Otoritarianisme

Otoritarianisme adalah bentuk organisasi sosial yang ditandai oleh penyerahan kekuasaan.Baskara T. Wardaya. 2007. Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm. 3. Ini kontras dengan individualisme dan demokrasi. Dalam politik, suatu pemerintahan otoriter adalah satu di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin.Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik. 2004. Jakarta: Galang Press Group. Hlm 11. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu.

Otoritarianisme berbeda dari totalitarianisme di lembaga-lembaga sosial dan ekonomi yang terjadi, yang tidak di bawah kendali pemerintah. Sistem ini biasanya menentang demokrasi, sehingga pada umumnya kuasa pemerintahan diperoleh tanpa pemilihan umum secara demokratis.

 Asal Kata 
Istilah otoritarianisme berasal dari bahasa Inggris, authoritarian.<ref name="isme">A. Mangunhardjana. 1997. Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 174-177.</ref> Kata authoritarian sendiri berasal dari bahasa Inggris authority, yang sebetulnya merupakan turunan dari kata Latin auctoritas. Kata ini berarti pengaruh, kuasa, wibawa, otoritas. Oleh otoritas itu, orang dapat memengaruhi pendapat, pemikiran, gagasan, dan perilaku orang, baik secara perorangan maupun kelompok. Otoritarianisme adalah paham atau pendirian yang berpegang pada otoritas, kekuasaan dan kewibawaan, yang meliputi cara hidup dan bertindak.

 Beberapa Ciri 
Penganut otoritarianisme akan berpegang pada kekuasaan sebagai acuan hidup. Ia akan menggunakan wewenang sebagai dasar berpikir. Ketika berhadapan dengan orang lain dan menanggapi masalahnya, mereka akan menanyakan kedudukannya (sebagai apa) dalam lembaga dan organisasi.Khaled Abou El Fadl. 2001. Atas nama Tuhan. Jakarta: Serambi. Hlm 206. Dalam membahas masalah itu, dia tidak akan mempersoalkan hakikat dan kepentingannya, tetapi berhak ikut campur dan mengurus perkara yang dipersoalkannya. Namun, hal ini hanya berlaku untuk dirinya. Untuk orang lain, orang otoritarian akan membatasi pekerjaan seseorang, yaitu agar orang tersebut bekerja menurut prosedur dan aturan yang ada. Jika orang itu tidak mengerti dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ia akan dianggap salah.

 Dalam Berkomunikasi 
Penganut otoriter hanya mengenal satu macam komunikasi, yaitu satu arah. Komunikasi dua arah, saling diskusi dan menanggapi, dan model demokratis dengan kemungkinan perbedaan dan pertentangan pendapat secara verbal atau secara konseptual akan dimengerti, tetapi sulit untuk dihayati. Komunikasi yang bebas dan terbuka, berasal dari berbagai arah dan tertuju ke segala penjuru akan asing baginya, karena gaya komunikasi tersebut tidak masuk dan klop dalam kerangka berpikirnya. Oleh karena itu, komunikasi satu arah menjadi andalan bagi orang ini dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya baik dalam menyampaikan gagasan, pemikiran, dan pesan, orang otoriter hanya mengenal satu bentuk komunikasi, yaitu instruksi. Istilah yang dikenalnya terbatas pada pengarahan, petunjuk, wejangan, perintah, pembinaan, sehingga bentuk komunikasi yang sifatnya sekadar memberi tahu perkaranya (informatif) dianggap sudah mencukupi. Bentuk komunikasi yang persuasif untuk meyakinkan, dinilai menghabiskan waktu dan tidak efisien.

 Mengandalkan diri pada kekuasaan 
Jika dalam komunikasi orang otorianisme hanya mengenal komunikasi dalam bentuk instruksi, dalam bertindak mereka suka main kuasa. Yang dimaksud dengan main kuasa adalah pemaksaan kuasa dengan melumpuhkan orang, menggunakan ancaman, dan menyepelekan perkara. Orang otoritarianisme juga akan mempermainkan perasaan bawahannya dengan sengaja membuat mereka salah dan malu. Dengan kata lain, daripada bertitik tolak dari hakikat dan kepentingan perkara, keadaan dan kemampuan orang, serta situasi dan kondisi yang ada, dalam bertindak orang otoritarianisme akan berkutat pada kekuasaan yang dimilikinya.

 Perbandingan Karakteristik Otoriter dan Totaliter 
Berdasarkan penelitian ahli politik, Syed Mohd Aizuddin Tuan Sembak (UTM), Juan Linz, dan Paul C. Sondrol dari University of Colorado di Colorado Springs, maka perbedaan karateristik otoriter dan totaliter (diktator) dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut: Sondrol, Paul C. "Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner." Journal of Latin American Studies 23(3): October 1991, pp. 449-620.

 Totaliter Otoriter Karisma Tinggi Rendah Konsep kebijakan Pemimpin hanya menjalankan fungsi Pemimpin sebagai kepribadian Batas kekuasaan Publik Pribadi Korupsi Rendah Tinggi Ideologi resmi Ada Tidak adaPluralisme Tidak ada Ada Legitimasi Ada Tidak ada

 Indikator perilaku otoriter 
Melalui karya Linz terdapat 4 tanda peringatan perilaku untuk mengenali tokoh otoriter. 

1) Menolak aturan main demokrasi, dengan kata-kata atau perbuatan, 

2) Menyangkan legitimasi lawan, 

3) Menoleransi atau menyerukan kekerasan, atau 

4) Menunjukan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media.

Dalam buku yang berjuduk Bagaimana Demokrasi Mati karangan Steven Levitsky dan Daniel Ziblat, mereka menunjukan bagaimana 4 cara menilai seorang otoriter melalui 4 faktor Juan José Linz.

Indikator Perilaku Otoriter Penolakan (atau komitmen lemah) atas aturan main demokrasi Apakah mereka menolak Konstitusi atau menunjukkan kesediaan melanggarnya?
Apakah mereka mengusulkan cara-cara antidemokrasi, seperti membatalkan pemilu, melanggar atau membatalkan Konstitusi, melarang organisasi tertentu, atau membatasi hak asasi sipil atau politik?

Apakah mereka berusaha (atau menyetujui) menggunakan cara di luar konstitusi untuk mengubah pemerintahan, seperti kudeta militer, perlawanan dengan kekerasan, atau unjuk rasa besar untuk memaksakan perubahan di pemerintahan?

Apa mereka berusaha merusak legitimasi pemilu, contohnya dengan menolak menerima hasil pemilu yang kredibel? Menyangkal legitimasi lawan politik Apakah mereka menyebut lawan sebagai pelaku makar, atau menentang tatanan konstitusional yang ada?
Apalah mereka menyatakan bahwa lawan adalah ancaman eksistensial, baik bagi keamanan nasional maupun cara hidup yang umum?

Apakah mereka menuduh tanpa dasar lawan partisan sebagai kriminal yang dianggap melanggar hukum (atau berpotensi begitu) dan tak memenuhi syarat ikut serta dalam arena politik?

Apakah mereka berkata tanpa dasar bahwa lawan adalah antek asing, bekerja sama diam-diam dengan (atau dipekerjakan) pemerintah asing— biasanya yang bermusuhan? Toleransi atay anjuran kekerasan Apakah mereka punya hubungan dengan geng bersenjata, pasukan paramiliter, milisi, gerilyawan, atau organisasi lain yang terlibat kekerasan tak sah?
Apakah mereka atau sekutu partisan mereka mendukung atau mendorong serangan massa terhadap lawan?

Apakah mereka secara tak langsung menyetujui kekerasan yang dilakukan pendukung mereka dengan menolak mencela dan menghukumnya?

Apakah mereka pernah memuji (atau menolak mencela) tindakan kekerasan politik, pada masa lalu atau di tempat lain? Kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media Apakah mereka mendukung hukum atau kebijakan yang membatasi kebebasan sipil, seperti perluasan hukum pencemaran nama baik atau penistaan, atau hukum yang membatasi protes, kritik terhadap pemerintah, atau organisasi sipil atau politis tertentu?
Apakah mereka pernah mengancam melakukan tindakan hukum atau lainnya terhadap pengritik di partai lawan, masyarakat sipil, atau media?

Apakah mereka memuji tindakan represif yang dilakukan pemerintah lain, pada masa lalu atau di tempat lain?

 Cara menjaga kekuasaan dari seorang otoriter 
Menjaga seorang otoriter untuk memasuki ranah kekuasaaan adalah tangung jawab partai politik. Partai politik diibaratkan sebagai penjaga pintu demokrasi. Partai-partai arus utama harus mampu mengisolasi dan mengalahkan para ekstremis. Nancy Bermeo seoran ahli ilmu politik menyebutnya upaya "menjaga jarak". Upaya menjaga jarak ini bisa dilakukan dengan cara:

1) Mencegah tokoh otoriter masuk dalam daftar calon partai 

2) Membasmi ekstremis di tingkat akar rumput. 

3) Menghindari segala persekutuan dengan partai dan calon antidemokrasi. 

4) Bertindak sistematis untuk mengisolasi ekstremis, bukan memberi legitimasi. 

5) Jika ekstemis bangkit menjadi kandidat serius di pemilu, maka partai-partai arus utama semestinya bertindak tegas dengan membentuk koalisi untuk mengalahkan ekstremis. Steven Levitsky dan Daniel Ziblat mengutip dari Linz "Partai-partai harus bersedia untuk bergabung dengan lawan-lawanya yang berbeda ideologi namun berkomitmen terhadapt tatanan politik demokrasi"

 Kritik terhadap Otoritarianisme 
Kekuasaan merupakan faktor penting dalam kehidupan. Dengan penggunaan kekuasaan yang baik dan tepat, banyak hal dapat diselesaikan dan berbagai prestasi dicapai. Kesalahan otoritarianisme dan para penganutnya ialah memandang kekuasaan bukan sebagai sarana, melainkan untuk tujuan sendiri. Karena itu, yang penting bagi mereka adalah bagaimana kekuasaan berfungsi, digunakan dan ditampakkan. Apa yang hendak dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan nasib orang-orang yang diikutsertakan dalam pencapaian tidaklah penting.

Pemutarbalikkan pemahaman tentang kekuasaan sebagai sarana menjadi tujuan itu mengakibatkan penggunaannya tidak pas. Hasilnya hidup menjadi sempit sebatas tanggungjawab dan wewenang, komunikasi menjadi satu arah, dan permainan kekuasaan merajalela. Akibatnya hidup tidak terkelola dengan baik dan yang berkembang adalah berbagai trik dan usaha untuk mendapatkan kekuasaan, mempertahankannya, dan memanipulasinya dengan alasan apa pun. Otoritarianisme entah sadar ataupun tidak, berporos pada pemahaman tentang kekuasaan dan penggunaannya, dengan bentuk-bentuk akibat dalam komunikasi dan gaya hidup yang diciptakannya. Otoritarianisme dan orang-orang otoriter akan berkembang dan banyak muncul dalam masyarakat yang formalistis, legalistis, dan konvensionalistis.

 Lihat pula 
 Junta
 Diktator
 Fasisme, gerakan radikal ideologi politik nasionalis otoriter.
 Tiran
 Penyensoran internet

 Referensi 

 Pranala luar 
 Not The End Of History? Democracy vs Authoritarianism Debated 
 Authoritarianism 2.0
 Autocracy on the march guardian.co.uk., February 12, 2008
 The new age of authoritarianism  Chrystia Freeland, Financial Times, August 12, 2008
 Are we entering the age of the autocrat? Francis Fukuyama, Washington Post'', August 24, 2008
 UN University Annual "State of the Future" Report: including discussion on how genuine democracy can emerge from former states of authoritarian regimes 
 Useful dos and don’ts for fast economic growth

Kategori:Otoritarianisme
Kategori:Teori politik
Kategori:Represi politik
Kategori:Pelanggaran hak asasi manusia
Kategori:Politik
Kategori:Ideologi politik
Kategori:Ideologi