Jakarta Eco Transport

Jakarta Eco Transport Monorail (JET) atau Jakarta Monorail adalah sistem monorel layang nonaktif di Jakarta, Indonesia. Pembangunan Jakarta Monorail telah dibatalkan pada tahun 2015. Rencana rute yang dilayani terbagi menjadi 2: Jalur Hijau melayani Semanggi-Casablanca-Kuningan-Semanggi dan Jalur Biru melayani Kampung Melayu-Casablanca-Tanah Abang-Roxy. Total panjang lintasnya adalah .

Proyek ini sudah dianggap bermasalah sejak pertama kali dilaksanakan. Pertama kali diresmikan dengan peresmian tiang pertama pada 2003, kontraknya beralih kepemilikan tiga kali hingga 2005, dan kemudian dihentikan pada 2008 dengan hanya menyisakan tiang-tiangnya, Proyek ini kemudian dilanjutkan lagi 2013, tetapi batal lagi pada 2015 karena masalah keuangan dan sengketa hukum. Gubernur DKI saat itu Basuki Tjahaja Purnama akhirnya mengonfirmasi bahwa proyek ini tak akan dilanjutkan lagi. Tiang-tiang monorel yang terbengkalai baru mulai dibongkar pada tahun 2026.

 Sejarah 

 Awal pembangunan dan penghentian proyek 
Pada tahun 2003, PT Indonesia Transit Central (ITC), perusahaan konsorsium yang dibentuk Adhi Karya, Global Profex Sinergy, dan Radiant Utama, memprakarsai pembangunan Jakarta Monorail. Dalam pelaksanaannya, PT ITC menggandeng MTrans Holding dari Malaysia. Tahun 2004, konstruksi mulai dikerjakan dengan membangun tiang-tiang pancang. Presiden RI pada saat itu, Megawati Soekarnoputri, meresmikan tiang pertama pada tanggal 14 Juni 2004. Pada 30 Juni 2004, proyek ini dialihkan ke konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura. Tahun 2005, Omnico Singapura gagal memenuhi tenggat setoran modal sehingga skema pembiayaan monorel tersebut menjadi bermasalah.

Pada Juli 2005, proyek ini beralih dengan nota kesepahaman baru. Kali ini konsorsium antara PT Bukaka Teknik Utama, PT INKA, dan Siemens Indonesia menjalankan proyek ini. Namun pihak Omnico menentang ini dan penyelesaian pembangunan pada tahun 2007 sepertinya tidak mungkin terjadi. Pada Oktober 2005 konstruksi terus berlangsung, dengan anggapan bahwa fondasi dasar pile dan tiang dapat digunakan oleh konsorsium dan teknologi yang memenangi tender.

Meski terdapat masalah dalam pembiayaan, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso, bersikeras untuk melanjutkan pembangunan monorel tersebut setelah ada bantuan dana dari Dubai Islamic Bank, Uni Emirat Arab. Dubai Islamic Bank mempersyaratkan ada jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk proyek monorel tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan pada saat itu, Sri Mulyani Indrawati. Penolakan ini menyebabkan pembangunan monorel menjadi tertunda lagi.

Tahun 2010, saat Fauzi Bowo (Foke) menjadi Gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta berusaha mengambil alih proyek monorel. Sebagai kompensasi penggantian nilai investasi yang telah dikeluarkan, PT Jakarta Monorail meminta Pemprov DKI Jakarta membayar ganti rugi sebesar Rp600 miliar. Namun berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemprov DKI Jakarta cukup membayar maksimal Rp204 miliar. Dalam keputusan tersebut, PT Jakarta Monorail diberikan kebebasan untuk meneruskan proyek tersebut atau menyerahkannya ke Pemprov DKI Jakarta, juga diberikan kebebasan untuk menjualnya pada pihak swasta baru agar meneruskan proyek monorel tersebut.

Pada 2011, Foke menghentikan proyek pembangunan monorel dan mengganti nilai investasi milik PT Jakarta Monorail.

 Kebangkitan proyek, pembatalan permanen, dan pembangunan LRT Jabodebek 
Tahun 2013, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, menghidupkan kembali proyek monorel yang kerjakan oleh PT Jakarta Monorail dengan 15 syarat. Syarat tersebut antara lain adalah PT Jakarta Monorail memiliki modal senilai Rp15 triliun untuk membangun. Namun syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT Jakarta Monorail sehingga Gubernur Jakarta selanjutnya saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali membatalkan proyek pembangunan monorel tersebut.

Jokowi juga merencanakan PT Adhi Karya mau bergabung dengan PT Jakarta Monorail. Namun pihak Adhi menolaknya. Mereka justru menawarkan rute lain monorel di Jakarta dan akan mengajukan proposal ke Pemprov DKI Jakarta.

Ahok pun secara terang-terangan akan memutus kontrak kerja sama Pemprov DKI dengan PT Jakarta Monorail. Jakarta Monorail mengajukan persyaratan yaitu meminta hak mengelola properti seluas 200 m², serta membangun depot monorel di atas Waduk Setiabudi atau Kanal Banjir Barat berdasarkan desain awal. Ahok menolaknya dengan alasan tidak layak membangun bangunan apapun di area badan air dan ketakutan akan terulangnya lagi jebolnya tanggul yang menyebabkan banjir Jakarta 2013. Namun dirut Jakarta Monorail Sukmawati Syukur menganggap bahwa Pemprov DKI-lah yang memutuskan lokasi depotnya, serta bahwa pembangunan depot tersebut telah disetujui Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Sejak saat itu wacana terus mengemuka bahwa Pemprov DKI akan memerintahkan pengelola proyek untuk mencabut 90 tiang monorel yang berlokasi di Kuningan. Syukur menyebut tiang-tiang yang berada di kawasan Kuningan tersebut "sudah disita oleh Adhi Karya". Artinya, yang berkewajiban untuk membongkar tiang tersebut adalah Adhi. Lukmanul Hakim, anggota Komisi A DPRD DKI, meminta Pemprov DKI segera memerintahkan pengembang proyek untuk mencabut tiang monorel itu, bukan Pemprov DKI. Namun Adhi enggan menggunakan tiang-tiang monorel tersebut untuk dijadikan tiang LRT. Adhi justru memilih tiang baru untuk membangun LRT Jabodebek dengan alasan penempatan di sisi Jalan H.R. Rasuna Said lebih aksesibel daripada penempatan di tengah jalan.

 Pembongkaran tiang monorel 
Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur Pramono Anung berencana membongkar tiang monorel pada awal tahun 2026. Rencana ini dipicu oleh tingginya tingkat kecelakaan yang melibatkan tiang monorel. Selain kecelakaan, tiang yang mangkrak ini juga ditenggarai sebagai salah satu faktor terjadinya kemacetan di Jalan H.R. Rasuna Said, serta menggangu estetika kota. Pada 14 Januari 2026, proses pembongkaran tiang monorel di Jalan H.R. Rasuna Said dimulai.

 Rencana pengembangan 

 Monorel perkotaan 
Monorel Jakarta aslinya hanya melayani dua rute. Jalur lingkar yang juga disebut "Jalur Hijau" melayani kawasan bisnis perkotaan (Casablanca dan Rasuna Said) sepanjang  dengan 15 stasiun. Yang kedua, adalah Kampung Melayu–Tanah Abang sepanjang , sehingga totalnya 29 km. Akan ada dua stasiun antarmoda di Casablanca dan Karet sehingga pengguna jasa dapat berpindah moda dengan Transjakarta dan KRL Commuter Line.

Kapasitas monorel ditargetkan 10.000 penumpang/jam per hari dan dapat ditingkatkan menjadi 30.000 penumpang/jam per hari. Saat dibuka, monorel ini ditargetkan dapat mengangkut 274.000 penumpang per hari dengan harapan dapat ditingkatkan menjadi 35.000 penumpang/jam per hari.

 Monorel menuju Cibubur dan Bekasi 

Konsorsium yang dibentuk Adhi Karya merencanakan jalur monorel sepanjang  menghubungkan Cibubur-Cawang-Kuningan dan Bekasi-Cawang melintasi DKI Jakarta. Jalur ini juga akan terhubung dengan bekas monorel Jakarta. Konsorsium ini kemudian memamerkan purwarupa kereta monorel yang diproduksi oleh Industri Kereta Api di Jakarta pada 2013.  Biayanya ditaksir antara Rp7 hingga 9 triliun yang didanai dari BUMN dan pinjaman bank BUMN  serta ditarget mengangkut 191.600 penumpang per hari.

Rencana ini berubah menjadi LRT Jabodebek, yang semula merencanakan menggunakan tiang monorel, tetapi dibatalkan sepihak oleh Adhi.
 Referensi 

 Pranala luar 


Kategori:Transportasi di Jakarta
Kategori:Transportasi rel di Indonesia
Kategori:Monorel
Kategori:Jalur kereta api tidak aktif di Indonesia