet diangkat setelah diseleksi oleh perdana menteri. Sebagian besar Kabinet, termasuk perdana menteri, harus merupakan anggota Diet Nasional, dan seluruh anggotanya harus merupakan warga sipil. Di bawah Undang-undang Kabinet, jumlah menteri Kabinet (kecuali perdana menteri) harus sebanyak empat belas atau kurang dari empat belas, tetapi jumlah tersebut dapat ditingkatkan apabila terjadi kebutuhan khusus. Jika Kabinet secara kolektif mengundurkan diri, Kabinet akan terus menjalankan fungsinya sampai ditunjuknya perdana menteri baru. Ketika menjabat, tindakan hukum tidak dapat diambil terhadap menteri Kabinet tanpa persetujuan dari perdana menteri. Kabinet harus mengundurkan diri secara massal dalam keadaan berikut:

 Ketika mosi tidak percaya diadopsi, atau mosi percaya dikalahkan, oleh DPR, kecuali adanya pembubaran dewan dalam waktu sepuluh hari.

 Setelah pertemuan pertama Diet Nasional setelah pemilihan umum DPR (bahkan jika perdana menteri yang sama akan dipilih kembali dan diangkat, dan setiap menteri lainnya akan diangkat kembali).
 Ketika posisi perdana menteri menjadi kosong, atau perdana menteri menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri.

 Kekuasaan 
Kabinet menjalankan dua jenis kekuasaan. Beberapa kekuasaan tersebut biasanya dilakukan oleh Kaisar dengan ikatan "anjuran dan persetujuan" Kabinet. Kekuasaan lainnya dengan jelas diserahkan kepada Kabinet. Berlawanan dengan praktik politik di banyak sistem pemerintahan monarki konstitusional lainya, Kaisar Jepang bukanlah pejabat kepala eksekutif. Namun, Konstitusi menyerahkan otoritas eksekutif kepada Kabinet. Yang artinya, hampir seluruh tugas harian pemerintah dikerjakan oleh Kabinet

Dalam praktiknya, sebagian besar kewenangan Kabinet dijalankan oleh perdana menteri. Di bawah Konstitusi, perdana menteri menjalankan "kendali dan pengawasan" atas lembaga eksekutif, dan tidak ada undang-undang atau perintah Kabinet yang dapat dijalankan tanpa tanda tangan balasan perdana menteri (dan pengumuman kaisar). Sementara menteri Kabinet dalam dalam demokrasi parlementer lain secara teori memiliki kebebasan dalam bertindak (dalam batasan tanggung jawab kabinet secara bersama), Kabinet Jepang secara efektif merupakan perpanjangan tangan dari kewenangan perdana menteri.

Menurut Pasal 75 dalam Konstitusi Jepang, Menteri Negara tidak tunduk pada tindakan hukum tanpa persetujuan perdana menteri selama masa jabatan mereka.

 Kekuasaan yang dijalankan oleh Kaisar 

 Mengumumkan adanya amendemen terhadap konstitusi, hukum, perintah kabinet dan Traktat.
 Rapat umum Diet Nasional.
 Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (Jepang).
 Proklamasi pemilihan umum Parlemen Jepang.
 Menerima duta besar dan menteri negara asing.
 Menganugerahkan tanda kehormatan.

 Kekuasaan yang dijalankan oleh Kabinet 

 Menjalankan hukum
 Melaksanakan hubungan luar negeri.
 Penutupan traktat (dengan persetujuan Parlemen Nasional).
 Administrasi aparatur sipil negara.
 Merumuskan anggaran (yang harus diadopsi oleh Parlemen Nasional).
 Adopsi perintah kabinet.
 Pemberian amnesti umum, amnesti khusus, keringanan hukuman, penangguhan hukuman, dan pemulihan hak.
 Menandatangani undang-undang atau perintah kabinet oleh Menteri negara terkait dan ditanda tangani oleh Perdana Menteri.
 Menunjuk hakim asosiasi dari Mahkamah Agung Jepang (kecuali Hakim Agung, yang dinominasikan oleh Perdana Menteri dan secara formal ditunjuk oleh Kaisar).
 Penunjukan wakil menteri (yang dinominasikan oleh para menteri).

 Daftar Kabinet Jepang 

 Di bawah dekrit dan Konstitusi Meiji (1885–1947) 
Kabinet antara tahun 1885 dan 1947 dibentuk di bawah dekrit tahun 1885 dan 1889, di bawah Konstitusi Meiji dari tahun 1890 sampai 1947. Kabinet secara individu bertanggung jawab kepada Kaisar, dan perdana menteri yang ditunjuk.

 Kabinet "luar biasa" (non-/anti-partisan) oligarki 

 1. Itō I
 2. Kuroda
 (2. Plt. Sanjō)
 3. Yamagata I
 4. Matsukata I
 5. Itō II
 6. Matsukata II
 7. Itō III
 8. Ōkuma I
 9. Yamagata II
 10. Itō IV
 11. Katsura I
 12. Saionji I
 13. Katsura II
 14. Saionji II
 15. Katsura III
 16. Yamamoto I
 17. Ōkuma II
 18. Terauchi

 Periode antar perang / Kabinet partai "Demokrasi Taisho" 

 19. Hara
 20. Takahashi
 21. To. Katō
 22. Yamamoto II
 23. Kiyoura
 24. Ta. Katō
 25. Wakatsuki I
 26. G. Tanaka
 27. Hamaguchi
 28. Wakatsuki II
 29. Inukai

 Kabinet "persatuan nasional" masa perang 

 30. Saitō
 31. Okada
 32. Hirota
 33. Hayashi
 34. Konoe I
 35. Hiranuma
 36. N. Abe
 37. Yonai
 38. Konoe II
 39. Konoe III
 40. Tōjō
 41. Koiso
 42. K. Suzuki

 Di bawah Pendudukan Sekutu 

 43. Higashikuni
 44. Shidehara
 45. Yoshida I (R)

 Di bawah konstitusi saat ini (1947–saat ini) 
Kabinet sejak 1947 dibentuk di bawah Konstitusi Jepang. Kabinet secara kolektif bertanggung jawab kepada Parlemen, dan Perdana Menteri dipilih dan ditunjuk oleh Kaisar menurut Pasal 6 dari Konstitusi Jepang.

 Masa pendudukan, sistem multi partai 

 46. Katayama
 47. Ashida
 48. Yoshida II
 49. Yoshida III (R1) (R2) (R3)
 50. Yoshida IV
 51. Yoshida V
 52. I. Hatoyama I
 53. I. Hatoyama II

 Dominasi LDP 

 54. I. Hatoyama III
 55. Ishibashi
 56. Kishi I (R)
 57. Kishi II (R)
 58. Ikeda I
 59. Ikeda II (R1) (R2) (R3)
 60. Ikeda III (R)
 61. Satō I (R1) (R2) (R3)
 62. Satō II (R1) (R2)
 63. Satō III (R)
 64. K. Tanaka I
 65. K. Tanaka II (R1) (R2)
 66. Miki (R)
 67. T. Fukuda (R)
 68. Ōhira I
 69. Ōhira II
 70. Z. Suzuki (R)
 71. Nakasone I
 72. Nakasone II (R1) (R2)
 73. Nakasone III
 74. Takeshita (R)
 75. Uno
 76. Kaifu I
 77. Kaifu II (R)
 78. Miyazawa (R)

 Kabinet koalisi "dasawarsa yang hilang" 

 79. Hosokawa
 80. Hata
 81. Murayama (R)
 82. Hashimoto I
 83. Hashimoto II (R)
 84. Obuchi (R1) (R2)
 85. Mori I
 86. Mori II (R1) (R2)
 87. Koizumi I (R1) (R2)
 88. Koizumi II (R)
 89. Koizumi III (R)
 90. S. Abe I (R)
 91. Y. Fukuda (R)
 92. Asō
 93. Y. Hatoyama
 94. Kan (R1) (R2)
 95. Noda (R1) (R2) (R3)
 96. S. Abe II (R)
 97. S. Abe III (R1) (R2) (R3)
 98. S. Abe IV (R1) (R2)
 99. Suga
 100. Kishida I
 101. Kishida II (R1) (R2)
 102. Ishiba I
 103. Ishiba II
 104. Takaichi
 105. Takaichi II


 Kabinet Jepang saat ini 

 Lihat pula 
 Kabinet (pemerintahan)

 Referensi 
 The Japan Times. "Junichiro Koizumi's Third Cabinet". The Japan Times Online. Diakses 19 November 2003 dari: http://www.japantimes.com/cabinets.htm 
 Cabinet Secretariat, Office of Cabinet Public Relations, Japan (2003). Perdana Menteri Jepang dan Kabinetnya. Diakses 28 Oktober 2003 dari: http://www.kantei.go.jp/foreign/index-e.html

 Pranala luar 
  Situs web resmi Perdana Menteri Jepang dan Kabinetnya
  Daftar Kabinet Jepang

Kategori:Pemerintahan Jepang