Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi. MA Tuntaskan Pembentukan Pengadilan Tipikor se-Indonesia

 Tempat kedudukan 
Pada awalnya, Pengadilan Tipikor hanya dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNjoiZD0yMDAwKzImZj11dTMwLTIwMDJidC5odG0iOw==http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzQmZj1rcDU5LTIwMDQuaHRtIjs= Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi yang meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan. Untuk provinsi DKI Jakarta, Pengadilan Tipikor dibentuk di PN Jakarta Pusat dan meliputi wilayah hukum DKI Jakarta

 Kewenangan 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:
 tindak pidana korupsi;
 tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
 tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Khusus untuk Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

 Susunan Pengadilan 
Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas:
 Pimpinan
 Hakim
 Panitera.

 Pimpinan 
Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan Tipikor adalah ketua dan wakil ketua pengadilan negeri. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

 Hakim 
Hakim Pengadilan Tipikor terdiri dari hakim karier dan hakim ad hock. Hakim karier ditetapkan oleh Mahkamah Agung Indonesia dan selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Sementara hakim ad hock diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

 Daftar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
NoPengadilanDaerah HukumDasar Hukum PembentukanBanding1Pengadilan Negeri Jakarta PusatDKI JakartaKeputusan Presiden No. 59 Tahun 2004Pengadilan Tinggi Jakarta2Pengadilan Negeri BandungJawa BaratKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010Pengadilan Tinggi Bandung3Pengadilan Negeri SemarangJawa TengahKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010Pengadilan Tinggi Semarang4Pengadilan Negeri SurabayaJawa TimurKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010Pengadilan Tinggi Surabaya5Pengadilan Negeri MedanSumatera UtaraKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011Pengadilan Tinggi Medan6Pengadilan Negeri PadangSumatera BaratKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011Pengadilan Tinggi Padang7Pengadilan Negeri PekanbaruRiauKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011Pengadilan Tinggi Pekanbaru8Pengadilan Negeri PalembangSumatera SelatanKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011Pengadilan Tinggi Palembang9Pengadilan Negeri Tanjung KarangLampungKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011Pengadilan Tinggi Tanjung Karang10Pengadilan Negeri SerangBantenKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011Pengadilan Tinggi Banten11Pengadilan Negeri YogyakartaDI. YogyakartaKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011Pengadilan Tinggi Yogyakarta12Pengadilan Negeri BanjarmasinKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/201113Pengadilan Negeri PontianakKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/201114Pengadilan Negeri SamarindaKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/201115Pengadilan Negeri MakassarKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/201116Pengadilan Negeri MataramNTBKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/2011Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat17Pengadilan Negeri KupangKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/201118Pengadilan Negeri JayapuraKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/KMA/SK/II/201119Pengadilan Negeri Banda AcehKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/201120Pengadilan Negeri Tanjung PinangKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/201121Pengadilan Negeri JambiKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/201122Pengadilan Negeri Pangkal PinangKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/201123Pengadilan Negeri BengkuluKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/201124Pengadilan Negeri PalangkarayaKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/201125Pengadilan Negeri MamujuKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/201126Pengadilan Negeri PaluKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/201127Pengadilan Negeri KendariKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/201128Pengadilan Negeri ManadoKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/201129Pengadilan Negeri GorontaloKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/201130Pengadilan Negeri DenpasarKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/201131Pengadilan Negeri AmbonKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/201132Pengadilan Negeri TernateKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/201133Pengadilan Negeri ManokwariKeputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011

 Referensi 

Kategori:Lembaga peradilan Indonesia