Ernst Utrecht

Ernst Utrecht () adalah seorang ilmuwan sekaligus pakar hukum yang juga dikenal sebagai politikus Indo-Belanda yang berhaluan nasionalis. Ia pernah menjadi Anggota Konstituante RI mewakili golongan Indo-Belanda dan PNI, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Baperki (saat ini dikenal sebagai Universitas Trisakti). Salah satu karya akademis yang ia tulis berjudul "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" yang ia tulis bersama dengan M.Saleh Djindang merupakan literatur hukum yang pertama ditulis dalam bahasa Indonesia. Selain itu, Ia juga menulis beberapa karya ilmiah seperti Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, dan Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana.

 Riwayat Hidup 

Ia dilahirkan di Surabaya pada tahun 1922. Sebenarnya, Ernst Utrecht pernah kuliah di Technische Hoogeschool te Bandoeng / Institut Teknologi Bandung. Akan tetapi, kuliahnya terbengkalai akibat Perang Dunia II. Utrecht kemudian melanjutkan kuliah bidang Hukum dan Indologie di Universitas Leiden. Kemudian, Ia menikah dengan Elien Utrecht dan memiliki anak bernama Atrien Utrecht. Lulus dari Leiden, ia pulang kembali ke Indonesia pada tahun 1952 dan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia bersama dengan Elien dan Atrien Utrecht.

 Kehidupan di Indonesia 

 Kehidupan Akademis 
Setibanya di Indonesia, ia menjadi pengajar di Kursus Dinas C pada Kementerian Dalam Negeri di Malang di mana ia mengajar mata pelajaran pengantar ilmu hukum dan hukum administratif.

Kemudian, ia menjadi dosen tamu di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan yang pada saat itu merupakan cabang dari Universitas Indonesia (1954-1956). Kemudian, dari tahun 1956 sampai 1958, ia menjadi dosen kepala Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sudah resmi terbentuk. Konon, ketika aktif mengajar di Makassar, Ia termasuk akrab dengan Baharuddin Lopa yang saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia cabang Makassar. Menurut Djokomoelyo, tampilannya santai dan sering pakai sandal dan suka bergurau dengan contoh kasus yang aktual yang mudah dicerna.

Sebagai akibat kurangnya tenaga pengajar pada saat itu, Utrecht juga memiliki jadwal mengajar di kota lain dan berperan sebagai pendiri universitas di kota Ambon bersama Yayasan Perguruan Tinggi Maluku (yang menjadi bakal Universitas Pattimura) dan Cirebon (Universitas Sunan Gunung Jati). Dibandingkan memilih menjadi dosen tetap di Universitas Indonesia Jakarta, Ia memilih pindah ke Bandung pada tahun 1957 untuk mengajar di Universitas Padjadjaran. Selama waktu itulah ia aktif mengajar di berbagai kota seperti Makassar, Ambon, dan Jember. Selain mengajar hukum administrasi negara, di Perguruan Tinggi lain Ia juga mengajar hukum pidana dan menulis buku hukum pidana yang menjadi buku wajib di fakultas hukum.

 Dekan Universitas Baperki 
Ia mencapai jabatan tertinggi pertamanya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Baperki (sekarang Universitas Trisakti) pada tahun 1960. Di Universitas Baperki tersebut, ia mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara.

Menurut beberapa mahasiswa di Universitas Baperki, Prof. Utrecht adalah seorang yang sangat sederhana. Ia disebut bertubuh besar dengan kulit hitam layaknya orang Indonesia bagian timur. Ia sering memakai kemeja putih keabu-abuan dan kumal. Celananya pun kedombrongan dan selalu memakai sepatu sandal yang tidak pernah disemir. Kuliah yang diberikannya dibawakan dengan sangat menarik hanya saja jadwal kuliahnya tidak menentu. Bisa satu minggu berturut-turut, kemudian dua bulan tidak ada kuliah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kesibukan dirinya yang memberikan kuliah di beberapa Universitas dan juga menjadi Rektor di Universitas Negeri Brawijaya di Jawa Timur. Pernah pada suatu waktu perkuliahan beliau menawarkan kepada mahasiswa Universitas Baperki apabila ada yang mau ikut pindah bersama dirinya untuk kuliah ke Universitas Negeri Brawijaya, beliau akan menerimanya.

Utrecht sendiri tidak lama menduduki jabatannya sebagai Dekan di Universitas Baperki, pada tahun 1962 ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dekan di Universitas tersebut, pengunduran dirinya ini disebabkan karena semakin terafiliasinya Universitas Baperki (kemudian berganti nama menjadi Universitas Res Publica di tahun 1960) dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Utrecht sendiri walau dikenal sebagai penganut Marxisme, namun merupakan anggota dari Partai Nasional Indonesia (PNI), sehingga ia pun memutuskan tunduk pada disiplin partainya.

 Pindah ke Bandung 
Alasan lain Utrecht pindah ke Bandung untuk mengajar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan meninggalkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia disebabkan oleh perselisihan antara dirinya dengan penguasa militer lokal di Ambon, Herman Pieters, yang juga menjabat sebagai dewan pengurus universitas tersebut. Sebagai akibatnya, Utrecht dikeluarkan pada 30 Juli 1960. Kepindahannya ini juga didorong oleh keterlibatannya dalam Dewan Konstituante, selaku lembaga yang bertugas menciptakan konstitusi baru bagi Indonesia, dimana dalam lembaga yang menjalankan sidang-sidangnya di Bandung ini ia mewakili fraksi PNI dan orang-orang golongan Indo-Belanda. Selama mengajar di Universitas Padjadjaran, Utrecht merupakan orang yang pertama meminta Sri Soemantri yang saat itu merupakan juniornya di PNI dan Konstituante (pada kemudian hari menjadi ahli hukum tata negara Indonesia) menjadi dosen, dengan mengangkatnya sebagai asisten pada mata kuliahnya.

 Meraih Gelar Doktor 
Kemudian pada tahun 1962 Ia meraih gelar doktor untuk studi banding mengenai penerapan hukum internasional di Bali dan Lombok. Selain itu, ia juga pernah menjadi dosen sekaligus sekretaris Fakultas Hukum Universitas Jember (saat itu bernama Universitas Tawang Alun yang menjadi universitas filial (jarak jauh) dari Universitas Brawijaya) pada dekade 1960-an.

 Kehidupan politik 
Utrecht adalah seorang politikus yang aktif. Ia menjadi anggota PNI dan duduk di DPR dan Konstituante. Selain itu, Ia pernah menjadi penasehat Soekarno. Selain itu, menurut Pusat Sejarah TNI AD (1995), ia termasuk ke dalam anggota Himpunan Sarjana Indonesia (HSI).
 Utrecht Affair 
Salah satu keputusan berani yang pernah ia buat adalah keputusan untuk melarang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi di Fakultas Hukum Universitas Jember (ketika menjabat sebagai sekretaris fakultas) yang dikuatkan dalam Surat Keputusan No. 2/64. Sebelum mengeluarkan keputusan melarang HMI, dalam kuliahnya Utrecht melarang mahasiswanya masuk HMI. Yang sudah telanjur masuk diminta segera keluar. Jika tidak keluar, mahasiswa anggota HMI tidak akan diluluskan dalam mata kuliahnya. Kebijakan ini diambil karena HMI merupakan organisasi yang terkait partai terlarang saat itu, Masyumi. Konflik lain yang pernah terjadi selama di Jember adalah kalimatnya mengenai pemisahan negara dan agama serta pemisahan hukum dan kewajiban akan menjalankan perintah agama. Kelak, kasus ini akan dikenal sebagai "Utrecht Affair".

Keputusan Utrecht tersebut mendapat protes keras dari para mahasiswa yang diwakili oleh Dewan Mahasiswa Universitas Brawijaya (DM-UB). DM-UB menilai kuliah dan tindakan Utrecht telah merusak ketenangan, keutuhan, persatuan mahasiswa, dan sivitas akademika umumnya yang selama ini telah terbina dengan baik. Tetap dengan sikap tersebut, Utrecht mengeluarkan surat terbuka kepada DM-UB seraya mengatakan tidak lagi mengakui wewenang DM-UB terhadap mahasiswa FH Universitas Brawijaya Cabang Jember. Utrecht juga memprovokasi Senat Mahasiswa FH untuk segera merombak DM-UB.

Merespons sikap tersebut, pada 16 November 1963 DM-UB mengeluarkan resolusi menuntut agar Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) melarang Utrecht mengajar di Universitas Brawijaya Cabang Jember. Tentu saja Utrecht menolak resolusi DM-UB sehingga penyelesaian dicari. Pimpinan Universitas, Dewan Penyantun, dan Pimpinan Yayasan berkumpul. Sayangnya, pertemuan para pimpinan yang tidak dihadiri unsur lembaga kemahasiswaan itu cenderung menyalahkan DM-UB.

Di tengah perdebatan, masih ada dua orang pimpinan fakultas yang memiliki opini berbeda. Keduanya adalah Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Drs. Sudarpo Mas'udi dan Drs. Amir Hamzah Wirjosukarto. Sudarpo dan Amir Hamzah pernah menjadi aktivis HMI Cabang Yogyakarta. Amir Hamzah tercatat pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar PII. Dalam rapat, Sudarpo dan Wirjosukarto meminta penilaian pimpinan universitas diberikan setelah mendengar keterangan DM-UB. Karena usulnya itu, bersama dengan Utrecht, Sudarpo dan Wirjosukarto dikeluarkan dari Universitas Brawijaya Cabang Jember.

 Pasca Utrecht Affair, Gerakan 30 September dan Eksodus ke Belanda 
Akibat konflik dengan militer/TNI (dalam hal ini Herman Pieters) dan kelompok agama (dalam hal ini HMI/Masyumi), ia mengalami akibat berat setelah peristiwa G30S. Meski demikian, Utrecht sendiri sama sekali tidak terlibat dan tahu-menahu dengan peristiwa G30S, sebab sejak enam minggu sebelum terjadinya peristiwa tersebut (19 Agustus 1965) ia ditahan di Kejaksaan Jakarta oleh pihak militer akibat kritik-kritiknya yang tajam terhadap campur-tangan militer dalam ranah sipil, ia kemudian baru dibebaskan sekitar sembilan bulan setelahnya (16 Mei 1966), dengan jatuhnya Presiden Sukarno yang diikuti dengan dipecatnya ia dari jabatannya sebagai dosen karena posisi politiknya sebagai loyalis Sukarno, Utrecht kemudian pergi ke negeri Belanda pada tahun 1969 (melalui Singapura, Australia, dan Amerika Serikat) hingga meninggal di sana serta tidak pernah kembali ke Indonesia.

 Tanggapan Terkait Penumpasan PKI di Bali 
Terkait peristiwa Gerakan 30 September dan pembasmian pihak-pihak yang terlibat setelahnya, ia sempat berkomentar mengenai pembantaian simpatisan PKI di Bali (Ia pernah menjadi pengurus PNI di Bali). Ia menganggap bahwa peristiwa pembasmian simpatisan PKI di Bali dianggap sebagai "perang suci". Pembantaian itu sendiri menurutnya dianggap tidak berdosa bagi para pelakunya yang, menurutnya, terdiri atas masyarakat biasa dan buruh pertanian yang juga diikuti dengan simpatisan PNI di Bali. Bahkan, terkait peristiwa pembasmian ini, ia berasumsi bahwa pihak-pihak yang ikut serta dalam pembasmian (atau penumpasan) simpatisan PKI ini mencapai 50.000 jiwa. Selain itu, ia juga mencatat terkait pembuangan para tahanan politik (tapol) ke Pulau Buru, Maluku. Jumlah tahanan tersebut (sebelum dibuang ke Pulau Buru) mencapai 250.000 jiwa.

 Terkait Peristiwa Purwodadi 
Salah satu kritiknya yang tajam pada awal Pemerintahan Orde Baru ialah terkait Peristiwa Purwodadi. Ia mengkritik pemerintahan Suharto di awal periodenya dengan mengatakan “Repelita is onzin” (Repelita adalah omong kosong). Ia mengatakan bahwa bantuan ekonomi barat kepada Indonesia adalah sama dengan imperialisme ekonomi yang membawa Indonesia memasuki Kapitalisme Barat. Selain itu, pada dekade 1970-an ia pernah menganggap Indonesia pada masa Orde Baru merupakan Indonesia yang memasuki era pemerintahan "Kasta Militer".

Setelah tidak lagi tinggal di Indonesia dan menjadi eksil di Belanda, ia sering menulis buku dan jurnal terkait kondisi terkini di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dan sekitarnya (terutama Australia, Papua Nugini, dan Fiji) baik dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial hingga wafat pada tahun 1987.

 Opini dan Pemikiran 
Dalam bukunya mengenai Ambon (1972), ia menulis mengenai masyarakat Maluku sebagai berikut: “Berbicara mengenai dunia politik, pada umumnya masih asing bagi masyarakat Maluku dan belum membudaya. Orang Ambon baru sibuk bilamana ia sendiri, keluarganya, atau teman-temannya terancam dan bersikap spontan tanpa memahami permasalahannya dahulu dalam mengambil keputusan. Sikap dan pembawaan ini hingga ia mudah menjadi korban politik praktis. Padahal mereka sangat setia dalam unsur-unsur keagamaan, rajin kerja di kantor, dan pembawaannya dalam pergaulan sangat ceria dengan siapapun yang disenanginya.” 

Utrecht juga dikenal sebagai sosok yang amat kritis kepada keterlibatan Tentara Nasional Indonesia di ranah sipil, ia sudah mengkritik militer Indonesia semenjak menulis buku Pengantar Dalam Hukum Indonesia, khususnya pada cetakan keempat dan kelimanya, sikap kritisnya inilah yang membuatnya beberapa kali ditahan oleh tentara. Setelah menjadi eksil di Belanda ia masih konsisten mengkritisi tentara Indonesia dalam karya-karyanya, khususnya pada masa Orde Baru, seperti dalam tulisannya "The Indonesian army as an instrument of repression" yang diterbitkan dalam Journal of Contemporary Asia pada tahun 1972, dimana dalam tulisan tersebut ia menyatakan bahwa tentara telah menjadi suatu kelas berkuasa yang bersikap antagonis di Indonesia, bahkan ia melabeli mereka sebagai musuh rakyat. Ia juga menyoroti korupsi yang terjadi di kalangan perwira militer yang menurutnya berkontribusi pada kekacauan dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan asing yang dinasionalisasi Indonesia pada tahun 1950-an, yang mana perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi tersebut nantinya menjadi cikal-bakal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di tahun 1979, Utrecht bersama-sama dengan akademisi Marxist kontroversial asal Skotlandia, Malcolm Caldwell, menerbitkan buku Sejarah Alternatif Indonesia (terjemahan dari Indonesia: An Alternative History). Dalam buku tersebut, Caldwell dan Utrecht berupaya menyuguhkan sebuah karya sejarah yang berkomitmen terhadap upaya mewujudkan masyarakat yang setara dan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia, sekaligus tidak terjebak dalam paradigma eurosentris dan propaganda pemerintah Orde Baru. Dalam buku yang terdiri dari sebelas bab ini, Utrecht lebih banyak berperan menuliskan bab lima hingga bab sebelasnya, yang berfokus pada masa perjuangan kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Dalam buku ini, Caldwell dan Utrecht menjelaskan soal pembantaian yang dilakukan militer Indonesia bersama-sama kelompok masyarakat sipil pendukungnya terhadap orang-orang yang dituduh terlibat kudeta 1965, mereka mengestimasikan angka korban pembantaian ini mencapai sekitar 500 ribu jiwa, dengan mayoritas korban merupakan petani, buruh, atau guru sekolah. Dalam buku tersebut, Caldwell dan Utrecht juga menyoroti inflasi dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia - yang menurut mereka disebabkan oleh tekanan ekonomi Amerika, Inggris, dan Jepang - sebagai pendorong terjadinya Gerakan 30 September 1965, yang kemudian menyebabkan jatuhnya pemerintahan Sukarno.

 Karya Tulis 
Buku:

 Pengantar Dalam Hukum Indonesia (1957).
 Hukum Pidana (1958)
 Pengantar dalam Hukum Indonesia. (1962)
 Hukum Pidana Volume II (1962)
 Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (1962)
 Sedjarah hukum internasional di Bali dan Lombok, pertjobaan sebuah studi hukum internasional regional di Indonesia (1962) (sebuah disertasi doktor hukum).
 Indonesië's nieuwe orde, Ontbinding en neokolonisatie (1970).
 Ambon. Kolonisatie, dekolonisatie en neo-kolonisatie. Opgetekend door F. Jaspers (1972).
 Land Reform and Bimas in Indonesia (1973).
 De onderbroken revolutie in het Indonesische dorp (1974).
 Vijf jaar strijd in de Filippijnen : het Marcos-regime 1969-1975 (1975).
 Industrial estates and Australian companies in Singapore (1976).
 Transnational corporations in the developing world (1976).
 Papua New Guinea : an Australian neo-colony (1977).
 Transnational corporations in South East Asia and the Pacific (1978).
 The Indonesian army : a socio-political study of an armed, privileged group in the developing countries (1978).
 Papoeas in Opstand (De tweede kwestie Nieuw Guinea): Het verzet van de Papoes tegen het Indonesiese bewind in West Irian (1978).
 Sejarah Alternatif Indonesia (1979, bersama dengan Malcolm Caldwell).
 The military and the 1977 election (1980).
 The social and cultural impact of the activities of transnational corporations in Southeast Asia (1982).
 Transnational corporations research project: the social and cultural impact of the activities of transnational corporations in Southeast Asia (1982)
 Fiji: Client State of Australasia? (1984).
 Transnational Corporations and Export-Oriented Industrialization (1985).

Karya Tulis Ilmiah:

 Staatkundige hervormingen in de Goudkust van Afrika (1952)
 "Het bloedbad op Bali", dalam De Groene Amsterdammer (1967).
 Land Reform in Indonesia (1969).
 Class struggle and politics in Java (1972).
 The Indonesian army as an instrument of repression (1972).
 American Sociologists on Indonesia (1973).
 Land Reform and Bimas in Indonesia 
 The Separatist Movement in the Southern Philippines (1975).
 Insoluble agricultural problems : Impediments to agricultural development in Indonesia, the Philippines and Malaysia (1975).
 Political mobilisations of peasants in Indonesia (1976).
 Religion and Social Protest in Indonesia (1978).
 Army and islamic opposition in Indonesia (1979).
 De blijvende afhankelijkheid, een sombere toekomst (1980).
 The Muslim Merchant Class in the Indonesian Social and Political Struggles (1984).

 Sumber 

 `Vincent Houben. 1996. Van Kolonie tot Eenheidsstaat. (hal 172-173) ISBN 90-73084-17-2

 Pranala luar 

  Profil

 Referensi 

Kategori:Tokoh Indonesia
Kategori:Tokoh Belanda
Kategori:Akademikus Indonesia
Kategori:Tokoh hukum Indonesia
Kategori:Akademisi Belanda
Kategori:Pengajar hukum Indonesia
Kategori:Dosen Indonesia
Kategori:Dosen Universitas Indonesia
Kategori:Dosen Universitas Padjadjaran
Kategori:Dosen Universitas Hasanuddin
Kategori:Dosen Universitas Pattimura
Kategori:Dosen Universitas Jember
Kategori:Dosen Universitas Trisakti
Kategori:Alumni Universitas Leiden
Kategori:Indo-Eropa
Kategori:Tokoh Indonesia keturunan Belanda
Kategori:Tokoh dari Surabaya
Kategori:Tokoh dari Amsterdam
Kategori:Tahanan Politik
Kategori:Politikus Indonesia
Kategori:Anggota Konstituante Republik Indonesia
Kategori:Politikus Partai Nasional Indonesia