Peristiwa 17 Oktober

Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa di mana KSAD (saat itu dijabat A.H. Nasution) dan tujuh panglima daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dibubarkan. Bahkan Kemal Idris, salah satu dari tujuh panglima, pernah mengarahkan moncong meriam ke Istana dengan dalih melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa.

 Latar belakang 
Pemicu dari Peristiwa 17 Oktober ini adalah pemilu yang tertunda-tunda dianggap sebagai taktik DPRS (yang didukung Soekarno) untuk mempertahankan keadaan yang makin parah. Konflik internal militer dan partai-partai menajam, korupsi meluas, dan keadaan keamanan memburuk. Pada 13 Juli 1952, Kolonel Bambang Supeno, orang dekat Soekarno yang sering keluar-masuk Istana, mengirim surat ke Perdana Menteri Wilopo, Presiden, dan DPRS, menyatakan tak lagi memercayai pimpinan Angkatan Perang, khususnya Angkatan Darat (yang saat itu dipimpin Nasution). Bambang Supeno melobi Soekarno sampai akhirnya Bambang Sugeng menggantikan Nasution sebagai KSAD dan Nasution dipecat. Tujuh perwira daerah ada yang ditahan dan digeser kedudukannya.

 Kronologi peristiwa 
Peristiwa ini bersumber pada kericuhan yang terjadi di lingkungan Angkatan Darat (AD). Kolonel Bambang Supeno tidak menyetujui kebijakan Kolonel A.H. Nasution selaku KSAD. Ia mengajukan surat kepada Menteri Pertahanan dan Presiden dengan tembusan kepada Parlemen berisi hal tersebut dan meminta agar Kolonel A.H. Nasution diganti. Manai Sophiaan selaku anggota Parlemen dari PNI mengajukan mosi agar pemerintah membentuk panitia khusus untuk mempelajari masalah tersebut dan mengajukan usul pemecahannya. Hal demikian dirasakan oleh pimpinan AD sebagai usaha campur tangan Parlemen dan kaum politikus dalam lingkungan internal AD. Pimpinan AD mendesak kepada Presiden agar membubarkan Parlemen. Desakan tersebut juga dilakukan oleh rakyat dengan mengadakan demonstrasi ke gedung Parlemen (waktu itu masih di Lapangan Banteng Timur) dan Istana Merdeka pada tanggal 17 Oktober 1952.

Demonstrasi ini direncanakan Markas Besar Angkatan Darat atas inisiatif Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman. Pelaksanaannya diorganisasi oleh Kolonel dr. Mustopo Kepala Kedokteran Gigi Angkatan Darat dan Perwira Penghubung Presiden, dan Letnan Kolonel Kemal Idris, Komandan Garnisun Jakarta. Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar Ibu kota dengan menggunakan kendaraan truk militer. Pada waktu itu, Pasukan Tank muncul di Lapangan Merdeka, dan beberapa pucuk meriam diarahkan ke Istana Presiden. 

Presiden menolak tuntutan pembubaran Parlemen dengan alasan ia tidak mau menjadi diktator, dan setuju untuk mempercepat pemilu. Kolonel A.H. Nasution mengajukan permohonan mengundurkan diri dan diikuti oleh Mayjen T.B. Simatupang. Jabatan KSAD digantikan Kolonel Bambang Sugeng.

Peristiwa 17 Oktober 1952 ini diupayakan diselesaikan melalui pertemuan Rapat Collegial (Raco) tanggal 25 Februari 1955 yang melahirkan kesepakatan Piagam Keutuhan Angkatan Darat yang ditandatangani oleh 29 perwira senior Angkatan Darat.

 Referensi 

 Pranala luar 
 17 Oktober 1952 - MERIAM NODONG ISTANA... Bagaimana REAKSI PRESIDEN SUKARNO?
 Wawancara dengan Dan Lev Tentang Militer Tahun 50-an 
 Rosihan Anwar. Peristiwa 17 Oktober 1952. Suara Pembaruan, 16 Oktober 2004 
 Asvi Warman Adam. Meninjau Kembali Peristiwa 17 Oktober 1952. Koran Tempo 
 Alwin Nurdin. Peristiwa Cikini, Titik Balik Sejarah Nasional. Sinar Harapan, 30 November 2002 
 Andy Jauhari. Haul Ke 50 Pangsar Sudirman Teguhkan Komitmen Politik TNI. 4 Februari 1999 

Kategori:Sejarah Indonesia
Kategori:Sejarah militer Indonesia
Kategori:Tentara Nasional Indonesia
Kategori:Peristiwa 1952
Kategori:Sejarah Jakarta