Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (disingkat BNPB) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019.

 Sejarah 
Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Badan yang didirikan pada 20 Agustus 1945 ini berfokus pada kondisi situasi perang pasca kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas untuk menolong para korban perang dan keluarga korban semasa perang kemerdekaan.

Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966. Penanggung jawab untuk lembaga ini adalah Menteri Sosial. Aktivitas BP2BAP berperan pada penanggulangan tanggap darurat dan bantuan korban bencana. Melalui keputusan ini, paradigma penanggulangan bencana berkembang tidak hanya berfokus pada bencana yang disebabkan manusia tetapi juga bencana alam.

Frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat. Penanganan bencana secara serius dan terkoordinasi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 1967 Presidium Kabinet mengeluarkan Keputusan Nomor 14/U/KEP/I/1967 yang bertujuan untuk membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA).

Selanjutnya TKP2BA ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) yang diketuai oleh Menkokesra dan dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1979. Aktivitas manajemen bencana mencakup pada tahap pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi. Sebagai penjabaran operasional dari Keputusan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan instruksi Nomor 27 tahun 1979 membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) untuk setiap provinsi.

Bencana tidak hanya disebabkan karena alam tetapi juga non alam serta sosial. Bencana non alam seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan konflik sosial mewarnai pemikiran penanggulangan bencana pada periode ini. Hal tersebut yang melatarbelakangi penyempurnaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugas dari Bakornas PB diperluas dan tidak hanya berfokus pada bencana alam tetapi juga non alam dan sosial. Hal ini ditegaskan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999. Penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi.

Indonesia mengalami krisis multidimensi sebelum periode ini. Bencana sosial yang terjadi di beberapa tempat kemudian memunculkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan khusus karena terkait dengan pengungsian. Oleh karena itu, Bakornas PB kemudian dikembangkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat iu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulanagn bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan risiko bencana menjadi perhatian utama.

Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiataan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.[https://bnpb.go.id//home/Sejarah 

 Tugas dan fungsi 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tugas dan fungsi BNPB adalah sebagai berikut

Tugas:

 Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
 Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
 Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Fungsi:

 Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
 Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Selain itu apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPB dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

 Susunan organisasi 
Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019 susunan organisasi BNPB adalah sebagai berikut:

 Kepala
 Unsur Pengarah
 11 (sebelas) pejabat eselon I.a dan eselon I.b atau setara pejabat pimpinan tinggi madya
 9 (sembilan) anggota masyarakat profesional
 Inspektorat Utama
 Inspektorat I
 Inspektorat II
 Inspektorat Utama
 Sekretariat Utama
 Biro Perencanaan
 Biro Keuangan
 Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama
 Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
 Deputi Bidang Sistem dan Strategi
 Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana
 Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana
 Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana
 Deputi Bidang Pencegahan
 Diretorat Mitigasi Bencana
 Direktorat Kesiapsiagaan
 Direktorat Peringatan Dini
 Deputi Bidang Penanganan Darurat
 Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat
 Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat
 Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi
 Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik
 Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
 Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan
 Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan
 Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan
 Sub Bagian Tata Usaha
 Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
 Bidang Pengelolaan Teknologi dan Jaringan
 Bidang Pengelolaan Komunikasi Kebencanaan
 Kelompok Jabatan Fungsional
 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
 Sub Bagian Tata Usaha
 Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
 Bidang Program dan Evaluasi
 Kelompok Jabatan Fungsional
 Pusat Pengendalian Operasi
 Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi
 Kelompok Jabatan Fungsional
 Unit Pelaksana Teknis

+Nama K/LDasar hukumUnit eselon IUnsur pembantu pimpinanUnsur pelaksanaUnsur pengawasUnsur pendukungStaf ahliBadan Nasional Penanggulangan BencanaPerpres 8/2008Sekretariat Utama Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 Deputi Bidang Penanganan Darurat
 Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 Deputi Bidang Logistik dan Peralatan;Inspektorat UtamaBadan Nasional Penanggulangan BencanaPerpres 1/2019Sekretariat Utama Deputi Bidang Sistem dan Strategi
 Deputi Bidang Pencegahan
 Deputi Bidang Penanganan Darurat
 Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 Deputi Bidang Logistik dan PeralatanInspektorat Utama

 Kepala BNPB 
<onlyinclude>
NoKepala BNPBAwalAkhirRef1Mayor Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Syamsul Ma'arif, M.Si.6 Mei 20087 September 20152Laksamana Muda TNI (Purn.)Willem Rampangilei7 September 20153 Januari 20193Letnan Jenderal TNI (Purn.)Doni Monardo3 Januari 201925 Mei 20214Letnan Jenderal TNI (Purn.)Ganip Warsito, S.E., M.M.25 Mei 202117 November 20215Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.17 November 2021Petahana

 Lihat pula 
 Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB)
 Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB)
 Badan SAR Nasional
 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
 Badan Geologi
 Taruna Siaga Bencana
 Manggala Agni
 Sistem nasional peringatan dini kebencanaan (SNPDK)

 Referensi 

 Pranala luar 
 Situs web resmi BNPB 

Kategori:Pendirian tahun 2008 di Indonesia
*