Korea di bawah pemerintahan Jepang

Dari tahun 1910 sampai 1945, Korea diperintah sebagai bagian dan koloni dari Kekaisaran Jepang. Tadinya Dinasti Joseon, telah memasuki influensi/pengaruh Jepang dengan Perjanjian Jepang–Korea 1876; koalisi kompleks pemerintah Meiji, militer, dan pejabat bisnis memulai proses integrasi politik dan ekonomi Korea dengan Jepang. Kekaisaran Korea, yang diproklamasikan pada tahun 1897, menjadi protektorat Jepang dengan Perjanjian Jepang-Korea 1905; setelah itu Jepang memerintah semenanjung Korea secara tidak langsung (de jure) melalui Residen-Jenderal Jepang di Korea. Jepang secara resmi mencaplok Kekaisaran Korea dengan Perjanjian Jepang–Korea 1910, tanpa persetujuan dari Kaisar Gojong dan Wali Kaisar Sunjong. Setelah pencaplokannya, Jepang menyatakan bahwa Korea selanjutnya akan secara resmi bernama Chōsen. Nama ini diakui secara internasional hingga akhir pendudukan Jepang. Wilayah ini dikelola oleh Gubernur Jenderal Chōsen yang berbasis di Keijō (Seoul).

Pemerintahan Jepang memprioritaskan kebijakan yang akan meng-Japanisasi Korea, mempercepat industrialisasi yang dimulai pada era Reformasi Gwangmu tahun 1897 hingga 1907, membangun pekerjaan umum, dan menekan Gerakan kemerdekaan Korea.Jae-gon Cho The Industrial Promotion Policy and Commercial Structure of the Taehan Empire. Seoul: Jimoondang Publishing Company (2006)D.W. Shin, S.I. Hwang (1996). The Historical Interpretation on the Formation of the Modern Health Care System in Late Choson. Pekerjaan umum yang di maksud adalah termasuk mengembangkan rel kereta api (Jalur Gyeongbu, Jalur Gyeongui, Jalur Gyeongwon, dll.) dan meningkatkan jalan serta pelabuhan utama yang mendukung pembangunan ekonomi. Rata-rata tingkat pertumbuhan GNP tahunan Chōsen sebanding dengan yang ada di naichi Jepang, mulai dari 2,3% hingga 9,2% selama 25 tahun dan rata-rata 6,6%sebelum Perang Tiongkok-Jepang Kedua.Ohashi Toshihiro. "A Study on the Development of the Cultural Properties Policy in Korea from 1902 until 1962 ". Sogo Seisaku Ronso 8 (2004) Pada saat Perang Pasifik, pertumbuhan dan produksi industri di Chōsen mendekati pertumbuhan naichi.

Pemerintahan Jepang atas Korea berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945 dengan menyerahnya Jepang pada Perang Dunia II. Angkatan bersenjata Amerika Serikat dan Uni Soviet kemudian menduduki wilayah Semenanjung Korea. dan ini melihat permulaan daripada Pembagian Korea, yang memisahkan Semenanjung Korea menjadi dua pemerintahan dan sistem ekonomi yang berbeda: Administrasi Sipil Soviet bagian utara dan Pemerintahan Militer Angkatan Darat Amerika Serikat di Korea bagian selatan. Wilayah administratif pascaperang ini masing-masing nantinya akan digantikan oleh negara-negara merdeka yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda; yaitu Republik Demokratik Rakyat Korea yang bersistem Komunis dan Republik Korea yang bersistem Demokratik Presidensial. Jepang secara resmi melepaskan klaim atas wilayah Korea dalam penandatanganan Perjanjian San Francisco pada 28 April 1952.

Pada tahun 1965 Perjanjian tentang Hubungan Dasar antara Jepang dan Korea Selatan menyatakan bahwa perjanjian yang tidak setara antara kedua belah negara yang sebelumnya di enaksi oleh Kekaisaran Jepang, terutama perjanjian-perjanjian yang di buat pada tahun 1905 dan 1910, "sudah batal dan tidak sah". bagaimanapun, interprentasi tentang sejarah pendudukan Jepang atas Korea tetap menjadi topik yang sangat kontroversial baik di Jepang, Korea Selatan maupun Korea Utara.

Latar Belakang
 Perjanjian Jepang-Korea tahun 1876 
Pada tanggal 27 Februari 1876, Perjanjian Jepang–Korea 1876, juga dikenal di Jepang sebagai Perjanjian Persahabatan Jepang–Korea (bahasa Jepang: 日朝修好条規 ; Nitchō-shūkōjōki yang artinya perjanjian hubungan persahabatan Jepang-Chosun, (bahasa Korea: 강화도조약; Hanja: 江華島條約 ; RR: Ganghwado joyak) yang artinya Perjanjian pulau Ganghwa) ditandatangani. Ini dirancang untuk membuka Korea untuk perdagangan dengan Jepang, dan hak-hak yang diberikan kepada Jepang di bawah perjanjian serupa dengan yang diberikan kekuatan Barat di Jepang setelah kunjungan Komodor Perry pada tahun 1854. Perjanjian tersebut mengakhiri status Korea sebagai protektorat Tiongkok, dan memaksa untuk membuka tiga pelabuhan Korea untuk dijadikan pelabuhan untuk perdagangan Jepang, memberikan hak ekstrateritorial kepada warga negara Jepang, dan merupakan perjanjian yang secara hukum tidak setara dan ditandatangani di bawah paksaan (Diplomasi kapal perang) dari insiden Pulau Ganghwa tahun 1875.A reckless adventure in Taiwan amid Meiji Restoration turmoil, THE ASAHI SHIMBUN, Retrieved on 22 July 2007. 

Akibat perjanjian itu, para saudagar Jepang datang ke Busan, yang menjadi pusat perdagangan lokal dan perdagangan luar negeri di Korea. Pejabat Jepang kemudian menerbitkan surat kabar pertama Korea, Chōsen shinpō (朝鮮新報), pada tahun 1881. Artikel berbahasa Mandarin ditujukan untuk elit terpelajar Korea, yang mengadvokasi pemerintahan konstitusional, kebebasan berbicara, aturan hukum dan hak hukum yang kuat, dan industrialisasi yang di prakarsai oleh Korea. Beberapa dari tujuan ini terjadi. Artikel berbahasa Jepang berfokus pada berita tentang bisnis, khususnya "perdagangan Pusan yang stagnan" dalam beras dan barang-barang pertanian lainnya, yang berfluktuasi secara liar karena kondisi cuaca dan keinginan kelas elit pemungut pajak. Chōsen shinpō berhenti publikasi beberapa saat setelah Mei 1882.

 Catatan dan rujukan 

 Pranala luar 
 Isabella Lucy Bird (1898), Korea and Her Neighbours: A Narrative of Travel, with an Account of the Recent Vicissitudes and Present Position of the Country
 Horace Newton Allen (1908), Things Korean: A Collection of Sketches and Anecdotes, Missionary and Diplomatic]
 [http://countrystudies.us/south-korea/7.htm Country Studies on Korea
 Hildi Kang (2001), Under the Black Umbrella: Voices from Colonial Korea, 1910-1945, Cornell University Press, ISBN 0-8014-7270-9
 Elizabeth Keith, menerbitkan banyak ukiran kayu dari Korea pada tahun 1920-an. 

Kategori:Sejarah Jepang
Kategori:Sejarah Korea