Pemerintah India

Pemerintah India (Hindi: भारत सरकार, Bhārata Sarakāra, Inggris: Government of India, secara hukum disebut Pemerintah Persatuan atau Persatuan India, atau Pemerintah Pusat) adalah otoritas nasional dari Republik India, yang terletak di Asia Selatan, dan terdiri dari 36 negara bagian dan wilayah persatuan. Pemerintah ini dipimpin oleh Presiden India (saat ini  ) yang pada umumnya menjalankan kekuasaan eksekutif, serta menunjuk Perdana Menteri India dan para menteri lainnya untuk memberikan bantuan dan nasihat.Article 53 & 75 of Constitution of India. Sejak tahun 2014, pemerintahan dibentuk oleh Aliansi Demokratik Nasional (National Democratic Alliance/NDA), sebagai koalisi dominan di Lok Sabha (majelis rendah Parlemen India).Perdana Menteri dan para menteri seniornya merupakan bagian dari Dewan Menteri Persatuan, dengan kabinet sebagai komite pengambil keputusan eksekutif utamanya.

Pemerintah, yang berkedudukan di New Delhi, memiliki tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kekuasaannya masing-masing berada pada Parlemen India yang bikameral, Dewan Menteri Persatuan (dipimpin oleh Perdana Menteri), dan Mahkamah Agung India, dengan Presiden sebagai Kepala Negara. Sistem ini merupakan turunan dari sistem Westminster Britania dan memiliki struktur Federalisme.

Dewan Menteri Persatuan bertanggung jawab kepada majelis rendah parlemen, sebagaimana halnya Kabinet sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bertanggung jawab. Seperti pada sebagian besar sistem parlementer, pemerintahan bergantung pada Parlemen untuk membuat undang-undang, dan pemilihan umum diadakan setiap lima tahun untuk memilih Lok Sabha yang baru. Pemilihan terakhir diadakan pada tahun 2024.

Setelah pemilihan umum, presiden biasanya menunjuk sebagai Perdana Menteri pemimpin partai atau aliansi yang paling mungkin mendapatkan kepercayaan mayoritas di Lok Sabha. Jika Perdana Menteri yang ditunjuk bukan anggota salah satu Majelis Parlemen pada saat pengangkatan, ia diberi waktu enam bulan untuk terpilih atau diangkat menjadi anggota salah satu Majelis Parlemen.

Cabang
Eksekutif

Eksekutif pemerintahan adalah pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas administrasi harian birokrasi negara. Pembagian kekuasaan ke dalam cabang-cabang pemerintahan yang terpisah merupakan inti dari gagasan republik tentang pemisahan kekuasaan.
JabatanNamaPartaiMenjabat sejakPemilihan terakhirPresidenDroupadi MurmuIndependen25 Julai 2022 Pemilihan presiden India 2022Perdana Menteri IndiaNarendra ModiPartai Bharatiya Janata26 Mei 2014Pemilihan umum India 2024
Presiden India
Presiden India adalah kepala negara dan memiliki kekuasaan eksekutif menurut Pasal 53(1) Konstitusi India. Meskipun presiden memiliki semua kekuasaan konstitusional, ia harus bertindak berdasarkan nasihat dari Perdana Menteri dan Dewan Menteri, seperti yang disebut dalam Pasal 74. Dewan Menteri hanya bisa menjabat selama mendapat kepercayaan mayoritas di Lok Sabha (majelis rendah parlemen). Jika presiden memecat dewan tanpa alasan jelas, bisa terjadi krisis konstitusi. Oleh karena itu, dalam praktiknya, presiden tidak bisa memecat dewan selama masih didukung mayoritas Lok Sabha.

Presiden juga memiliki wewenang mengangkat pejabat tinggi seperti: gubernur negara bagian, hakim agung, hakim pengadilan tinggi, jaksa agung, auditor negara, komisioner pemilu, pejabat layanan sipil dan militer tingkat tinggi, serta duta besar atas rekomendasi dewan menteri.Presiden juga merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata India secara de jure (resmi di atas kertas), dan dapat memberikan grasi kepada terpidana mati.

Wakil Presiden India
Wakil Presiden India adalah jabatan konstitusional tertinggi kedua. Ia menggantikan presiden bila presiden mengundurkan diri, dimakzulkan, atau meninggal dunia. Wakil Presiden juga menjadi Ketua Rajya Sabha (majelis tinggi parlemen). Ia dipilih secara tidak langsung oleh anggota parlemen melalui sistem perwakilan proporsional.

Perdana Menteri India
 2000–present 

Perdana Menteri adalah pemimpin eksekutif dan kepala pemerintahan. Ia berasal dari partai mayoritas di Lok Sabha dan ditunjuk oleh Presiden. Perdana Menteri memimpin Dewan Menteri, memilih dan memberhentikan menteri, serta memimpin rapat kabinet.

Jika Perdana Menteri mengundurkan diri atau meninggal, maka kabinet juga dibubarkan.

Dewan Menteri dan Kementerian
Dewan Menteri terdiri dari:

 Perdana Menteri
 Menteri Kabinet (kepala kementerian)
 Menteri Negara (MoS), yang membantu menteri kabinet
 Menteri Negara dengan tugas mandiri

Semua menteri harus menjadi anggota parlemen. Mereka dibantu oleh Sekretaris Kabinet, yang juga merupakan kepala Badan Administratif India (IAS).

Sekretaris Pemerintah
Sekretaris adalah pejabat tinggi yang mengepalai kementerian. Biasanya berasal dari Badan Administratif India (IAS). Ia bertanggung jawab atas administrasi dan kebijakan di bawah menteri.

Legislatif

Kekuasaan legislatif di India dijalankan oleh Parlemen, sebuah badan legislatif bikameral yang terdiri dari Rajya Sabha dan Lok Sabha. Dari kedua majelis parlemen tersebut, Rajya Sabha (atau 'Dewan Negara Bagian') dianggap sebagai majelis tinggi dan terdiri dari anggota yang diangkat oleh presiden serta dipilih oleh legislatif negara bagian dan wilayah. Lok Sabha (atau 'Dewan Rakyat') dianggap sebagai majelis rendah.

Parlemen tidak memiliki kendali dan kedaulatan sepenuhnya, karena undang-undangnya tunduk pada peninjauan yudisial oleh Mahkamah Agung.Namun, parlemen tetap memiliki kendali tertentu atas eksekutif. Anggota Dewan Menteri, termasuk perdana menteri, dipilih dari anggota parlemen atau harus terpilih menjadi anggota parlemen dalam waktu enam bulan setelah menjabat...Dewan secara keseluruhan bertanggung jawab kepada Lok Sabha. Lok Sabha adalah majelis sementara dan hanya dapat dibubarkan apabila partai yang berkuasa kehilangan dukungan mayoritas di majelis tersebut. Rajya Sabha adalah majelis tetap dan tidak dapat dibubarkan. Anggota Rajya Sabha dipilih untuk masa jabatan enam tahun.

Yudikatif
Sistem peradilan independen di India dimulai sejak masa penjajahan Inggris, dan banyak prosedur hukumnya mirip dengan sistem Anglo-Saxon (seperti di Inggris dan Amerika Serikat).Mahkamah Agung India adalah pengadilan tertinggi, terdiri dari Ketua Hakim (Chief Justice) dan 33 hakim lainnya, semuanya ditunjuk oleh Presiden India atas nasihat Ketua Hakim. Sidang juri dihapuskan pada awal 1960-an, setelah kasus terkenal KM Nanavati vs. Negara Bagian Maharashtra, karena dinilai mudah dipengaruhi oleh media dan tekanan publik.

Berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki sistem pengadilan terpisah di tingkat negara bagian dan federal, India menggunakan sistem peradilan yang bersatu (unitary), baik di tingkat nasional (union) maupun negara bagian.

Struktur sistem yudisial di India terdiri dari:

 Mahkamah Agung India (pusat)
 Pengadilan Tinggi (High Courts) di tingkat negara bagian
 Pengadilan Distrik dan Pengadilan Sesi (District & Sessions Courts) di tingkat daerah
Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah forum yudisial tertinggi dan pengadilan banding terakhir berdasarkan Konstitusi India, serta pengadilan konstitusi tertinggi, dengan kewenangan untuk melakukan peninjauan konstitusional. Terdiri dari Ketua Hakim India dan 33 hakim lainnya yang telah disahkan, Mahkamah ini memiliki kewenangan luas dalam bentuk yurisdiksi asli,Pengadilan tinggi, dan penasihat.

Sebagai pengadilan banding terakhir di negara ini, Mahkamah Agung menangani banding terutama terhadap putusan pengadilan tinggi dari berbagai negara bagian dan pengadilan atau tribunal lainnya. Mahkamah ini melindungi hak-hak dasar warga negara dan menyelesaikan sengketa antara berbagai pemerintahan di negara tersebut. Sebagai pengadilan penasihat, Mahkamah mendengarkan perkara yang secara khusus dirujuk kepadanya oleh presiden berdasarkan konstitusi. Mahkamah juga dapat mengambil tindakan atas inisiatifnya sendiri (suo moto), tanpa perlu adanya pengajuan perkara dari pihak mana pun. Hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung menjadi mengikat bagi semua pengadilan di India, serta oleh pemerintah pusat dan negara bagian. Sesuai Pasal 142, adalah kewajiban presiden untuk menegakkan putusan Mahkamah Agung.. Per Article 142, it is the duty of the president to enforce the decrees of the supreme cour

Selain itu, Pasal 32 dalam konstitusi memberikan yurisdiksi asli yang luas kepada Mahkamah Agung terkait penegakan hak-hak dasar. Mahkamah ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan arahan, perintah, atau surat perintah, termasuk surat perintah seperti habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, dan certiorari untuk menegakkannya. Mahkamah Agung juga diberi kekuasaan untuk memerintahkan pemindahan perkara perdata atau pidana dari satu pengadilan tinggi negara bagian ke pengadilan tinggi negara bagian lain, atau dari pengadilan yang lebih rendah ke pengadilan tinggi negara bagian lain dan Mahkamah Agung sendiri. Meskipun sidang Mahkamah Agung biasanya berasal dari putusan atau perintah pengadilan yang lebih rendah, belakangan ini Mahkamah Agung mulai menangani perkara yang melibatkan kepentingan publik secara luas. Hal ini dapat diajukan oleh individu atau kelompok dengan mengajukan writ petition langsung ke loket pendaftaran pengadilan atau dengan mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung India, yang menyoroti isu penting bagi kepentingan umum untuk ditindaklanjuti. Perkara semacam ini dikenal sebagai public interest litigation (PIL) atau litigasi kepentingan umum.

 Daftar pustaka 
 Subrata K. Mitra and V.B. Singh. 1999. Democracy and Social Change in India: A Cross-Sectional Analysis of the National Electorate. New Delhi: Sage Publications. ISBN 81-7036-809-X (India HB) ISBN 0-7619-9344-4 (U.S. HB).

 Referensi 

 Lihat pula 

 Konstitusi India
 Sistem parlementer
 Kabinet India
 Hubungan luar negeri India

 Pranala luar 
sharukh khan
 Pan Card - Pan card Tax information for government tax department
 Directory of official Government websites in India
 Government of India Portal


India
India