Televisi digital di Indonesia

Televisi digital terestrial di Indonesia dimulai pada tahun 2009 dan sejak akhir 2023 menjadi satu-satunya medium penyiaran televisi terestrial yang beroperasi. Pada awalnya, televisi terestrial digital di Indonesia menggunakan sistem DVB-T, tetapi kemudian berganti ke DVB-T2 dengan terbitnya Permenkominfo No. 5/2012. 

Penghentian siaran analog secara nasional dimulai pada 30 April 2022, dan per Juni 2023, 288 dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia (atau 140 dari 225 wilayah siaran) telah menerima siaran digital secara penuh/mematikan siaran analognya secara permanen. Sejak 12 Agustus 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa siaran televisi analog resmi dihapus, dan per 16/17 Agustus 2023 tidak ada lagi siaran berbasis analog di seluruh wilayah Indonesia.Peralihan Siaran ke TV Digital Bakal Rampung 16 Agustus 2023Kominfo Ungkap Siaran TV Analog Mati Sepenuhnya di 17 Agustus 2023 Pada tahun 2024, Indonesia sudah menerapkan sistem siaran televisi digital secara penuh.Menkominfo: Siaran TV Total Digital Tahun 2024

Sistem
Sejak tahun 2012, infrastruktur pendukung siaran televisi digital sudah mulai dibangun. Proses pembangunan itu dimulai dari pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.  Proses pembangunan telah dilakukan guna mendapatkan siaran televisi digital yang merata, dan di banyak daerah, infrastruktur (terutama mux) sudah selesai dibangun dan beroperasi.Migrasi Siaran TV Analog, Mahfud MD: Infrastruktur Belum Sepenuhnya Siap

 Standar penyiaran 
jmpl|Logo DVB-T2 yang umumnya muncul di televisi yang bisa menerima siaran digital maupun STB penerima siaran digital
jmpl|Logo Siap Digital yang muncul pada perangkat penerima siaran digital (DVB-T2) di Indonesia sejak 2020
Pada tahun 2007, pemerintah menetapkan DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital terestrial.  Aturan yang berjudul "Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak" ini termuat dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Sofyan Djalil, Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007 pada 21 Maret 2007. Dalam Permen ini diatur bahwa teknologi untuk televisi tidak bergerak di Indonesia yaitu menggunakan standar Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) terhitung sejak tahun 2007. Dalam ketetapan ini pula diatur tentang rencana induk frekuensi penyiaran digital terestrial, standardisasi perangkat penyiaran digital terestrial, dan jadwal proses pelaksanaan peralihan (migrasi) dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital termasuk masa transisi penyelenggaraan penyiaran analog dan digital secara bersamaan (simulcast period). Peraturan tentang lembaga penyiaran jasa televisi terestrial serta industri perdagangan yang berhubungan dengan pengalihan (migrasi) dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital juga disebutkan dalam Permen ini.

Namun ketetapan ini mengalami perubahan pada tahun 2012, sehingga standar penyiaran digital terestrial yang semula berstandar DVB-T diubah menjadi standar Digital Video Broadcasting Terrestrial - Second Generation (DVB-T2). Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 36/2012 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital, yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring pada 20 November 2012.   Perubahan ini terjadi dengan harapan mempercepat penyelesaian proses transisi siaran televisi analog ke digital. Selain itu, DVB-T2 juga dianggap merupakan sistem yang lebih canggih daripada DVB-T.   Dengan DVB-T2, masyarakat dapat menikmati siaran tv digital secara gratis dengan gambar tajam, bening dan kualitas suara yang lebih jernih serta mempunyai kemampuan untuk memutar film dengan kualitas HD 1080p. Selain itu, sebagian set-top box DVB-T2 dapat juga berfungsi sebagai pemutar media digital yang memberikan terobosan baru dengan berbagai macam dukungan format file seperti mendengarkan musik dan menonton film. Seiring dengan perubahan ini, pemerintah saat itu juga menganggarkan penyediaan set-top box (STB) 1 juta unit secara gratis ke masyarakat senilai Rp 300 miliar dari APBN 2013.

Berdasarkan ketetapan yang diatur pemerintah dalam Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital, setiap alat dan perangkat televisi siaran digital berbasis DVB-T2 yang dibuat, dirakit, dan dimasukkan untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran Permenkominfo No. 36/2012. Untuk dapat memenuhi syarat, setiap perangkat DVB-T2 harus terlebih dahulu melaksanakan pengujian yang dilakukan oleh Balai Uji yang memiliki akreditasi dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika selaku badan penetap.

Landasan peraturan yang menetapkan sistem DVB-T2 ini sendiri kemudian digantikan dengan Permenkominfo No. 4/2019 berjudul "Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran", dan Permenkominfo No. 6/2019 berjudul "Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency". Meskipun demikian, aturan baru tersebut (ditambah dengan aturan selanjutnya yang mengatur siaran digital seperti Peraturan Pemerintah No. 46/2021 dan turunannya seperti Permenkominfo No. 6/2021) tidak mengubah sistem penyiaran digital, sehingga DVB-T2 tetap berlaku sebagai sistem siaran digital nasional.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio SiaranPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency

Spesifikasi teknis
Dalam Permenkominfo No. 4/2019 tercantum syarat teknis pemancar dan alat penerima (televisi/dekoder) siaran digital, seperti yang ada di bawah ini:
Pemancar

 Karakteristik umum
 Frekuensi kerja: 478 MHz–694 MHz
 Kanal: 22–48
 Modulasi: COFDM (ETSI EN 302 755)
 Opsi SFN: ETSI TS 102 831
 Lebar pita kanal (bandwith): 8 MHz
 Guard interval: 1/16 (wajib), 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/32, 1/128 (opsional)
 FEC Code Rates: 4/5 (wajib), 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6 (opsional)
 Modulasi: 64QAM (wajib), 4 QAM (QPSK), 16QAM, 256QAM (opsional)
 Mode transmisi: 32K-Extended (wajib), 1K, 2K, 4K, 8K, 8K-Extended, 16K, 16K-Extended, 32K (opsional)
 Pilot pattern: PP4 (wajib), PP1, PP2, PP3, PP5, PP6, PP7, PP8 (opsional)
 Antarmuka input dan output
 Sistem kompresi: MPEG-4
 Transport Stream Input: ASI atau IP, T2-MI ASI atau T2-MI IP (ETSI EN 102 773)
 RF Output
 Kekuatan output: 1 W-20.000 W rms
 Impendansi output: 50 Ω
 MER rms: ≥ 31 dB
 Shoulder distance: ≥ 36 dB
 Respon frekuensi: < ± 0,5 dB
 Spectrum mask filter: Compliance with ETSI EN 302 755 (dengan output band pass filter)
 Spurious emission: ≥ 60 dB (Selisih dari peak signal carrier terhadap signal spurious)
 Masukan
 Tegangan: 220 V ± 10% (satu fasa), 380 V ± 10% (tiga fasa)
 Frekuensi: 50 Hz
 Persyaratan lingkungan (tidak wajib)
 Temperatur lingkungan: 0-45 °C
 Kelembapan: < 90% non-condensing

Pesawat televisi/STB
Menggunakan jenis DVB-T2.

 Karakteristik Umum
 Tegangan input: 220V ± 10% AC, atau menggunakan adaptor DC maupun interface USB
 Frekuensi input tegangan AC: 50 Hz ± 2%
 Suhu: 0-400 Celcius
 Kelembapan: 10–90%
 Tuner
Rentang frekuensi: 478–694 MHz
Demodulasi: COFDM
Lebar pita kanal: 8 MHz
Mode transmisi: 1K, 2K, 4K, 8K, 8K-Extended, 16K, 16K-Extended, 32K, 32K-Extended
Guard interval: 1/4, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/32, 1/128
 Forward Error Correction (FEC): ½, ⅗, ⅔, ¾, ⅘, ⅚
 Modulasi: 4QAM (QPSK), 16QAM, 64QAM, 256QAM
 Level input sinyal: -70 dBm s.d -25 dBm (38 dBμV s.d 83 dBμV)
 Impendansi input antena: 75 Ω
 Receiver Noise Figure: ≤ 6 dB
 Mode Operasi
 Pilot Pattern: PP1/PP2/PP3/PP4/PP5/PP6/PP7/PP8
 Mode input: 'A' (single PLP) atau 'B' (multiple PLPs)
 Demultipleksing: Profile MPEG-2 Transport Stream
 Dekoder video: MPEG-4 (H.264)
 Aspek rasio video: 4:3, 16:9
 Resolusi video: SDTV 720x576 (wajib), HDTV 1920x1080i (opsional), HDTV 1920x1080p (opsional), UHD 4K 3840x2160p (opsional), UHD 8K 7680x4320p (opsional). Bitrate siaran digital SDTV paling tinggi 2,5 Mbps, sedangkan untuk HDTV paling tinggi 6 Mbps.
 Dekoder audio: MPEG 1 Layer I & II (wajib), HE-AAC (opsional)
 Menu dan Bahasa EPG: Bahasa Indonesia
 Durasi EPG: ≥ 7 hari
 Konektor input/output
 Televisi:
 Input RF Konektor: IEC 61169-2 Female; 75 Ω
 Input Composite Video: RCA Jack - 75 Ω (opsional)
 Input HDMI: HDMI (opsional)
 Input USB: USB (opsional)
 RJ 45: RJ 45 (opsional)
 Set-top box
 Output RF Konektor: IEC 61169-2 Male 75 Ω
 Composite Video Out: RCA Jack - 75 Ω
 Audio Analog Out: RCA Jack ≤ 10 kΩ
 Output HDMI: HDMI (opsional)
 Konektor Input RF: IEC 61169-2 Female; 75 Ω
 Input USB: USB (opsional)
 RJ 45: RJ 45 (opsional)
 Informasi layanan
 Paling sedikit mendukung Service Description Table (SDT), Event Information Table (EIT) dan Time and Date Table (TDT)
 Perangkat dapat mengidentifikasi kanal baru dan/atau multipleks baru secara otomatis dan memperbarui PAT, PMT, NIT dan SDT.
 Identitas informasi layanan
 country_code: IDN
 original network id: 0x2168
 private_data_specifier_id: 0x00002168
 Description: Digital Terrestrial Network of Indonesia
 Penerima DVB-T2 harus mendukung LCN dengan menggunakan descriptor tag 0x83 (Versi 1) dan 0x87 (Versi 2). Semua layanan harus diurutkan, didaftar, dan diatur sesuai dengan LCN yang ditentukan. Jika kedua LCN versi 1 dan dan versi 2 dipancarkan dalam satu Original Network ID, maka perangkat penerima DVB-T2 harus mengurutkan dari LCN versi 2 (prioritas lebih tinggi).
 Firmware dan sistem operasi
 Perubahan transmisi: Perangkat mampu mengatasi perubahan mode transmisi dengan gangguan yang minimal terhadap pengguna.
 Bentrok Layanan: Layanan diurutkan berdasarkan LCN yang memiliki sinyal paling kuat. Jika terdapat 2 LCN yang sama, maka LCN yang memiliki sinyal yang lebih lemah dimasukkan ke dalam LCN 800-999. Perangkat mampu mengurutkan nomor pada LCN 800-999 ini secara incremental sesuai dengan jumlah LCN yang berbenturan.
 Perangkat menyediakan factory reset
 Perangkat menyediakan firmware upgrade menggunakan setidaknya satu dari interface berikut: USB, RJ 45 atau Wi-Fi (Ethernet IEE802.3), kartu memori, over the air.
 Logo Siap Digital: Alat dan/atau perangkat penerima televisi siaran digital berbasis DVB-T2 wajib dilengkapi dengan logo "Siap Digital".
 Lainnya: Alat dan/atau perangkat penerima televisi siaran digital berbasis DVB-T2 wajib memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 20%. Selain itu, wajib juga dilengkapi dengan EWS.

 Frekuensi dan saluran 

Dengan adanya siaran digital, tidak seperti televisi analog, maka tidak semua stasiun televisi akan memiliki frekuensi/kanalnya sendiri. Secara resmi, dalam Permenkominfo No. 6/2021, para pemilik frekuensi/kanal digital dikenal dengan nama "Penyelenggara Multipleksing" (dahulu LPPPM/LP3M). Mereka inilah yang akan mengelola dan menyewakan saluran dalam siaran digital. Penyelenggara mux memiliki cakupan siar regional (daerah) dengan kanal yang berbeda-beda tentunya per wilayah. Stasiun televisi yang tidak memiliki frekuensi dan akan menjadi penyewa saluran di kanal penyelenggara multipleksing (mux) dikenal dengan nama "Lembaga Penyiaran Layanan Program Siaran", yang memiliki cakupan operasi secara regional maupun nasional. Pengelola multipleksing terdiri dari dua jenis, yaitu langsung ditetapkan pemerintah (yaitu TVRI) dan hasil seleksi (dari televisi swasta). TVRI merupakan pengelola mux terbanyak sebesar 136 pemancar/frekuensi digital di seluruh daerah di Indonesia,Daftar Mux sedangkan televisi swasta umumnya memiliki frekuensi di berbagai daerah dengan jumlah yang lebih sedikit.

Setiap saluran yang mengisi mux digital, nantinya akan diberi nomor khusus dari pemerintah, atau dikenal dengan nama logical channel number (LCN). Mereka juga bisa menampilkan jadwal dan keterangan acaranya jika diperlukan lewat Panduan jadwal acara (electronic program guide, EPG). Saluran-saluran yang bersiaran digital dapat memancarkan siarannya secara standard definition (SD) atau high definition (HD). Selain televisi, sebenarnya stasiun radio juga dapat menyalurkan siarannya menggunakan metode ini,Geliat Siaran TV Digital di SurabayaThread Diskusi Siaran TV Digital di Indonesia [BACA PAGE 1 DULU!! walaupun sejauh ini potensi tersebut masih belum terlalu dimanfaatkan oleh perusahaan media maupun diatur oleh pemerintah. Selain fitur-fitur tersebut, televisi digital pada masa mendatang juga diharapkan akan dilengkapi dengan aneka fitur lain, seperti sistem peringatan dini bencana (early warning system, EWS) dan pengaman anak (parental lock).Mengenal EWS di TV Digital, Fitur yang Perkuat Saluran Komunikasi kala BencanaSiaran TV digital akan dilengkapi fitur ramah anak

Pengaturan kanal dalam siaran digital dilakukan oleh pemerintah. Dahulu, pada saat siaran digital masih di awal percobaan (2008), pemerintah sempat menyatakan bahwa akan menggunakan kanal 28-45 UHF.Menantikan era siaran digital di Indonesia Namun, kemudian alokasi frekuensi tersebut diubah seiring waktu. Saat ini, menurut Permenkominfo No. 6/2019, siaran digital akan menggunakan frekuensi dari 478 MHz-694 MHz (kanal 22-48 UHF). Kanal utama yang digunakan bagi mengirimkan siaran berada di 27-48 UHF, sedangkan sisanya (22-26 UHF) untuk cadangan siaran digital pada masa mendatang. Dengan siaran digital, berarti kanal 49-62 UHF (atau frekuensi 695,25-799,25 MHz) tidak dipergunakan lagi, sehingga sisa frekuensi ini dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan lain, terutama di bidang telekomunikasi yang jika dimanfaatkan bisa memberi pemasukan bagi negara dan meningkatkan kualitas jaringan. Inilah yang disebut dengan dividen digital (digital dividend) dari siaran televisi digital.Migrasi Siaran Analog ke Digital, Menkominfo: Optimasi Frekuensi 700 Mhz untuk Digital Dividend

 Pembagian wilayah 
Menurut Permenkominfo No. 6/2019, wilayah siaran digital di Indonesia secara resmi dibagi menjadi 225 wilayah layanan siaran.Implementasi ASO Picu Siaran TV Komunitas Tumbuh Satu wilayah siaran dapat terdiri dari beberapa kabupaten/kota, atau di beberapa wilayah layanan seperti Jabodetabek dan DI Yogyakarta, melintasi batas provinsi. Umumnya satu wilayah siaran memiliki satu pemancar, tetapi jika diperlukan perluasan cakupan siaran di wilayah tersebut, dapat diterapkan single frequency network (SFN) yang berarti terdapat beberapa pemancar meskipun dalam wilayah siar dan kanal yang sama. Berikut wilayah layanan siaran digital di Indonesia:Wilayah Siaran
+Wilayah LayananKabupaten/KotaAlokasi Kanal Tetap (UHF)Mengikuti ASO?Aceh-1 (Banda Aceh)Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh29, 32, 35, 38, 41, 44YaAceh-2 (Sabang)Kota Sabang30, 33, 36, 39, 42, 45YaAceh-3 (Calang)Kabupaten Aceh Jaya30, 33, 36, 39, 42, 45TidakAceh-4 (Sigli-Bireuen)Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen28, 31, 34, 37, 40, 43YaAceh-5 (Meulaboh)Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya29, 32, 35, 38, 41, 44TidakAceh-6 (Takengon)Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah30, 33, 36, 39, 42, 45TidakAceh-7 (Lhokseumawe)Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe29, 32, 35, 38, 41, 44YaAceh-8 (Langsa)Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa30, 33, 36, 39, 42, 45TidakAceh-9 (Blangkejeren)Kabupaten Gayo Lues27, 46, 47, 48TidakAceh-10 (Kutacane)Kabupaten Aceh Tenggara29, 32, 35, 38, 41, 44TidakAceh-11 (Tapaktuan)Kabupaten Aceh Selatan28, 31, 34, 37, 40, 43TidakAceh-12 (Subulussalam)Kota Subulussalam27, 46, 47, 48TidakAceh-13 (Singkil)Kabupaten Aceh Singkil29, 32, 35, 38, 41, 44TidakAceh-14 (Sinabang)Kabupaten Simeulue30, 33, 36, 39, 42, 45TidakSumatera Utara-1 (Medan)Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi28, 31, 34, 37, 40, 43YaSumatera Utara-2 (Pematangsiantar)Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai29, 32, 35, 38, 41, 44YaSumatera Utara-3 (Rantau Prapat)Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara30, 33, 36, 39, 45TidakSumatera Utara-4 (Balige)Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan27, 31, 46, 47, 48TidakSumatera Utara-5 (Sidikalang)Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat30, 33, 36, 39, 42, 45YaSumatera Utara-6 (Sibolga)Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga30, 33, 36, 39, 42, 45TidakSumatera Utara-7 (Padang Sidempuan)Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kota Padang Sidempuan29, 32, 35, 38, 41TidakSumatera Utara-8 (Panyabungan)Kabupaten Mandailing Natal30, 33, 36, 39, 42, 45TidakSumatera Utara-9 (Gunungsitoli)Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunungsitoli29, 32, 35, 38, 41, 44TidakSumatera Barat-1 (Padang)Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Sawahlunto30, 33, 36, 39, 42, 45YaSumatera Barat-2 (Simpang Ampek)Kabupaten Pasaman Barat29, 32, 35, 38, 41, 44TidakSumatera Barat-3 (Lubuk Sikaping)Kabupaten Pasaman27, 46, 47, 48TidakSumatera Barat-4 (Payakumbuh)Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh29, 32, 35, 38, 41, 44YaSumatera Barat-5 (Sungaidareh)Kabupaten Dharmasraya28, 31, 34, 37, 40, 43TidakSumatera Barat-6 (Lubukgadang)Kabupaten Solok Selatan29, 32, 35, 38, 41, 44TidakSumatera Barat-7 (Painan)Kabupaten Pesisir Selatan28, 31, 34, 37, 40, 43YaSumatera Barat-8 (Tuapejat)Kabupaten Kepulauan Mentawai29, 32, 35, 38, 41, 44TidakRiau-1 (Pekanbaru)Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru30, 33, 39, 45YaRiau-2 (Pasir Pengaraian)Kabupaten Rokan Hulu28, 31, 37, 43TidakRiau-3 (Bagansiapiapi)Kabupaten Rokan Hilir40, 42, 44, 46, 48YaRiau-4 (Dumai)Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai32, 34, 36, 38YaRiau-5 (Siak)Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi29, 35, 41, 47YaRiau-6 (Rengat)Kabupaten Indragiri Hulu27, 46, 47, 48TidakRiau-7 (Tembilahan)Kabupaten Indragiri Hilir30, 33, 36, 39, 45YaKepulauan Riau-1 (Batam)Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang, Kota Batam40, 42, 44, 46, 48YaKepulauan Riau-2 (Tarempa)Kabupaten Kepulauan Anambas30, 33, 36, 39, 42, 45TidakKepulauan Riau-3 (Ranai)Kabupaten Natuna28, 31, 34, 37, 43TidakKepulauan Riau-4 (Daik)Kabupaten Lingga29, 35, 41, 47TidakJambi-1 (Jambi)Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kota Jambi29, 32, 35, 38, 41, 44YaJambi-2 (Kuala Tungkal)Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur28, 31, 34, 37, 40, 43YaJambi-3 (Muara Bungo)Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo30, 33, 36, 39, 42, 45YaJambi-4 (Sungai Penuh)Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh30, 33, 36, 39, 42, 45YaJambi-5 (Bangko)Kabupaten Merangin28, 31, 34, 37, 40, 43YaSumatera Selatan-1 (Palembang)Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang29, 32, 35, 38, 41, 44YaSumatera Selatan-2 (Sekayu)Kabupaten Musi Banyuasin28, 31, 34, 37, 40, 43YaSumatera Selatan-3 (Lubuk Linggau)Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang, Kota Lubuk Linggau27, 46, 47, 48YaSumatera Selatan-4 (Prabumulih)Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih30, 33, 36, 39, 42, 45YaSumatera Selatan-5 (Pagar Alam)Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam29, 32, 35, 38, 41, 44YaSumatera Selatan-6 (Baturaja)Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur27, 46, 47, 48YaSumatera Selatan-7 (Muaradua)Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan30, 33, 36, 39, 42, 45TidakBangka Belitung-1 (Pangkalpinang)Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang30, 33, 36, 39, 42, 45YaBangka Belitung-2 (Sungai Liat)Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat28, 31, 34, 37, 40, 43YaBangka Belitung-3 (Toboali)Kabupaten Bangka Selatan29, 32, 35, 38, 41, 44TidakBangka Belitung-4 (Tanjung Pandan)Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur28, 31, 34, 37, 40, 43YaBengkulu-1 (Bengkulu)Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu28, 31, 34, 37, 40, 43YaBengkulu-2 (Manna)Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma30, 33, 36, 39, 42, 45TidakBengkulu-3 (Bintuhan)Kabupaten Kaur28, 31, 34, 37, 40, 43TidakBengkulu-4 (Curup)Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang30, 33, 36, 39, 42, 45TidakBengkulu-5 (Arga Makmur)Kabupaten Bengkulu Utara29, 32, 35, 38, 41, 44TidakBengkulu-6 (Mukomuko)Kabupaten Mukomuko27, 46, 47, 48TidakLampung-1 (Bandar Lampung)Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung, Kota Metro30, 33, 36, 39, 42, 45YaLampung-2 (Menggala)Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji27, 46, 47, 48TidakLampung-3 (Kotabumi)Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat28, 31, 34, 37, 40, 43YaLampung-4 (Liwa)Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat29, 32, 35, 38, 41, 44TidakBanten-1 (Serang Raya)Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang29, 32, 35, 38, 41, 44YaBanten-2 (Pandegelang)Kabupaten Pandeglang28, 31, 34, 37, 40, 43YaBanten-3 (Lebak)Kabupaten Lebak30, 33, 36, 39, 42, 45YaDKI Jakarta (Jabodetabek) DKI Jakarta
 Banten
 Kabupaten Tangerang
 Kota Tangerang
 Kota Tangerang Selatan
 Jawa Barat
 Kabupaten Bekasi
 Kabupaten Bogor
 Sekitar Puncak Pass (Kecamatan Cipanas dan Pacet)
 Kota Bekasi
 Kota Bogor
 Kota Depok24, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 43YaJawa Barat-1 (Bandung)Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi29, 32, 35, 38, 41, 44YaJawa Barat-2 (Garut)Kabupaten Garut28, 31, 34, 37, 40, 43YaJawa Barat-3 (Cirebon)Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon29, 32, 35, 38, 41, 44YaJawa Barat-4 (Tasikmalaya)Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar30, 33, 36, 39, 42, 45YaJawa Barat-5 (Sukabumi)Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi29, 32, 35, 38, 41, 44YaJawa Barat-6 (Purwakarta)Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang30, 33, 36, 39, 42, 45YaJawa Barat-7 (Cianjur)Kabupaten Cianjur (kecuali sekitar Puncak Pass)23, 25, 27, 46, 47, 48YaJawa Barat-8 (Sumedang)Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka28, 31, 34, 37, 40, 43YaJawa Tengah-1 (Semarang)Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kota Semarang, Kota Salatiga30, 33, 36, 39, 42, 45YaJawa Tengah-2 (Blora)Kabupaten Blora28, 31, 34, 37, 40, 43YaJawa Tengah-3 (Tegal)Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kota Pekalongan30, 33, 36, 39, 42, 45YaJawa Tengah-4 (Wonogiri)Kabupaten Wonogiri28, 31, 34, 37, 40, 43TidakJawa Tengah-5 (Magelang)Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Magelang28, 31, 34, 37, 40, 43YaJawa Tengah-6 (Pati)Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara29, 32, 35, 38, 41, 44YaJawa Tengah-7 (Purwokerto)Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes28, 31, 34, 37, 40, 43YaJawa Tengah-8 (Purworejo)Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo30, 33, 36, 39, 42, 45YaDI Yogyakarta (Yogyakarta) Daerah Istimewa Yogyakarta
 Jawa Tengah
 Kabupaten Karanganyar
 Kabupaten Klaten
 Kabupaten Sukoharjo
 Kota Surakarta29, 32, 35, 38, 41, 44YaJawa Timur-1 (Surabaya) Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jombang, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto29, 32, 35, 38, 41, 44YaJawa Timur-2 (Malang)Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Batu, Kota Probolinggo28, 31, 34, 37, 40, 43YaJawa Timur-3 (Pamekasan)Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang30, 33, 36, 39, 42, 45YaJawa Timur-4 (Jember)Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso27, 30, 33, 46, 47, 48YaJawa Timur-5 (Situbondo)Kabupaten Situbondo29, 32, 35, 38, 41, 44YaJawa Timur-6 (Banyuwangi)Kabupaten Banyuwangi28, 31, 34, 37, 40, 43YaJawa Timur-7 (Kediri)Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Kota Blitar30, 33, 36, 39, 42, 45YaJawa Timur-8 (Bojonegoro)Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro25, 27, 46, 47, 48YaJawa Timur-9 (Madiun)Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kota Madiun28, 31, 34, 37, 40, 43YaJawa Timur-10 (Pacitan)Kabupaten Pacitan30, 33, 36, 39, 42, 45YaBali (Denpasar)Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar30, 33, 36, 39, 42, 45YaNusa Tenggara Barat-1 (Mataram)Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram29, 32, 35, 38, 41, 44YaNusa Tenggara Barat-2 (Lombok Utara)Kabupaten Lombok Utara28, 31, 34, 37, 40, 43TidakNusa Tenggara Barat-3 (Sumbawa Barat)Kabupaten Sumbawa Barat28, 31, 34, 37, 40, 43TidakNusa Tenggara Barat-4 (Sumbawa)Kabupaten Sumbawa30, 33, 36, 39, 42, 45TidakNusa Tenggara Barat-5 (Dompu) Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima29, 32, 35, 38, 41, 44YaNusa Tenggara Timur-1 (Kupang)Kabupaten Kupang, Kota Kupang29, 32, 35, 38, 41, 44YaNusa Tenggara Timur-2 (Soe)Kabupaten Timor Tengah Selatan28, 31, 34, 37, 40, 43YaNusa Tenggara Timur-3 (Kefamenanu)Kabupaten Timor Tengah Utara29, 32, 35, 38, 41, 44YaNusa Tenggara Timur-4 (Atambua)Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka30, 33, 36, 39, 42, 45YaNusa Tenggara Timur-5 (Rote)Kabupaten Rote Ndao30, 33, 36, 39, 42, 45TidakNusa Tenggara Timur-6 (Sabu)Kabupaten Sabu Raijua29, 32, 35, 38, 41, 44TidakNusa Tenggara Timur-7 (Waingapu)Kabupaten Sumba Timur28, 31, 34, 37, 40, 43TidakNusa Tenggara Timur-8 (Wakaibubak)Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah30, 33, 36, 39, 42, 45TidakNusa Tenggara Timur-9 (Labuan Bajo)Kabupaten Manggarai Barat27, 46, 47, 48TidakNusa Tenggara Timur-10 (Ruteng)Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur29, 32, 35, 38, 41, 44TidakNusa Tenggara Timur-11 (Bajawa)Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada30, 33, 36, 39, 42, 45TidakNusa Tenggara Timur-12 (Ende)Kabupaten Ende29, 32, 35, 38, 41, 44TidakNusa Tenggara Timur-13 (Maumere)Kabupaten Sikka30, 33, 36, 39, 42, 45TidakNusa Tenggara Timur-14 (Larantuka)Kabupaten Flores Timur28, 31, 34, 37, 40, 43TidakNusa Tenggara Timur-15 (Lembata)Kabupaten Lembata30, 33, 36, 39, 42, 45TidakNusa Tenggara Timur-16 (Kalabahi)Kabupaten Alor29, 32, 35, 38, 41, 44TidakKalimantan Barat-1 (Pontianak)Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak29, 35, 41, 47YaKalimantan Barat-2 (Ngabang)Kabupaten Landak30, 33, 39, 45TidakKalimantan Barat-3 (Singkawang)Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang34, 38, 42YaKalimantan Barat-4 (Sambas)Kabupaten Sambas36, 40, 44, 48TidakKalimantan Barat-5 (Sanggau)Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau36, 40, 44, 48TidakKalimantan Barat-6 (Sintang)Kabupaten Sintang34, 38, 42YaKalimantan Barat-7 (Putussibau)Kabupaten Kapuas Hulu36, 40, 44, 48TidakKalimantan Barat-8 (Nangapinoh)Kabupaten Melawi27, 46, 47, 48TidakKalimantan Barat-9 (Ketapang)Kabupaten Ketapang28, 31, 37, 43TidakKalimantan Barat-10 (Kayong)Kabupaten Kayong Utara30, 33, 36, 39, 42, 45TidakKalimantan Tengah-1 (Palangkaraya)Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangkaraya30, 33, 36, 39, 42, 45YaKalimantan Tengah-2 (Buntok)Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur28, 31, 34, 37, 40, 43TidakKalimantan Tengah-3 (Gunung Mas)Kabupaten Gunung Mas29, 32, 35, 38, 41, 44TidakKalimantan Tengah-4 (Muara Teweh)Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya29, 32, 35, 41, 44TidakKalimantan Tengah-5 (Pangkalan Bun)Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau29, 32, 35, 38, 41, 44TidakKalimantan Tengah-6 (Sampit)Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan28, 31, 34, 37, 40, 43TidakKalimantan Tengah-7 (Seruyan)Kabupaten Seruyan30, 33, 36, 39, 42, 45TidakKalimantan Selatan-1 (Banjarmasin)Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru30, 33, 36, 39, 42, 45YaKalimantan Selatan-2 (Amuntai)Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan29, 32, 35, 38, 41, 44YaKalimantan Selatan-3 (Kotabaru)Kabupaten Kotabaru30, 33, 36, 39, 42, 45YaKalimantan Selatan-4 (Tabalong)Kabupaten Tabalong27, 30, 33, 46, 47, 48YaKalimantan Selatan-5 (Batulicin)Kabupaten Tanah Bumbu29, 32, 35, 38, 41, 44TidakKalimantan Timur-1 (Samarinda)Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Bontang27, 28, 31, 37, 43, 47YaKalimantan Timur-2 (Balikpapan)Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan29, 32, 35, 38, 41, 44YaKalimantan Timur-3 (Sanggata)Kabupaten Kutai Timur29, 32, 35, 39, 41, 45TidakKalimantan Timur-4 (Tanjung Redeb)Kabupaten Berau28, 31, 34, 37, 38, 43TidakKalimantan Timur-5 (Sendawar)Kabupaten Kutai Barat30, 33, 36, 39, 45TidakKalimantan Timur-6 (Ujoh Bilang)Kabupaten Mahakam Ulu34, 38, 42TidakKalimantan Timur-7 (Tanah Grogot)Kabupaten Paser28, 31, 34, 37, 40, 43TidakKalimantan Utara-1 (Tanjung Selor)Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan27, 30, 33, 39, 45, 47YaKalimantan Utara-2 (Malinau)Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung36, 40, 44, 46, 48TidakKalimantan Utara-3 (Nunukan)Kabupaten Nunukan28, 32, 34, 38, 42YaSulawesi Utara-1 (Manado)Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon29, 32, 35, 38, 41, 44YaSulawesi Utara-2 (Kotamobagu)Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu30, 33, 36, 39, 42, 45YaSulawesi Utara-3 (Pinolusian)Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan28, 31, 34, 37, 40, 43TidakSulawesi Utara-4 (Boroko)Kabupaten Bolaang Mongondow Utara29, 32, 35, 38, 41, 44TidakSulawesi Utara-5 (Ondong Siau)Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro30, 33, 36, 39, 42, 45TidakSulawesi Utara-6 (Tahuna)Kabupaten Kepulauan Sangihe28, 31, 34, 37, 40, 43YaSulawesi Utara-7 (Talaud)Kabupaten Kepulauan Talaud30, 33, 36, 39, 42, 45TidakGorontalo-1 (Gorontalo)Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo28, 31, 34, 37, 40, 43YaGorontalo-2 (Pahuwato)Kabupaten Pahuwato30, 33, 36, 39, 42, 45TidakSulawesi Tengah-1 (Palu)Kabupaten Sigi, Kota Palu29, 32, 35, 38, 41, 44YaSulawesi Tengah-2 (Donggala)Kabupaten Donggala28, 31, 34, 37, 40, 43YaSulawesi Tengah-3 (Tolitoli)Kabupaten Tolitoli28, 31, 34, 37, 40, 43YaSulawesi Tengah-4 (Buol)Kabupaten Buol30, 33, 36, 39, 42, 45TidakSulawesi Tengah-5 (Parigi)Kabupaten Parigi Moutong29, 32, 35, 38, 41, 44TidakSulawesi Tengah-6 (Psso)Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una Una30, 33, 36, 39, 42, 45YaSulawesi Tengah-7 (Morowali)Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara29, 32, 35, 38, 41, 44TidakSulawesi Tengah-8 (Luwuk)Kabupaten Banggai28, 31, 34, 37, 40, 43TidakSulawesi Tengah-9 (Salakan)Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut30, 33, 36, 39, 42, 45TidakSulawesi Barat-1 (Mamuju)Kabupaten Mamuju28, 31, 34, 37, 40, 43YaSulawesi Barat-2 (Mamasa)Kabupaten Mamasa30, 33, 36, 39, 42, 45TidakSulawesi Barat-3 (Polewali)Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene29, 32, 35, 38, 41, 44TidakSulawesi Barat-4 (Pasangkayu)Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah30, 33, 36, 39, 42, 45TidakSulawesi Selatan-1 (Makassar)Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kota Makassar28, 31, 34, 37, 40, 43YaSulawesi Selatan-2 (Bantaeng)Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto30, 33, 36, 39, 42, 45TidakSulawesi Selatan-3 (Barru)Kabupaten Barru29, 32, 35, 38, 41, 44TidakSulawesi Selatan-4 (Makale)Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara30, 33, 36, 39, 42, 45TidakSulawesi Selatan-5 (Palopo)Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo29, 32, 35, 38, 41, 44YaSulawesi Selatan-6 (Parepare)Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kota Parepare28, 31, 34, 37, 40, 43YaSulawesi Selatan-7 (Bone)Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo30, 33, 36, 39, 42, 45YaSulawesi Selatan-8 (Sinjai)Kabupaten Sinjai29, 32, 35, 38, 41, 44YaSulawesi Selatan-9 (Wawondula)Kabupaten Luwu Timur27, 46, 47, 48TidakSulawesi Tenggara-1 (Kendari)Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kota Kendari30, 33, 36, 39, 42, 45YaSulawesi Tenggara-2 (Baubau)Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kota Baubau27, 46, 47, 48YaSulawesi Tenggara-3 (Boepinang)Kabupaten Bombana29, 32, 35, 38, 41, 44TidakSulawesi Tenggara-4 (Kolaka)Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur28, 31, 34, 37, 40, 43TidakSulawesi Tenggara-5 (Wakatobi)Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Wakatobi28, 31, 34, 37, 40, 43TidakMaluku-1 (Ambon)Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ambon30, 33, 36, 39, 42, 45YaMaluku-2 (Masohi)Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur29, 32, 35, 38, 41, 44YaMaluku-3 (Namlea)Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan28, 31, 34, 37, 40, 43TidakMaluku-4 (Saumlaki)Kabupaten Maluku Tenggara Barat28, 31, 34, 37, 40, 43TidakMaluku-5 (Dobo)Kabupaten Kepulauan Aru29, 32, 35, 38, 41, 44TidakMaluku-6 (Tual)Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual30, 33, 36, 39, 42, 45YaMaluku-7 (Maluku Baday)Kabupaten Maluku Barat Daya29, 32, 35, 38, 41, 44TidakMaluku Utara-1 (Ternate)Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate28, 31, 34, 37, 40, 43YaMaluku Utara-2 (Morotai)Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai30, 33, 36, 39, 42, 45TidakMaluku Utara-3 (Tidore)Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Tidore Kepulauan29, 32, 35, 38, 41, 44TidakMaluku Utara-4 (Talibu)Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu29, 32, 35, 38, 41, 44TidakMaluku Utara-5 (Halmahera)Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur27, 46, 47, 48TidakPapua-1 (Jayapura)Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom28, 31, 34, 37, 40, 43YaPapua-2 (Pegunungan Bintang)Kabupaten Pegunungan Bintang30, 33, 36, 39, 42, 45TidakPapua-3 (Tanah Merah)Kabupaten Boven Digoel29, 32, 35, 38, 41, 44TidakPapua-4 (Merauke)Kabupaten Merauke28, 31, 34, 37, 40, 43YaPapua-5 (Mappi)Kabupaten Mappi30, 33, 36, 39, 42, 45TidakPapua-6 (Mulia)Kabupaten Tolikara, Kabupaten Asmat, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga29, 32, 35, 38, 41, 44TidakPapua-7 (Wamena)Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah28, 31, 34, 37, 40, 43YaPapua-8 (Puncak Jaya)Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya28, 31, 34, 37, 40, 43TidakPapua-9 (Timika)Kabupaten Mimika30, 33, 36, 39, 42, 45YaPapua-10 (PainaiKabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai29, 32, 35, 38, 41, 44TidakPapua-11 (Nabire)Kabupaten Nabire28, 31, 34, 37, 40, 43YaPapua-12 (Serui)Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen30, 33, 36, 39, 42, 45TidakPapua-13 (Biak)Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori29, 32, 35, 38, 41, 44YaPapua-14 (Sarmi)Kabupaten Sarmi30, 33, 36, 39, 42, 45TidakPapua Barat-1 (Sorong)Kota Sorong, Kabupaten Sorong29, 32, 35, 38, 41, 44YaPapua Barat-2 (Raja Ampat)Kabupaten Raja Ampat28, 31, 34, 37, 40, 43TidakPapua Barat-3 (Tambrauw)Kabupaten Tambrauw30, 33, 36, 39, 42, 45TidakPapua Barat-4 (Manokwari)Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak28, 31, 34, 37, 40, 43YaPapua Barat-5 (Kumurkek)Kabupaten Maybrat30, 33, 36, 39, 42, 45TidakPapua Barat-6 (Teminabuhan)Kabupaten Sorong Selatan28, 31, 34, 37, 40, 43TidakPapua Barat-7 (Bintuni)Kabupaten Teluk Bintuni29, 32, 35, 38, 41, 44TidakPapua Barat-8 (Fakfak)Kabupaten Fakfak30, 33, 36, 39, 42, 45TidakPapua Barat-9 (Kaimana)Kabupaten Kaimana28, 31, 34, 37, 40, 43TidakPapua Barat-10 (Teluk Wondama)Kabupaten Teluk Wondama30, 33, 36, 39, 42, 45Tidak
Catatan:

Adapun, sebelum peraturan tersebut disahkan, sebelumnya dalam Permenkominfo No. 22/2011 dan Permenkominfo No. 23/2011 sempat diatur juga sistem berbasis wilayah layanan, dengan total jumlahnya mencapai 216 dan berbeda dengan yang diterapkan saat ini. Antara tahun 2009/2011-2013, di samping wilayah layanan, juga muncul pembagian zona, yang dimaksudkan untuk ditenderkan kepada calon penyelenggara mux. Pembagian berbasis zona pertama kali muncul dalam Permenkominfo No. 39/2009, meskipun tidak dijelaskan lebih jauh skemanya sebelum digantikan Permenkominfo No. 22/2011.Permenkominfo No. 39/2009 Terdapat 15 zona dalam kedua Permenkominfo tersebut, di mana satu zona bisa terdiri dari 1 hingga 4 provinsi dan banyak wilayah layanan.Permenkominfo No 22/2011Permenkominfo No. 23/2011 Zona dihapuskan seiring dibatalkannya Permenkominfo No. 22/2011 di Mahkamah Agung, dan dalam aturan penggantinya (Permenkominfo No. 32/2013) tidak lagi menyebutkan zona, yang diganti dengan provinsi. Namun, Permenkominfo No. 23/2011 masih berlaku (yang berarti pembagian wilayah layanan di bawah ini tetap bertahan), hingga akhirnya dicabut lewat Permenkominfo No. 6/2019. Berikut skema pembagian wilayah siaran digital di Indonesia yang berlaku pada 2011-2019:
+ZonaProvinsiWilayah LayananAlokasi Kanal Tetap (UHF)INanggroe Aceh DarussalamBanda Aceh29, 32, 35, 38, 41, 44Sabang30, 33, 36, 39, 42, 45Meulaboh29, 32, 35, 38, 41, 44Tapaktuan 28, 31, 34, 37, 40, 43Singkil 28, 31, 34, 37, 40, 43Sinabang 29, 32, 35, 38, 41, 44Sigli28, 31, 34, 37, 40, 43Takengon 28, 31, 34, 37, 40, 43Lhokseumawe 28, 31, 34, 37, 40, 43Kutacane 29, 32, 35, 38, 41, 44Langsa29, 32, 35, 38, 41, 44Bireuen 29, 32, 35, 38, 41, 44Jantho 30, 33, 36, 39, 42, 45Sumatera UtaraMedan28, 31, 34, 37, 40, 43Sidikalang 30, 33, 36, 39, 42, 45Kabanjahe 29, 32, 35, 38, 41, 44Rantauprapat 30, 33, 36, 39, 42, 45Pematangsiantar 29, 32, 35, 38, 41, 44Gunungsitoli 29, 32, 35, 38, 41, 44Padang Sidempuan 28, 31, 34, 37, 40, 43Tarutung 29, 32, 35, 38, 41, 44Panyabungan 30, 33, 36, 39, 42, 45Kisaran dan Tanjung Balai 28, 31, 34, 37, 40, 43Sibolga dan Kota Pandan 30, 33, 36, 39, 42, 45Balige 28, 31, 34, 37, 40, 43IISumatera BaratPadang dan Pariaman 30, 33, 36, 39, 42, 45Bukittinggi dan Padang Panjang 29, 32, 35, 38, 41, 44Lubuk Basung 30, 33, 36, 39, 42, 45Tua Pejat 29, 32, 35, 38, 41, 44Payakumbuh 30, 33, 36, 39, 42, 45Lubuk Sikaping 28, 31, 34, 37, 40, 43Painan 28, 31, 34, 37, 40, 43Solok dan Muara Sijunjung 29, 32, 35, 38, 41, 44Batusangkar 28, 31, 34, 37, 40, 43RiauPekanbaru 30, 33, 36, 39, 42, 45Siak Sri Indrapura SFN dengan wilayah layanan PekanbaruDumai 29, 32, 35, 38, 41, 44Bengkalis 28, 31, 34, 37, 40, 43Tembilahan 28, 31, 34, 37, 40, 43Rengat 30, 33, 36, 39, 42, 45Teluk Kuantan 28, 31, 34, 37, 40, 43Pangkalan Kerinci 29, 32, 35, 38, 41, 44Pasir Pangarayan 29, 32, 35, 38, 41, 44Ujung Tanjung 30, 33, 36, 39, 42, 45Ranai 30, 33, 36, 39, 42, 45JambiJambi 29, 32, 35, 38, 41, 44Kuala Tungkal 28, 31, 34, 37, 40, 43Bangko 28, 31, 34, 37, 40, 43Sungai Penuh 30, 33, 36, 39, 42, 45Sarolangun 29, 32, 35, 38, 41, 44Muara Sabak 30, 33, 36, 39, 42, 45Muara Tebo 30, 33, 36, 39, 42, 45IIISumatera SelatanPalembang 29, 32, 35, 38, 41, 44Lahat 29, 32, 35, 38, 41, 44Sekayu 28, 31, 34, 37, 40, 43Lubuk Linggau 30, 33, 36, 39, 42, 45Baturaja 29, 32, 35, 38, 41, 44Prabumulih 30, 33, 36, 39, 42, 45Muara Enim SFN dengan wilayah layanan PrabumulihKayu Agung 28, 31, 34, 37, 40, 43Bangka BelitungPangkal Pinang 30, 33, 36, 39, 42, 45Sungai Liat 28, 31, 34, 37, 40, 43Tanjung Pandan 29, 32, 35, 38, 41, 44BengkuluBengkulu dan Curup 28, 31, 34, 37, 40, 43Arga Makmur 30, 33, 36, 39, 42, 45Manna 29, 32, 35, 38, 41, 44LampungTanjung Karang dan Metro 30, 33, 36, 39, 42, 45Liwa 30, 33, 36, 39, 42, 45Kotabumi 28, 31, 34, 37, 40, 43Blambangan Umpu SFN dengan wilayah layanan KotabumiKota Agung 28, 31, 34, 37, 40, 43Manggala 30, 33, 36, 39, 42, 45Kalianda 28, 31, 34, 37, 40, 43Sukadana 29, 32, 35, 38, 41, 44IVBantenCilegon 29, 32, 35, 38, 41, 44Pandeglang SFN dengan wilayah layanan CilegonMalingping 28, 31, 34, 37, 40, 43DKI JakartaJakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi 30, 33, 36, 39, 42, 45VJawa BaratBandung, Cimahi, Padalarang, dan Cianjur 29, 32, 35, 38, 41, 44Purwakarta 28, 31, 34, 37, 40, 43Sukabumi 28, 31, 34, 37, 40, 43Pelabuhan Ratu 29, 32, 35, 38, 41, 44Cianjur Selatan 30, 33, 36, 39, 42, 45Cirebon dan Indramayu 29, 32, 35, 38, 41, 44Kuningan SFN dengan wilayah layanan Cirebon dan IndramayuMajalengkaSFN dengan wilayah layanan Cirebon dan IndramayuGarut dan Tasikmalaya 28, 31, 34, 37, 40, 43CiamisSFN dengan wilayah layanan Garut dan TasikmalayaSumedang30, 33, 36, 39, 42, 45VIJawa TengahSemarang, Kendal, Ungaran, Demak, Jepara dan Kudus 28, 31, 34, 37, 40, 43Pati dan Rembang 29, 32, 35, 38, 41, 44Brebes, Tegal, Pemalang dan Pekalongan 28, 31, 34, 37, 40, 43Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Cilacap 30, 33, 36, 39, 42, 45Purworejo 28, 31, 34, 37, 40, 43Magelang, Salatiga dan Temanggung 30, 33, 36, 39, 42, 45Blora dan Cepu 30, 33, 36, 39, 42, 45DI YogyakartaYogyakarta, Wonosari, Solo, Sleman dan Wates 29, 32, 35, 38, 41, 44VIIJawa TimurSurabaya, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan 29, 32, 35, 38, 41, 44Malang 28, 31, 34, 37, 40, 43Kediri, Pare, Kertosono, Jombang, Blitar, Tulungagung dan Trenggalek 30, 33, 36, 39, 42, 45Madiun, Ngawi, Magetan dan Ponorogo 29, 32, 35, 38, 41, 44Jember 30, 33, 36, 39, 42, 45Tuban dan Bojonegoro 28, 31, 34, 37, 40, 43Banyuwangi 29, 32, 35, 38, 41, 44Pacitan 28, 31, 34, 37, 40, 43Pamekasan dan Sumenep 30, 33, 36, 39, 42, 45Situbondo 28, 31, 34, 37, 40, 43VIIIBaliDenpasar 30, 33, 36, 39, 42, 45Singaraja 28, 31, 34, 37, 40, 43Nusa Tenggara BaratMataram 29, 32, 35, 38, 41, 44Dompu 29, 32, 35, 38, 41, 44Sumbawa Besar 30, 33, 36, 39, 42, 45Raba 28, 31, 34, 37, 40, 43Nusa Tenggara TimurKupang 29, 32, 35, 38, 41, 44Kalabahi 29, 32, 35, 38, 41, 44Atambua (Belu) 30, 33, 36, 39, 42, 45Ende 29, 32, 35, 38, 41, 44Larantuka 28, 31, 34, 37, 40, 43Ruteng 29, 32, 35, 38, 41, 44Bajawa 30, 33, 36, 39, 42, 45Maumere 30, 33, 36, 39, 42, 45Waikabubak 30, 33, 36, 39, 42, 45Waingapu 28, 31, 34, 37, 40, 43Soe 28, 31, 34, 37, 40, 43Lewoleba 30, 33, 36, 39, 42, 45Kefamenanu 29, 32, 35, 38, 41, 44IXPapuaBiak 28, 31, 34, 37, 40, 43Timika 28, 31, 34, 37, 40, 43Nabire 28, 31, 34, 37, 40, 43Enarotali 29, 32, 35, 38, 41, 44Serui 29, 32, 35, 38, 41, 44Jayapura 28, 31, 34, 37, 40, 43Wamena 28, 31, 34, 37, 40, 43Merauke 28, 31, 34, 37, 40, 43Mulia 29, 32, 35, 38, 41, 44Papua BaratSorong 28, 31, 34, 37, 40, 43Fak-Fak 28, 31, 34, 37, 40, 43Manokwari 28, 31, 34, 37, 40, 43XMalukuAmbon 28, 31, 34, 37, 40, 43Masohi 29, 32, 35, 38, 41, 44Namlea 28, 31, 34, 37, 40, 43Tual 28, 31, 34, 37, 40, 43Saumlaki 28, 31, 34, 37, 40, 43Maluku UtaraTernate 28, 31, 34, 37, 40, 43Soa Siu 29, 32, 35, 38, 41, 44XISulawesi BaratMamuju 28, 29, 30, 31, 32, 33Majene dan Polewali 29, 32, 35, 38, 41, 44Sulawesi SelatanMakasar, Maros, Sungguminasa, Pangkajene dan Takalar 28, 31, 34, 37, 40, 43Barru 29, 32, 35, 38, 41, 44Parepare, Pinrang, Sidenreng dan Enrekang 28, 31, 34, 37, 40, 43Makale 30, 33, 36, 39, 42, 45Palopo dan Masamba 29, 32, 35, 38, 41, 44Sengkang dan Watang Sopeng 30, 33, 36, 39, 42, 45Sinjai 30, 33, 36, 39, 42, 45Bantaeng dan Bulukumba 29, 32, 35, 38, 41, 44Benteng 28, 31, 34, 37, 40, 43Watampone 29, 32, 35, 38, 41, 44Jeneponto 30, 33, 36, 39, 42, 45Sulawesi TenggaraKendari 30, 33, 36, 39, 42, 45Baubau 30, 33, 36, 39, 42, 45XIISulawesi TengahPalu 29, 32, 35, 38, 41, 44Luwuk 28, 31, 34, 37, 40, 43Buol 30, 33, 36, 39, 42, 45Bungku 28, 31, 34, 37, 40, 43Poso 30, 33, 36, 39, 42, 45Toli-Toli 28, 31, 34, 37, 40, 43Salakan 30, 33, 36, 39, 42, 45Banawa 28, 31, 34, 37, 40, 43GorontaloGorontalo 28, 31, 34, 37, 40, 43 Tilamuta 29, 32, 35, 38, 41, 44Sulawesi UtaraManado 29, 32, 35, 38, 41, 44Kotamubagu 30, 33, 36, 39, 42, 45Tahuna 28, 31, 34, 37, 40, 43Tondano 28, 31, 34, 37, 40, 43Bitung 30, 33, 36, 39, 42, 45XIIIKalimantan BaratPontianak 29, 32, 35, 38, 41, 44Ketapang 28, 31, 34, 37, 40, 43Singkawang 28, 31, 34, 37, 40, 43Sanggau 29, 32, 35, 38, 41, 44Sintang 30, 33, 36, 39, 42, 45Sambas 34, 36, 38, 40, 42, 44Putussibau 34, 36, 38, 40, 42, 44Ngabang 30, 33, 36, 39, 42, 45Mempawah 30, 33, 36, 39, 42, 45Kalimantan TimurPalangkaraya 30, 33, 36, 39, 42, 45Pangkalan Bun 29, 32, 35, 38, 41, 44Sampit 28, 31, 34, 37, 40, 43Kuala Kapuas 29, 32, 35, 38, 41, 44Buntok 28, 31, 34, 37, 40, 43 Muara Teweh 29, 32, 35, 38, 41, 44XIVKalimantan TimurSamarinda dan Tenggarong28, 31, 34, 37, 40, 43Balikpapan 29, 32, 35, 38, 41, 44Tanjung Redeb 28, 31, 34, 37, 40, 43Bontang 29, 32, 35, 38, 41, 44Tanjung Selor 29, 32, 35, 38, 41, 44Sendawar 28, 31, 34, 37, 40, 43Sanggata 30, 33, 36, 39, 42, 45Tanah Grogot 28, 31, 34, 37, 40, 43Nunukan 34, 36, 38, 40, 42, 44Malinau 28, 31, 34, 37, 40, 43Tarakan 30, 33, 36, 39, 42, 45Kalimantan SelatanBanjarmasin, Martapura dan Marabahan 28, 31, 34, 37, 40, 43Kandangan dan Rantau 30, 33, 36, 39, 42, 45Amuntai dan Barabai 29, 32, 35, 38, 41, 44Tanjung Tabalong 30, 33, 36, 39, 42, 45Kotabaru 30, 33, 36, 39, 42, 45Pelaihari 30, 33, 36, 39, 42, 45XVKepulauan RiauBatam dan Tanjung Balai Karimun40, 42, 44, 46Tanjungpinang 48, 50, 52, 54
Catatan: Provinsi yang tercatat adalah yang ada ketika dua Permenkominfo tersebut diberlakukan (33 provinsi).

 Proses migrasi  

Migrasi siaran digital diatur dalam tahapan-tahapan dalam jangka waktu tertentu, dengan umumnya di banyak negara melalui tahapan simulcast atau siaran bersama dengan siaran analog sebagai masa transisi, sampai waktu penghentian siaran analog atau dikenal dengan analog switch-off (ASO). Di Indonesia, tahapan migrasi ini ditandai dengan aneka perubahan waktu seiring dengan naik-turunnya dan sempat belum pastinya kebijakan pemerintah mengenai siaran digital itu sendiri. Di awal kemunculan siaran digital pada 2009, awalnya pemerintah sempat menargetkan siaran digital dapat berlangsung di seluruh Indonesia pada 2011-2012, setelah beroperasinya infrastruktur penyelenggara televisi digital dalam kurun waktu 2009 hingga 2012.   Rencana tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Permenkominfo No. 39/2009 pada 6 Oktober 2009, yang menargetkan selesainya masa simulcast di akhir 2017 dan pemberian izin siaran baru setelah penyelenggara mux ditetapkan. Setelah aturan ini digantikan oleh Permenkominfo No. 22/2011, pemerintah menyusun rancangan baru yang lebih spesifik, dengan target proses migrasi secara resmi akan dimulai pada 2012 dan proses ASO akan tuntas pada 2018. Secara garis besar, tahapan cakupan migrasi televisi digital saat itu direncanakan sebagai berikut:
 Pada 2012, diperkirakan seluruh daerah di Pulau Jawa dan Kepulauan Riau sudah bisa menerima siaran digital.
 Pada 2013, siaran digital akan diperluas ke Sumatera Utara dan sebagian Kalimantan Timur.
 Pada 2014, siaran digital akan diperluas ke seluruh Pulau Sumatra dan seluruh wilayah Kalimantan Timur.
 Pada 2015, siaran digital akan diperluas ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan seluruh Pulau Kalimantan (kecuali Kalimantan Selatan)
 Pada 2016, siaran digital akan diperluas ke Kalimantan Selatan dan seluruh Sulawesi.
 Pada 2017, siaran digital akan diperluas ke Maluku dan Papua, sehingga diharapkan seluruh wilayah Indonesia sudah siap melakukan ASO di awal 2018.
Permenkominfo tersebut juga mengatur tentang masa simulcast yang berlangsung kurang lebih selama 3 tahun (dengan jadwal yang berbeda-beda menurut provinsi) dan mencantumkan klausul yang mewajibkan televisi swasta untuk bermigrasi ke siaran digital dalam waktu setahun jika sudah ada mux yang beroperasi di wilayah siarnya. Selain cakupan wilayah, pemerintah menargetkan peningkatan cakupan (coverage) siaran digital menurut penduduk saat itu. 
 Pada 2010-2011 direncanakan 10% penduduk sudah tercakup siaran digital.
 Pada 2011-2012 direncanakan 20% penduduk sudah tercakup siaran digital.
 Pada 2012-2013 direncanakan 35% penduduk sudah tercakup siaran digital.
 Pada 2013-2014 direncanakan 50% penduduk sudah tercakup siaran digital.
 Pada 2015-2016 direncanakan 75% penduduk sudah tercakup siaran digital.
 Pada 2017-2018 direncanakan 100% penduduk sudah tercakup siaran digital.Roadmap for the transition from analogue to digital terrestrial television broadcasting in the Republic of Indonesia

Pasca pembatalan Permenkominfo No. 22/2011 yang memberi landasan bagi ASO di Mahkamah Agung, maka dikeluarkan penggantinya berupa Permenkominfo No. 32/2013 yang menghapuskan target waktu ASO seperti telah disebutkan di atas. Sebagai penggantinya, aturan baru ini hanya mengatur tentang kapan siaran digital akan dimulai di berbagai daerah, dari awal 2013-awal 2015 tergantung status daerahnya (ekonomi maju/ekonomi kurang maju). Ditambah dengan kemandekan siaran digital pasca 2015, membuat pemerintah tidak lagi menetapkan tahapan-tahapan ASO secara rinci sejak itu dan lebih mengandalkan "ASO alami" tanpa batas waktu dan sesuai selera pasar/konsumen. Baru pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2 November 2020, pemerintah menerbitkan aturan turunannya (yaitu Permenkominfo No. 6/2021) yang menetapkan waktu migrasi siaran digital di berbagai daerah (sebelumnya, beberapa daerah sempat merencanakan bahwa migrasi akan dilakukan secepatnya, seperti Kalimantan Timur pada 30 Juni 2021 dan Jakarta pada 2 November 2021, walaupun semuanya tidak terealisasi). Dalam percobaan migrasi kedua ini, waktu yang diberikan cenderung lebih singkat, hanya selama 2 tahun hingga 2022. Setelah dua tahun periode ASO selesai, mulai tanggal 3 November 2022 hingga 30 Juni 2023, ditargetkan akan dilakukan penataan kembali frekuensi baik untuk layanan seluler atau penyiaran televisi.Masyarakat Kurang Mampu Pun Bisa Nonton TV Digital

Pada awalnya, waktu ASO akan dibagi menjadi lima tahap, yaitu pada 17 Agustus 2021 (6 wilayah layanan), 31 Desember 2021 (20 wilayah layanan), 31 Maret 2022 (30 wilayah layanan), 17 Agustus 2022 (31 wilayah layanan) dan terakhir pada 2 November 2022 (24 wilayah layanan).Jadwal Migrasi TV Analog ke TV Digital Terbaru, Proses Analog Switch Off (ASO) Dimulai Tahun 2022 Namun, kemudian waktunya dijadwal ulang kembali dengan penetapan Permenkominfo No. 11/2021 (yang dikeluarkan pada 10 Agustus 2021) seiring dengan masukan dari berbagai pihak dan juga dikarenakan pandemi Covid-19 yang terus berlangsung, sehingga waktu migrasi menjadi sepenuhnya pada 2022 dalam tiga tahap dan dimulai waktunya dari 30 April 2022Permenkominfo No. 6/2021Migrasi ke TV Digital Ditunda ke 2022, TV Analog Batal Disetop Agustus (56 wilayah siar 30 April, 31 wilayah siar 25 Agustus, dan 25 wilayah siar 2 November).Migrasi TV Digital Tahap 1 Mulai 30 April 2022, Ini Daftar Lengkap Wilayahnya Meskipun awalnya pemerintah cukup optimis dalam ASO tahap pertama di 30 April,Kemenkominfo Targetkan ASO Tahap Pertama pada 30 April kemudian sehari menjelang ASO pertama, pada 29 April, pemerintah memutuskan menunda kembali ASO di mayoritas wilayah ke batas waktu yang belum ditentukan, menyisakan 4 wilayah siaran di 3 provinsi saja yang akan dilakukan ASO pertama.Ini Wilayah yang Siaran TV Analognya Batal Dimatikan pada 30 April 2022 Pemerintah beralasan karena set-top-box belum selesai dibagikan di 52 wilayah siar ditambah belum tuntasnya perizinan MUX swasta maupun belum dibangunnya infrastruktur mux, maka ASO akan ditunda sambil menunggu selesainya pembagian STB, penuntasan infrastruktur dan evaluasi.Sekadar informasi Meskipun demikian, proses sosialisasi televisi digital akan tetap dilakukan di daerah yang mengalami penundaan ASO.Pengalihan siaran tv analog ke digital di Palu-Kabupaten Sigi ditunda Meskipun akhirnya hanya mematikan siaran analog di beberapa daerah saja, pemerintah tetap mengklaim bahwa ASO tahap pertama "sukses" dilakukan dan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya.Migrasi Tahap I TV Analog ke Digital Berjalan Sukses

Saat penundaan ASO pertama diumumkan, pemerintah menyatakan, ASO tahap pertama akan diadakan tidak serentak, melainkan bertahap, sedangkan untuk tahap kedua dan ketiga akan diadakan serentak pada jadwal yang ditentukan sebelumnya.Mengapa "Suntik Mati" TV Analog 30 April Cuma di Tiga Wilayah, Ini Penjelasan Menkominfo Belakangan, setelah mengklaim "perlu melakukan readjustment agar tepat sasaran dan efektif terhadap masyarakat", pemerintah kembali berubah sikap: menyatakan sistem baru yang bernama multiple ASO. ASO dapat dilakukan tanpa memperhatikan batasan waktu, jika daerah-daerah sudah memenuhi syarat. Syarat itu adalah terdapat siaran TV analog yang akan dihentikan siarannya; telah beroperasi siaran TV digital sebagai penggantinya, dan sudah dilakukan pembagian bantuan set top box gratis bagi rumah tangga miskin di wilayah tersebut. Artinya, kali ini daerah dibebaskan melakukan ASO jika sudah siap, dengan batas akhir pada 2 November 2022. Kebijakan ini diambil terutama karena keluhan mengenai penyediaan dekoder, ditambah adanya gugatan pada kebijakan digitalisasi televisi.Apa Itu Multiple ASO, Cara Baru Suntik Mati TV Analog ke TV DigitalSuntik Mati TV Analog Ada Penyesuaian, ASO Tahap 2 Batal?SCTV Keluhkan Set Top Box, Kominfo Pakai Cara Baru Migrasi TV Digital

Belakangan, lagi-lagi pemerintah mengubah pernyataannya dengan menyatakan "tidak ada ASO serentak", dan awalnya direncanakan akan terjadi di 222 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Pada realisasinya lagi pada 2 November 2022, pematian televisi analog pun terbatas hanya di Jabodetabek dan sekitarnya.Siaran TV Analog di Jabodetabek Mulai Dimatikan Tengah Malam Ini Lebih parahnya lagi, pasca seremoni "ASO" tersebut, justru masih ada sejumlah stasiun televisi yang bersiaran di Jabodetabek. Hal ini membuat sejumlah pihak mengkritik pemerintah akibat sikap inkonsistensi, ketidaktegasan dan ketidakpatuhan pemerintah kepada klausul UU Cipta Kerja.Menkominfo: Tak Ada Istilah Serentak Suntik Mati TV Analog 2 NovemberTV Analog Dimatikan, Plate Sindir Channel yang Ogah Pindah ke Digital Pemerintah dinilai banyak membuat kebijakan yang tidak matangUU Ciptaker Ungkap Suntik Mati TV Analog Mestinya Total 2 November dan justru membiarkan penyimpangan/pelanggaran oleh pihak swasta sempat terjadi. (Menurut Menkominfo, "pembiaran" tersebut bisa terjadi karena pemerintah berada dalam sisi yang dilematis: bisa mencabut izin frekuensinya,  yang berarti membuat masyarakat sulit mendapat informasi).TV Analog di Bandung hingga Surabaya Bakal Dimatikan

Namun, diklaim saat ASO 2 November 2022 pemerintah tengah menyusun rencana baru terkait pelaksanaan ASO.TV Analog di Jabodetabek Dimatikan, Wilayah Ini Berikutnya Muncul dorongan juga seperti dari Komisi Penyiaran Indonesia yang mendorong ASO dituntaskan di akhir tahun.Transisi ke TV Digital Terkendala Ketersediaan Set Top Box Beberapa wilayah yang disebutkan tengah dipertimbangkan untuk ASO setelah 230 kota/kabupatenBerharap Warga Bisa Nikmati TV Digital, Menkominfo: Apalagi Saat Piala Dunia adalah Gerbangkertosusila,ASO Jabodetabek Tuntas, Surabaya Raya Siap-Siap Bali, Makassar, Palembang, Medan, Banjarmasin,ASO Selanjutnya di 6 Daerah di Indonesia Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan Batam.6 Kota yang Siaran TV Analognya Segera Dimatikan: Bandung, Jogja, Semarang, hingga Batam Kelima daerah terakhir tercatat sudah dipadamkan siarannya mulai 2 Desember 2022, atau sebulan setelah ASO 2 November di Jabodetabek.Siaran TV Analog Telah Mati di Bandung, Yogya-Solo, Semarang, Batam Waktu/tahapan ASO kemudian tidak lagi ditetapkan secara tegas seperti sebelumnya. ASO dapat dilakukan setelah dilakukan koordinasi bersama pihak terkait, khususnya TV swasta. Selain itu, ASO dapat dilakukan sendiri oleh lembaga penyiaran swasta; dan akan diterapkan pemerintah jika pembagian STB di suatu daerah layanan sudah tuntas dilakukan.Menkominfo Pastikan TV Analog di Bandung-Batam Segera Mati

Secara rinci, dapat dideskripsikan tahapan ASO yang telah berjalan (bukan direncanakan), meliputi:
 30 April 2022: 8 kabupaten/kota atau 4 wilayah layanan siaran
 5 Oktober 2022: 35 kabupaten/kota atau 14 wilayah layanan siaran
 2 November 2022: 14 kabupaten/kota atau 1 wilayah layanan siaran
 2 Desember 2022: 25 kabupaten/kota atau 4 wilayah layanan siaran, seluruh siaran TVRISeluruh Stasiun TV Nasional Resmi ASO di Seluruh Indonesia Hari Ini, Kominfo: Alhamdulillah, Terima Kasih
 20 Desember 2022: 10 kabupaten/kota atau 1 wilayah layanan siaran
 20 Maret 2023: 5 kabupaten/kota atau 1 wilayah layanan siaran
 31 Maret 2023: 13 kabupaten/kota atau 2 wilayah layanan siaran
 20 Mei 2023: 5 kabupaten/kota atau 1 wilayah layanan siaran
 30 Juli 2023: 6 kabupaten/kota atau 1 wilayah layanan siaran
 Juli hingga 16/17 Agustus 2023: Waktu terakhir siaran analog beroperasi di sisa wilayah lainnya. Siaran analog stasiun televisi nasional berhenti di Pulau Jawa per 21 Juli 2023 dan nasional per 2 Agustus 2023.
 April-Mei 2023: MetroTVRTV Pastikan ASO Nasional di Luar Jawa Ikuti Jadwal MNC Group, VIVA Group Kapan?
 20 Juni 2023: Kompas TVKompas TV Jadwalkan ASO Mandiri di Beberapa Kota Bersamaan dengan Makassar pada 20 Juni 2023
 1-15 Juli 2023: SCTV, Indosiar, Trans TV, Trans7
 31 Juli 2023: antv, tvOneVIVA Group Pastikan ASO Nasional Bareng NET TV pada Senin 31 Juli 2023, JANGAN TUNGGU MATI untuk Beli STB!
 1 Agustus 2023: RCTI, MNCTV, GTV, iNews, RTV, NET.ASO Nasional Ditargetkan Rampung Awal Agustus 2023, Kominfo Apresiasi Dukungan Semua Pihak
 173 kabupaten/kota atau 113 wilayah layanan siaran: tidak ada ASO karena termasuk daerah blank spot analog, langsung menerima siaran digital,173 Kabupaten/Kota Tak Kena Migrasi Siaran TV Digital, Tapi... tetapi ada yang beranggapan bahwa wilayah tersebut telah ASO.Kominfo Matikan TV Analog di 230 Kab/Kota Termasuk Jabodetabek

Secara efektif, per bulan November 2023, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa siaran analog di Indonesia sudah tidak lagi beroperasi secara penuh. Hal tersebut berarti mengakhiri proses ASO yang berlangsung selama hampir setahun.

 Kampanye 
Sejak 2012, demi memuluskan siaran digital, pemerintah meluncurkan kampanye program migrasi televisi digital di Indonesia. Kampanye dilakukan lewat berbagai acara, publikasi, internet, dan lainnya. Maskot dari kampanye (tahap pertama) ini dikenal dengan nama "Si Arta" (singkatan dari Siaran Digital), berwujud seekor burung nuri berwarna hijau. Selain adanya maskot Si Arta, berbagai iklan juga diluncurkan (di televisi maupun baliho),  dan acara-acara maupun pameran juga diikuti oleh kampanye ini. Untuk memperkuat gerakan ini pemerintah juga meluncurkan situs web (di tvdigital.kominfo.go.id), narahubung (contact center) dengan nomor telepon (021) 500801 dan juga akun media sosial seperti Twitter (@TVDigital_IDN).Twitter si artaNonton Ikatan Cinta Lebih Jernih, Begini Cara Ubah TV Analog Menjadi TV Digital Seiring dengan mandeknya migrasi televisi digital sejak 2015, maka program kampanye migrasi ini menjadi mati suri.

Seiring dengan "bangkit"-nya siaran digital menjelang penghapusan siaran analog pada 2022, kampanye migrasi televisi digital dihidupkan kembali oleh pemerintah, kali ini dengan membentuk suatu komite dari Kemenkominfo bernama "Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terestrial Analog ke Digital". Kampanye tahap kedua ini hadir dengan citra baru. Dari maskot, alih-alih Si Arta, dikenalkan sebuah maskot baru berwujud komodo kuning bernama "Modi" (Maskot Digital Indonesia). Modi melambangkan hewan kuno yang bisa beradaptasi sesuai perubahan zaman. Selain maskot baru, medium-medium kampanye baru juga diluncurkan seperti adanya logo baru berbentuk komodo, slogan (Bersih, Jernih dan Canggih), situs web baru (siarandigital.kominfo.go.id), contact center baru (159) dan akun media sosial baru.CARA UNTUK MENONTON SIARAN TELEVISI DIGITAL Kampanye dan maskot migrasi siaran digital ini diperkenalkan pada awal tahun 2021.Sukseskan ASO 2022, Kemkominfo Luncurkan Logo dan Maskot Baru TV DigitalKominfo akan Perkenalkan Maskot Siaran Digital Indonesia Demi menyukseskan migrasi ini, berbagai promosi dilakukan seperti dengan sosialisasi lewat aneka konferensi, iklan secara daring maupun luring, maupun kampanye menggunakan aneka medium.Rancang Siaran Digital di Banten dalam 3 Wilayah, Kominfo Targetkan ASO Mulai 17 Agustus 2021Netizen Dukung Langkah Kominfo Migrasi Menuju TV Digital Sesungguhnya, sempat ada juga lomba yang diadakan pemerintah demi mendapatkan lagu tema migrasi siaran digital,Jingle TV Digital Berhadiah Uang Total 46,5 Juta dari Kominfo tetapi entah kenapa hasilnya tidak pernah terdengar.

Selain dari pemerintah, dorongan juga dilakukan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) utama dalam proses transisi, yaitu stasiun televisi. Dalam Permenkominfo No. 32/2013, pemerintah mewajibkan agar stasiun televisi dalam periode simulcast menayangkan iklan layanan masyarakat untuk menjelaskan
proses implementasi penyiaran televisi digital paling sedikit setiap 2 (dua) jam dari seluruh waktu siaran. Pemerintah juga mendorong agar promosi siaran digital ditingkatkan, salah satunya adalah dengan menampilkan logo siaran digital Modi dalam layar televisi. Selain kepada stasiun televisi, pemerintah juga mendorong kepada produsen elektronik agar segera menghentikan produksi televisi analog.Sharp Electronics Indonesia Hentikan Produksi TV Analog Promosi-promosi ini dirasa penting, karena masih banyak penduduk Indonesia yang belum terlalu mengerti mengenai televisi digital atau proses ASO,Masih Banyak Masyarakat Belum Paham TV Digital entah karena daerah mereka merupakan blank spotSingaraja Siap Menyambut Era TV Digital - Update Frekuensi di Bali Utara atau karena migrasi yang terlambat dibandingkan negara lain sehingga publik mencampurkan layanan lainnya seperti OTT dengan televisi digital terestrial maupun menggunakan perangkat yang tidak tepat.

 Bantuan kepada masyarakat 
Agar seluruh masyarakat (termasuk masyarakat miskin) menerima siaran digital, salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah rencana membagikan set-top box (STB) gratis ke kelompok ini. Rencana ini sesungguhnya sudah ada bahkan ketika masih di fase awal (2009), dengan target sebanyak 1.000 unit pada masa itu (walaupun akhirnya lebih dari 3.000 unit). Saat ini, pemerintah memperkirakan akan dibagikan sebesar 6,7-6,8 juta unit STB ke penduduk yang membutuhkan (dari kebutuhan 37 juta unit),Cara Dapat Set Top Box Gratis untuk Terima Siaran TV Digital yang direncanakan akan dibagikan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.Catat! Ini Waktu Pembagian Set Top Box Gratis Siaran TV Digital Metode pembagian lain yang umum adalah dengan kuis/undian dalam berbagai acara ke publik.Cara Dapat Set Top Box (STB) Gratis untuk 10 Orang yang Beruntung, Khusus Hari ini Kamis 29 Juli

Selain dari pemerintah, juga datang STB secara bertahap dari pihak swasta (penyelenggara multipleksing). STB ini merupakan hasil komitmen penyelenggara multipleksing dalam proses seleksi mereka. Diperkirakan, pemerintah akan menyediakan 1 juta unit dari STB pada ASO 2022, sedangkan penyelenggara multipleksing akan menyediakan sisanya. Pada awalnya, diperkirakan ada 8,7 juta STB yang akan dibagikan dalam proses seleksi 2012-2013 (BSTV 3 juta unit; MetroTV 2 juta unit; MNC 1,72 juta unit; SCM 1,47 juta unit; RTV 500 ribu unit; VIVA sebesar 36 ribu unit dan Trans Media sebesar 16 ribu unit).Transisi Siaran Digital, MNCN, VIVA, dan EMTK Matangkan Pengadaan STB Akan tetapi, karena kemandekan siaran digital, pembagian STB dari pihak swasta ini sempat terbengkalai. Tercatat, hanya BSTV yang tercatat pernah membagi-bagikan STB-nya di Malingping pada Agustus 2014, itu pun belum mencapai 3 juta.BSTV Bagikan Kotak Dekoder Gratis untuk Siaran DigitalDistribusi Set Top Box di 12 Provinsi Terbengkalai Kemacetan yang sama juga terjadi pada bantuan pemerintah, di mana pada tahun 2013 sempat ditargetkan akan dibagikan sebanyak 250.000 unit.Kementerian Kominfo Buka Seleksi Penyelenggara Multiplexing

Baru ketika pada 2021, pihak swasta mulai membagi-bagikan STB ke publik, seperti Trans7, pada Oktober 2021 dengan mencapai lebih dari 1.000 unit di berbagai wilayah Jabodetabek.TRANS7 Bagikan 1.000 Unit Set Top Box Gratis untuk Masyarakat Namun, pembagian STB yang formal sebagai pelaksanaan komitmen penyelenggara multipleksing swasta dan bantuan pemerintah, baru berlangsung efektif sejak 15 Maret 2022 dalam rangka menyambut ASO tahap pertama,Kominfo Mulai Bagikan STB TV Digital Gratis, Ini Cara Mendapatkannya diundur dari rencana pada Januari 2022 seiring upaya pematangan komitmen. Berdasarkan verifikasi ulang Kemenkominfo, diperkirakan pada ASO tahap 1 dan 2 akan dibagikan 5,2 juta unit STB untuk masyarakat miskin, meliputi 1 juta dari pemerintah dan sisanya swasta (1.213.750 juta unit dari SCM; 1.143.121 juta unit dari MNC; 616.511 unit dari Trans Media; 704.378 unit dari MetroTV; dan 500.000 unit dari RTV). Selain itu, ada juga dari VIVA sebesar 32.849 unit, hal ini belum termasuk kekurangannya 153.000 unit untuk dua tahap ASO dan tahap ketiga yang belum terdata/terpenuhi.Migrasi Siaran Analog ke Digital, Sebanyak 3,2 juta Set Top Box akan DibagikanBantuan Set Top Box (STB) di NTB, Utamanya Berasal dari Komitmen Penyelenggara Multipleksing

Khusus pembagian STB bagi ASO pertama, pemerintah menunjuk Pos Indonesia sebagai penyalur bantuan STB dari Kemenkominfo ke rumah warga miskin (mencapai 87.310 unit),Kominfo Apresiasi Pos Indonesia Salurkan 90 Persen STBPos Indonesia Salurkan Set Top Box Tahap I sedangkan pihak swasta penyelenggara mux membagikan STB secara mandiri.MetroTV Bagikan Set Top Box Gratis untuk Masyarakat PrasejahteraSCM dan EMTEK Uji Coba Distribusi Set Top Box (STB) di Bengkulu Akan tetapi, pembagian ini sering kali juga masih mendapatkan kritik, seperti kekhawatiran tidak seriusnya pihak swasta mematuhi kewajiban mereka,Mengantisipasi Kegagalan Digitalisasi Siaran Televisi kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan pihak swasta,KPID Jabar Sesalkan Sikap Kemenkominfo Ihwal Pembagian STB TV Digital maupun belum jelasnya skema/jadwal penyaluran STB di berbagai daerah.Siaran TV Analog Dimatikan 30 April, STB TV Digital Belum Dibagikan di AcehKPID Jabar Pertanyakan Komitmen Pemegang Multi flexing dalam Penyaluran STB Ketidakseriusan pihak swasta dalam memenuhi pembagian komitmen STB-nya (dibanding bantuan STB pemerintah yang sudah mencapai 90% dari target) dianggap menjadi salah satu penyebab kegagalan rencana ASO serentak tahap pertama pada 30 April 2022.Migrasi TV Digital Tahap Pertama di Jatim Ditunda

Dikabarkan pada pelaksanaan ASO 2 November 2022, pemerintah telah menyerahkan hingga 1 juta unit STB (di Jabodetabek 473 ribu unit, 98,7% dari target). Pemerintah juga menyediakan "Posko ASO" yang dihadirkan di sejumlah hotel di Jabodetabek selama 3 hari (2-4 November 2022) untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan hak STB-nya.Kemenkominfo Hadirkan 6 Posko Program ASO Jabodetabek Meskipun demikian, ada kritik dari pengamat yang menilai pembagian dekoder TV digital gratis selama ini belum tertata dan tepat sasaran, yang cenderung mengutamakan aspek kemiskinan dibanding kepemilikan atas pesawat TV. Belum lagi hal yang sama terulang seperti sebelumnya, yaitu rendahnya pemenuhan komitmen swasta dalam penyediaan STB. Menurut Kemenkominfo, hal tersebut karena komitmen tersebut tidak bersifat mengikat dan berkekuatan pidana, sehingga pemerintah hanya bisa memberikan imbauan saja.Bantuan STB TV digital belum merata dan berpotensi 'tak tepat sasaran', sebagian masyarakat ‘kehilangan hak' mengakses siaran TV Sebenarnya di dalam lampiran Permenkominfo No. 6/2021 dan No. 11/2021, disebutkan adanya denda administratif, penghentian sementara dan pencabutan izin jika penyelenggara mux tidak memenuhi kewajibannya, tetapi entah mengapa sampai sekarang belum diterapkan.Permenkominfo No. 11/2021 Menurut data per Februari 2024, pemerintah sudah menyerahkan 1,788 juta unit STB gratis, sedangkan dari swasta hanya sekitar 10% atau 421.131 unit dari target 4,33 juta unit.Pemerintah telah penuhi kewajiban pembagian STB untuk siaran digital

 Sejarah 
 2004-2008 
Salah satu bentuk penyiaran digital paling awal di Indonesia adalah aplikasinya pada siaran televisi satelit berlangganan Indovision (sekarang MNC Vision). Indovision menggunakan sistem DVB-S sejak 1997, seiring peluncuran satelit Indostar-1. Selain itu, sejumlah televisi swasta juga sudah menyiarkan siarannya di satelit secara digital sejak 1999. Sedangkan untuk siaran terestrial free to-air, langkah awalnya di Indonesia baru dimulai sejak Juni 2004. Kala itu, lembaga bentukan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) bernama "Tim Nasional Migrasi Televisi dan Radio dari Analog ke Digital" (disingkat Timnas Migrasi) yang terdiri atas sejumlah lembaga (seperti TVRI, RRI, BPPT, Kadin, YLKI, ATVSI, dan PRSSNI) ditambah berbagai pihak seperti pakar dan akademisi, telah melakukan beberapa kajian, diskusi dan analisis terhadap implementasi televisi digital di Indonesia.

Kajian ini mengarah ke munculnya uji coba siaran televisi digital pertama di Indonesia pada April-Mei 2006 di Jakarta, dengan penyiar pertamanya saat itu PT Supersave Elektronik yang bersiaran di kanal 27 UHF (menimpa kanal analog Spacetoon),Siaran Space Toon Akan Ditimpa menggunakan sistem DTMB dari Tiongkok; dan sistem lain DVB-T (dari Eropa) di 34 UHF agar dapat dicari mana yang terbaik. Hasil pengujian ini menyimpulkan bahwa DVB-T lebih cocok untuk diimplementasikan di Indonesia.APA KABAR TV DIGITAL ??? Selain dari Timnas Migrasi, pengkajian tentang potensi siaran digital juga merupakan hasil dorongan dari beberapa lembaga internasional, seperti International Telecommunication Union (ITU) pada 2006 yang menargetkan bahwa ASO sudah harus dilakukan pada 2015, dan ASEAN yang memiliki target ASO pada 2020. Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang No. 32/2002 (PP No. 11/2005 dan PP No. 50/2005) juga sesungguhnya sudah mengakomodasi konsep siaran digital, walaupun tidak diatur secara rinci.PP No. 11/2005

Kemudian, sejumlah stasiun televisi seperti TVRI dan RCTI tercatat juga melakukan uji coba siaran digital pada Juli-Oktober 2006 di kanal 34 UHF, dan kemudian TVRI melanjutkan uji cobanya pada tahun 2007 pada kanal 27 UHF.Siaran Televisi Digital Diblokir Sepihak Uji coba juga terus dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti BPPT-ITS di Jakarta pada Februari 2007.Sistem TV Digital dan Prospeknya di Indonesia Pada tahun yang sama, Depkominfo resmi menetapkan standar televisi digital pertama yang akan diterapkan di Indonesia: DVB-T, dan pada 5 Agustus 2008, dikeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 27/2008 yang memberi peluang bagi uji coba awal siaran televisi digital di Indonesia.

2008-2011
Soft launching siaran televisi digital diluncurkan pada 13 Agustus 2008 di auditorium TVRI, dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. LPP TVRI menjadi pelaksana dari peluncuran ini, bekerjasama dengan Telkom Indonesia, BPPT, LEN Industri, INTI, Polytron, dan RRI. Televisi digital di Indonesia resmi diluncurkan pada 20 Mei 2009 (di Hari Kebangkitan Nasional ke-101) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di studio SCTV Senayan.SBY resmikan penyiaran tv digital 20 MEI 2009 Sosialisasi siaran televisi digital ke publik secara simbolis diadakan pada 26 Juni 2009 dengan penyerahan set-top box ke masyarakat di kantor Depkominfo Jakarta. Pada saat peluncuran, uji coba penyiaran digital di Jabodetabek dengan menggunakan sistem DVB-T ini direncanakan akan dipegang oleh dua konsorsium, yaitu konsorsium kerjasama TVRI-Telkom dan Konsorsium Televisi Digital Indonesia (KTDI). Masing-masing konsorsium ini mengoperasikan satu kanal (mux), dalam siaran selama 12 jam sehari.Uji coba siaran televisi digital DVB di Jabotabek
 Multipleks pertama (44 UHF) diisi oleh TVRI (1 dan 2), TV Edukasi, Ten Sport Telkomvision, dan tiga stasiun milik Grup MNC yaitu RCTI dan TPI/Global TV (satu saluran). Kekuatan siaran 1,2 kW.Re: Siaran Analog & Digital Terrestrial Television (DVB-T)..Siaran Analog & Digital Terrestrial Television (DVB-T)...Gambar 15 : Terlihat 12 kanal televisi...
 Multipleks kedua (46 UHF) diisi oleh anggota KTDI, yaitu antv, MetroTV, SCTV, Trans7, Trans TV dan tvOne. Kekuatan siaran 5 kW.Re: Siaran Analog & Digital Terrestrial Television (DVB-T)

Pada 3 Agustus 2009, pemerintah juga mulai mengujicobakan sistem televisi digital untuk telepon seluler, menggunakan sistem DVB-H yang perangkatnya disediakan oleh Nokia Siemens Networks. Sistem ini dioperasikan oleh dua konsorsium lain, dengan skema direncanakan berbayar (walaupun akhirnya kurang sukses). Siaran Pers No. 164/PIH/KOMINFO/8/2009 Peresmian Uji Coba Lapangan Siaran Digital Untuk Penerimaan Bergerak (Mobile TV)
 Multipleks pertama (24 UHF) dimaksudkan untuk konsorsium Tren Mobile TV, yang terdiri dari Grup MNC (RCTI-TPI-Global TV-Mobile-8 Telecom dan Infokom Elektrindo) bersama Indosat. Programnya meliputi TVRI, RCTI, TPI, Global TV, CNN, Al Jazeera, Bloomberg, MNC Music, MNC News dan MNC Entertainment. Cakupan kanal ini berada di Jakarta Pusat. Awalnya, siaran ini diluncurkan pada Juni 2009 dan sempat direncanakan akan dikomersialkan pada Desember 2009.
 Multipleks kedua (26 UHF) dipegang oleh satu konsorsium lain, yang terdiri dari Telkom-Telkomsel-Indonusa Telemedia yang menyiarkan Tech Sport, CNN, Tres TV, Spacetoon, TV Edukasi, dan 3 siaran diacak dari National Geographic, National Adventure, dan MGM Sport. Cakupan kanal kedua ini berada di Jakarta Pusat dan sebagian Jakarta Selatan. Pihak Telkom sempat merencanakan siaran ini akan dioperasikan secara resmi pada 2010.Telkom Mulai Garap TV Mobile dan TV Digital

Pemerintah pada saat itu mematok target bahwa pada tahun 2009 merupakan akhir dari pemberian izin televisi analog dan awal dari pemberian izin bersiaran digital ke stasiun televisi baru. Selain itu, juga direncanakan pemerintah akan meminjam EUR 17,6 juta dari pemerintah Spanyol bagi mendukung digitalisasi di perbatasan saat itu. Sebagai persiapan, pemerintah saat itu sudah mencoba membuat website, rancangan sosialisasi, rencana waktu transisi dalam "Peta Jalan Infrastruktur TV Digital", dan pameran-pameran bagi mempromosikan teknologi baru ini. Hal ini masih belum ditambah upaya bagi-bagi STB pada 2008-2009, yang semuanya mencapai lebih dari 3.000 unit dari Depkominfo, KTDI dan konsorsium TVRI-Telkom. Ada juga landasan hukum yang diterbitkan bagi siaran digital terestrial saat itu, yaitu Permenkominfo No. 39/2009 yang bisa dikatakan menjadi "acuan" bagi aturan televisi digital selanjutnya.Sejarah pertelevisian di Indonesia dari analog hingga digital Walaupun masih belum matang, siaran digital awal ini sudah disambut antusias oleh produsen elektronik, seperti Polytron, LG dan Akari yang mengeluarkan produk-produk penerima siaran DVB-T.Siaran TV Digital Belum Jelas, Produsen Sudah Ngebut

Lalu, pada tanggal 21 Desember 2010 siaran digital TVRI diluncurkan di Jakarta, Surabaya, dan Batam, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan beberapa pejabat (seperti menteri dan kepala daerah). Stasiun televisi khusus digital pertama di Indonesia, TVRI 3 (kini TVRI World) dan TVRI 4 (kini TVRI Sport) juga diluncurkan bersamaan dengan siaran digital TVRI Nasional dan stasiun TVRI daerah.Siaran Pers No. 140/PIH/KOMINFO/12/2010 Peresmian Pemancar Televisi Digital TVRI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Direktorat Jenderal Pos Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses 26 Mei 2020.TVRI Sediakan Empat Kanal Program. Kompas.com (2010). Diakses 26 Mei 2020. Di awal tahun yang sama, siaran digital juga mulai diperluas ke kota Bandung, juga oleh TVRI di kanal 35 UHF yang berisi seluruh stasiun televisi nasional. Kehadiran televisi digital di Bandung ini diresmikan oleh Menkominfo Tifatul Sembiring di Sasana Budaya Ganesha, diiringi dengan pembagian 1.000 unit STB ke publik. Perluasan juga awalnya sempat direncanakan di beberapa daerah, seperti Yogyakarta yang pada saat itu ditargetkan memiliki 3 mux (untuk dua konsorsium yang sudah disebutkan diatas dan satu lagi untuk stasiun televisi lokal).

Namun, seiring perkembangannya TV digital tersebut terkatung-katung tanpa landasan yang jelas. Terjadi kerancuan dalam penerapan aturan televisi digital terestrial, seperti misalnya Permenkominfo No. 27/2008 menyatakan bahwa penyelenggara (ujicoba) siaran digital terdiri dari dua konsorsium,Permenkominfo 27/2008 sedangkan Permenkominfo No. 39/2009 justru membuka peluang bagi masing-masing televisi swasta untuk mengelola mux-nya sendiri lewat seleksi. Selain itu, tidak jelas juga kapan waktu seleksi dan siaran digital akan dimulai dalam aturan baru tersebut, ditambah pergantian menteri dan kabinet pada Oktober 2009 yang ikut mengubah rencana sebelumnya.Penyiaran Digital Indonesia 2021-2022  Akibatnya, KTDI memutuskan untuk memutus siarannya pada 18 Februari 2010, dan beberapa TV lain juga sempat mematikan siarannya. Selain karena ketidakpastian aturan yang jelas mengenai skema transisi, penghentian siaran tersebut juga disebabkan konflik internal dalam KTDI itu sendiri.  Pemerintah menjustifikasi pematian siaran ini dikarenakan masa uji coba siaran digital saat itu sudah selesai pada Agustus 2009. Praktis, hingga Agustus 2011, TVRI adalah satu-satunya jaringan TV yang menyiarkan televisi digital di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Batam. TVRI memiliki 376 pemancar analog, 30 di antaranya kompatibel dan siap dialihkan ke digital.

 2011-2015 
Dengan dikeluarkannya Permenkominfo No. 22/2011 (landasan hukum pertama yang secara spesifik menyebutkan kebijakan ASO/penghentian siaran analog), praktis siaran digital kembali muncul di sejumlah daerah yang diadakan oleh TV-TV swasta nasional yang sudah ada. Perkembangan-perkembangan lain kemudian muncul, seperti dikeluarkannya Permenkominfo No.5/2012 (yang mengganti standar DVB-T menjadi DVB-T2), serta kemudian Permenkominfo No. 17/2012 dan Kepmenkominfo No. 95/2012 yang resmi memberi kesempatan kepada swasta untuk bermain dalam proses digitalisasi penyiaran dalam bentuk pengelolaan multipleks (mux). Dalam skema saat itu, terdapat 15 daerah mux di seluruh Indonesia dan proses ASO akan dilakukan secara bertahap hingga 2018. Kemudian, sebagai realisasi dari peraturan tersebut, pada Juni 2012 Kemenkominfo mengadakan seleksi penyelenggara mux. Seleksi ini berhasil menghasilkan pengelola mux di 5 daerah (DKI Jakarta-Banten; Jawa Barat; Jawa Tengah-DIY; Jawa Timur dan Kepulauan Riau). Lelang kemudian dilanjutkan untuk wilayah Aceh-Sumut dan Kaltim-Kalsel pada Maret 2013. Mayoritas pemenang pengelola multipleksing dalam seleksi tersebut berasal dari perusahaan media besar (Grup MNC, SCM, VIVA, Trans Media dan Media Group), sehingga sempat menuai penolakan dari berbagai pihak. Alasannya karena skema tersebut dirasa tidak memperhatikan keragaman kepemilikan, serta terkesan merugikan dan meminggirkan pemain dari stasiun televisi lokal yang sudah membangun infrastruktur siaran.

Walaupun demikian, sejumlah stasiun televisi yang telah memenangkan hasil seleksi tersebut tetap memulai siarannya, seperti MetroTV di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya, serta Malingping, Pandeglang, Anyer, dan Cilegon di Banten sejak September 2012. Juga, seiring dengan perkembangan sistem, siaran DVB-T perlahan-lahan menghilang dengan seluruh stasiun televisi swasta berpindah ke DVB-T2, menyisakan TVRI yang kemudian menjadi yang terakhir memutus siaran DVB-T nya.Modifikasi STB DVB T2 Xtremer untuk Digunakan di Mobil Dalam perkembangannya, pemerintah kemudian juga melakukan sejumlah penambahan penyelenggara pada 2014. Di Jakarta, misalnya penyelenggara siaran direncanakan bertambah, yaitu 18 stasiun TV (TV Betawi, Republika TV, KTI, News TV, Gramedia TV, Warna TV, BBS TV, Tempo TV, SportOne, BNTV, Detik TV, Magna TV, City TV, JPTV Jakarta, Smile TV, RIM TV, Icon TV, Nusantara TV, dan tvMu).  Ini masih belum ditambah calon  pemain lain, seperti Indonesia TV, MGA TV, Sindo TV, Plaza TV, Gen TV, Jetset Channel, dan TVQ. Selain itu, pemerintah juga menambah penyelenggara multipleks di Jakarta yaitu dari RCTI dan RTV. Di berbagai daerah lain, seperti Yogyakarta, direncanakan ada 10 stasiun TV baru,Daftar Stasiun TV Baru Digital yang akan hadir di wilayah Yogyakarta sedangkan di Jawa Barat diperkirakan akan terdapat 30 stasiun televisi digital baru.Daftar Stasiun TV Baru Digital yang akan hadir di wilayah Jawa Barat

Namun, kemudian perjalanan migrasi televisi digital tidak berjalan mulus. Seperti dari penyelenggara mux LP3M, dari SCTV menyatakan hingga pertengahan 2013, meskipun sudah menyiapkan perangkat pemancar digital (multiplekser) sejak uji coba 2008 dan sudah bersiaran rutin sejak September 2012 dengan memakan investasi tidak sedikit (konon hingga Rp 400 miliar ditambah biaya perawatan Rp 30 – 60 juta per bulan), tetapi masyarakat belum banyak yang mengetahui siaran digital bahkan setelah 5 tahun diluncurkan akibat  belum ada kesiapan perangkat pendukung seperti receiver. Selain itu, dari perspektif Asosiasi TV Lokal (ATVLI) menilai, adanya kewajiban menyerahkan sejumlah uang jaminan sampai miliaran rupiah merupakan hal yang memberatkan bagi TV lokal. Pada tahap prakualifikasi, calon peserta LP3M wajib menyerahkan uang jaminan Rp 1 miliar. Kemudian, jika lulus tahap prakualifikasi, calon peserta LP3M menyerahkan jaminan lagi sebesar Rp 7 miliar agar bisa masuk proses kualifikasi. Selain itu, ATVLI mengeluhkan standar infrastruktur yang harus digunakan sebuah lembaga siaran yang wajib disesuaikan dengan standar penyiaran pemerintah 

Ditambah lagi dengan pemerintah, yang dalam hal ini cenderung melupakan ketidakpuasan sebagian masyarakat sipil dan asosiasi industri televisi yang tidak puas akan hasil seleksi sebelumnya. Mereka pun dengan berani menggugat ke Mahkamah Agung pada 2012, karena alasan yang sudah disebutkan di atas. Hasilnya, MA kemudian membatalkan landasan hukum siaran digital, yaitu Permenkominfo No. 22/2011. Respon pemerintah (baik itu era Menkominfo Tifatul Sembiring maupun penggantinya Rudiantara) awalnya bersikukuh melanjutkan program ini. Tifatul bahkan mengeluarkan pengganti Permenkominfo yang dicabut MA yaitu dengan Permenkominfo No. 32/2013, sedangkan Rudiantara bertekad melanjutkan migrasi siaran digital dengan tetap menggunakan hasil seleksi sebelumnya karena dianggap penting untuk jaringan 4G LTE. Akibatnya, muncul kembali berbagai gugatan ke pemerintah, seperti dari asosiasi televisi ATVJI dan ATVLI di PTUN. Pada 5 Maret 2015, PTUN resmi mengeluarkan keputusannya yang mencabut seluruh hasil seleksi mux pada 2012 dan 2013 lalu (hal ini diperkuat dengan putusan MA pada 2016 dan 2018).Prospektus NETV 2021 Putusan tersebut bisa dikatakan merupakan “pukulan telak” bagi proses digitalisasi penyiaran nasional, karena dengan kalahnya pemerintah berkali-kali di pengadilan, maka pemerintah lebih mengharapkan revisi Undang-Undang Penyiaran agar segera disahkan. Hal ini untuk mengantisipasi masalah dalam landasan hukum siaran digital, karena didasari selama ini aturannya hanya diatur lewat Peraturan Menteri, bukan undang-undang maupun peraturan pemerintah, sehingga tidak memiliki "cantolan" hukum yang kuat.Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia Beberapa pihak berpendapat, bahwa raksasa media pada saat itu kemungkinan berada dalam pembatalan ini karena tidak ingin “kekuasaan” dan status quo-nya diganggu. Realisasi penghentian siaran digital saat itu secara resmi dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Kominfo No. 4/2015, yang dikeluarkan pada 22 September 2015.Surat Edaran Menkominfo mengenai Penundaan Proses Perizinan Bagi Pemegang IPP Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial

 2015-2020 
Dengan ketiadaan hukum bagi siaran digital, maka proyek besar pemerintah ini pun seperti "hidup segan, mati tak mau". Hal ini semakin diperparah oleh mandeknya revisi UU Penyiaran di DPR, akibat pertentangan siapa pengelola multipleksing: apakah ia single mux (TVRI saja), multi mux (bersama seluruh televisi swasta), ataupun campuran/hybrid mux. Tampak bahwa stasiun televisi swasta seperti menjadi penghalang utama dari proses migrasi ini,Migrasi Analog ke Digital Terhambat TV Swasta meskipun mereka sering kali berkilah bahwa mereka sudah siap dan "tidak bisa menolak teknologi", hanya saja butuh kepastian tentang skema penyelenggaraannya. Sesungguhnya, sejumlah stasiun TV swasta tetap menjalankan siaran digital, seperti SCTV dan MetroTV (walaupun kini hanya di Jabodetabek saja) dan TVRI masih tetap mempertahankan 4 kanalnya, menjadi satu-satunya TV yang tidak mematikan siaran digitalnya maupun 4 kanal mereka di berbagai daerah secara konsisten. Pada stasiun TV tertentu, misalnya yang ada di bawah grup Media Nusantara Citra (MNC), mereka langsung mematikan seluruh kanalnya dengan alasan ketiadaan hukum.

Selagi menunggu pembahasan RUU Penyiaran yang terkatung-katung, pemerintah tetap berusaha memulai kembali program migrasi televisi digital nasional. Kali ini, pemerintah menempatkan TVRI sebagai pemain utama dalam proses digitalisasi siaran, bekerja sama dengan industri elektronika dan KPI.Uji Coba Siaran TV Digital Terestrial Pada 15 Juni 2016, pemerintah memulai kembali uji coba siaran digital dengan menggandeng 36 LPS/TV swasta (mayoritas baru), yaitu:Uji Coba Siaran TV Digital Dimulai 15 JuniPROGRESS OF DIGITAL BROADCASTING IN INDONESIA
 Badar TV (PT Badar Televisi Media Persada)
 CNN Indonesia (PT Detik TV Indonesia) 
 DAAI TV (PT Duta Anugerah Indah, PT Daya Angkasa Andalas Indah) 
 Eka TV (PT Eka Televisi Bandung)
 Gramedia TV (PT Gramedia Media Nusantara, PT Digital Inspirasi Indonesia) 
 Indonesia TV (PT Indonesia Visual Televisi, PT Indonesia Visual Televisi Serang)  
 Inspira TV (PT Inspira Televisi Indonesia, PT Inspira Media Televisi, PT Inspira Medan Mulia, PT Inspira Multi Talenta)
 JMTV (PT Media Kreatif Sumedang)
 Kemuning TV (PT Kemuning Televisi) 
 Kompas TV (PT Cipta Megaswara Televisi, PT Oxcy Media Televisi, PT Televisi Semarang Indonesia, PT Reksa Birama Media, PT Pasundan Utama Televisi, PT Mediantara Televisi Bali, PT Makassar Lintas Visual Cemerlang, PT Borneo Television, PT Kompas TV Media Informasi, dan PT Pratama Cipta Digital) 
 NET. (PT Net Mediatama Televisi, PT Televisi Anak Bandung, PT Industri Televisi Semarang, PT Mitra Televisi Yogyakarta)
 Nusantara TV (PT Nusantara Media Mandiri, PT Nusantara Media Mandiri Parahyangan, PT Nusantara Media Mandiri Tapanuli, PT Nusantara Media Mandiri Batam, PT Nusantara Media Mandiri Yogyakarta)
 Opus TV (PT Merah Putih Satu Visi)
 Persada TV (PT Bandung Persada Tivi Digital)
 RIM TV (PT Reka Indah Media)
 Stara TV (PT Televisi Mutiara Elok Digital) 
 Tempo TV (PT Media Inti Televisi Nusantara)
 tvMu (PT tvMu Surya Utama)
Ujicoba ini selain diadakan di Jabodetabek, juga dilakukan di 20 kota besar lain seperti Bandung, Yogyakarta dan Medan menggunakan kanal-kanal (multipleks/mux) TVRI yang ada di kota-kota tersebut. Kerjasama ini diformalkan lewat nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) stasiun televisi swasta diatas bersama TVRI pada 9 Juni 2016.36 Penyedia Konten Uji Coba Siaran TV Digital
Siaran ujicoba yang awalnya direncanakan selesai pada 15 Desember 2016 ini kemudian diperpanjang hingga 9 Juni 2017. Sebagai landasannya, Kemenkominfo menerbitkan aturan baru yaitu Kepmenkominfo No. 1052/2016 (kemudian diganti menjadi 2053/2016). Pada Februari 2017, dari 36 pentandatangan MoU, menurut Menkominfo Rudiantara sudah ada 26 stasiun televisi yang bersiaran di berbagai daerah (meliputi NTV, NET., CNN Indonesia, Inspira TV, Kompas TV, Gramedia TV, tvMu, DAAI TV, Tempo TV, Badar TV, Persada TV dan jaringannya). Perlu diketahui bahwa siaran ujicoba ini benar-benar bersifat percobaan saja (tidak mengarah ke ASO), untuk menguji hal-hal seperti konfigurasi jaringan; perangkat dan sistem mux; layanan tambahan pada siaran digital, misalnya data dan informasi cuaca; dan skema sosialisasi siaran digital ke depan.

Hingga 2019, pemerintah tak kunjung mendapatkan kabar baik dari pembahasan RUU Penyiaran, sementara itu Indonesia tampak tertinggal dari beberapa negara tetangga (seperti Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia) dalam proses transisi ke siaran digital. Meskipun beberapa kali pemerintah mendorong agar migrasi segera dilakukan,Kemenkominfo Minta Migrasi ke Televisi Digital Harus Dilakukan tetapi tampak lebih dianggap sebagai "angin lalu" semata, terbukti dari minimnya minat sejumlah televisi swasta besar dalam mempromosikan migrasi siaran digital. Walaupun demikian, pada tahun ini pemerintah dengan "berani" mencanangkan bahwa 2024 merupakan waktu terakhir stasiun TV di Indonesia bersiaran analog. Rencana ini jelas meleset dari target awal pada 2010 lalu yang menargetkan ASO (penghentian siaran analog) pada 2018. Pemerintah kemudian juga mendapatkan angin segar dengan munculnya dukungan dari dua grup media besar, yaitu Trans Media dan Media Group yang menyatakan bahwa mereka akan melakukan siaran digital di 12 daerah yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara setelah memperbaharui izin multipleks-nya. Menurut mereka, digitalisasi TV adalah sebuah keniscayaan. Uniknya (kemungkinan mencerminkan sikap pemiliknya), dua reaksi berbeda justru muncul dari pimpinan asosiasi TV swasta nasional, ATVSI akan langkah kedua grup tersebut. Dari sang ketua, Ishadi S.K. (Trans Media) tampak mendorong ide tersebut, tetapi wakilnya (saat itu) Syafril Nasution (MNC) menolaknya dengan alasan "ketiadaan regulasi". Pada 31 Agustus 2019, dua TV swasta yang berasal dari grup yang disebutkan sebelumnya (Trans7 dan MetroTV), juga terlibat dalam peluncuran siaran digital di perbatasan di Nunukan, Kalimantan Utara.KEMKOMINFO RESMIKAN PENYIARAN TV DIGITAL UNTUK PERBATASAN

 2020-2023 
Kemandekan proses revisi UU Penyiaran pada akhirnya dapat dipecahkan dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di tanggal 2 November 2020. Walaupun undang-undang ini bersifat kontroversial, tetapi dengan adanya penyelipan pasal 60A di UU Penyiaran yang mewajibkan penghentian siaran analog di Indonesia dalam waktu "paling lambat 2 tahun" sesudah disahkan (2022), maka pintu migrasi ke TV digital yang selama ini tertutup, telah terbuka. Alasan penyelipan topik ASO dalam UU Ciptaker adalah untuk menyediakan frekuensi eks-siaran analog untuk keperluan lain, seperti internet. Pasca pengesahan UU tersebut, sejumlah TV swasta segera "menyalakan" kembali siaran digitalnya. TV milik MNC Media misalnya "menyalakan" kembali siaran digitalnya di Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Batam dan berbagai daerah di Indonesia lainnya secara bertahap setelah berhenti selama 4-5 tahun. Langkah yang sama kemudian juga dilakukan oleh stasiun televisi swasta lain di berbagai daerah. Menurut ATVSI, TV-TV swasta anggotanya juga mendorong siaran digital di 12 daerah demi mendukung kebijakan simulcast siaran di 34 provinsi pada pertengahan 2021 dan pematian siaran analog pada 2 November 2022.

Sebagai turunan dari UU Ciptaker, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan penting. Sebagai turunan dari UU tersebut di bidang penyiaran, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46/2021 dan Permenkominfo No. 6/2021 yang mengatur berbagai hal mengenai siaran digital, seperti skema pengelola mux dan penetapan waktu ASO. Lalu, pemerintah juga melakukan seleksi bagi penyelenggara mux di daerah tersisa yang belum didapatkan pengelolanya pada lelang 2012-2013. Hasil seleksi ini diumumkan pada 26 April 2021 sehingga proses seleksi tuntas dilakukan. Walaupun kali ini tampak pemerintah lebih selektif dengan tidak memberikan seluruh stasiun televisi swasta besar kanal siaran di seluruh daerah, tetapi lagi-lagi pemenangnya mayoritas tampak dikuasai oleh grup media besar (terkecuali Nusantara TV di dua daerah) dan pemerintah tidak melakukan revisi atas hasil lelang 2012-2013 yang dirasa kontroversial, sehingga masih memicu kekecewaan dari asosiasi televisi lokal.Panjang umur oligopoli penyiaran Namun, tampak pemerintah tidak ingin mengulur waktu lagi, sehingga tetap melanjutkan proyeknya dalam migrasi yang dijadwalkan selesai dalam 2 tahun ini dengan mulai mengadakan berbagai promosi dan kampanye di berbagai daerah dan dengan aneka medium. Salah satu bukti dari keseriusan ini, adalah meskipun pemerintah sempat mengundur tahapan ASO, tetapi pada 2 November 2021, dalam acara "Anugerah Penyiaran Provinsi Jawa Barat" di Kabupaten Bandung, KPI dan Kominfo sudah "menghitung mundur" waktu setahun dari waktu ASO 2022.

Seiring waktu ASO tahap 1 yang makin dekat, pemerintah juga sudah melakukan verifikasi ulang pada penyelenggara multipleksing,Lima LPS Jadi Penyelenggara MUX, Menteri Johnny: Harus Lewati Uji Laik Operasi memulai pembagian set-top box sejak Maret 2022 baik oleh pemerintah dan swasta,Media Group Serahkan STB Bantuan di Aceh, Kominfo Berikan ApresiasiKominfo Dampingi NTV Distribusi Set Top Box Bantuan ke Masyarakat Provinsi Bali dan terus melakukan berbagai sosialisasi. Selain itu, sejumlah saluran televisi juga mulai bekerjasama dengan penyelenggara multipleksing dan muncul di berbagai daerah.UPDATE TV Digital 21 April 2022: MNC Group Hadir di MUX VIVA Group 37 UHF Bandar Lampung dan SekitarnyaPelaku industri TV di Babel bergabung dengan penyelenggara MUX Pada 22 April 2022 juga, telah diselenggarakan "Kick Off Analog Switch Off Tahap 1" di Medan,Sukseskan ASO, Kominfo Tekankan Peran Penyelenggara MUX dan pada 26 April 2022 siaran televisi digital telah diresmikan di Kepulauan Riau oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

Pelaksanaan ASO dan respon
Di tanggal 30 April 2022, ASO tahap pertama telah dilakukan (lebih tepatnya dimulai karena tidak serentak) di 4 wilayah siaran (dari 56 wilayah yang direncanakan) yang mencakup 8 kabupaten/kotaMenkominfo Sebut Masih Ada 284 Kabupaten/Kota Belum Terapkan ASO di provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Namun, ASO tahap pertama ini rupanya tidak direspon positif oleh beberapa kalangan. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI), misalnya mengkritik kekurangberpihakan pemerintah pada televisi lokal yang dianggap dirugikan dari proses ASO. Belum lagi pemerintah dirasa melangkahi beberapa regulasi yang dibuatnya, belum pahamnya banyak masyarakat akan ASO, dan pembagian komitmen STB yang menurun dari 8,7 juta menjadi 5,7 juta untuk pihak swasta. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 yang menetapkan UU Cipta Kerja No. 11/2020 sebagai inkonstitusional bersyarat, dianggap menjadi landasan kuat bahwa ASO harus ditunda kembali dan dibicarakan dahulu bersama stakeholder terkait.LPPMII minta tinjau ulang ASO Alasan serupa pun diberikan oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) yang menginginkan revisi Undang-Undang Penyiaran No. 30/2002 diselesaikan dahulu sebelum ASO dan Bambang Santoso, ketua ATVLI.

Belakangan, menjelang ASO tahap kedua (25 Agustus 2022), datang juga kritik dari pemain-pemain besar seperti SCM, Transmedia dan Visi Media Asia yang meminta penundaan dengan berbagai alasan.Grup MNC dan SCM Minta Tunda Penerapan Migrasi TV Digital di Tahun IniStasiun TV Minta 'Kiamat' TV Analog Ditunda, Masyarakat Belum Siap Tidak hanya itu, muncul gugatan kemudian dari sebuah stasiun televisi lokal, Lombok TV yang meminta pemerintah menghentikan rencana ASO karena hasil gugatannya dan asosiasi televisi swasta ATVSI.Keputusan MA diabaikan, ATVSI: Hanya 39% warga siap beralih digital Akibat dari berbagai kritik dan masukan tersebut, pemerintah tercatat beberapa kali mengubah tatacara pelaksanaan ASO, dan belakangan tidak banyak daerah lain yang mampu melaksanakan ASO sesuai target awalnya. Meskipun demikian, menurut data pemerintah, tercatat ada tambahan 14 wilayah layanan (atau 35 kabupaten/kota) yang menjalankan tahap ASO kedua yang dilakukan pada 5 Oktober 2022, meskipun kurang jelas di manakah daerah-daerah tersebut.

Akhirnya, pada 2 November 2022 pemerintah mengadakan seremoni transisi penghentian siaran analog, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat dari industri pertelevisian, Menkominfo Johnny G. Plate dan Menkopolhukam Mahfud MD; seremoni ini dimaksudkan sebagai pertanda penghentian siaran analog yang resmi diberlakukan pada 24:00 WIB.Siaran TV Analog Resmi Migrasi ke TV Digital Akan tetapi, pada saat yang sama, nampak ASO hanya terbatas di Jabodetabek (1 wilayah layanan atau 14 kabupaten/kota) dan masih diwarnai penyimpangan seperti masih adanya televisi swasta yang tidak menghentikan siaran analognya (RCTI, MNCTV, GTV, iNews, antv, dan Cahaya TV).Masih Ada Stasiun TV Gelar Siaran Analog, Muka Pemerintah Seperti Ditampar 4 stasiun televisi yang menolak ASO tersebut berasal dari grup MNC yang justru kemudian menggunakan isu ASO untuk mempropagandakan pemiliknya, Hary Tanoesoedibjo sebagai "pro rakyat",Siaran Analog MNC Group Masih Bisa Diakses Rakyat Indonesia, Warganet: Terima Kasih Pak Hary Tanoesoedibjo dan membuat berbagai berita tentang ASO di media miliknya yang mayoritas bernada negatif. Raksasa media tersebut mengklaim tindakan mereka diambil karena alasan "mementingkan kepentingan masyarakat", belum mendapat surat yang mewajibkan ikut bergabung dalam ASO 2 November 2022,Bos MNC Group Protes TV Digital dan Akan Gugat ke Pengadilan, Hary Tanoe: Kami Tempuh Jalur Hukum serta hasil gugatan Lombok TV dan putusan MK akan UU Cipta Kerja. Tidak matinya siaran dari RCTI dalam seremoni 2 November tersebut membuat Menkominfo kecewa dan memerintahkan "kerjasama" dan "pendekatan lapangan" agar televisi tersebut mau melakukan ASO.

Belakangan, setelah disemprit oleh Menkopolhukam Mahfud MD yang mengancam mencabut izin serta menutup siaran televisi-televisi milik MNC Group dan sejumlah televisi lainnya yang masih bersiaran analog,Mahfud MD Ancam Cabut Izin MNC hingga Viva Group yang Tolak ASO pihak MNC menyatakan mereka bersedia untuk menutup siaran mereka pada 3 November pukul 24:00 WIB, tetapi setelahnya mereka akan menggugat ke pengadilan karena "terpaksa melakukannya" Soal Suntik Mati TV Analog, Ini Sikap MNC Group dan kebutuhan kepastian hukum. Dalam rilis resmi perusahaan, dinyatakan bahwa dengan ASO yang terbatas di Jabodetabek "berpotensi menimbulkan terdegradasinya nilai kesatuan berbangsa".Penghentian Siaran TV Analog Tidak Merata, Begini Tanggapan MNC Group Gertakan Hary Tanoe tersebut direspon Mahfud yang menjamin pemerintah siap menghadapi tindakan raja media tersebut,Mahfud Bantah Dalih MNC Group soal Dasar Hukum ASO dan menyentil Hary Tanoe agar tidak mencari masalah.Mahfud Jawab HT soal ASO: Jangan Cari Masalah Hukum, Saya Bisa Dapat Duluan Bagi sejumlah pihak, sikap Hary Tanoe dan kelompok media miliknya tersebut terkesan aneh, mengingat gagalnya pemberlakuan ASO nasional (hanya di Jabodetabek saja) pada 2 November 2022 (yang bisa ditafsirkan melanggar UU Cipta Kerja) salah satunya merupakan akibat dari tekanan industri penyiaran,Setengah hati migrasi siaran televisi dan ada yang menafsirkan klaim "pro rakyat" sang konglomerat tersebut hanya tameng demi melindungi bisnisnya.Kisruh Boyongan... Diketahui bahwa distribusi komitmen STB MNC Grup adalah yang paling terendah dari para penyelenggara mux, meskipun konglomerasi tersebut dan pemiliknya selalu mengklaim soal merugikan rakyat dalam hal STB.ASO dan Perlawanan Konglomerat Media Sebenarnya, reaksi dan tindakan hampir serupa juga disampaikan/dilakukan oleh Visi Media Asia (VIVA), meskipun dengan respon yang lebih lunak.VIVA Hormati Anjuran Pemerintah Melaksanakan ASO

Adapun selain penolakan dari pihak diatas, juga datang keluhan serupa seperti dari ATVLI (yang memang merupakan pihak yang sudah lama menolak ASO, diklaim karena aspek legalitas).Analog Dimatikan, Ketua ATVLI: Kami Siaran di Mana? Namun, ada juga dukungan hadir ke proyek ASO pemerintah, seperti dari sejumlah anggota DPR,Anggota DPR Dukung 'Suntik Mati' TV Analog Lanjut Terus!Pimpinan Komisi I DPR Jawab Hary Tanoe: Siaran TV Digital Keniscayaan! MPR dan eks-Menkominfo Tifatul Sembiring. Bagi dua pihak yang terakhir disebutkan, mereka menyarankan pemerintah agar tegas pada televisi swasta yang masih membangkang akan kebijakan ASO.Tifatul: Pemerintah berhak cabut izin LPS yang enggan ikuti ASOMPR minta Kominfo peringatkan LPS patuhi regulasi ASO Sementara itu, respon masyarakat cukup beragam dalam menanggapi ASO: sejumlah toko elektronik mencatatkan peningkatan penjualan STB,TV Analog Dimatikan, Penjualan Set Top Box Siaran TV Digital Meningkat tetapi ada juga masyarakat yang kurang peduli, seperti menjual televisi analognya.Siaran TV Analog Dimatikan, Warga Ini Pilih Jual Televisinya ke Tukang Rongsok Bagi beberapa kalangan masyarakat, mereka justru terkesan dirugikan dari ASO Jabodetabek yang masih kurang matang, yang membuat mereka justru kehilangan sumber informasi dari televisi, masih belum adanya pemerataan siaran, dan keengganan sejumlah pihak mengeluarkan dana ekstra demi membeli STBKominfo Sebut Distribusi Set Top Box Swasta Rendah, Warganet Bersuara yang belakangan harganya sudah melambung.Harga STB di Glodok Naik Tajam Setelah Migrasi TV Analog, Paling Murah Rp 300 Ribu Meskipun demikian, pemerintah sendiri mengklaim bahwa pada November 2022, hasil kerja mereka menghasilkan 98% penduduk Indonesia sudah siap berpindah ke siaran digitalMahfud Md Sebut 98 Persen Masyarakat Sudah Siap Beralih ke TV Digital (suatu angka yang dibantah oleh survei Poltracking yang menyatakan hanya 33% publik yang menerima penghentian siaran analog, 40% menolak dan sisanya tidak tahu).Survei Poltracking: Publik Tidak Setuju TV Analog Dihentikan Jika ada pihak yang masih menyebut masyarakat dirugikan, menurut Kominfo, lebih disebabkan subjekivitas dan informasi yang tidak lengkap.

Sebulan setelah ASO Jabodetabek dilakukan, pada 2 Desember 2022, siaran analog resmi dipadamkan di Bandung, Semarang, Yogyakarta-Surakarta dan Batam. Totalnya ada sekitar 25 kota yang ikut dalam ASO ini, yang meliputi 5 kota tersebut dan daerah penyangganya (seperti Bandung Raya, Kedungsepur, Solo Raya).Kemenkominfo: 25 kota dan kabupaten sudah ASO pada 3 Desember 2022 ASO kemudian dilanjutkan pada akhir Maret 2023 di Bali, Banjarmasin dan Palembang. Berbeda dengan ASO 2 November yang diwarnai riak-riak, penghentian kali ini cenderung mulus dengan hampir semua Lembaga Penyiaran (LPS) mematikan siaran analognya di hari tersebut. Hal ini dikarenakan distribusi dekoder di daerah-daerah tersebut diklaim sudah mencapai 98-100%. Selain itu, semua pihak yang berkepentingan (dalam hal ini Kemenkominfo, KPI Pusat, KPI Daerah, penyelenggara MUX, Lembaga Penyiaran TV Swasta, penyedia STB, Asosiasi Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) dan AC Nielsen) sudah menyepakati tanggal tersebut pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Siaran Digital dan Ketersediaan STB yang diadakan di tanggal 29 November 2022. Namun, ada satu daerah yang batal ikut ASO keempat ini, yaitu Surabaya karena pembagian STB-nya masih sekitar 66% dari target.ASO Berikutnya 2 DesemberKomisioner KPI Pusat Harap Jadwal ASO Tahap 2 Mundur Lebih dari dua minggu kemudian, ASO diperluas ke Surabaya dan sekitarnya yang totalnya mencapai 10 kabupaten/kota dengan situasi yang tidak jauh berbeda. Tidak lama kemudian, kota besar lainnya yaitu Medan dan Makassar ikut menyusul proses ASO.

Sama seperti kasus ASO 2 November, tercatat sempat terjadi lonjakan harga dan permintaan STB (hingga kelangkaan) di kota-kota tersebut pasca-ASO.Warga Bandung Ramai Berburu STB Televisi di CicadasSejumlah Toko di Yogyakarta Kehabisan Stok STB, Pemda Endus Ada Penimbunan Naiknya harga dekoder di berbagai daerah setelah ASO yang tercatat bisa mencapai dua kali lipat (dari Rp 150.000 menjadi Rp 300.000-400.000) tersebut, banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Namun, Kemenkominfo mengaku mereka tidak bisa mencampuri soal harga dan membiarkannya sesuai pasar, karena kewenangan pengaturan harga ada pada Kementerian PerdaganganRamai-ramai Keluhkan STB TV Digital Mahal Setelah TV Analog Dimatikan dan produksinya ada pada Kementerian Perindustrian. Yang diurus Kemenkominfo hanyalah soal sertifikasi perangkat saja.Dear Kominfo, Kok Harga Set Top Box Mendadak Mahal? Selain kenaikan harga, baru-baru ini juga muncul berbagai kabar tentang terbakarnya STB, yang banyak di antaranya masih dapat dipertanyakan kebenarannya.CEK FAKTA: Set Top Box Meledak di Perumahan Cikande, Tangerang? Simak Faktanya

Akhir penghentian siaran analog
Pada 15 Juni 2023 menurut data Kominfo, data di 11 kota menunjukkan penetrasi siaran digital sudah mencapai 95%, sedangkan angka kepemirsaan juga terus membaik (124,2 juta pemirsa TV digital, sedangkan analog sebelumnya sebesar 129,8 juta). Survei pada Oktober 2023 juga menunjukkan bahwa mayoritas responden di Jakarta telah menerima dan menyambut baik ide penerapan siaran digital.penetrasi-menonton-siaran-tv-digital-di-jakarta-sangat-tinggi Dengan selesainya proses ASO di kota-kota besar, pemerintah mempercepat prosesnya untuk daerah-daerah lainnya, diiringi upaya berbagai jaringan televisi nasional untuk memadamkan siarannya. Akhirnya, pada bulan Agustus 2023, lembaga penyiaran swasta dan pemerintah resmi mematikan siaran analog terakhir yang masih tersisa, sebagai "kado" bagi perayaan HUT RI ke-78, dan per tahun 2024, Indonesia sudah menerapkan digital broadcasting system secara penuh. Hal ini berarti mengakhiri siaran tersebut di Indonesia sejak kemunculan televisi pada tahun 1962, dan menutup proses migrasi siaran analog setelah tersendat-sendat sejak dicanangkan sejak 2009.

 Industri 

Asosiasi utama bagi pemain-pemain dalam penyiaran digital berada dalam satu wadah bernama ATSDI (Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia). Asosiasi ini dibentuk pada sebuah konferensi pada 25 Maret 2015 di Cimahi, Jawa Barat. Ketua umum pertamanya adalah Gilang Iskandar dan Sekretaris Jenderal dijabat oleh Eris Munandar. Saat ini, Eris merupakan ketua umum dari asosiasi ini dan sekjennya dijabat oleh Tulus Tampubolon.Sekjen ASTDI: Kualitas Konten Penyiaran Bergantung pada Kualitas SDM-nya ATSDI terdiri dari 65 anggota, seperti Nusantara TV, Inspira TV, Tempo TV dan Persada TV. Dibanding asosiasi televisi lain seperti ATVJI, ATVLI dan ATVSI yang cukup resisten atau ambivalen dalam kebijakan migrasi siaran digital, ATSDI tampak sangat mendorong proses ini, lewat proses seperti pertemuan dengan pemerintah (Kemenkominfo, Kemenkumham), Rapat Dengar Pendapat dengan komisi dan sejumlah fraksi di DPR, diskusi dengan LSM terkait, wawancara dan sosialisasi penyiaran digital dengan sejumlah media, dan mengadakan seminar-seminar baik internal maupun eksternal.Rakornas 2021, ASTDI Sampaikan Rekomendasi Pelaksanaan Migrasi TV Digital Selain ATSDI, pihak lain yang berkepentingan mendorong digitalisasi juga datang dari sejumlah pemain elektronik.

Pasca-ASO, tercatat muncul sejumlah saluran-saluran baru televisi digital di sejumlah daerah, mulai dari Moji, Mentari TV, CNN Indonesia, Garuda TV, Sin Po TV, dan lainnya yang menambah variasi program siaran. Di satu sisi, menurut beberapa pihak dari industri penyiaran, proses ASO sulit mengubah bisnis mereka yang terus tertekan akibat kehadiran teknologi baru seperti layanan OTT.ATVSI Sebut Industri TV FTA Alami Penurunan Pasca ASO, Wawan Julianto: Mohon Dilihat Sebagai Masalah Serius Bisnis lain yang dianggap mudah terganggu akibat kebijakan ini seperti perusahaan televisi satelit FTA dan provider TV kabel daerah.ASO Nasional Tinggal Sepekan Lagi, Seperti Apa Masa Depan FTA Satelit dan TV Kabel di Daerah?

 Lihat pula 
 Televisi di Indonesia

 Referensi 

 Pranala luar 

 Situs lama konversi TV digital (2012-2020)



Indonesia
Kategori:Televisi di Indonesia