Daftar negara dengan pengakuan terbatas

|}
Daftar negara dengan pengakuan terbatas memberikan suatu gambaran mengenai entitas geo-politik saat ini, yang ingin diakui sebagai negara berdaulat di bawah hukum internasional namun tidak atau belum mendapatkan pengakuan diplomatik dunia secara penuh.

Entitas seperti ini secara umum terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, entitas yang memiliki penguasaan penuh atau sebagian atas wilayah yang diklaimnya yang memerintah sendiri secara de facto dan telah menyatakan suatu keinginan untuk merdeka penuh. Kedua, entitas yang tidak memiliki penguasaan penuh atas wilayah yang diklaimnya, tetapi diakui memiliki klaim de jure atas wilayahnya oleh setidaknya satu negara lain yang diakui secara luas. Beberapa negara dalam daftar ini, seperti Siprus dan Republik Korea, diakui oleh mayoritas negara-negara lain dan merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi dimasukkan ke dalam daftar ini karena sejumlah kecil negara lain menarik pengakuannya.

Setidaknya ada dua teori yang menjelaskan status dari negara berdaulat. Teori deklaratif seperti yang dikodifikasi Konvensi Montevideo tahun 1933, mendefinisikan negara sebagai entitas di bawah hukum internasional jika memiliki kriteria:
memiliki wilayah yang terdefinisi
populasi yang permanen
memiliki pemerintahan
berkapasitas untuk memiliki hubungan luar negeri dengan negara lain

Sehingga menurut teori deklaratif, status kenegaraan sebuah entitas tidak bergantung dari pengakuan dari negara lain. Sebaliknya berdasarkan teori konstitutif mendefinisikan negara sebagai entitas di bawah hukum internasional jika memiliki pengakuan dari negara lain yang sudah menjadi anggota komunitas internasional.Thomas D. Grant, The recognition of states: law and practice in debate and evolution (Westport, Connecticut: Praeger, 1999), chapter 1.

Lihat daftar historis negara yang tidak diakui untuk entitas seperti ini yang ada pada masa lalu. Lihat daftar pemerintahan dalam pengasingan untuk pemerintahan yang tidak diakui dan tidak memilik penguasaan atas wilayah yang diklaimnya. Selain itu untuk daftar gerakan separatis untuk membentuk negara berdaulat baru bisa dilihat di daftar gerakan otonomi dan separatis aktif.

Ada 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tahta Suci diakui berdaulat menurut hukum internasional, tetapi tidak menjadi anggota PBB (berstatus sebagai negara pengamat).

 Daftar kriteria 
Kriteria dalam daftar ini dibatasi untuk entitas politik yang mengklaim kedaulatan, mereka yang tidak memiliki pengakuan dari setidaknya satu negara anggota PBB, dan memenuhi salah satu kriteria:

Teori deklaratif negara berdaulat
diakui keberadaannya oleh salah satu negara anggota PBB

 Entitas geo-politik saat ini menurut tingkat pengakuan 
 Negara non-anggota PBB yang diakui hanya oleh non-anggota PBB 
NamaDipersengketakan sejakPengakuanInformasi lebih lanjutReferensi  1991 Sebelum dibubarkan, kemerdekaan Artsakh diakui oleh Abkhazia, Ossetia Selatan dan Transnistria. Seluruh negara anggota PBB mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Azerbaijan.Hubungan luar negeri Artsakh  1990 Kemerdekaan Transnistria diakui oleh Abkhazia, Ossetia Selatan dan Artsakh. Seluruh negara anggota PBB mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Moldova. Hubungan luar negeri Transnistria

 Negara non-anggota PBB yang diakui oleh setidaknya satu anggota PBB 
NamaDipersengketakan sejakPengakuanInformasi lebih lanjutReferensi 1992 Kemerdekaan Abkhazia diakui oleh 6 negara anggota PBB (Rusia, Nikaragua, Venezuela, Nauru, Tuvalu dan Vanuatu) dan 3 negara non-anggota PBB (Ossetia Selatan, Artsakh dan Transnistria). Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Georgia. Hubungan luar negeri AbkhaziaRussia recognises Georgian rebels  - BBC, 2008-08-26    1976 Kemerdekaan Arab Sahrawi diakui oleh 84 negara anggota PBB dan Uni Afrika. Arab Sahrawi diakui sebagai bagian de jure dari Maroko oleh 25 negara anggota PBB dan Liga Arab.  Hubungan luar negeri Arab Sahrawi  2008 Kemerdekaan Kosovo diakui oleh 108 negara anggota PBB, Taiwan dan beberapa organisasi internasional. Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Serbia. Berdasarkan Resolusi Keamanan PBB, Kosovo tetap merupakan bagian dari Serbia dan menunggu suatu penyelesaian politik untuk menentukan status akhirnya. Hubungan luar negeri Kosovo 1991 Kemerdekaan Ossetia Selatan diakui oleh 5 negara anggota PBB (Rusia, Nikaragua, Venezuela, Tuvalu dan Nauru) dan 3 negara non-anggota PBB (Abkhazia, Artsakh dan Transnistria). Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Georgia. Hubungan luar negeri Ossetia Selatan  1988 Kemerdekaan Palestina diakui oleh 132 negara anggota PBB, Israel tidak mengakui negara Palestina. PBB mengakui Palestina sebagai entitas non-anggota dengan status pengamat. Hubungan luar negeri Palestina  1983 Kemerdekaan Siprus Utara diakui oleh 1 negara anggota PBB, Turki. Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Siprus. Organisasi Konferensi Islam memberikan status pengamat kepada Siprus Utara. Hubungan luar negeri Siprus Utara  1991 Diakui oleh Israel pada 26 Desember 2025, menjadi negara anggota PBB pertama yang mengakui. Selain itu, Somaliland juga diakui oleh negara non-PBB, Taiwan, dimana Kementerian luar negeri Taiwan menyebut Somaliland sebagai negara pada tahun 2023, keduanya juga saling memiliki kantor perwakilan.  Hubungan luar negeri Somaliland Somaliland launches representative office in Taiwan  1949Republik Tiongkok tidak diakui oleh hampir semua negara anggota PBB di dunia, termasuk Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Republik Rakyat Tiongkok mengklaim bahwa Taiwan masih menjadi provinsi otonom setara provinsi lainnya.Lee, Meifang "Minister announces resumption of diplomatic ties with Nauru"  Taiwan Today 2005-05-20 Retrieved 2011-04-29"Kiribati president upbeat on conference, Taiwan"  Radio Australia 21 June 2010 Retrieved 2011-04-29 dan Amerika Serikat menerapkan kebijakan Satu Tiongkok. 12 negara yang mengakui Republik Tiongkok (per 26 Maret 2023) tidak mengakui Republik Rakyat TiongkokCrocombe, Ron Asia in the Pacific Islands: Replacing the West University of the South Pacific. Institute of Pacific Studies 2007 p. 258 Online version  available at Google Books"Looking East: China-Africa Engagements Liberia Case Study"  African Center for Economic Transformation, Monrovia December 2009Chiu, Hungdah "The International Legal Status of the Republic of China (Revised Version)"  Occasional Papers/Reprints Series in Contemporary Asian Studies Number 5 - 1992 (112), School of Law, University of Maryland ISBN 0-925153-23-0 Status politik TaiwanHubungan luar negeri Taiwan 

 Negara anggota PBB yang tidak diakui oleh setidaknya satu anggota lain 
NamaDipersengketakan sejakPengakuanInformasi lebih lanjutReferensi  2006 Armenia saat ini tidak diakui oleh 1 anggota PBB, Pakistan, karena Pakistan mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Hubungan luar negeri ArmeniaPakistan Worldview - Report 21 - Visit to Azerbaijan  Senate of Pakistan — Senate foreign relations committee, 2008Nilufer Bakhtiyar: "For Azerbaijan Pakistan does not recognise Armenia as a country"  13 September 2006 [14:03] - Today.Az  1948 Israel tidak diakui oleh 33 negara anggota PBB, termasuk Arab Saudi, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Irak, Korea Utara, Kuba, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Pakistan, Sudan, Suriah dan Yaman serta satu negara non-anggota PBB, Arab Sahrawi. Israel diakui oleh  Organisasi Pembebasan Palestina, yang mengklaim hak untuk membentuk suatu negara di wilayah yang saat ini diduduki oleh Israel. Hubungan luar negeri Israel  1948 Korea Selatan tidak diakui oleh Korea Utara. Hubungan luar negeri Korea Selatan  1948 Korea Utara tidak diakui oleh Jepang dan Korea Selatan. Hubungan luar negeri Korea Utara  1974 Siprus tidak diakui oleh 1 negara anggota PBB, Turki dan 1 negara non-anggota PBB, Siprus Utara. Hubungan luar negeri Siprus  1949Republik Rakyat Tiongkok saat ini tidak diakui oleh 12 negara dan Vatikan yang hanya mengakui Republik Tiongkok (per 12 Maret 2023). Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok saling tidak mengakui satu sama lain sebagai negara Tiongkok. Bhutan adalah satu-satunya negara PBB yang tidak pernah secara eksplisit menyatakan pengakuannya terhadap salah satu dari Dua Tiongkok ini. Hubungan luar negeri Tiongkok

 Lihat pula 
 Negara mikro
 Daftar historis negara yang tidak diakui
 Daftar gerakan otonomi dan separatis aktif
 Daftar historis gerakan otonomi dan separatis
 Pemerintahan dalam pengasingan
 Daftar persengkataan wilayah
 Unrepresented Nations and Peoples Organization
 Daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri
 Bendera negara yang tidak diakui

 Referensi