Distrik (Jepang)

jmpl|Bekas kantor pemerintah distrik Higashi-Yamanashi ("Yamanashi Timur"), Yamanashi. Bangunan itu telah direkonstruksi di museum "Desa Meiji" di Aichi.
jmpl|Majelis distrik Kawabe, Akita sebelum dihapus

 saat ini merupakan unit geografis dan statistik yang terdiri dari satu atau beberapa desa di Jepang. Distrik berfungsi sebagai unit administrasi di Jepang pada tahun 1878Entry for the gun-ku-chō-son-hensei-hō/"Law on the organization of ku (urban districts/cities&wards), gun (rural districts), chō (urban settlements/towns/neighbourhoods) and son (villages/rural settlements)" , the 1878 law that reactivated the districts as administrative units, in the National Diet Library Nihon hōrei sakuin/"Index of Japanese laws and ordinances" (contains list of changes to the law, list of laws changed by it and links to full text in online archives) hingga 1921.The governing law, the district code (gunsei, 郡制; Entry for the 1890 original  and entry for the revised 1899 gunsei  in the National Diet Library Nihon hōrei sakuin/"Index of Japanese laws and ordinances"), was abolished in 1921, but the district assemblies (gunkai, 郡会) existed until 1923, the district chiefs (gunchō, 郡長) and district offices (gun-yakusho, 郡役所) until 1926. Tidak ada satuan administratif di Indonesia yang sepadan dengan distrik di Jepang, tetapi secara umum hampir sama dengan county di Amerika Serikat.

Distrik berstatus di bawah prefektur dan di atas kota kecil dan desa serta setara dengan kota.Japan Counties

 Sejarah 
Distrik awalnya disebut kōri dan memiliki sejarah tersendiri di Jepang. Meskipun Nihon Shoki menyatakan bahwa distrik didirikan selama Reformasi Taika, kōri aslinya ditulis . The discovery of thousands of mokkan wooden tablets in a buried moat around the ancient capital of Fujiwara-kyō confirmed the theory that kōri had originally been written with the character 評, and not the character 郡 that appears in the Nihon Shoki. Hingga kemudian Kode Taihō mengubahnya menjadi  (meniru pembagian wilayah di Cina). Di bawah Kode Taihō, status distrik di bawah  dan di atas desa ( atau  sato).

Ketika kekuatan pemerintah pusat melemah (dan dalam beberapa periode dihidupkan kembali) selama berabad-abad, provinsi dan distrik, meskipun tidak pernah secara resmi dihapuskan dan masih terhubung dengan posisi administratif yang diberikan oleh pengadilan Kekaisaran (atau siapa pun yang mengendalikannya), sebagian besar kehilangan relevansinya sebagai unit administratif dan digantikan oleh hierarki kepemilikan feodal. Pada periode Edo, subdivisi utama adalah kota shogun, yang diperintah oleh administrator kota (machi-bugyō), domain shogun (bakuryō, biasanya dimaksudkan untuk memasukkan kepemilikan yang lebih kecil dari Hatamoto, dll.), kepemilikan besar (han/domain), dan ada juga sejumlah wilayah kecil seperti kepemilikan spiritual (kuil); sementara wilayah shogun terdiri dari wilayah yang luas dan bersebelahan, domain umumnya terdiri dari hanya satu kastil dan kota kastil, biasanya merupakan wilayah di daerah sekitarnya, tetapi di luar itu kadang-kadang serangkaian ekslave dan kantong yang terputus, dalam beberapa kasus didistribusikan di beberapa distrik di beberapa provinsi. Untuk alasan ini saja, mereka tidak praktis sebagai unit geografis, dan di samping itu, feodalisme periode Edo terikat pada pendapatan nominal suatu wilayah, bukan wilayah itu sendiri, sehingga shogun dapat dan melakukan redistribusi wilayah antar domain, perbatasan mereka umumnya tunduk untuk berubah, bahkan jika di beberapa tempat kepemilikan tetap tidak berubah selama berabad-abad. Provinsi dan distrik tetap menjadi kerangka referensi geografis terpenting sepanjang abad pertengahan dan awal modern hingga masa restorasi dan seterusnya – pada awalnya, prefektur diciptakan secara berurutan dengan pembagian feodal era shogun dan perbatasannya terus bergeser melalui merger, pemisahan, dan transfer teritorial sampai mereka mencapai sebagian besar negara mereka saat ini pada tahun 1890-an.

Kota (-shi), sejak tahun 1889 selalu menjadi milik langsung ke prefektur dan independen dari distrik. Sebelum 1878, distrik telah membagi seluruh negara dengan hanya beberapa pengecualian (Edo / Tokyo sebagai ibu kota shogun dan beberapa kelompok pulau). Pada tahun 1878, distrik-distrik diaktifkan kembali sebagai unit administratif, tetapi kota-kota besar dipisahkan dari distrik-distrik. Semua prefektur (-fu dan -ken saat itu) – kecuali beberapa pulau terpencil – dibagi ke dalam distrik pedesaan (-gun) distrik perkotaan (-ku), rintisan awal dari shi. Secara geografis, distrik-distrik pedesaan terutama didasarkan pada distrik-distrik kuno, tetapi di banyak tempat distrik-distrik tersebut digabung, dipisah-pisah atau diganti namanya, di beberapa daerah, perbatasan prefektur melewati distrik-distrik kuno dan distrik-distrik diorganisir ulang untuk menyamai; distrik perkotaan benar-benar dipisahkan dari distrik pedesaan, kebanyakan dari mereka mencakup satu kota pada umumnya, tetapi kota terbesar dan paling penting, periode Edo "tiga ibu kota" Edo / Tokyo, Kyoto, Osaka terdiri dari beberapa distrik perkotaan. (Ini hanya merujuk pada wilayah kota yang tidak diorganisasikan sebagai unit administrasi tunggal sebelum 1889, bukan prefektur Tokyo, Kyoto dan Osaka yang pada awalnya dibuat pada tahun 1868 sebagai penerus administrasi kota shogun, tetapi segera diperluas ke shogun sekitarnya domain pedesaan dan kepemilikan feodal dan pada tahun 1878 juga terdapat distrik pedesaan dan dalam kasus Osaka, satu distrik / kota urban lainnya dari tahun 1881.)

Administrasi distrik dibentuk pada tahun 1878, tetapi majelis distrik hanya dibentuk pada tahun 1890 dengan diperkenalkannya kode distrik (gunsei) sebagai bagian dari reformasi pemerintah daerah yang dipengaruhi Prusia pada tahun 1888-90. Dari tahun 1890-an, pemerintah distrik dijalankan oleh dewan eksekutif kolektif (gun-sanjikai, 郡参事会), dipimpin oleh bupati yang ditunjuk (gunchō) dan terdiri dari 3 anggota tambahan yang dipilih oleh majelis distrik dan satu ditunjuk oleh gubernur prefektur – mirip dengan kota (shi-sanjikai, dipimpin oleh wali kota) dan prefektur (fu- / ken-sanjikai, dipimpin oleh gubernur).

Pada tahun 1921, Hara Takashi, perdana menteri non-oligarki pertama (meskipun sebenarnya dari keluarga samurai domain Morioka sendiri, tetapi dalam karier sebagai politikus biasa di DPR) berhasil mendapatkan penghapusan lama dicari dari distrik – tidak seperti majelis kota dan prefektur yang telah menjadi platform awal untuk Gerakan Kebebasan dan Hak Rakyat sebelum Diet Kekaisaran didirikan dan menjadi basis kekuatan partai, pemerintah distrik dianggap sebagai kubu pengikut Yamagata Aritomo yang anti-liberal dan tradisi Kementerian Dalam Negeri sentralis-birokrasi. Majelis dan pemerintah distrik dihapuskan beberapa tahun kemudian.

 distrik hari ini 
Pada hari ini, kota-kota dan desa-desa juga termasuk langsung ke prefektur; distrik tidak lagi memiliki administrasi atau majelis sejak 1920-an, dan karena itu juga tidak ada otoritas administratif – meskipun ada pengaktifan kembali de facto singkat distrik selama Perang Pasifik dalam bentuk kantor cabang prefektur (disebut chihō jimusho, 地方事務所, "kantor / biro lokal") yang umumnya memiliki satu distrik di wilayah hukumnya. Namun, untuk tujuan geografis dan statistik, distrik terus digunakan dan diperbarui untuk merger kota atau perubahan status: jika kota atau desa (di seluruh negeri:> 15.000 pada tahun 1889, <1.000 hari ini) digabungkan menjadi atau dipromosikan ke kota [menurut definisi: tidak tergantung distrik] (di seluruh negeri: 39 tahun 1889, 791 tahun 2017),MIC: Change of the number of municipalities and characteristics of the Great Meiji and Shōwa mergers Zenkoku shichōkai ("Japan Association of City Mayors" [special ward mayors are also members, but not part of the name]; title bar contains current/recent number of cities and special wards) wilayah itu tidak lagi dihitung sebagai bagian dari distrik. Dengan cara ini, banyak distrik telah punah, dan banyak dari mereka yang masih ada hanya berisi segelintir atau sering hanya satu kota yang tersisa karena banyak kota dan desa saat ini juga jauh lebih besar daripada pada era Meiji. Distrik-distrik tersebut digunakan terutama dalam "sistem pengalamatan Jepang" dan untuk mengidentifikasi area geografis yang relevan dan koleksi kota dan desa terdekat.

 Kasus membingungkan di Hokkaidō 
Banyak terjadi ambiguitas. Hal ini disebabkan karena nama-nama distrik mengambil nama-nama dari provinsi zaman dahulu. Hal ini ditambah dengan kebijakan prefektur 2008 yang menarik batas distrik serupa dengan perbatasan provinsi-provinsi zaman dahulu.

Prefektur Hokkaidō lahir jauh setelah sistem provinsi ritsuryō berlaku, dan berjarak hanya beberapa tahun dengan penerapan sistem prefektur terbaru, sehingga terdapat 11 provinsi termasuk beberapa distrik yang bernama serupa:

 Tiga Distrik Kamikawa dan dua Distrik Nakagawa di Prefektur Hokkaidō. Penamaan mengacu pada letak distrik terhadap sungai. "Kamikawa" berarti hulu sungai sedangkan "Nakagawa" berarti tengah sungai.
 Distrik Kamikawa (Ishikari), dikelola oleh Subprefektur Kamikawa
 Distrik Kamikawa (Teshio), dikelola oleh Subprefektur Kamikawa
 Distrik Kamikawa (Tokachi), dikelola oleh Subprefektur Tokachi
 Distrik Nakagawa (Teshio), dikelola oleh Subprefektur Kamikawa
 Distrik Nakagawa (Tokachi), dikelola oleh Subprefektur Tokachi
 Distrik Abuta, Rumoi, Sorachi, Uryū, dan Yufutsu memiliki kasus yang serupa, tetapi setiap distrik ini memiliki kesamaan di mana wilayahnya terbagi di antara dua subprefektur.
 Distrik Abuta, dikelola oleh Subprefektur Iburi dan Shiribeshi
 Distrik Sorachi, dikelola oleh Subprefektur Kamikawa dan Sorachi
 Distrik Teshio, dikelola oleh Subprefektur Rumoi dan Sōya
 Distrik Uryū, dikelola oleh Subprefektur Sorachi dan Kamikawa
 Distrik Yūfutsu, dikelola oleh Subprefektur Iburi dan Kamikawa

 Lihat juga 
 Daftar penggabungan distrik di Jepang
 郡, untuk divisi di negara lain yang ditulis dengan nama yang sama
 Distrik Taiwan selama 1920-1945 di bawah kekuasaan Jepang

 Rujukan 

 Bibliografi 
 Kurt Steiner (Stanford 1965): Local Government in Japan

 Pranala luar 
 "Japan's Evolving Nested Municipal Hierarchy: The Race for Local Power in the 2000s," by A.J. Jacobs at Urban Studies Research, Vol. 2011 (2011); doi:10.1155/2011/692764
 Historical Development of Japanese Local Governance  (bilingual Japanese/English series of papers by the Institute for Comparative Studies in Local Governance, National Graduate Institute for Policy Studies): Volume 1: Akio Kamiko, The Start of Modern Local Government (1868 – 1880) , Volume 2: Akio Kamiko, Implementation of the City Law and the Town and Village Law (1881 – 1908)  and Volume 3: Hiroshi Ikawa, The Development of the Prewar Local Autonomy System (1909－1929)  (Links are to the English versions; English translations of Japanese administrative units and government institutions often vary [even within this series], in this case, one can refer directly to the Japanese articles which are accessible from the main page)

 API
Kategori:Pembagian administratif Jepang

Kategori:Subdivisions of Japan
Japan, Districts of
Kategori:Lists of places in Japan

ja:郡#日本の郡