Prefektur di Jepang

Jepang terbagi atas 47 , yang merupakan wilayah administrasi dan yurisdiksi tingkat satu (setara dengan provinsi di Indonesia). Terdiri atas 43 , dua , satu  dan satu . 
Meiji melalui administrasi Fuhanken sanchisei menciptakan sistem prefektur (-fu untuk perkotaan dan -ken untuk pedesaan) pada tahun 1868 untuk menggantikan sistem administrasi sebelumnya (bugyō, daikan, dll.) yang berlaku di bagian-bagian negara yang sebelumnya dikendalikan langsung oleh shogun dan beberapa wilayah pemberontak/loyalis shogun yang tidak tunduk kepada pemerintah baru seperti Aizu/Wakamatsu. Pada tahun 1871, seluruh domain feodal (han) yang tersisa diubah statusnya menjadi prefektur, sehingga seluruh negara tercakup oleh prefektur. Melalui serangkaian gelombang konsolidasi teritorial, terciptalah 47 prefektur yang masih berdiri hingga sekarang. Dalam beberapa kasus, luas prefektur modern setara dengan luas provinsi Jepang era ritsuryō.Nussbaum, Louis-Frédéric, 2002: "Provinces and prefectures" in Japan encyclopedia, p. 780.

Setiap prefektur dikepalai oleh seorang  yang dipilih melalui pemilu. Peraturan Prefektur dan Anggaran Pendapatan Belanja Prefektur diatur oleh  di mana anggotanya dipilih melalui pemilu legislatif yang diadakan setiap empat tahun sekali.

Di bawah seperangkat undang-undang tentang pemerintahan daerah 1888–1890prefectural code (fukensei, :ja:府県制), district code (gunsei, :ja:郡制), city code (shisei, :ja:市制), town & village code (chōsonsei, :ja:町村制) hingga 1920-an, setiap prefektur (kala itu baru ada 3 -fu dan 42 -ken; Hokkai-dō dan Okinawa-ken tunduk pada UU yang berbeda hingga abad ke-20) dibagi atas  dan  dan setiap distrik dibagi lagi atas  dan . Hokkaido memiliki 14 subprefektur yang bertindak sebagai  dan  prefektur. Beberapa prefektur lain juga memiliki kantor cabang yang menjalankan fungsi administrasi prefektur di luar ibukota. Tokyo, ibu kota Jepang, adalah hasil penggabungan antara kota Tokyo dan prefektur Tokyo pada masa lalu, yang hingga hari ini masih berstatus sebagai kota metropolitan sekaligus prefektur.

 Latar belakang 

Penggunaan kata "prefektur" untuk memberi label wilayah-wilayah Jepang ini berasal dari penggunaan "prefeitura" oleh para penjelajah dan pedagang Portugis abad ke-16 untuk menggambarkan perdikan yang mereka temui di sana. Namun, arti aslinya dalam bahasa Portugis lebih dekat dengan "kota" daripada "provinsi".

Setiap perdikan (fief) dipimpin oleh daimyo (tuan tanah) dan keluarganya. Meskipun perdikan telah lama dibongkar, digabungkan, dan diorganisasi ulang beberapa kali, dan telah diberikan tata kelola dan pengawasan legislatif, terjemahan kasarnya macet.

Pemerintah Meiji menciptakan sistem yang digunakan hingga saat ini pada bulan Juli 1871 dengan menghapus sistem han dan menciptakan . Pada awalnya ada lebih dari 300 prefektur yang sebagian besar merupakan bekas wilayah han. Jumlah ini berkurang menjadi 72 di akhir tahun 1871, hingga menjadi 47 pada tahun 1888. Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1947 memberikan lebih banyak kekuatan politik untuk prefektur sehingga setiap prefektur dapat leluasa mengadakan pemilu gubernur dan parlemen prefektur.

Pada tahun 2003, Perdana Menteri Junichiro Koizumi mengusulkan agar pemerintah mengkonsolidasikan prefektur saat ini menjadi sekitar 10 wilayah bagian. Rencana tersebut menyerukan agar setiap daerah memiliki otonomi yang lebih besar dari prefektur yang ada. Proses ini akan mengurangi jumlah wilayah administrasi subprefektur dan memangkas biaya administrasi.Mabuchi, Masaru, "Municipal Amalgamation in Japan", World Bank, 2001. Pemerintah Jepang juga mempertimbangkan rencana untuk menggabungkan beberapa kelompok prefektur, menciptakan sistem pembagian administrasi sub-nasional yang terdiri dari 9 hingga 13 wilayah bagian, dan memberikan wilayah-wilayah ini lebih banyak otonomi lokal daripada yang sekarang dinikmati oleh prefektur."Doshusei Regional System"  National Association for Research Advancement. , belum ada reorganisasi yang dijadwalkan.

 Kekuatan 

Jepang adalah negara kesatuan. Pemerintah pusat mewakilkan banyak fungsi (seperti pendidikan dan kepolisian) ke prefektur dan kota, tetapi tetap memiliki hak penuh untuk mengendalikannya. Meskipun pengeluaran pemerintah daerah menyumbang 70 persen dari pengeluaran pemerintah secara keseluruhan, pemerintah pusat mengendalikan anggaran daerah, tarif pajak, dan pinjaman.Mochida, "Local Government Organization and Finance: Japan", in 

 Jenis prefektur 
Secara historis, selama periode Edo, keshogunan Tokugawa mendirikan  di sekitar sembilan kota terbesar di Jepang, dan 302  di tempat lain. Ketika pemerintah Meiji mulai membuat sistem prefektur pada tahun 1868, sembilan zona yang dikuasai bugyō diubah menjadi , sedangkan zona kotapraja dan zona selain fu diubah menjadi . Kemudian, pada tahun 1871, pemerintah menetapkan Tokyo, Osaka, dan Kyoto sebagai fu, dan menurunkan fu lainnya ke status ken. Pada tahun 1943, Tokyo diubah menjadi to, jenis prefektur semu baru.

Terlepas dari perbedaan terminologi, ada sedikit perbedaan fungsional antara keempat jenis pemerintah daerah. Pemerintah daerah terkadang secara kolektif disebut sebagai  dalam bahasa Jepang, yang merupakan kombinasi sederhana dari empat karakter.

 Fu 

Prefektur Osaka dan Kyoto disebut sebagai . Karakter Kanji ini merujuk pada zona perkotaan inti dari kepentingan nasional. Sebelum Perang Dunia II, undang-undang yang berbeda berlaku untuk fu dan ken, tetapi perbedaan ini dihapuskan setelah perang, dan dua jenis prefektur sekarang secara fungsional sama.

 Ken 
Empat puluh tiga dari 47 prefektur disebut sebagai . Karakter Kanji ini berarti provinsi dan biasa digunakan untuk merujuk pada kabupaten di Cina, Taiwan, Indonesia, dan Vietnam.

 Dō 
Hokkaido disebut sebagai  atau sirkuit. Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk ke wilayah Jepang yang terdiri dari beberapa provinsi (mis. Wilayah pantai timur Tōkaidō, dan wilayah pantai barat Saikaido). Karakter ini secara historis pernah dipakai di Cina. (Di Korea, penggunaan historis ini masih digunakan sampai sekarang dan dipakai selama periode pemerintahan Jepang).

Hokkaido, satu-satunya dō yang tersisa hari ini, bukan salah satu dari tujuh dō yang asli (dikenal sebagai Ezo pada era pra-modern). Nama saat ini diyakini berasal dari Matsuura Takeshiro, seorang penjelajah Jepang awal dari pulau itu. Karena Hokkaido tidak cocok dengan klasifikasi dō yang ada, sebuah dō baru dibuat untuk menutupinya.

Pemerintah Meiji awalnya mengklasifikasikan Hokkaido sebagai , dan kemudian membagi pulau itu menjadi tiga prefektur (Sapporo, Hakodate, dan Nemuro). Ketiganya dikonsolidasikan ke dalam satu  pada tahun 1886, di tingkat prefektur tetapi lebih teratur di sepanjang garis wilayah. Pada tahun 1947, kegubernuran dibubarkan, dan Hokkaido menjadi prefektur seutuhnya. Akhiran -ken tidak pernah ditambahkan ke dalam namanya, sehingga akhiran -dō dianggap sama artinya dengan "prefektur".

Ketika Hokkaido didirikan, transportasi di pulau itu masih terbelakang, sehingga prefektur terbagi menjadi beberapa  yang dapat memenuhi tugas administrasi dari pemerintah prefektur dan menjaga kontrol ketat atas pulau yang sedang berkembang. Subprefektur ini masih ada sampai sekarang, walaupun mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih sedikit daripada yang mereka miliki sebelum dan selama Perang Dunia II. Mereka sekarang ada terutama untuk menangani dokumen dan fungsi birokrasi lainnya.

"Prefektur Hokkaido" secara teknis adalah istilah yang berlebihan karena dō itu sendiri menunjukkan prefektur, meskipun kadang-kadang digunakan untuk membedakan pemerintah dari pulau itu sendiri. Pemerintah prefektur menyebut dirinya "Pemerintah Hokkaido" daripada "Pemerintah Prefektur Hokkaido".

 To 
Tokyo disebut sebagai , sering kali diterjemahkan sebagai "metropolitan." Pemerintah Jepang menerjemahkan Tōkyō-to sebagai "Metropolitan Tokyo" di hampir setiap keadaan dan pemerintahnya secara resmi disebut "Pemerintah Metropolitan Tokyo".

Mengikuti kapitulasi Keshogunan Edo pada tahun 1868, Tōkyō-fu (sebuah prefektur perkotaan seperti Kyoto dan Osaka) didirikan dan mencakup daerah bekas kota Edo di bawah Fuhanken sanchisei. Setelah penghapusan sistem han dalam gelombang pertama penggabungan prefektur pada tahun 1871/1872, beberapa daerah di sekitarnya (bagian dari prefektur Urawa, Kosuge, Shinagawa dan Hikone) digabungkan ke Tokyo, dan di bawah sistem "distrik besar dan distrik kecil" (daiku-shōku), Tokyo dibagi lagi menjadi sebelas distrik besar yang dibagi lagi menjadi 103 distrik kecil, enam dari distrik besar (97 distrik kecil) meliputi daerah bekas kota Edo.National Archives of Japan: 『明治東京全図』 Ketika distrik ritsuryō kuno diaktifkan kembali sebagai unit administratif pada tahun 1878, Tokyo dibagi lagi menjadi 15 distrik [kota] (-ku) dan enam distrik [pedesaan] (-gun; sembilan setelah transfer Tama dari Kanagawa pada 1893, delapan setelah penggabungan Tama Timur dan Toshima Selatan ke Toyotama pada 1896). Seperti halnya di daerah lain, distrik-distrik kemudian dibagi lagi menjadi unit kota / kota kecil (-chō / -machi) dan unit desa / kecamatan (-mura / -son). Daerah yang belum tergabung dalam kelompok pulau Izu (sebelumnya bagian dari Shizuoka) dan Ogasawara (sebelumnya secara langsung dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri) juga menjadi bagian dari Tokyo pada abad ke-19. Ketika sistem kota dan distrik yang menaungi kota kecil dan kecamatan diperkenalkan oleh UU Pemerintah Daerah buatan Yamagata-Mosse dan penggabungan Meiji Raya 1889 semakin bertambah, 15 -ku menjadi distrik kota (selanjutnya disebut DK) Kota Tokyo, satu-satunya kota mandiri milik Tokyo (-shi), enam distrik pedesaan Tokyo dikonsolidasikan di 85 kota dan desa.Tokyo Metropolitan Archives: 大東京35区物語～15区から23区へ～東京23区の歴史 Pada tahun 1893, ketiga distrik Tama dan 91 kota serta desa mereka menjadi bagian dari Tokyo. Karena pinggiran kota Tokyo tumbuh pesat pada awal abad ke-20, banyak kota dan desa di Tokyo digabungkan atau dipromosikan selama bertahun-tahun. Pada tahun 1932, lima distrik lengkap dengan 82 kota dan desa mereka digabungkan ke Kota Tokyo dan dibagi dalam 20 DK baru. Juga, pada tahun 1940, ada dua kota lagi di Tokyo: Kota Hachiōji dan Kota Tachikawa.

Pada tahun 1943, Kota Tokyo dihapuskan, Tōkyō-fu menjadi Tōkyō-to, dan ke-35 DK Tokyo tidak mengalami perubahan. Otoritas submunisipal seharusnya bertanggung jawab kepada munisipal di atasnya. Namun karena munisipal (Kota Tokyo) telah dihapus, otomatis mereka bertanggung jawab langsung terhadap prefektur (dengan kata lain, otoritas "Metropolitan"). Tujuan reorganisasi adalah untuk mengkonsolidasikan administrasi daerah di sekitar ibukota dengan menghilangkan tingkat otoritas tambahan di Tokyo. Juga, gubernur tidak lagi dipanggil chiji, melainkan chōkan (~"kepala [biasanya: dari lembaga pemerintah pusat]") seperti di Hokkaidō). Pemerintah pusat ingin memiliki kendali lebih besar atas semua pemerintah daerah karena posisi Jepang yang memburuk dalam Perang Dunia II – misalnya, semua wali kota di negara itu diangkat menjadi seperti pada era Meiji – dan terutama di Tokyo, karena kemungkinan darurat di kota metropolitan.

Setelah perang, Jepang terpaksa mendesentralisasi Tokyo lagi, mengikuti istilah umum demokratisasi yang diuraikan dalam Deklarasi Potsdam. Banyak karakteristik khusus pemerintah Tokyo menghilang selama masa ini, dan DK-DK itu mengambil status kota yang semakin meningkat dalam beberapa dasawarsa setelah penyerahan diri. Secara administratif, distrik kota khusus (selanjutnya disebut DKK) hari ini hampir tidak dapat dibedakan dari kota lain.

Reformasi pascaperang juga mengubah peta Tokyo secara signifikan: Pada tahun 1947, 35 distrik kota ditata ulang menjadi 23 distrik kota khusus, karena banyak warganya yang meninggal selama perang, meninggalkan kota, atau ditransmigrasikan dan tidak kembali. Dalam reformasi pendudukan, distrik kota khusus, masing-masing dengan majelis terpilih (kugikai) dan wali kota (kuchō) mereka sendiri, dimaksudkan agar setara dengan kota-kota lain bahkan jika beberapa pembatasan masih diterapkan. (Sebagai contoh, selama pendudukan ada sebuah badan kepolisian kota khusus untuk 23 DKK / bekas Kota Tokyo, tetapi komisi keselamatan publik DKK tidak disebutkan oleh pemerintah DKK, tetapi oleh pemerintah seluruh "Metropolis". Pada tahun 1954, pasukan polisi kota independen dihapuskan secara umum di seluruh negeri, dan polisi Prefektur / "Metropolitan" Tokyo lagi-lagi bertanggung jawab atas seluruh prefektur / "Metropolis" dan seperti semua pasukan polisi prefektur yang dikendalikan oleh komisi keselamatan publik prefektur / "Metropolitan" yang anggotanya ditunjuk oleh gubernur dan majelis prefektur / "Metropolitan"). Namun, sebagai bagian dari "jalan memutar" pada 1950-an beberapa dari hak-hak baru ini dihapus, langkah yang paling jelas adalah penolakan wali kota yang dipilih secara langsung. Beberapa pembatasan ini dihapus lagi selama beberapa dekade. Namun baru pada tahun 2000 DKK diakui sepenuhnya sebagai entitas tingkat kota.

Terpisah dari langkah-langkah ini, karena pertumbuhan kota Tokyo kembali meningkat selama keajaiban ekonomi pascaperang dan sebagian besar bagian pulau utama Tokyo "Metropolis" menjadi bagian inti dari wilayah metropolitan Tokyo, banyak kota lain di Tokyo telah mentransfer beberapa dari otoritas mereka kepada pemerintah Metropolitan. Misalnya, Departemen Pemadam Kebakaran Tokyo yang hanya bertanggung jawab atas 23 DKK hingga tahun 1960 sampai sekarang telah mengambil alih departemen pemadam kebakaran kota di hampir semua Tokyo. Struktur pemerintahan bersama untuk seluruh area metropolitan Tokyo (dan tidak hanya pinggiran barat dari DKK yang merupakan bagian dari prefektur Tokyo / "Metropolis ") sebagaimana dianjurkan oleh beberapa politisi seperti mantan gubernur Kanagawa Shigefumi MatsuzawaThe Japan Times, December 4, 2003: Few warm to greater-Tokyo assembly idea. Kanagawa chief pushes new administrative body to deal with regional issues belum didirikan (lihat juga Dōshūsei). Forum kerja sama lintas-prefektur yang ada antara pemerintah daerah di daerah metropolitan Tokyo adalah asosiasi gubernur regional Kantō (Kantō chihō chijikai)Kanagawa prefectural government: 関東地方知事会Saitama prefectural government: 関東地方知事会 dan "Pertemuan Shutoken" (secara formal "konferensi kepala eksekutif sembilan prefektur dan kota", 9 to-ken-shi shunō kaigi). Tetapi, ini bukan entitas publik lokal di bawah undang-undang otonomi daerah dan fungsi pemerintah nasional atau lokal tidak dapat secara langsung dialihkan kepada mereka, tidak seperti "Asosiasi Pemerintah Kansai" (Kansai kōiki-rengō) yang telah didirikan oleh beberapa pemerintah prefektur di wilayah Kansai.

Ada beberapa perbedaan dalam terminologi antara Tokyo dan prefektur lainnya: departemen polisi dan pemadam kebakaran lebih sering dipanggil  ketimbang . Namun satu-satunya perbedaan fungsional antara Tōkyō-to dan prefektur lainnya adalah bahwa Tokyo mengelola distrik kota dan juga kota. Saat ini, karena distrik kota khusus memiliki tingkat kemandirian yang hampir sama dengan kota-kota Jepang, perbedaan administrasi antara Tokyo dan prefektur lainnya cukup kecil.

Di Osaka, beberapa politisi terkemuka yang dipimpin oleh Tōru Hashimoto, Wali Kota Osaka saat itu dan mantan gubernur Prefektur Osaka, mengusulkan rencana Kota Metropolitan Osaka, di mana Kota Osaka dan mungkin kota-kota tetangga lainnya, akan digantikan oleh distrik kota khusus yang mirip dengan Tokyo. Rencana itu kalah tipis dalam sebuah referendum pada tahun 2015.

 Daftar prefektur 

Ada beberapa cara untuk mengelompokkan dan mengurutkan prefektur-prefektur ini.

 Dengan ISO Jepang 

Prefektur di Jepang sering dikelompokkan menjadi delapan wilayah (Chihō). Wilayah-wilayah tersebut tidak ditentukan secara hukum, tidak memiliki pejabat terpilih, dan juga tidak berbadan hukum. Pengelompokkan prefektur berdasarkan wilayah geografis disusun secara tradisional. Pengelompokkan tersebut tersirat dalam kode ISO Jepang.Lihat ISO 3166 Dari utara ke selatan (penomoran dengan urutan ISO 3166-2:JP), pengelompokkan prefektur dan wilayah di Jepang sebagai berikut:

HokkaidōTōhokuKantōChūbuKansaiChūgokuShikokuKyūshū1. Hokkaidō2. Aomori 
3. Iwate 
4. Miyagi 
5. Akita 
6. Yamagata 
7. Fukushima8. Ibaraki 
9. Tochigi 
10. Gunma 
11. Saitama 
12. Chiba 
13. Tōkyō 
14. Kanagawa15. Niigata 
16. Toyama 
17. Ishikawa 
18. Fukui 
19. Yamanashi 
20. Nagano 
21. Gifu 
22. Shizuoka 
23. Aichi24. Mie
25. Shiga 
26. Kyōto 
27. Ōsaka 
28. Hyōgo 
29. Nara 
30. Wakayama31. Tottori 
32. Shimane 
33. Okayama 
34. Hiroshima 
35. Yamaguchi36. Tokushima 
37. Kagawa 
38. Ehime 
39. Kōchi40. Fukuoka 
41. Saga 
42. Nagasaki 
43. Kumamoto 
44. Ōita 
45. Miyazaki
46. Kagoshima
47. Okinawa

 Dengan bahasa Indonesia 
Urutan nama dalam tabel ini dapat diubah untuk mencerminkan wilayah tradisional Jepang dan pengurutan ISO.
 Prefektur Kanji Ibu kota Wilayah Pulau Utama  Populasi¹  Luas² Kepadatan³ Distrik Munisipalitas ISO Kode area  愛知県 NagoyaChūbu Honshu 7.484.094 5.172,4 1.446,9 7 54 JP-23 052  秋田県 AkitaTōhoku Honshu 1.022.839 11.637,54 87,9 6 25 JP-05 018  青森県 AomoriTōhoku Honshu 1.308.649 9.645,4 135,7 8 40 JP-02 017  千葉県 ChibaKantō Honshu 6.224.027 5.157,64 1.206,8 6 54 JP-12 043  愛媛県 MatsuyamaShikoku Shikoku 1.385.840 5.676,1 244,2 7 20 JP-38 089  福井県 FukuiChūbu Honshu 787.099 4.190,43 187,8 7 17 JP-18 077  福岡県 FukuokaKyushu Kyushu 5.102.871 4.986,4 1.023,4 12 60 JP-40 092  福島県 FukushimaTōhoku Honshu 1.913.606 13.783,75 138,8 13 59 JP-07 024  岐阜県 GifuChūbu Honshu 2.032.533 10.621,29 191,4 9 42 JP-21 058  群馬県 MaebashiKantō Honshu 1.973.476 6.362,28 310,2 7 35 JP-10 027  広島県 HiroshimaChūgoku Honshu 2.844.963 8.479,38 335,5 5 23 JP-34 082  北海道 SapporoHokkaido Hokkaido 5.383.579 83.424,22 68,6 66 180 JP-01 011–016  兵庫県 KōbeKansai Honshu 5.536.989 8.400,9 659,1 8 41 JP-28 017  茨城県 MitoKantō Honshu 2.917.857 6.096,93 478,6 7 44 JP-08 029  石川県 KanazawaChūbu Honshu 1.154.343 4.186,15 275,8 5 19 JP-17 076  岩手県 MoriokaTōhoku Honshu 1.279.814 15.275,01 83,8 10 33 JP-03 019  香川県 TakamatsuShikoku Shikoku 976.756 1.876,73 520,5 5 17 JP-37 087  鹿児島県 KagoshimaKyushu Kyushu 1.648.752 9.188,1 179,4 8 43 JP-46 099  神奈川県 YokohamaKantō Honshu 9.127.323 2.415,81 3.778,2 6 33 JP-14 045 Kochi 高知県 KochiKōchiShikoku Shikoku 728.461 7.103,91 102,5 6 34 JP-39 088  熊本県 KumamotoKyushu Kyushu 1.786.969 7.409,32 241,2 9 45 JP-43 099  京都府 KyotoKansai Honshu 2.610.140 4.612,2 565,9 6 26 JP-26 017  三重県 TsuKansai Honshu 1.815.827 5.774,39 314,5 7 29 JP-24 059  宮城県 SendaiTōhoku Honshu 2.334.215 7.282,14 320,5 10 35 JP-04 022  宮崎県 MiyazakiKyushu Kyushu 1.104.377 7.735,31 142,8 6 26 JP-45 098  長野県 NaganoChūbu Honshu 2.099.759 13.561,56 154,8 14 77 JP-20 026  長崎県 NagasakiKyushu Kyushu 1.377.780 4.132,32 333,4 4 21 JP-42 095  奈良県 NaraKansai Honshu 1.365.008 3.690,94 369,8 7 39 JP-29 074  新潟県 NiigataChūbu Honshu 2.305.098 12.584,1 183,2 9 30 JP-15 025 Oita 大分県 OitaŌitaKyushu Kyushu 1.166.729 6.340,61 184 3 18 JP-44 097  岡山県 OkayamaChūgoku Honshu 1.922.181 7.114,62 270,2 10 27 JP-33 086  沖縄県 NahaKyushu Kepulauan Ryukyu 1.434.138 2.281 628,7 5 41 JP-47 098  大阪府 ŌsakaKansai Honshu 8.838.908 1.904,99 4.639,9 5 43 JP-27 06x  佐賀県 SagaKyushu Kyushu 833.245 2.440,64 341,4 6 20 JP-41 095  埼玉県 SaitamaKantō Honshu 7.261.271 3.797,75 1.912 8 63 JP-11 048  滋賀県 ŌtsuKansai Honshu 1.413.184 4.017,38 351,8 3 19 JP-25 077  島根県 MatsueChūgoku Honshu 694.188 6.708,23 103,5 5 19 JP-32 085  静岡県 ShizuokaChūbu Honshu 3.701.181 7.778,7 475,8 5 35 JP-22 054  栃木県 UtsunomiyaKantō Honshu 1.974.671 6.408,09 308,2 5 26 JP-09 028  徳島県 TokushimaShikoku Shikoku 756.063 4.146,93 182,3 8 24 JP-36 088  東京都 Tokyo都庁の所在地  Shinjuku adalah lokasi Kantor Pemerintah Metropolitan Tokyo. Tapi Tokyo bukan "kota". Oleh karena itu, demi kenyamanan, penulisan ibukota prefektur adalah "Tokyo".Kantō Honshu 13.513.734 2.190,9 6.168,1 1 39 JP-13 03x  042  鳥取県 TottoriChūgoku Honshu 573.648 3.507,05 163,6 5 19 JP-31 085  富山県 ToyamaChūbu Honshu 1.066.883 4.247,61 251,2 2 15 JP-16 076  和歌山県 WakayamaKansai Honshu 963.850 4.724,68 204 6 30 JP-30 073  山形県 YamagataTōhoku Honshu 1.122.957 9.323,15 120,4 8 35 JP-06 023  山口県 YamaguchiChūgoku Honshu 1.405.007 6.112,3 229,9 4 19 JP-35 083  山梨県 KōfuChūbu Honshu 835.165 4.464,99 187 5 27 JP-19 055

Catatan: ¹ berdasarkan sensus 2015; ² km²; ³ per km²

 Bekas prefektur 
 1870-an 
Lihat artikel Wikipedia bahasa Jepang ini untuk semua perubahan kala itu.

 1880-an 
Prefektur  Kanji Tahun Penghapusan  NasibKanazawa金沢県1869Berganti nama menjadi IshikawaSendai仙台県1871Berganti nama menjadi MiyagiMorioka盛岡県1872Berganti nama menjadi IwateNagoya名古屋県1872Berganti nama menjadi AichiNukata額田県1872Bergabung dengan AichiNanao七尾県1872Bergabung dengan Ishikawa dan ShinkawaIruma入間県1873Bergabung dengan Kumagaya dan KanagawaInba印旛県1873Bergabung dengan ChibaKisarazu木更津県1873Bergabung dengan ChibaUtsunomiya宇都宮県1873Bergabung dengan TochigiAsuwa足羽県1873Bergabung dengan TsurugaKashiwazaki柏崎県1873Bergabung dengan NiigataIchinoseki→Mizusawa→Iwai一関県→水沢県→磐井県1875Bergabung dengan Iwate dan MiyagiOkitama置賜県1875Bergabung dengan YamagataShinji新治県1875Bergabung dengan Ibaraki dan ChibaSakata→Tsuruoka酒田県→鶴岡県1876Bergabung dengan YamagataTaira→Iwasaki平県→磐前県1876Bergabung dengan Fukushima dan MiyagiWakamatsu若松県1876Bergabung dengan FukushimaChikuma筑摩県1876Bergabung dengan Nagano dan GifuTsuruga敦賀県1876Bergabung dengan Ishikawa dan ShigaShinkawa新川県1876Bergabung dengan IshikawaSakai堺県1881Bergabung dengan OsakaAshigara足柄県1876Bergabung dengan Kanagawa dan ShizuokaKumagaya熊谷県1876Bergabung dengan Gunma dan SaitamaAikawa相川県1876Bergabung dengan NiigataHamamatsu浜松県1876Bergabung dengan ShizuokaHakodate函館県1886Bergabung dengan HokkaidoSapporo札幌県1886Bergabung dengan HokkaidoNemuro根室県1886Bergabung dengan HokkaidoTokyo東京府1943Bergabung membentuk Tokyo Metropolis (東京都)

 Prefektur yang hilang setelah Perang Dunia II 
WilayahPrefekturDiduduki olehStatus saat iniPost-war administrative division changes are not reflected in this table. The capital of the former Japanese administration is not necessarily the capital of the present-day equivalent.Nama  Kanji Ibu Kota  Negara  Nama  Ibu Kota DaratanOkinawa沖縄県NahaAdministrated by the United States Military Government of the Ryukyu Islands. Returned to Japan in 1972NahaKarafuto樺太庁Toyoharabagian dari SakhalinYuzhno-SakhalinskKoreaHeian-hoku平安北道Shingishū Pyongan UtaraSinuijuHeian-nan平安南道Heijō Pyongan SelatanPyongyangKankyō-hoku咸鏡北道Ranan Hamgyong UtaraRanamKankyō-nan咸鏡南道Kankō Hamgyong SelatanHamhungKōkai黃海道Kaishū HwanghaeHaejuKōgenDue to the division of Korea, Kōgen (Kangwon/Gangwon), Keiki (Gyeonggi) and Kōkai (Hwanghae) are divided between North Korea and South Korea. While each Korea has its own Kangwon/Gangwon Province, the North Korean portion of Gyeonggi and the South Korean portion of Hwanghae have been absorbed into other provinces.江原道Shunsen KangwonChuncheonShunsen (Chuncheon) is in present-day South Korea.GangwonChūsei-hoku忠清北道Seishū Chungcheong UtaraCheongjuChūsei-nan忠清南道Taiden Chungcheong SelatanDaejeonKeiki京畿道Keijō GyeonggiSeoulKeishō-hoku慶尚北道Taikyū Gyeongsang UtaraDaeguKeishō-nan慶尚南道Fusan Gyeongsang SelatanBusanZenra-hoku全羅北道Zenshū Jeolla UtaraJeonjuZenra-nan全羅南道Kōshū Jeolla SelatanGwangjuTaiwanHōko澎湖庁MakōPenghuMagongKarenkō花蓮港庁KarenkōHualienHualienShinchiku新竹州ShinchikuHsinchuHsinchuTaichū台中州TaichūTaichungTaichungTaihoku台北州TaihokuTaipeiTaipeiTainan台南州TainanTainanTainanTaitō台東庁TaitōTaitungTaitungTakao高雄州TakaoKaohsiungKaohsiungKantōLeased from Qing dynasty, subsequently Republic of China and Manchukuo.関東州DairenAfter World War II, the Soviet Union occupied the territory. The Soviet Union turned it over to the People's Republic of China in 1955.bagian dari Dalian, LiaoningNan'yōLeague of Nations mandate南洋庁KorōruThen administrated by the Trust Territory of the Pacific IslandsKota KororMajuroPalikirSaipan

 Lihat Juga 
 Daftar prefektur Jepang berdasarkan populasi
 Daftar prefektur Jepang berdasarkan PDB
Daftar prefektur Jepang berdasarkan luas wilayah
Daftar ibukota prefektur di Jepang
 Daftar lagu-lagu Prefektur di Jepang
Kode ISO 3166-2 untuk Jepang
 Daftar gubernur prefektur di Jepang

 Umum 
 Daftar wilayah Jepang
 Pemerintah Jepang

 Referensi 

 Pranala luar 

 National Governors' Association website
 Japanese essay on types of prefectures
 CityMayors.com profile of prefectures