Demokrasi sosial

Demokrasi sosial adalah sebuah filsafat politik, sosial, dan ekonomi dalam sistem sosialisme yang mendukung demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dalam praktiknya, rezim-rezim pemerintahan demokrasi sosial menghasilkan suatu model kapitalisme kesejahteraan yang dikelola secara sosial (yang sangat berbeda dari kapitalisme liberal melalui kepemilikan publik parsial), kontrol ekonomi atas pasar, dan kebijakan yang mendorong kesetaraan sosial. Sarana utama yang digunakan adalah kebijakan intervensionis dalam pengelolaan ekonomi.

Instrumen yang digunakan dalam sistem demokrasi sosial meliputi komitmen terhadap demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipatif, langkah-langkah redistribusi pendapatan, regulasi perekonomian untuk kepentingan umum, dan ketentuan kesejahteraan sosial. Akibat dari lamanya pemerintahan yang didominasi partai demokrat sosial dan pengaruhnya pada perkembangan kebijakan sosial ekonomi di negara Nordik, demokrasi sosial sering diasosiasikan dengan model Nordik dan Keynesianisme dalam lingkaran politik pada paruh kedua abad ke-20. Demokrasi sosial juga dideskripsikan sebagai bentuk paling umum dari sosialisme Barat atau sosialisme modern, dan gerakan reformis dari sosialisme demokratis.

Sejarah sosial demokrasi bermula dari gerakan buruh di abad ke-19. Sosial demokrasi merupakan sebuah ideologi politik sayap kiri: "...most left-wing approaches (social democratic, democratic socialist, and so on) to how the market economy works."); : "In Scandinavia, as in the rest of the world, 'social democracy' and 'democratic socialism' have often been used interchangeably to define the part of the left pursuing gradual reform through democratic means." yang bertujuan untuk mendorong evolusi secara demokratis dari laissez-faire atau kapitalisme kroni menuju kapitalisme sosial, yang terkadang disebut juga ekonomi pasar sosial.Sosial demokrasi menentang sentralisasi penuh perekonomian seperti yang diusulkan oleh beberapa pemikir sosialis. Di awal era pasca-Perang Dunia II di Eropa Barat, partai-partai sosial demokrat menolak model sosialis Soviet. Mereka berkomitmen pada jalur alternatif menuju sosialisme atau kompromi antara kapitalisme dan sosialisme. Pada periode ini, kelompok sosial demokrat menganut perekonomian campuran berdasarkan kepemilikan pribadi yang mempromosikan ekonomi Keynesian, intervensionisme negara, dan negara kesejahteraan. Akan tetapi, mereka tidak menekankan tujuan untuk mengganti sistem kapitalisme (faktor pasar, kepemilikan pribadi, dan buruh upahan) dengan sistem ekonomi sosialis yang berbeda secara fundamental.

Demokrasi sosial modern ditandai dengan komitmen pada kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan, penindasan terhadap kelompok kurang mampu dan kemiskinan, termasuk dukungan pada pelayanan publik yang dapat diakses secara universal, seperti perawatan lansia, perawatan anak-anak, pendidikan, layanan kesehatan, dan kompensasi pekerja. Gerakan demokrasi sosial sering kali memiliki koneksi kuat dengan gerakan buruh dan serikat pekerja yang mendukung hak perundingan bersama bagi pekerja serta kebijakan untuk memperluas pengambilan keputusan di luar politik ke lingkup ekonomi dalam bentuk kodeterminasi bagi pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya.

 Definisi 
Demokrasi sosial merupakan salah satu pemikiran dari tradisi sosialis. Sebagai sebuah gerakan politik, ia bertujuan untuk mencapai sosialisme melalui cara bertahap dan demokratis. Sebagai gerakan politik, ia dipengaruhi oleh sosialisme reformis Ferdinand Lassalle dan sosialisme revolusioner internasionalis sebagaimana dikemukakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Sebagai sebuah gerakan dan ideologi politik internasional, demokrasi sosial telah mengalami berbagai transformasi sepanjang sejarahnya. Jika pada abad ke-19, ia disebut “Marxisme terorganisasi”, demokrasi sosial berubah menjadi “reformisme terorganisasi” pada abad ke-20. Sebagai rezim kebijakan, demokrasi sosial memberikan dukungan terhadap ekonomi campuran dan langkah-langkah perbaikan yang memberikan keuntungan terhadap kelas pekerja dalam sistem kapitalisme demokratis. Pada abad ke-21, rezim kebijakan sosial demokrat secara umum didefinisikan sebagai peningkatan kesejahteraan atau peningkatan layanan publik. Rezim demokrasi sosial biasanya juga digunakan untuk merujuk kepada model Nordik.

Dalam ilmu politik, sosialisme demokratis dan demokrasi sosial terkadang dianggap sebagai hal yang sama, namun penggunaan kedua istilah ini dibedakan dalam karya jurnalistik. Berdasarkan definisi sosialisme demokratis, demokrasi sosial adalah sebuah ideologi yang berupaya membangun ekonomi sosialis secara bertahap melalui institusi demokrasi liberal. Sejak periode pasca perang dunia, demokrasi sosial didefinisikan sebagai rezim kebijakan yang mendorong reformasi kapitalisme agar sejalan dengan cita-cita keadilan sosial. Pada abad ke-19, demokrasi sosial mencakup berbagai aliran sosialisme non-revolusioner dan revolusioner selain anarkisme. Pada awal abad ke-20, demokrasi sosial dimanifestasikan dalam dukungan terhadap proses pembangunan masyarakat melalui struktur politik yang ada dan penentangan terhadap cara-cara revolusioner, yang sering dikaitkan dengan Marxisme.

Saat ini Demokrasi Sosial berarti perekonomian yang didominasi kapitalisme dengan regulasi ekonomi negara demi kepentingan umum, penyediaan layanan kesejahteraan oleh negara, dan redistribusi pendapatan dan kekayaan. Konsep sosial demokrat memengaruhi kebijakan sebagian besar negara Barat sejak Perang Dunia II.Social democracy Demokrasi sosial sering dianggap sebagai jalan tengah praktis antara kapitalisme dan sosialisme. Demokrasi sosial bertujuan untuk menggunakan aksi kolektif dan demokratis untuk mendorong kebebasan dan kesetaraan dalam perekonomian dan menentang ketidaksetaraan dan penindasan yang disebabkan oleh kapitalisme laissez-faire.Social democracy

 Ikhtisar 

 Perkembangan 

Selama akhir abad ke-19 dan awal ke-20, demokrasi sosial adalah gerakan yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi dengan kepemilikan sosial atas alat produksi. Gerakan ini dipengaruhi oleh Marxisme dan pendukung Ferdinand Lassalle. Pada 1868-1869, Marxisme telah menjadi landasan teori resmi dari partai demokrasi sosial pertama yang didirikan di Eropa, Partai Pekerja Demokrat Sosial Jerman (SDAP).

Pada awal abad ke-20, politikus demokrat sosial Jerman, Eduard Bernstein, menolak gagasan Marxisme klasik dan ortodoks yang mengusulkan kemajuan dan revolusi sejarah tertentu sebagai sarana untuk mencapai kesetaraan sosial dan memajukan posisi bahwa sosialisme harus didasarkan pada argumen etis dan moral untuk keadilan sosial dan egalitarianisme yang hendak dicapai melalui reformasi legislatif gradual. Dipengaruhi oleh Bernstein, setelah perpecahan antara reformis dan sosialis revolusioner di Internasional Kedua, partai-partai demokrat sosial menolak politik revolusioner dan mendukung reformasi parlementer sambil tetap berkomitmen pada sosialisasi.: "In this (first) phase, therefore, the final aim of social democracy was to replace private ownership of industry with state or social ownership, but the means were to be those of parliamentary democracy." Pada periode ini, demokrasi sosial dikaitkan dengan sosialisme reformis. Di bawah pengaruh politikus seperti Carlo Rosselli di Italia, demokrat sosial mulai melepaskan diri dari Marxisme sama sekali dan menganut sosialisme liberal, mengimbau moralitas dibandingkan pandangan dunia yang sistematis, ilmiah atau materialis yang konsisten.: "The theoretical basis for social democracy has been provided more by moral or religious beliefs, rather than by scientific analysis. Social democrats have not accepted the materialist and highly systematic ideas of Marx and Engels, but rather advanced an essentially moral critique of capitalism." Demokrasi sosial membuat seruan pada sentimen komunitarian, korporatis dan terkadang nasionalis sambil menolak determinasi ekonomi dan teknologi yang umumnya merupakan karakteristik Marxisme ortodoks dan liberalisme ekonomi. Pada periode pasca-Perang Dunia II serta konsensus ekonomi dan ekspansinya, sebagian besar demokrat sosial di Eropa telah meninggalkan hubungan ideologis mereka dengan Marxisme dan menggeser penekanan mereka ke arah reformasi kebijakan sosial sebagai transisi dari kapitalisme menuju sosialisme.

Seksi demokrasi sosial yang tetap berkomitmen pada penghapusan kapitalisme secara bertahap, serta demokrat sosial anti-Jalan Ketiga bergabung menjadi sosialisme demokratik.Busky, Donald F. (20 July 2000). Democratic Socialism: A Global Survey. Praeger. pp. 7–8. . "Democratic socialism is the wing of the socialist movement that combines a belief in a socially owned economy with that of political democracy."Anderson, Gary L.; Herr, Kathryn G. (2007). Encyclopedia of Activism and Social Justice. SAGE Publications. p. 448. . "Some have endorsed the concept of market socialism, a post-capitalist economy that retains market competition but socialises the means of production, and in some versions, extends democracy to the workplace. Some holdout for a non-market, participatory economy. All democratic socialists agree on the need for a democratic alternative to capitalism."

 Kesuksesan 
Kebijakan demokrasi sosial pertama kali diadopsi di Kekaisaran Jerman pada 1880-an dan 1890-an ketika Kanselir Otto von Bismarck yang konservatif mengajukan banyak proposal kesejahteraan sosial Demokrat Sosial untuk menghalangi keberhasilan pemilu mereka setelah melarang mereka dengan UU Anti-Sosialis. Kebijakan ini menjadi dasar bagi negara kesejahteraan modern pertama. Kebijakan-kebijakan tersebut dijuluki sebagai Sosialisme Negara oleh oposisi liberal, tetapi kemudian istilah itu diterima oleh Bismarck.Edgar Feuchtwanger (2002). Bismarck. p. 221. Sosialisme Negara merujuk pada seragkaian program sosial yang dilaksanakan di Jerman yang diinisiasi oleh Bismarck pada 1883 sebagai langkah perbaikan untuk menenangkan kelas pekerja dan mengurangi dukungan kepada sosialisme dan Demokrat Sosial setelah melaksanakan upaya sebelumnya melalui UU Anti-Sosialis Bismarck."Bismarck's Reichstag Speech on the Law for Workers' Compensation" (15 March 1884).Paul R. Gregory; Robert C. Stuart (2003). Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century. p. 207. "Chancellor Otto von Bismarck introduced social welfare legislation in Germany between 1883 and 1888, despite violent political opposition, as a direct attempt to stave off Marx's (prediction of a) socialist revolution". .

Kebijakan serupa kemudian diadopsi di sebagian besar Eropa Barat, termasuk Prancis dan Britania Raya (lihat reformasi kesejahteraan Liberal) baik oleh partai sosialis dan liberal. Di Amerika Serikat, gerakan progresif, gerakan demokrat sosial serupa lebih dipengaruhi oleh liberalisme dibandingkan sosialisme, mendukung liberal progresif seperti presiden dari Partai Demokrat, Woodrow Wilson dan Franklin D. Roosevelt, yang gagasan New Freedom dan New Deal-nya mengadopsi banyak kebijakan demokrat sosial. Dengan Depresi Besar, intervensionisme ekonomi dan nasionalisasi menjadi umum di dunia dan konsensus pascaperang yang berlangsung sampai 1973 membuat kebijakan demokrat sosial Keynesian dan ekonomi campuran diberlakukan. Hal ini kemudian mengarah pada ledakan pasca-Perang Dunia II, di mana Amerika Serikat, Uni Soviet, negara Eropa Barat dan Asia Timur khususnya mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan yang tidak biasa, bersamaan dengan lapangan kerja penuh. Berkebalikan dengan prediksi awal, pertumbuhan yang tinggi juga termasuk pada negara yang hancur akibat perang seperti Jepang (Keajaiban ekonomi Jepang setelah Perang Dunia II), Jerman Barat dan Austria (Wirtschaftswunder), Korea Selatan (Keajaiban di Sungai Han), Prancis (Trente Glorieuses), Italia (Keajaiban ekonomi Italia) dan Yunani (Keajaiban ekonomi Yunani)."The Golden Age of Capitalism: Reinterpreting the Postwar Experience"."Post-war reconstruction and development in the Golden Age of Capitalism"."The Golden Age of Capitalism: Reinterpreting the Postwar Experience".

Akibat dari krisis energi 1970-an, ditinggalkannya standar emas dan sistem Bretton Woods bersama dengan kebijakan ekonomi campuran demokrat sosial Keynesian serta implementasi kebijakan berorientasi pasar, monetaris dan neoliberal (privatisasi, deregulasi, perdagangan bebas, globalisasi ekonomi, kebijakan fiskal anti-inflasi, dan lainnya), negara kesejahteraan demokrat sosial menjadi diragukan.Lewis, Jane; Surender, Rebecca (2004). Welfare State Change: Towards a Third Way?. Oxford University Press. Hal ini menyebabkan partai-partai demokrat sosial mengadopsi Jalan Ketiga, ideologi yang menggabungkan progresivisme dan liberalisme sosial dengan neoliberalisme. Bagaimanapun, Resesi Besar pada akhir 2000-an dan awal 2010-an menimbulkan keraguan pada apa yang dinamakan Konsensus Washington dan protes terhadap langkah pengetatan anggaran terjadi, menyebabkan kebangkitan partai-partai dan kebijakan demokrat sosial, khususnya di Amerika Serikat dan Britania Raya dengan Bernie Sanders dan Jeremy Corbyn, yang menolak demokrasi sosial Jalan Ketiga,Tarnoff, Ben (12 July 2017). "How social media saved socialism". The Guardian. Retrieved 14 May 2019. "Socialism is stubborn. After decades of dormancy verging on death, it is rising again in the westIn the UK, Jeremy Corbyn just led the Labour party to its largest increase in vote share since 1945 on the strength of its most radical manifesto in decades. In France, the leftist Jean-Luc Melenchon recently came within two percentage points of breaking into the second round of the presidential election. And in the US, the country's most famous socialist – Bernie Sanders – is now its most popular politician. [...] For the resurgent left, an essential spark is social media. In fact, it's one of the most crucial and least understood catalysts of contemporary socialism. Since the networked uprisings of 2011 – the year of the Arab spring, Occupy Wall Street and the Spanish indignados – we've seen how social media can rapidly bring masses of people into the streets. But social media isn't just a tool for mobilizing people. It's also a tool for politicizing them."Huges, Laura (24 February 2016). "Tony Blair admits he can't understand the popularity of Jeremy Corbyn and Bernie Sanders". The Daily Telegraph. Retrieved 14 May 2019. "In a joint Guardian and Financial Times interview, Mr Blair said he believed some of Mr Sanders' and Mr Corbyn's success was due to the "loss of faith in that strong, centrist progressive position", which defined his own career. He said: "One of the strangest things about politics at the moment – and I really mean it when I say I'm not sure I fully understand politics right now, which is an odd thing to say, having spent my life in it – is when you put the question of electability as a factor in your decision to nominate a leader, it's how small the numbers are that this is the decisive factor. That sounds curious to me.""Democratic socialism hits the heartland: Ocasio-Cortez, Sanders to campaign in deep-red Kansas". NBC News. 20 July 2018. Retrieved 14 May 2019. setelah resesi ekonomi yang diakibatkan oleh apa yang disebut Pasokifikasi oleh berbagai partai demokrat sosial."How Greece's once-mighty Pasok party fell from grace"."Rose thou art sick"."Jeremy Corbyn has defied his critics to become Labour's best hope of survival"."Germany's SPD may have signed its death warrant" ."Why Labour is obsessed with Greek politics".

Laporan Kebahagiaan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa negara-negara yang paling bahagia terkonsentrasi di negara demokrat sosial, khususnya Eropa Utara, di mana demokrasi sosial model Nordik diimplementasikan. Hal ini terkadang dikaitkan dengan keberhasilan model Nordik di kawasan tersebut, di mana partai-partai serupa seperti sosialis demokrat, buruh, dan demokrat sosial mendominasi panggung politik dan meletakan landasan bagi negara-negara kesejahteraan univeral pada abad ke-20. Negara-negara Nordik, termasuk di antaranya Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia serta Greenland dan Kepulauan Faroe, juga menempati peringkat tertinggi berdasarkan metrik PDB riil per kapita, kesetaraan ekonomi, harapan hidup sehat, memiliki seseorang yang dapat diandalkan, persepsi kebebasan membuat pilihan hidup, kemurahan hati dan pengembangan manusia.Gregoire, Carolyn (10 September 2013). "The Happiest Countries In The World". The Huffington Post. Retrieved 1 October 2013. Laporan serupa juga telah menempatkan negara Skandinavia dan negara demokrat sosial lainnya di peringkat atas pada indikator seperti kebebasan sipil,"Freedom in the World 2018". demokrasi,"Democracy Index 2018" pers,"2019 World Press Freedom Index". kebebasan buruh dan ekonomi,"2017 Index of Economic Freedom". perdamaian"Global Peace Index 2018" . dan kebebasan dari korupsi."Corruption Perceptions Index 2018" .

Sejumlah penelitian dan survei menujukkan bahwa orang cenderung hidup lebih bahagia di masyarakat demokrat sosial dibandingkan yang neoliberal.Brown, Craig (11 May 2009). "World's Happiest Countries? Social Democracies" . Commondreams. Retrieved 20 October 2014.Radcliff, Benjamin (25 September 2013). "Western nations with social safety net happier". CNN. Retrieved 20 October 2014.Brown, Andrew (12 September 2014). "Who are Europe's happiest people – progressives or conservatives?". The Guardian. Retrieved 20 October 2014.Eskow, Richard (15 October 2014). "New Study Finds Big Government Makes People Happy, "Free Markets" Don't". Our Future. Retrieved 20 October 2014.

 Kritik 

Dari sudut pandang sosialis murni, reformasi demokrat sosial dikritik karena berfungsi untuk merancang cara baru untuk memperkuat sistem kapitalisme, sehingga bertentangan dengan tujuan sosialis, yaitu menggantikan kapitalisme dengan sistem sosialis. Dengan demikian, demokrasi sosial gagal untuk mengatasi masalah-masalah sistemik yang melekat dalam kapitalisme. Filsuf sosialis demokrat Amerika, David Schweickart, membandingkan demokrasi sosial dengan sosialisme demokratik dengan mendefinisikan yang pertama sebagai upaya untuk memperkuat negara kesejahteraan dan yang kedua sebagai sistem ekonomi alternatif dari kapitalisme. Menurut Schweickart, kritik sosialis demokrat terhadap demokrasi sosial adalah bahwa kapitalisme tidak akan pernah dimanusiakan secara memadai dan bahwa setiap upaya untuk menekan kontradiksi ekonominya hanya akan menyebabkan mereka muncul di tempat lain. Misalnya, upaya untuk mengurangi pengangguran yang terlalu kuat akan mengakibatkan inflasi; dan terlalu banyak keamanan pekerjaan akan mengikis disiplin kerja. Berbeda dengan demokrasi sosial, sosialis demokrat menganjurkan sistem ekonomi pascakapitalisme yang berdasarkan pada sosialisme pasar yang dikombinasikan dengan manajemen mandiri pekerja, atau pada beberapa bentuk ekonomi partisipatoris terencana yang terdesentralisasi.: "Virtually all [democratic] socialists have distanced themselves from the economic model long synonymous with socialism (i.e., the Soviet model of a nonmarket, centrally planned economy). [...] Some have endorsed the concept of market socialism, a postcapitalist economy that retains market competition but socializes the means of production and, in some versions, extends democracy to the workplace. Some hold out for a nonmarket, participatory economy. All democratic socialists agree on the need for a democratic alternative to capitalism."

Sosialis Marxis berpendapat bahwa kebijakan kesejahteraan demokrat sosial tidak dapat menyelesaikan permasalahan struktural fundamental dari kapitalisme seperti fluktuasi siklus, eksploitasi dan alienasi. Karenanya, program demokrat sosial yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi kehidupan dalam kapitalisme—seperti tunjangan pengangguran dan pajak atas laba—menciptakan kontradiksi lebih lanjut dengan membatasi efisiensi sistem kapitalis dengan mengurangi insentif bagi kapitalis untuk berinvestasi lebih lanjut dalam produksi. Negara kesejahteraan hanya berfungsi untuk melegitimasi dan memperpanjang sistem kapitalisme yang eksploitatif dan kontradiktif sehingga merugikan masyarakat. Kritik kontemporer demokrasi sosial seperti Jonas Hinnfors berpendapat bahwa ketika demokrasi sosial meninggalkan Marxisme, maka ia juga meninggalkan sosialisme dan telah menjadi gerakan kapitalis, secara efektif membuat demokrat sosial mirip dengan partai non-sosialis seperti Partai Demokrat di Amerika Serikat.

Sosialisme pasar juga mengkritik negara kesejahteraan demokrat sosial. Sementara tujuan keduanya adalah untuk mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi, sosialisme pasar melakukannya dengan perubahan dalam kepemilikan dan manajemen perusahaan, sedangkan demokrasi sosial berusaha melakukannya dengan subsidi dan pajak terhadap perusahaan milik pribadi untuk membiayai program kesejahteraan. Franklin D. Roosevelt dan David Belkin mengkritik demokrasi sosial karena mempertahankan kelas kapitalis pemilik properti yang memiliki minat aktif untuk membalikkan kebijakan kesejahteraan demokrasi sosial, dan jumlah kekuatan yang tidak proporsional sebagai kelas untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Ekonom John Roemer dan Pranab Bardhan menunjukkan bahwa demokrasi sosial membutuhkan gerakan buruh yang kuat untuk mempertahankan redistribusi besarnya melalui pajak, dan bahwa idealistis untuk berpikir redistribusi semacam itu dapat dicapai di negara-negara lain dengan gerakan buruh yang lemah, serta penekanan bahwa di negara-negara Skandinavia, demokrasi sosial menurun sejalan dengan melemahnya gerakan buruh.

Joseph Stalin adalah seorang kritikus yang vokal terhadap demokrasi sosial, yang kemudian menciptakan istilah fasisme sosial untuk menjelaskan demokrasi sosial pada 1930-an karena pada periode ini demokrasi sosial menganut model ekonomi korporatis yang serupa dengan model yang didukung oleh fasisme. Pandangan ini dianut oleh Komunis Internasional. Dikatakan bahwa masyarakat kapitalis telah memasuki Periode Ketiga ketika revolusi kelas pekerja sudah dekat, tetapi dapat dicegah oleh demokrat sosial dan kekuatan fasis lainnya.

Beberapa kritikus mengklaim bahwa demokrasi sosial meninggalkan sosialisme pada 1930-an dengan mendukung kapitalisme kesejahteraan Keynesian. Teoretikus politik sosialis demokrat, Michael Harrington, berpendapat bahwa demokrasi sosial secara historis mendukung Keynesianisme sebagai bagian dari "kompromi demokrasi sosial" antara kapitalisme dan sosialisme. Kompromi ini menciptakan negara kesejahteraan dan Harrington berpendapat bahwa meskipun kompromi ini tidak memungkinkan terciptanya sosialisme secara cepat, kompromi ini "mengakui prinsip nonkapitalis-dan bahkan antikapitalis-kebutuhan manusia melebihi dan di atas keharusan profit". Baru-baru ini, demokrat sosial yang mendukung Jalan Ketiga dituduh telah mendukung kapitalisme, termasuk oleh demokrat sosial anti-Jalan Ketiga yang menuduh pendukung Jalan Ketiga seperti Anthony Giddens sebagai orang yang dalam praktiknya antidemokrasi sosial dan antisosialis.

 Daftar partai 

 Demokrat sosial ternama 

 Clement Attlee
 Obafemi Awolowo
 José Batlle y OrdóñezNuevo impulso conservador – La República
 Otto Bauer
 David Ben-Gurion
 Victor L. Berger
 Ingmar BergmanBergman on Bergman: Interviews with Ingmar Bergman. By Stig Björkman, Torsten Manns, and Jonas Sima; translated by Paul Britten Austin. Simon & Schuster. p. 176–178. Swedish edition copyright 1970; English translation 1973. .
 Eduard BernsteinEduard Bernstein Reference Archive
 Zulfikar Ali Bhutto
 Tony Blair
 Léon Blum
 Willy BrandtEncyclopædia Britannica: Willy Brandt
 Hjalmar BrantingHjalmar Branting: The Nobel Peace Prize 1921
 Ed Broadbent
 Gro Harlem Brundtland
 Helen Clark
 Job Cohen
 Brendan Corish
 Anthony Crosland
 Tommy Douglas
 Willem Drees
 Friedrich Ebert
 Tage Erlander
 Peter Fraser
 Einar Gerhardsen
 Felipe González
 Tarja Halonen
 Bob Hawke
 Morris Hillquit
 Daniel Hoan
 Roy Jenkins
 Charles Kennedy
 Norman Kirk
 Wim Kok
 Jack Layton
 David Lewis
 Wilhelm LiebknechtEncyclopædia Britannica: Wilhelm Liebknecht
 Paavo Lipponen
 Vassos Lyssarides
 Sicco Mansholt
 Dom Mintoff
 François Mitterrand
 Alva Myrdal
 Gunnar Myrdal
 Walter Nash
 Jawaharlal Nehru
 Olof Palme
 Sandro Pertini
 René Lévesque
 Poul Nyrup Rasmussen
 Bernie Sanders
 Michael Joseph Savage
 Wim Schermerhorn
 Helmut Schmidt
 Luis Guillermo Solís
 Paul-Henri Spaak
 Thorvald Stauning
 Joop den Uyl
 José Luis Rodríguez Zapatero
 Frank P. Zeidler

 Lihat pula 
 Bisnis sadar
 Ekonomi konstitusional
 Fleksibilitas
 Daftar partai demokrasi sosial
 Sosialisme demokratik
 Liberalisme sosial

 Referensi 
 Kutipan 

 Sumber 





















































































 Bacaan lebih lanjut 










 Pranala luar 
 Papers on the Future of Social Democracy in Canada 
 Social Democracy in the unfinished global revolution oleh Martin Shaw
 The Socialist International
 Demokrasi Politik + Sosial + Ekonomi <=> sosialisme


Kategori:Demokrasi
Kategori:Sosialisme demokratik
Kategori:Antikapitalisme
Kategori:Ideologi ekonomi
Kategori:Ideologi politik
Demokrasi
Kategori:Sosialisme
Kategori:Keadilan sosial