Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009.

Hasil akhir pemilu menunjukan bahwa Golkar mendapat suara terbanyak. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai terbaru dalam pemilu ini, mendapat 7,45% dan 7,34% suara.

Pemilihan umum 2004 dinyatakan sebagai pemilu paling rumit dalam sejarah demokrasi.

 Latar belakang 
Dalam sidang umum tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menambah 14 amendemen pada Undang-Undang Dasar 1945. Di antara amendemen tersebut, terdapat perubahan dalam badan legislatif. Dimulai dari tahun 2004, MPR akan terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Karena semua kursi di MPR akan dipilih secara langsung, militer diminta untuk dihilangkan dari dewan perwakilan. Perubahan dan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden merupakan langkah besar bagi Indonesia untuk mencapai demokrasi.

Pada 13 Juli 2003, Presiden Megawati Sukarnoputri menandatangani undang-undang yang menguraikan isi dari MPR. DPD baru akan terdiri dari empat perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. UU tersebut juga mengubah keanggotaan DPR menjadi 550 orang.

 Pemilihan umum anggota DPR 
 Peserta 
Jumlah peserta dalam Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004 sebanyak 24 partai politik. Nama-namanya sebagai berikut:
No. urutPartai Politik1Partai Nasional Indonesia Marhaenisme2Partai Buruh Sosial Demokrat3Partai Bulan Bintang4Partai Merdeka5Partai Persatuan Pembangunan6Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan7Partai Perhimpunan Indonesia Baru8Partai Nasional Banteng Kemerdekaan9Partai Demokrat10Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia11Partai Penegak Demokrasi Indonesia12Partai Persatuan Nahdlatul Ummah IndonesiaNo. urutPartai Politik13Partai Amanat Nasional14Partai Karya Peduli Bangsa15Partai Kebangkitan Bangsa16Partai Keadilan Sejahtera17Partai Bintang Reformasi18Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan19Partai Damai Sejahtera20Partai Golongan Karya21Partai Patriot22Partai Sarikat Indonesia23Partai Persatuan Daerah24Partai Pelopor

 Kampanye 
jmpl|300px|Foto Yudhoyono saat mengkampanyekan Partai Demokrat.
Pada tahap awal pendaftaran, 150 partai mendaftar ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jumlah ini lalu berkurang menjadi 50 dan akhirnya 24 setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengurangan ini dilakukan berdasarkan undang-undang pemilu baru yang hanya memperbolehkan partai dengan 2 persen kursi DPR atau 3 persen kursi di DPRD untuk ikut dalam pemilu 2004. Hanya enam partai yang memenuhi kriteria ini dan partai-partai lainnya diwajibkan untuk melakukan merger atau reorganisasi menjadi partai baru.

Periode kampanye untuk partai dimulai pada 11 Maret dan berlanjut hingga 1 April. Kampanye ini terbagi menjadi dua fase karena dirayakannya Nyepi, hari raya umat Hindu. Partai-partai menyampaikan agenda nasional mereka antara 11 hingga 25 Maret. Namun, acara-cara tersebut tidak banyak dihadiri. Survey yang dilakukan oleh International Foundation for Electoral Systems menunjukan bahwa tidak semua pemilih tahu bagaimana memilih atau tidak mengetahui kandidat yang mereka pilih.
+Jadwal pemilu legislatif 200411 Maret–1 AprilKampanye calon legislatif2–4 AprilMasa tenang5 AprilHari pemilihan21–30 AprilPengumuman hasil
Terdapat lebih dari 475.000 kandidat yang dinominasikan oleh partai politik dalam tingkat nasional, provinsial dan kabupaten, lebih dari 1.200 kandidat bersaing untuk 128 kursi DPD, serta 7.756 kandidat untuk 550 kursi DPR. Kandidat akan dipilih dalam sistem proporsional terbuka (open list).

 Hasil 
Hasil pemilu ini menentukan partai politik mana yang dapat menyalonkan kandidatnya untuk pemilu presiden 2004 pada 5 Juli. Hanya partai yang memperoleh lima persen popular vote atau tiga persen kursi di DPR yang dapat menyalonkan kandidatnya. Partai yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus bergabung dengan partai lain untuk memenuhi salah satu kriteria.

 Hari pemilu 
Pemilu 5 April dilaksanakan tanpa terjadinya insiden besar. Kekerasan kecil sempat terjadi dan dua pejabat pemilu dilaporkan tewas ketika mengantarkan peralatan pemilihan di provinsi Papua. Pemilu ini diamati oleh organisasi-organisasi seperti Australian Parliamentary Observer Delegation dan European Union Election Observer Mission.

 Jumlah suara 
Proses penghitungan suara berlangsung selama sebulan dan hasil akhir diumumkan pada 5 Mei. Dari 148.000.369 pemilih terdaftar, 124.420.339 menggunakan hak pilihnya (84,06%). Dari total jumlah suara, 113.462.414 suara (91,19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 tidak sah. Di DPR, Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhan penghitungan suara yang tidak teratur.

No.PartaiJumlah suaraPersentaseJumlah kursiPersentaseKeterangan 1  Partai Golongan Karya  24.480.757  21,58%  127  23,09%  Lolos 2  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  21.026.629  18,53%  109  19,82%  Lolos 3  Partai Kebangkitan Bangsa  11.989.564  10,57%  52  9,45%  Lolos 4  Partai Persatuan Pembangunan  9.248.764  8,15%  58  10,55%  Lolos 5  Partai Demokrat  8.455.225  7,45%  56*  10,18%  Lolos 6  Partai Keadilan Sejahtera  8.325.020  7,34%  45  8,18%  Lolos 7  Partai Amanat Nasional  7.303.324  6,44%  53*  9,64%  Lolos 8  Partai Bulan Bintang  2.970.487  2,62%  11  2,00%  Lolos 9  Partai Bintang Reformasi  2.764.998  2,44%  14*  2,55%  Lolos 10  Partai Damai Sejahtera  2.414.254  2,13%  13*  2,36%  Lolos 11  Partai Karya Peduli Bangsa  2.399.290  2,11%  2  0,36%  Lolos 12  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia  1.424.240  1,26%  1  0,18%  Lolos 13  Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan  1.313.654  1,16%  4*  0,73%  Lolos 14  Partai Nasional Banteng Kemerdekaan  1.230.455  1,08%  0*  0,00%  Tidak lolos 15  Partai Patriot Pancasila  1.073.139  0,95%  0  0,00%  Tidak lolos 16  Partai Nasional Indonesia Marhaenisme  923.159  0,81%  1  0,18%  Lolos 17  Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia  895.610  0,79%  0  0,00%  Tidak lolos 18  Partai Pelopor  878.932  0,77%  3*  0,55%  Lolos 19  Partai Penegak Demokrasi Indonesia  855.811  0,75%  1  0,18%  Lolos 20  Partai Merdeka  842.541  0,74%  0  0,00%  Tidak lolos 21  Partai Sarikat Indonesia  679.296  0,60%  0  0,00%  Tidak lolos 22  Partai Perhimpunan Indonesia Baru  672.952  0,59%  0  0,00%  Tidak lolos 23  Partai Persatuan Daerah  657.916  0,58%  0  0,00%  Tidak lolos 24  Partai Buruh Sosial Demokrat  636.397  0,56%  0  0,00%  Tidak lolos Jumlah 113.462.414  100,00%  550  100,00% Sumber: <small>Catatan: Tanda * berarti jumlah kursi diubah setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa mengenai hasil pemilu.
 Persebaran suara partai 

 Alokasi kursi 
Untuk mencapai jumlah perwakilan yang sepadan, pembagian kursi dilakukan dengan menggunakan largest remainder method, sementara kuota Hare digunakan untuk menentukan kursi yang secara otomatis diduduki oleh partai perorangan. Kursi tersisa yang ditetapkan kepada daerah pemilihan dibagikan kepada partai politik tersisa berdasarkan urutan peringkat suara tersisa.
+Alokasi kursi di DPRProvinsiPeningkatan jumlah kursiPengurangan jumlah kursiKalimantan BaratPartai Bintang Reformasi (PBR)+1Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)−1Sulawesi TengahPartai Amanat Nasional (PAN)+1Partai Demokrat (PD)−2Papua BaratPartai Damai Sejahtera (PDS)+1PapuaPartai Pelopor (PP)+1Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)−1
Terdapat 273 kasus yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dengan kasus terakhir diselesaikan pada tanggal 21 Juni. Di antara kasus-kasus tersebut, 38 keputusan memengaruhi alokasi kursi di DPR, DPD dan DPRD. Partai Demokrat kehilangan dua kursi, sementara Partai Amanat Nasional dan Partai Damai Sejahtera mendapat satu kursi. Partai Pelopor mendapatkan satu kursi dari Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan. Sementara itu, satu-satunya kursi yang didapat Partai Nasional Banteng Kemerdekaan diserahkan kepada Partai Bintang Reformasi oleh KPU .

Setelah penyelesaian semua sengketa, enam belas partai mendapat paling tidak satu kursi di DPR, sementara sisanya tidak mendapat sama sekali. Ketidaktetapan urutan partai muncul karena adanya aturan khusus yang semula dibuat untuk menghadapi masalah tidak meratanya pembagian penduduk antara pulau Jawa dengan pulau lainnya. Aturan ini menetapkan bahwa nilai kuota Hare untuk provinsi di Jawa lebih tinggi daripada pulau lain. Partai akan memerlukan lebih sedikit suara untuk mendapatkan kursi di luar Jawa. Contohnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat lebih banyak suara dari Partai Amanat Nasional, tetapi mendapat jumlah kursi yang sama dengan PAN.

 Analisis 
jmpl|350px|kiri|Peta yang menunjukkan pemenang suara terbanyak di setiap provinsi.
Hasil pemilu menunjukan bahwa Golkar memenangkan jumlah kursi terbanyak. Golkar menerima lebih banyak suara daripada partai lainnya di dua puluh enam provinsi. Hal tersebut terjadi karena berkurangnya popularitas PDI-P. Dukungan terhadap Golkar di Sulawesi berkurang karena munculnya partai menengah dan kecil di wilayah tersebut. Meskipun memenangkan jumlah suara terbesar di Bali, performa PDI-P di wilayah tersebut merupakan yang terburuk karena terjadinya bom Bali 2002. Performa PKB di Jawa Timur tetap berlangsung baik meskipun kehilangan suara.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat mencapai peringkat pertama dan kedua di Jakarta (yang dianggap sebagai "barometer politik Indonesia"). Jika digabung, jumlah suara kedua partai di ibu kota mencapai 42.5%.

Pola pemilihan berdasarkan agama terlihat sangat jelas di provinsi-provinsi timur. Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berbasis Kristen mendapat 14.8 suara di Sulawesi Utara dan 13 kursi di seluruh DPR. Muslim di wilayah bekas konflik religius cenderung memilih PKS yang berbasis Islam.

 Akibat 
250px|jmpl|Perolehan suara partai-partai peserta pemilu 2004.
Pemilu legislatif 2004 merupakan pemilu paling rumit dalam sejarah Indonesia karena penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD. Faktor tersebut menjadikan sistem pemilihan Indonesia unik jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Pemilu ini juga dinyatakan sebagai pemilihan terpanjang dan paling rumit dalam sejarah demokrasi. Bahkan sistem alokasi kursi DPR juga dianggap sebagai "yang paling rumit di dunia" oleh media.

Tujuh partai politik memenuhi kriteria untuk menyalonkan kandidatnya dalam pemilu presiden 2004: Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). PKS tidak mencalonkan kandidatnya, tetapi mendukung capres dari PAN.

Anggota DPR dan DPD yang baru terpilih diambil sumpahnya dalam sesi yang berbeda pada tanggal 1 Oktober. Anggota dewan lalu berkumpul pada tanggal 2 Oktober dan diambil sumpahnya sebagai anggota MPR. Ginandjar Kartasasmita terpilih sebagai ketua DPD, Agung Laksono dari Golkar sebagai ketua DPR dan Hidayat Nur Wahid dari PKS sebagai ketua MPR.

Pada 5 Oktober, tiga kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dimekarkan untuk membentuk provinsi Sulawesi Barat. Pemekaran ini dilakukan setelah pemilu sehingga Sulawesi Barat tidak memiliki perwakilan dalam DPR hingga pemilu legislatif 2009.

 Referensi 
 Bacaan lanjutan 


 Shimizu, Maiko & Hazri, Herizal (2004) (PDF), Indonesia: General Assembly Election, Presidential Election, 2004, Bangkok: Asian Network for Free Elections, diakses pada 10 Juni 2009.
 Sissener, Tone (2004) (PDF), The Republic of Indonesia: General and Presidential Elections, April – September 2004, Norwegian Centre for Human Rights, ISBN 82-90851-80-4, diakses pada 9 Juni 2009.
 (PDF) The Carter Center 2004 Indonesia Election Report, Carter Center, 2005, diakses pada 11 Juni 2009.

 Catatan kaki 

 Pranala luar 
 Komisi Pemilihan Umum  (situs web resmi)
 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (situs web resmi)
 Pemilu Indonesia  

2004
Legislatif
Kategori:Indonesia dalam tahun 2004