Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, disingkat PTN BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dan berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Dahulu dikenal sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP). Per 2026, terdapat 24 perguruan tinggi negeri badan hukum di Indonesia.

 Sejarah 
Pada tahun 2000, sejumlah PTN di Indonesia berbentuk BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Empat perguruan tinggi pertama yang ditetapkan secara bersamaan sebagai BHMN adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. PTN BHMN ini memiliki otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangan.

Pada tahun 2009, bentuk BHMN digantikan dengan badan hukum pendidikan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. UU tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, yang membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengembalikan status perguruan tinggi BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Status tersebut pun kemudian tidak bertahan lama karena begitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diterbitkan dan berlaku, seluruh perguruan tinggi eks BHMN, termasuk yang telah berubah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

 Pengelolaan 
 Persyaratan 
Sampai dengan tahun 2016, terdapat 11 perguruan tinggi negeri badan hukum. Pemerintah menetapkan persyaratan sangat ketat bagi setiap perguruan tinggi negeri untuk mencapai status badan hukum, di antaranya: masuk 9 (sembilan) peringkat nasional dalam publikasi internasional dan paten, telah terakreditasi institusi "A" oleh BAN PT, opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun berturut-turut, serta prestasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat internasional.  Berdasarkan Pasal 2 Permendikbud 4/2020 Tentang Perubahan Atas Permendikbud 88/2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, 3 di antaranya, yaitu:
+Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum1Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik2Memenuhi standar minimum kelayakan finansial3Menjalankan tanggung jawab sosial.
Untuk mengetahui kelayakan PTN menjadi PTN badan hukum, PTN harus menyusun dokumen, sebagai berikut:

 Evaluasi Diri PTN;
 Rencana Pengembangan Jangka Panjang PTN badan hukum;
 Rancangan Statuta PTN badan hukum;
 Rencana Peralihan PTN badan hukum.

 Penetapan status 
Penetapan PTN-BH dilakukan dengan peraturan pemerintah, sedangkan penetapan PTN-BLU (Badan Layanan Umum) dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan atas usul Menteri Ristek dan Dikti.Seputar PTN BH/PTN BLU/PTN Satker/PTN Baru

 Akademik 
PTN BH memiliki otonomi luas dalam hal akademik. Salah satunya, PTN juga dapat membuka dan menutup program studi di perguruan tingginya, sedangkan PTN-BLU/PTN Satker tidak bisa.

 Biaya pendidikan 
PTN Badan Hukum menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan menteri. Dalam penetapan tarif, PTN Badan Hukum wajib berkonsultasi dengan menteri. Tarif biaya pendidikan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.

 Keuangan 
Pendapatan PTN Badan Hukum bukan merupakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dari segi aset, aset yang diperoleh dari usaha PTN BH menjadi aset PTN BH yang merupakan aset negara yang dipisahkan, sementara aset berupa tanah yang berada dalam penguasaan PTN BH yang diperoleh dari APBN merupakan barang milik negara.

 SDM/tenaga pendidikan 
PTN-BH merujuk pada pasal 25 butir 4 PP no. 4 tahun 2014, PTN BH berwenang menetapkan, mengangkat, membina dan memberhentikan tenaga tetap Non-PNS.

 Daftar perguruan tinggi 
 Perguruan Tinggi BHMN (2000–2012) 
Pada awalnya, PTN yang ditetapkan sebagai PT BHMN berjumlah 4 pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2003, Universitas Sumatera Utara ditetapkan sebagai PT BHMN. Jumlahnya bertambah pada tahun 2004 yaitu dengan bergabungnya Universitas Pendidikan Indonesia. Sampai dengan tahun 2006, perguruan tinggi negeri yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara berjumlah 7:
 Universitas Indonesia, Depok, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000
 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000
 Institut Pertanian Bogor, Bogor, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000
 Institut Teknologi Bandung, Bandung, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000
 Universitas Sumatera Utara, Medan, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003
 Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004
 Universitas Airlangga, Surabaya, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006

 Perguruan Tinggi Negeri Pemerintah (2012–2013) 
Pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan sebagai landasan hukum BHP berdampak kepada seluruh perguruan tinggi BHMN dikembalikan statusnya menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adanya masa transisi status PT Eks-BHMN harus sudah selesai hingga tahun 2013. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden untuk menyelesaikan masa transisi beberapa Perguruan tinggi Eks-BHMN di antaranya:
 Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012
 Institut Teknologi Bandung, Bandung, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012

 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (2013-sekarang) 
Lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menjadi pijakan dasar bagi Perguruan Tinggi Negeri Eks-BHMN untuk beralih status menjadi PTN Badan Hukum. Setahun setelah UU disahkan, permasalahan status PTN Eks-BHMN menjadi selesai dengan dikeluarkannya PP sebagai berikut:

 # Logo Nama Singkatan Dasar Hukum Penetapan Tanggal Penetapan Lokasi Referensi 1 50px Institut Teknologi Bandung ITB Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 14 Oktober 2013 Jawa Barat 2 50px Institut Pertanian Bogor IPB Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 14 Oktober 2013 Jawa Barat 3 50px Universitas Gadjah Mada UGM Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 14 Oktober 2013 Daerah Istimewa Yogyakarta 4 50px Universitas Indonesia UI Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 14 Oktober 2013 DKI Jakarta 5 50px Universitas Pendidikan Indonesia UPI Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 28 Februari 2014 Jawa Barat 6 50px Universitas Sumatera Utara USU Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 28 Februari 2014 Sumatera Utara 7 50px Universitas Airlangga UNAIR Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 14 Mei 2014 Jawa Timur 8 50px Universitas Padjadjaran UNPAD Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 22 Juli 2015 Jawa Barat 9 50px Universitas Diponegoro UNDIP Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 22 Juli 2015 Jawa Tengah 10 59x59px Universitas Hasanuddin UNHAS Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 22 Juli 2015 Sulawesi Selatan 11 50px Institut Teknologi Sepuluh Nopember ITS Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 22 Juli 2015 Jawa Timur 12 50px Universitas Islam Internasional Indonesia UIII Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 19 Maret 2019 Jawa Barat https://jdih.uiii.ac.id/detail/79 13 50px Universitas Sebelas Maret UNS Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 6 Oktober 2020 Jawa Tengah  14 50px Universitas Andalas UNAND Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 31 Agustus 2021 Sumatera Barat  15 50px Universitas Brawijaya UB Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 18 Oktober 2021 Jawa Timur  16 50px Universitas Negeri Padang UNP Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 25 November 2021 Sumatera Barat  17 50px Universitas Negeri Malang UM Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 25 November 2021 Jawa Timur  18 50px Universitas Negeri Yogyakarta UNY Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 20 Oktober 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta  19 50px Universitas Negeri Semarang UNNES Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 20 Oktober 2022 Jawa Tengah  20 50px Universitas Negeri Surabaya UNESA Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 20 Oktober 2022 Jawa Timur  21 50px Universitas Syiah Kuala USK Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 20 Oktober 2022 Aceh  22 50px Universitas Terbuka UT Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 20 Oktober 2022 Banten  23 50px Universitas Negeri Jakarta UNJ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 14 Agustus 2024 DKI Jakarta  24 50px Universitas Sriwijaya UNSRI Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 14 Agustus 2024 Sumatera Selatan

 Catatan 

 Referensi 

 Lihat pula 
 Perguruan tinggi negeri
 Badan hukum pendidikan
 Daftar perguruan tinggi negeri di Indonesia

Kategori:Perguruan tinggi di Indonesia
Kategori:Jenis universitas atau perguruan tinggi